Skip to content

TUGAS/UJIAN SUSULAN YAPIS:

TUGAS/UJIAN SUSULAN YAPIS:

Petunjuk: Tugas dikumpul paling lambat pada hari Rabu, Tanggal 1 juni 2011 Jam: 17.00 WIT.

1. Buatlah 5 soal (atau pertanyaan) dan sekaligus jawabannya berkaitan dengan perkuliahan pertama dan kelima dalam kertas folio bergaris.
2. Buatlah laporan kuliah secara lengkap mulai perkuliahan/pertemuan pertama hingga pertemuan ke sembilan. Laporan diketik 1 spasi, kertas quarto.

HUKUM dan ETIK KEDOKTERAN, STANDAR PROFESI MEDIS dan AUDIT MEDIS

HUKUM DAN ETIK KEDOKTERAN

A. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan
Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidak-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Sampai batas mana perbuatan dokter itu dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum.
Jika seorang dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan menjalankan tugas perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, terutama untuk memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidak-tidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah selayaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan, agar dapat menentukan apakah perbuatannya itu melanggar etika atau melanggar hukum.
Disadari sepenuhnya bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik. Adakalanya usaha tersebut mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan ini banyak macamnya, mungkin karena kurangnya pehaman dokter yang bersangkutan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien, atau karena minimnya peralatan yang digunakan untuk melakukan diagnosis dan terapi. Namun tidak jarang terjadinya kegagalan itu bersumber dari faktor manusianya sendiri, yakni karena adanya kesalahan daro dokter dalam mengadakan diagnosis dan terapi. Hal yang terakhir ini membuat masyarakat awam beranggapan bahwa dokter telah gagal atau dianggap gagal dalam melaksanakan tugas perawatannya.

Memang dalam kenyataannya, seorang dokter dapat saja salah atau khilaf atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi karena profesi dokter merupakan jabatan yang khusus, maka terdapat pula persyaratan yang khusus untuk mempermasalahkan tindakan dokter. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat ditinjau dari segi ilmu kesehatan atau dari segi hukum. Tentang mengapa harus dilakukan peninjauan dari sudut hukum, alasannya karena semenjak zaman dahulu hukum telah membebani seorang dokter dengan syarat-syarat yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian terlihat betapa eratnya kaitan hukum dengan profesi dokter dalam pelayanan kesehatan.
Pada dasawarsa terakhir ini, sering timbul reaksi defensif dari masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, reaksi itu dengan cepat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan, persoalan ini menyebabkan aspek hukum antara dokter dengan pasien menjadi semakin penting. Perkembangan ini di satu pihak mengandung makna yang sangat positif karena memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya, dilain pihak perkembangan tersebut merupakan tantangan bagi profesi dokter dalam upayanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang terikat dalam hubungan transaksi terapeutik.
Hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien yang tadinya sudah cukup diatur dengan kaidah-kaidah moral, yakni melalui etika profesi atau kode etik, kini dengan perkembangan yang terjadi, mulai dirasakan perlunya pengaturan dengan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak lagi sepenuhnya digantungkan pada kesadaran dan kemauan bebas dari kedua belah pihak, oleh karena itu pengaturan tersebut harus dituangkan melalui kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa
Pada hakikatnya, sikap yang demikian itu muncul karena adanya keinginan atau usaha untuk mempertahankan hak dengan perlindungan hukum. Aspek hukum itu dimunculkan untuk melindungi kepentingan terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Dengan kata lain aspek hukum itu ditimbulkan oleh perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Dengan demikian, jika pasien atau keluarganya merasa kepentingannya dirugikan oleh dokter, mereka akan menempuh satu-satunya jalan yang masih terbuka baginya, yaitu upaya gugatan hukum.
Mengingat hakikat hubungan antara dokter dengan pasien yang diikat dalam transaksi terapeutik sebagaimana diuraikan diatas. Apabila dipandang dari sudut hukum, hubungan itu pada umumnya termasuk perikatan ikhtiar, oleh karena itu kewajiban hukum atau prestasi yang harus diwujudkan oleh dokter, adalah ikhtiar semaksimal mungkin dalam batas keahliannya untuk menyembuhkan pasien. Sepanjang ikhtiar yang dilakukan oleh dokter itu didasarkan pada keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, tindakan yang dilakukan oleh dokter itu merupakan tindakan yang sah. Wanprestasi atau ingkar janji baru terjadi apabila dokter tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang disepakati, sedangkan perbuatan melanggar hukum terjadi jika terapi yang dilakukan oleh dokter menyimpang dari patokan atau standar yang ditentukan.
Masalahnya sekarang, adalah sangat sulit untuk menentukan kapan suatu tindakan medis memenuhi patokan atau standar pelayanan kesehatan. Pengaturan hukum seperti yang tercantum dalam KUHPerdata masih bersifat terlalu umum. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang isinya mengatur hubungan antara pasien dengan dokter. Dalam kaitannya dengan hal ini Van der Mijn (1989 : 57) mengemukakan adanya sembilan alasan tentang perlunya pengaturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dengan dokter.
1. Adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis.
2. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik.
3. Hasil guna.
4. Pengendalian biaya.
5. Ketertiban masyarakat.
6. Perlindungan hukum pasien.
7. Perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan.
8. Perlindungan hukum pihak ketiga, dan
9. Perlindungan hukum kepentingan hukum.
Dari apa yang dikemukakan oleh Van der Mijn diatas, dapat dilihat bahwa hubungan antara pasien dengan dokter mempunyai aspek etis dan aspek yuridis. Artinya hubungan itu diatur oleh kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian baik pasien maupun dokter mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara etis dan yuridis, sebagai konsekuensinya mereka juga bertanggung jawab dan bertanggung gugat secara hukum.
Dalam praktik, sehubungan dengan tanggung jawab atau tanggung gugat hukum ini, timbul masalah karena sulitnya menarik garis yang jelas untuk memisahkan antara etik dan yuridis dalam hubungan antara dokter dengan pasien, khususnya yang berkaitan dengan tindakan medis.
Kesulitan disini timbul karena etika merupakan suatu refleksi tentang perbuatan bertanggung jawab.
Dalam etika dilakukan renungan yang mendasar tentang kapan sesuatu itu dikatakan bertanggung jawab. Artinya pelaku harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa ia melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Disamping itu etika sangat dipengaruhi oleh pandangan agama, pandangan hidup, kebudayaan, dan kekayaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga sangat sulit untuk menilainya.
Etika terikat dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Hal ini jelas terlihat sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional, untuk selanjutnya hal hal ini dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa dalam banyak hal telah terjadi perubahan orientasi mengenai pemikiran dan pendekatan dalam pelayanan kesehatan. Itu sebabnya garis pemisah antara etika dan hukum tidak jelas, karena dari waktu ke waktu selalu bergerak mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat, seperti yang dikatakan Koeswadji (1992 : 124): ”Norma etika umum masyarakat dengan norma etika kesehatan-kedokteran saling mempengaruhi,, atau dengan lain perkataan, nilai dan pandangan hidup yang dicerminkan oleh etika profesi kesehatan-kedokteran dalam suatu masyarakat tertentu berlaku untuk suatu waktu tertentu”.
Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban profesi. Hanya pengemban profesi itu sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi sudah memenuhi tuntutan etika atau tidak. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Disamping itu, sikap dan tata nilai profesional merupakan ciri dan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi profesi dalam pembangunan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga tata nilai profesi ini bersangkut-paut dan terikat erat dengan nilai humanisme atau kemanusiaan.
Hal ini terlihat pada salahsatu ciri dari profesi dokter yakni nilai kemanusiaan. Naluri seorang dokter akan terpanggil tidak hanya terbatas pada upayanya bagaimana ia dapat memberi pelayanan langsung terhadap penderita dalam membantu memecahkan masalah kesehatan, tetapi juga seorang dokter berupaya mengembangkan nilai-nilai profesionalismenya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan.

B. Hubungan Pasien dengan Dokter
Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
Di indonesia informed consent dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/1989. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sederhana yang dibayangkan, namun setidak-tidaknya persoalannya telah diatur secara hukum, sehingga ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum.
Pokok persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan informed consent di indonesia, adalah karena terlalu banyak kendala yang timbul dalam praktik sehari-hari, antara lain: bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sulit di pahami oleh masyarakat khususnya pasien atau keluarganya, batas mengenai banyaknya informasi yang dapat di berikan tidak jelas, masalah campur tangan keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis sangat dominan, dan sebagainya. Di samping itu juga tentang informasi dan consent sering terdapat perbedaan kepentingan antara pasien dengan dokter. Perbedaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Misalnya pasien berkepentingan untuk penyembuhan penyakit yang di deritanya, akan tetapi mengingat risiko yang akan timbul berdasarkan informasi yang di perolehnya dari dokter, pasien atau keluarganya menolak memberi persetujuan, sedangkan pada sisi lain dokter yang akan melakukan perawatan membutuhkan persetujuan tersebut.
Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani utnuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan zaakwaarneming sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya ”Persetujuan Tindakan Medik” terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat. Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi terapeutik yang membedakannya dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Dari hubungan pasien dengan dokter yang demikian tadi, timbul persetujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata. Bagi seorang dokter, hal ini berarti bahwa ia telah bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuannya memenuhi isi perjanjian itu, yakni merawat atau menyembuhkan penyakit pasien. Sedang pasien berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh dokter termasuk memberikan imbalan jasa. Masalahnya sekarang adalah: Bagaimana jika pasien menolak usul perawatan atau usaha penyembuhan yang ditawarkan oleh dokter?
Tegasnya dalam hubungan antara pasien dengan dokter diperlukan adanya persetujuan, karena dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan sebagai hukum yang dipatuhi oleh kedua pihak.
Dalam praktiknya, baik hubungan antara pasien dengan dokter yang diikat dengan transaksi terapeutik, maiupun yang didasarkan pada zaakwaarneming, sering menimbulkan terjadinya kesalahan atau kelalaian, dalam hal ini jalur penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran. Jika melalui jalur ini tidak terdapat penyelesaian, permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan.
Pada sisi lain, walaupun secara yuridisdiperlukan adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa suatu perawatan walaupun tanpa persetujuan tindakan medik, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, hal tersebut akan didiamkan saja oleh pasien. Namun jika kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh dokter dan akibat dari kesalahan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pasien atau keluarganya melalui jalur hukum. Dalam praktik seperti ini terlihat betapa sulitnya posisi dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik pada tahap diagnosa maupun pada tahap perawatan, sehingga dari mereka diperlukan adanya sikap ketelitian dan kehati-hatian yang sunguh-sungguh.

C. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter
Pada bagian ini akan dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak secara umum, pembahasan tentang hal ini dirasakan sangat penting karena kenyataan menunjukkan, bahwa akibat adanya ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan hukum pasien semakin pudar. Selain itu dalam praktik zaherí-hari banyak falta menunjukkan, bahwa swcara umum ada anggapan dimana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang dilakukannya,. Sebenarnya jika dilihat dari sudut perjanjian terapeutik pendapat seperti ini, merupakan pendapat yang keliru karena dengan adanya perjanjian terapeutik tersebut kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sama dan sederajat.
Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selali tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mrngambil keputusan yang diperlukan.
Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan ini dinegara kita diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana dalam Bab III Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 menyebutkan: Pasal 1 (1): “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”
Sehubungan dengan hak atas kesehatan tersebut yang harus dimiliki oleh setiap orang, negara memberi jaminan untuk mewujudkannya. Jaminan ini antara lain diatur dalam Bab IV mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Hak atas pelayanan kesehatan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, hal ini diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. beberapa pasal yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas diri sendiri antara lain dimuat dalam Article 3 yang berbunyi: Everyone has the right to life, liberty and the security of person. Selanjutnya dalam Article 5 disebutkan: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment…. Ketentuan lainnya dimuat dalam Article 7 dan 10. ketentuan Article 7 menyebutkan: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman degrading treatment… In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. Dan ketentuan Article 10 mengatur tentang: All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.
Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, apa yang terjadi dan berkembang di Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, menunjukkan suatu hal yang sangat menggembirakan. Di Negara tersebut hak-hak pasien berkembang dengan baik. Perkembangan ini terutama karena adanya tekanan pada rumah sakit yang dilakukan oleh Patien’s Bill of Right, sehungga hak-hak pasien diakui oleh pengadilan. Hak tersebut antara lain, hak untuk menolak cara perawatan tertentu; sebagaimana dikatakan oleh Werthmann (1984:184): “it is a principle of the common law that every being edult years and sound mind has to determina what shall be done with his own body. In the confext of medicalcare, this means it is the patient, not the physician, who has the final legal right to makertreatment decisions. Thus, the physician may act only within the fair limits of the patien’s consent. A vilation of the patien’s right of self-determination may give rise to a common law action against the physician for battery or lack of informed consent.”
Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1. Hak pasien atas perawatan
2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu
3. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
4. Hak atas informasi.
5. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
8. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
9. Hak atas twenty-for-a-day-visitor-rights
10. Hak pasien menggugat atau menuntut.
11. Hak pasien mengenai bantuan hokum.
12. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.
Khusus mengenai hak informasi dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dikatakan oleh Bailey (1972:278) bahwa: In a true life threatening emergency there is no problem with the obtaining of an informed consent. In the absence of a valid consent from a sane and sober adult patient, or from the parent or committee of a minor of incompetent person, consent is implied and the physician has a positive duty to proceed with any reasonable effort to savage life or limb.
Berbarengan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut.
1. Kewajiban memberikan informasi.
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan.
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan.
4. Kewajiban memberikan imbalan jasa.
5. Kewajiban memberikan ganti-rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
3. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.
Disamping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika diperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 34 Tahun 1983, didalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:
1) Kewajiban umum;
2) Kewajiban terhadap penderita;
3) Kewajiban terhadap teman sejawatnya;
4) Kewajiban terhadap diri sendiri.

Berpedoman pada isi rumusan kode etik kedokteran tersebut, Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa secara pokok kewajiban dokter dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan manghasilkan satu resultaat atau hasil tertentu, karena apa yang dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Karenanya bukan merupakan inspanningssverbintenis. Ini berarti bahwa dokter wajib berusaha dengan hati-hati dan kesungguhan (met zorg eh inspanning) menjalankan tugasnya. Perbedaan antara resultaatverbintenis dengan inspanningserbintenis ini yakni dalam hal terjadi suatu kesalahan.
2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti secara pribadi dan bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seseorang yang mewakilinya (karena dokter dalam lafal sumpahnya juga wajib menjaga kesehatannya sendiri).
3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitaannya. Kewajiban dikter ini dalam hal perjanjian perawatan (behandelingscontract) menyangkut dua hal yang ada kaitannya dengan kewajiban pasien.
Di samping itu ada beberapa perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter, karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan etik kedokteran. Perbuatan atau tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut.
1. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
2. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
3. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya.
Dengan demikian jika diperhatikan isi kode etik kedokteran tersebut dapat disimpulkan bahwa: kode etik kedokteran mengandung tuntutan agar dokter menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Apalagi sebagian besar dari masyarakat, terutama yang tinggal dipedesaan belum memiliki pengertian yang cukup tentang cara memelihara kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat tentang kesehatan, merupakan salah satu tugas dokter yang tidak kalah pentingnya dari pekerjaan penyembuhan. Malahan tugas dokter tidak terbatas pada pekerjaan kuratif dan preventif saja, jabatan profesi dokter, lebih-lebih di pedesaan, sebetulnya meliputi semua bidang kegiatan masyarakat, artinya dokter harus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Atas dasar hal tersebut, jika motivasi seorang dokter dalam bekerja karena uang dan kedudukan, dokter tersebut dapat di golongkan dalam motivasi rendah. Jika dokter cenderung untuk bekerja sedikit dengan hasil banyak, dokter yang bersangkutan akan tergelincir untuk melanggar kode etik dan sumpahnya. Sebaliknya jika motivasinya berdasarkan pada keinginan untuk memenuhi prestasi, tanggung jawab dan tantangan dari tugas itu sendiri, akan mudah baginya untuk menghayati dan mangamalkan kode etik dan sumpahnya. Di samping itu dia senantiasa akan melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi, serta meningkatkan keterampilannya sehingga kemampuan untuk melaksanakan tugasnya tidak perlu disangsikan lagi.

STANDAR PROFESI MEDIS DAN AUDIT MEDIS

A. Standar Profesi Medis
Dalam hukum kesehatan diakui adanya otonomi profesi yang hanya berlaku bagi suatu anggota profesi dokter, adanya ketentuan yang bersifat otonom ini, karena profesi kedokteran memiliki komunitas tersendiri, sehingga menampilkan suatu sistem nilai yang memiliki sejumlah kaidah yang turut menggerakkan dan mengendalikan profesi kedokteran. Di samping itu juga dikenal adanya kontrol profesional yang berfungsi untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi kedokteran.
Jadi, dari sekian banyak lingkungan masyarakat yang mengemban profesi seperti guru, jurnalis, advokat, hakim, jaksa, dan sebagainya. Profesi kedokteran merupakan profesi khusus yang berbeda dengan profesi lainnya. Kekhususan profesi kedokteran terletak pada sifat otonom dan ukuran mengenai kemampuan rata-rata dari pengemban profesi, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian dan pengabdian yang tinggi.
Berbicara mengenai profesi, secara umum dikenal adanya beberapa ciri atau identitas tentang profesi yang membedakannya dengan kelompok masyarakat umum, adapun ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kelompok disiplin ilmu yang khusus dan terorganisir.
2. Kegiatan profesi atau pelaksanaan fungsi profesi memerlukan profesi berpikir yang pada umumnya bersifat intelektual dan menunjukkan suatu proses penilaian.
3. Memerlukan pendidikan profesional untuk menjalankan profesi
4. Melayani kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok.
5. mengembangkan secara terus-menerus ilmu yang di bina dan dapat di uji kesahihannya serta digunakan dalam praktik untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
6. Memiliki identitas dan keyakinan kelompok yang di kenal oleh masyarakat.
7. Memiliki dan memberlakukan kode etik di lingkungan profesinya.
8. Menarik orang-orang dengan kecerdasan tinggi dan kepribadian baik, untuk memilih profesi ini sebagai pekerjaan dan atau pengabdian seumur hidup, bukan sekedar sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan lain.

Sebenarnya etika profesi merupakan bagian dari etika masyarakat, dimana antara etika profesi dan etika masyarakat tidak boleh bertentangan. Jika terjadi pertentangan antara etika profesi dan etika masyarakat, maka etika masyarakatlah yang harus di utamakan. Dalam banyak hal antara etika profesi dengan etika masyarakat saling isi mengisi. Etika profesi dapat berubah dan di tentukan kembali oleh etika masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu, demikian pula sebaliknya perkembangan etika masyarakat mendapat pengaruh dari etika profesi.
Dasar atau landasan yang menjadi cikal bakal terbentuknya etika profesi di kalangan para pengemban profesi, adalah karena dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hal-hal yang oleh hukum tidak perlu di atur dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan dan pemikiran ini bertolak pada adagium yang ditemukan dalam ilmu hukum, dimana secara tersirat di gariskan bahwa hukum tidak mengatur hal-hal yang kecil (deminimis non curat lex). Jadi, masyarakat pengemban profesi dianggap untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka tanpa suatu gejolak peraturan intern yang sudah di sepakati bersama, sehingga pengaturan hukum tidak di perlukan untuk mengatur apa yang mereka sepakati tersebut.
Hal-hal kecil yang di maksud oleh hukum di sini, termasuk bagian-bagian tertentu dan spesifik yang melingkupi ruang gerak anggota profesi kedokteran dalam melakukan pelaynan kesehatan. Oleh karena itu dalam perjanjian terapeutik, selain harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus mengindahkan kepatutan atau kebiasaan yang berlaku dalam bidang kesehatan. Jadi, apabila seorang dokter dianggap bertindak melakukan kesalahan atau kelalaian, penilaiannya tidak semata-mata didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga harus di lihat dari aspek etika profesi.
Bagi kalangan pengemban profesi kedokteran, untuk melihat kemampuan dan atau keahlian profesionalnya, dapat di ukur daro segi keterampilan serta hak dan kewenangan mereka melakukan tugas profesi tersebut, sebab terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan atau menjalankan profesi, tidak jarang di sebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman, dan pengalamannya. Sehubungan dengan itu untuk menilai ada tidaknya suatu kesalahan atau kelalaian dokter, digunakan standar yang berkaitan dengan aturan-aturan yang di temukan dalam profesi kedokteran dan yang berhubungan dengan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
Pasal 53 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi estándar profesi dan menghormati hak pasien. Dokter termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan sebagaimana yang di tentukan dalam penjelasan ketentuan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan dokter dalam melaksanakan profesinya adalah melakukan tindakan medis. Dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perawatan atau tindakan medis harus mengikuti estándar profesi serta menghormati hak-hak pasien.
Standar profesi tersebut menurut penjelasan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, berlaku sebagai pedoman yang harus di gunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik dan benar. Apabila dokter melakukan kelalaian dalam melaksanakan profesinya dan akibat dari kelalaian itu menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Pekerjaan profesi kedokteran di landasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai, dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua prinsip perilaku pokok diatas, dokter wajib menghargai hak pasien. Hak tersebut terdiri dari hak untuk dirawat, diobati, ditangani oleh dokter yang dalam mengambil keputusan profesional secara klinik dan etis dilakukan secara bebas. Hak lain yang wajib dihargai dari pasien, adalah hak untuk dilindungi rahasia pribadinya yang telah dipercayakannya lepada dokter.
Seorang dokter yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, sekalipun dia di satu pihak mempunyai otonomi profesi, Namur dilain pihak kemandirian dokter berdasarkan otonomi tersebut perlu dikendalikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah saty dari peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.
Masalahnya Semarang, di Indonesia belum ada standar pelayanan medis yang berlaku secara nasional. Jika di tinjau dari sudut hukum kesehatan, Belem adanya estándar pelayanan medis yang berlaku secara nasional ini, akan merugikan tidak hanya bagi kalangan profesi kedokteran, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa memang banyak terjadi perbedaan dalam penanganan penderita pada saat pemeriksaan, maupun perbedaan mengenai sarana atau peralatan yang digunakan, sehingga semua hal itu bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat. Dalam praktik sehari-hari sering terjadi tindakan atau perbuatan yang kurang terpuji dalam pelayanan kesehatan. Tindakan atau perbuatan yang kurang terpuji tersebut antara lain bisa dilihat dari tindakan dokter yang mengutamakan kepentingan bisnis daripada kepentingan kemanusiaan, misalnya, demi untuk mencari keuntungan secara ekonomis dokter melakukan diagnosa terhadap pasien dengan menggunakan peralatan laboratorium atau radiologi, padahal sesuai dengan tingkat penyakit yang di derita oleh pasien hal tersebut sebenarnya tidak perlu di lakukan.
Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, di tegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup makhluk insani, mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Jika ia tidak mampu melakukan statu pemeriksaan atau pengobatan, ia wajib merujuk penderita lepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam menangani penyakit tersebut. Seorang dokter tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas statu kegagalan untuk menyembuhkan pasien, CACAT atau meninggal, bilamana dokter telah melakukan segala upaya sesuai dengan keahlian dan kemampuan profesionalnya.
Bertolak dari hal tersebut diatas, dapat dibedakan antara apa yang dimaksud sebagai upaya yang baik dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab, lalai atau ceroboh. Artinya apabila seorang dokter telah melakukan segala upaya, kemampuan, keahlian, dan pengalamannya untuk merawat pasien atau penderita, dokter tersebut dianggap telah berbuat upaya yang baik dan telah melakukan tugasnya sesuai dengan etik kedokteran. Sebaliknya, jika seorang dokter tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh sesama dokter lain, pada umumnya di dalam situasi yang sama, dokter yang bersangkutan dapat dikatakan telah melanggar standar profesi kedokteran.
Menurut Koeswadji (1992 : 104), standar profesi adalah nilai atau itikad baik dokter yang didasari oleh etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dean yang tidak dapat dilakukan dalam statu kegiatan profesi, merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.
Dalam rangka menunjang kemandirian dan pelaksanaan profesi kedokteran dalam pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan berlakunya estándar pelayanan medis di rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Estándar pelayanan medis tersebut merupakan tonggak utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia. Tujuan ditetapkannya estándar pelayanan medis ini adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi.
Di tinjau dari sudut hukum kesehatan, standar pelayanan medis ini mempunyai tujuan ganda. Di satu pihak bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-prsktik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran, sedang di lain pihak bertujuan melindungi anggota profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar. Di samping itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter, pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
Standar pelayanan medis ini merupakan hukm yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staff medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam kaitannya dengan profesi dokter di perlukan estándar pelayanan medis yang mencakup: standar ketenangan, standar prosedur, standar sarana, dan standar hasil yang di harapkan. Selain itu standar pelayanan medis ini tidak saja untuk mengukur mutu pelayanan, tetapi juga berfungsi untuk kepentingan pembuktian di pengadilan apabila timbul sengketa.
Standar pelayanan medis terdiri dari dua bagian. Pertama, memuat tentang standar penyakit dengan duabelas spesialisasi kasus-kasus penting. Kedua, memuat tentang standar pelayanan penunjang dengan tiga spesialisasi yang masing-masingnya di rinci berdasarkan prosedur tindakan yang harus di tangani oleh spesialisasi yang bersangkutan. Bagian standar pelayanan medis yang pertama meliputi:
1) Bagian bedah;
2) Bagian bedah ortopedi;
3) Bagian jiwa;
4) Bagian kardiologi;
5) Bagian kulit dan kelamin;
6) Bagian obstetri dan ginekologi;
7) Bagian paru;
8) Bagian penyakit dalam;
9) Bagian penyakit anak;
10) Bagian saraf;
11) Bagian mata;
12) Bagian telinga, hidung, dan tenggorokan.
Sedangkan bagian standar pelayanan medis yang kedua meliputi;
1) Bagian anestesi;
2) Bagian patologi, anatomi, forensik, klinik;
3) Bagian radiologi.

B. Audit Medis
Dewasa ini, komersialisasi pelayanan medis merupakan fenomena yang sudah umum di tengah masyarakat, jasa pelayanan medis sudah mulai merambah memasuki dunia bisnis. Jasa dan produk kesehatan sudah mulai di iklankan walaupun masih hati-hati dan dan tidak seagresif produk atau jasa lain. Saat ini sudah jelas tampak adanya gejala bahwa pelayanan kesehatan sudah mulai bergabung dengan kegiatan bisnis. Dalam kaitannya dengan penerapan audit medis dalam pelayanan kesehatan, wadah audit medis di bentuk untuk menghadapi masalah yang di timbulkan oleh ketentuan etik dan hukum yang cukup rumit dan pelik dengan permasalahan yang sangat komplek. Wadah ini di maksudkan untuk membantu para dokter dalam menghadapi dilema etik.
Dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit, sering timbul pelanggaran etik, penyebabnya tidak lain karena tidak jelasnya hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit. Tidak ada suatu kontrak atau perjanjian kerja yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara iu, perkembangan teknologi kesehatan juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran etik, karena pemilihan teknologi kesehatan yang tidak di dahului dengan pengkajian teknologi dan pengkajian ekonomi, akan memunculkan tindakan yang tidak etis dengan membebankan biaya yang tidak wajar kepada pasien.
Tindakan penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dilakukan oleh dokter baik pada saat berlangsungnya diagnosa maupun pada waktu berlangsungnya terapi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pasien. Misalnya, pasien yang seharusnya tidak perlu diperiksa dengan alat atau teknologi kesehatan tertentu, namun karena alatnya tersedia, pasien dipaksa menggunakan alat tersebut dalam pemeriksaan atau pengobatan, sehingga pasien harus membayar lebih mahal.
Menyadari hal tersebut, pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran etik perlu ditingkatan. Oleh karena itu dalam memfungsikan mekanisme audit medik, diperlukan adanya suatu standar operasional sebagai tolok ukur untuk mengendalikan kualitas pelayanan medis. Standar operasional ini bertujuan untuk mengatur sampai sejauh mana batas-batas kewenangan dan tanggung jawab etik dan hukum dokter terhadap pasien, maupun tanggung jawab rumah sakit terhadap medical staff dan sebaliknya. Standar operasional ini juga akan mengatur sehubungan antara tenaga medis dengan sesama teman sejawat dokter dalam satu tim, tenaga medis dengan para medis, serta merupakan tolok ukur bagi seorang dokter untuk menilai dapat tidaknya dimintakan pertanggung jawaban hukumnya jika terjadi kerugian bagi pasien.
Standar pelayanan kesehatan di rumah sakit, merupakan pengaturan teknis klinis yang sifatnya lebih detail dan berpedoman pada standar pelayanan medis, atandar praktik keperawatan dan sakit yang bersangkutan. Penamaan tentang standar pelayanan kesehatan untuk setiap rumah sakit berbeda-beda, ada yang menggunakan nama formularium diagnosis dan terapi, ada yang menamakannya dengan standar dan prosedur tetap konsultasi medis, dan ada juga yang menggunakan nama prosedur tetap rumah sakit.
Masing-masing rumah sakit mempunyai standar pelayanan yang berbeda-beda, perbedaan ini sangat tergantung pada kondisi rumah sakit dan latar belakang pendidikan para staff medisnya. Penerapan standar ini dimaksudkan agar tenaga medis seragam dalam memberikan diagnosa, dan setiap diagnosa harus memenuhi kriteria minimal yang terdapat dalam standar pelayanan medis dan standar pelayanan rumah sakit tersebut.
Profesi dokter merupakan kelompok fungsional yang bekerja atas dasar profesionalisasinya, tetapi secara administratif mereka adalah pegawai rumah sakit. Mereka dalam melakukan tugasnya di gaji oleh pemerintah atau pemilik rumah sakit untuk keahlian profesionalnya. Atas dasar hubungan kerja yang demikian, secara hukum perbuatan staff medis adalah tanggung jawab rumah sakit. Sebagai bawahan rumah sakit, tenaga medis tetap mempunyai otonomi profesi. Pimpinan rumah sakit sebagai atasan tidak berhak untuk memerintah seorang dokter agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan profesinya atau yang dianggap bertentangan dengan profesinya, misalnya melakukan abortus atau mengabulkan permintaan seseorang untuk authenesia.

STANDAR PROFESI

STANDAR PROFESI

1. Pengertian Standar Profesi

Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Pengembangan profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh masing-masing Namun pengembangan profesi di luar dokter jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit. Apapun jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien (Supriadi, 2001: 49). Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dan seorang dokter.

Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa jenis profesi seperti guru, jurnalis, advokat, hakim, jaksa dan sebagainya Bila dibandingkan dengan profesi lainnya sebagaimana disebutkan terdahulu, profesi kedokteran mempunyai kekhususan yang membedakannya dengan profesi lain. khususan profesi kedokeran terletak pada sifat otonom dan ukuran mengenai kemampuan rata-rata dan dokter sebagai pengemban profesi, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian, dan rasa pengabdian yang tinggi (Nasution 2005: 38).

Walaupun dokter dalam memberikan pelayanan medis mempunyai otonomi profesi, tetapi kemandirian dokter berdasar otonomi tersebut tetap harus dipagari dengan peraturan yang berlaku, Salah satu dan peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.

Beberapa pendapat para pakar tentang standar profesi antara lain :

Komalawati memberikan batasan yang dimaksud dengan standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pad proses tindakan medik (Komalawati, 2002: 177).

Standar profesi dalam bentuk standar pelayanan medik ini juga harus dipakai acuan oleh Rumah Sakit, karena prosedur tetap di dalam standar profesi dibuat sesuai dengan setiap bidang spesialisasi, fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Pengertian Standar Profesi Medis menurut Leenen salah seorang pakar Hukum Kesehatan dan Negeri Belanda yang dikemukakan oleh Koeswadji (1998: 150):

De formulering van de norma voor de medische profesionele standar zou dan kunnen zijn: zorgvuldigd de medische standar handelen als een gemidelde bekwaam arts van gelijke medische categorie in gelijke omstandighecjen met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsdoel.

Terjemahan bebasnya adalah:

Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu) harus teliti
b. Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkarn ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu. Dan tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medik dan pengalaman.
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama.
d. Dalam kondisi yang sama
e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut.
Rumusan Leenen tentang Standar Profesi Kedokteran tersebut lebih dijelaskan secara detail oleh Hariyani (2005: 63) sebagai berikut:

a. berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig handelen) dikaitkan dengan culpa/ kelalaian. Bila dokter bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian, dan bila tindakannya sangat tidak berhati-hati atau ceroboh maka ia memenuhi “ culpa lata”.
b. Sesuai ukuran ilmu medik (volgens de medische standard).
c. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medik yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie).
d. Situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandigheden).
e. Sarana upaya (middelen) yang sebanding/ proporsional (= asas proportionalitas) sebagai terjemahan dari met middelen die in redeljke verhouding staan dengan tujuan konkrit tindakan perbuatan tersebut (tot het concreet handelingsdoel).

Kelima unsur yang dikemukakan Leenen ini dipakai pedoman oleh para hakim Belanda di dalam menangani dugaan malpraktik yang diajukan ke pengadilan Belanda sampai saat ini. Demikian juga yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia, bila ada tuntutan malpraktik terhadap seorang dokter, kelima unsur rumusan Leenen inilah yang dipakai untuk menguji kebenaran tuduhan tersebut.
Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No. 23/1992; Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Supriadi, 2001:39).
Nasution (2005:42) mengemukakan pendapat Koeswadji (1992: 104) tentang pengertian standar profesi sebagai berikut:

Standar profesi adalah niat atau iktikad baik dokter yang didasari etika profesinya, bertolak dan suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.

Supriadi (2001: 52) mengemukakan pendapat Prof. Mr. W.B. Van der Mijn sebagai berikut:

Dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran umum meliputi:
a. kewenangan;
b. kemampuan rata-rata;
c. ketelitian yang umum.

1.1. Kewenangan

Yang dimaksud dengan kewenangan ialah kewenangan hukum (rechtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Atas dasar kewenangan inilah, seorang tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan bidangnya.

Di Indonesia, kewenangan menjalankan profesi tenaga kesehatan pada umumnya diperoleh dan Departemen Kesehatan. Namun sejak berlakunya UU Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2005, maka kewenangan dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diperoleh dan Konsil Kedokteran Indonesia (pasal 29 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka dokter pemilik Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut, berhak untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia, karena telah memenuhi syarat administratif untuk melaksanakan profesinya. Dari persyaratan administratif yang telah dipenuhi ini, dokter sebagai pengemban profesi telah memperoleh kewenangan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Supriadi, seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan.

Sebagai ilustrasi tentang kewenangan profesional, dapat kita ambil tindakan pembedahan sebagai contoh. Tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah, tidaklah dapat digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan. Tetapi bila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesioal maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.
1.2. Kemampuan Rata-rata

Dalam menentukan kemampuan rata-rata seorang tenaga kesehatan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain dan faktor pengalaman tenaga kesehatan yang bersangkutan fasilitas, sarana prasarana di daerah tempat tenaga kesehatan (dokter) tersebut bekerja juga ikut mempengaruhi sikap dokter dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga sangat sulit untuk. menentukan standar kemampuan rata-rata ini.

Sebagai contoh misalnya :

a. Kemampuan dokter yang baru menyelesaikan pendidikannya, tentu berbeda dengan dokter yang sudah mempunyai pengalaman menangani pasien selama 25 (dua puluh lima) tahun.
b. Kemampuan dokter yang bekerja di Irian Jaya dengan fasilitas dan sarana prasarana yang mungkin sangat sederhana, tentu tidak bisa disamakan dengan dokter yang melaksanakan pekerjaan profesinya di Jakarta yang semuanya serba modern dan canggih.

Berkaitan dengan kemampuan rata-rata ini, penulis mempunyai pengalaman menarik yang akan penulis sampaikan agar menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.

• Penulis pernah melakukan pembiusan bersama dengan Dokter Ahli Anestesiologi dari Singapura, di salah satu kota di Jawa Timur, sekitar tahun 1999 dalam rangka kerjasama bakti sosial untuk menangani kasus pembedahan pada bibir sumbing. Di Singapura, untuk melakukan pembiusan selalu menggunakan peralatan canggih untuk memantau keadaan pasien selama pembiusan dan operasi berjalan sampai pasien sadar kembali. Ventilator (alat untuk pernafasan buatan), pulse oxymeter (alat untuk memantau kadar oksigen dalam darah), capnograph (alat untuk memantau kadar C02 dalam darah) dan alat-alat lain yang di rumah sakit tempat penulis bekerja tidak tersedia, semuanya mereka bawa dari Singapura. Selain itu, Dokter Ahli Anestesiologi telah menjalani subspesialisasi lagi menjadi Ahli Anestesiologi Anak, Ahli Anestesiologi Kebidanan, Neuro-Surgery Anesthesiologist dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, jumlah Dokter Ahli Anestesiologi sangat minim, bahkan beberapa kota di Jawa saja masih belum bisa dilayani oleh Dokter Ahli Anestesiologi, sehingga kadang-kadang masih terjadi pendelegasian wewenang kepada perawat mahir anesthesi.
Dalam pelayanan anesthesi sehari-hari, penulis dituntut oleh keadaan untuk bisa melakukan pembiusan pada semua kasus dan semua Umur berbeda dengan pembiusan yang dilakukan oleh sejawat dari Singapura tersebut. Dokter dari Singapura tersebut, adalah Dokter Ahli Anesthesiologi Anak (Pediatric Anesthesiologist) yang hanya berkompeten untuk melakukan pembiusan pada anak-anak saja. Pada saat itu, penulis sedang mempersiapkan pembiusan untuk operasi tonsilectomi (pengambilan amandel) pada pasien dewasa. Karena perawatan yang minim, alat pantau yang ada pada penulis berasal dan anugerah allah SWT yaitu panca indera dan “feeling” sebagaimana semboyan yang telah diajarkan oleh para guru penulis “Waspada Dasa Netra”. Pada saat sejawat dari Singapura melihat bagaimana penulis melakukan. pembiusan, dia terheran-heran dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan olehnya. Dalam hal demikian, tentunya kemampuan sejawat dari Singapura dan kemampuan penulis sulit diperbandingkan.

Peralatan canggih semacam yang dibawa oleh tim Singapura ini sebenarnya sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain di Bandung, Jakarta, Surabaya dan di kota-kota lain sebagai pusat pendidikan dokter maupun rumah sakit rujukan (top referral hospital), termasuk di rumah sakit pendidikan yang ada di kota tempat penulis bekerja, Namun di tempat penulis bekerja sebagai abdi negara, alat-alat canggih tersebut belum bisa disediakan karena sangat mahal.

Dan uraian di atas, dapat dibayangkan betapa sulitnya menilai kemampuan rata-rata dan seorang dokter. Dokter yang terbiasa memantau keadaan pasien durante anestesi dengan pulse oxymetri akan merasa kurang aman bila harus bekerja di rumah sakit tanpa tersedianya fasilitas tersebut. Jika kemudian terjadi kematian, dan dokter dituntut sebagai pelaku malpraktik, apakah dokter yang bersedia melakukan pembiusan tanpa pulse oxymetri dapat dikatakan “bekerja substandar” atau rumah sakit yang tidak bisa menyediakan peralatan tersebut harus ditutup karena fasilitasnya yang substandar? Padahal belum tentu kematian pasien sebagai akibat kekurangan oksigen, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan anestesi sebagaimana pernah penulis kemukakan di dalam buku lain dengan judul “Malpraktik & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”.

1.3. Ketelitian yang Umum

Untuk menentukan ketelitian umum, harus berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan pekerjaan dan situasi yang sama. Tolak ukur untuk menentukan ketelitian mi sangat sulit, karena setiap bidang keahlian mempunyai aturan main sendiri-sendiri yang seharusnya bisa dituangkan di dalam “Standar Umum”. Sebagai contoh misalnya, standar untuk pelayanan anestesiologi dapat berpedoman kepada Keputusan Direktorat Jenderal pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK. 00.06.3.3.320 tentang “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rum Sakit”. Standar mi hanya berlaku untuk pelayanan anestesiologi dan reanimasi, sedangkan untuk pelayanan di luar anestesiologi tentunya tidak dapat mengacu kepada peraturan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengertian standar profesi disebutkan di dalam penjelasan pasal 50 sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Penjelasan pasal 50 ini, merupakan penjelasan dan pasal 50 sub a yang menyebutkan bahwa dokter yang melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian di dalam pasal 50 sub b disebutkan lebih Lanjut bahwa memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional juga merupakan hak dokter.

Dan bunyi pasal 50 sub a dan b dan penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang menghendaki di dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dokter berhak untuk melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, dan bila telah melaksanakan pratik sesuai standar profesi yang berlaku, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum.
Dan standar profesi yang dijelaskan di dalam penjelasan pasal 50, maka dapat diuraikan unsur-unsur dan standar profesi sebagai berikut:

1. Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal bagi dokter.
2. Kemampuan tersebut meliputi:
a. knowledge (pengetahuan);
b. skill (keterampilan); dan
c. profesional attitude (prilaku yang profesional).
3. Kemampuan yang terdiri dan 3 (tiga) unsur tersebut, harus dikuasai oleh seorang individu (dokter yang melakukan praktik kedokteran).
4. Kemampuan tersebut juga merupakan syarat untuk diizinkannva seorang dokter melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.
5. Yang berhak membuat standar profesi menurut undang-undang Praktik Kedokteran adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dari dokter yang berlaku saat ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dalam hal standar profesi dan masing-masing bidang spesialisasi, dapat diserahkan kepada masing-masing ikatan profesi di dalam bidang spesialisasi tersebut.
Sebagai contoh misalnya standar profesi tentang pembedahan, diserahkan kepada Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) untuk membuatnya, sedangkan standar profesi untuk penyakit anak diserahkan kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (1DM) dan sebagainya.

Selain standar profesi, undang-undang juga menyebutkan adanya standar prosedur operasional yang diartikan di dalam penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Tujuan dibuatnya standar prosedur operasional ini adalah untuk memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasar konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Sedangkan yang berhak membuat standar prosedur pelayanan adalah sarana pelayanan kesehatan, dan perbuatanya tetap mengacu atau berpedoman kepada standar profesi, atau dengan perkataan lain standar prosedur operasional tidak boleh menyimpangi dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
Komalawati (2002: 178) menyebut standar prosedur operasional sebagai prosedur yang diuraikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan setiap spesialisasi, yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya Yang ada. Standar proses ini merupakan acuan atau pelengkap bagi Rumah Sakit karena dapat mengikuti kondisi rumah sakit di mana prosedur tersebut ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Standar Profesi

Pekerjaan profesi yang dilakukan oleh seorang dokter hendaknya dilandasi oleh dua prinsip perilaku yang mendasar, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan sedapat mungkin tidak menyakiti, mencederai maupun merugikan pasiennya. Dalam mengemban profesinya inilah dokter harus selalu berpedoman kepada Standar Profesi yang berlaku berupa standar pelayanan medis (Nasution 2005: 42).

Pendapat Nasution tersebut juga dikemukakan oleh Komalawati (2002: 177) dengan versi yang hampir sama, yaitu standar profesi yang berkaitan dengan pelayanan medik yang lebih dititik beratkan kepada tindakan medik, yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah stadar pelayanan medik yang telah disusun oleh IDI pada tahun 1993.

Standar pelayanan medis sangat diperlukan, karena dalam kenyataan praktik sehari-hari sering dijumpai adanya
perbedaan penanganan dan pemeriksaan pasien, maupun perbedaan sarana atau peralatan yang digunakan. Tanpa adanya standar pelayanan medis, maka penyimpangan yang terjadi akan sulit untuk diketahui.
Tolak ukur dan perilaku yang memenuhi standar pelayanan medik dan seorang dokter saat ini hanya bisa dinilai dan kesungguhan upaya pengobatan yang dilakukannya dengan segenap kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dimilikinya setelah memeriksa dan menilai keadaan pasiennya. Dengan perkataan lain, bila dokter tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat sebagaimana yang di perbuat oleh sesama dokter terhadap pasien, maka dokter tersebut telah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan yang melanggar standar pelayanan medis yang berlaku (Nasution 2005: 42).
Komalawati (2002: 178) juga mengemukakan bahwa standar pelayanan medis mencakup standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang. Keduanya ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, agar standar profesi ini selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kedokteran, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk kemudian diubah sesuai dengan perkembangan situasi kondisi setempat berdasarkan evaluasi tersebut.

3. Tujuan Ditetapkannya Standar Profesi

Komalawati (2002: 177) menyebutkan beberapa tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis atau standar profesi medis, antara lain adalah:
1. Untuk melindungi masyarakat (pasien) dan praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
2. Untuk melindungi profesi dan tuntutan masvarakat yang tidak wajar.
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

4. Landasan Pola Pikir Pelaksanaan Standar Profesi Medis

Wiradharma (1996:80) menyebutkan beberapa landasan pola pikir dalam pelaksanaan Standar Profesi Medis sebagai berikut:
1. Adanya indikasi medis atau petunjuk menurut ilmu kedokteran, ke arah tujuan pengobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Dilakukan sesuai dengan standar medis menurut ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sat ini.
3. Tindakan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, tanpa kelalaian, yang tolak ukurnya adalah dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dengan dokter lain dan bidang keahlian yang sama yang kemampuannya rata-rata bila berhadapan dengan kasus seperti itu dengan situasi kondisi yang sama.

Contoh kasus:

Bila ada seorang pasien yang mengeluh sakit panas 5 (lima) hari terus menerus. Setiap dokter tentu akan melakukan diagnosa banding beberapa kemungkinan penyakit dan pasien tersebut, baik dan yang ringan sampai yang berat.
untuk menegakkan diagnosa tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter yang melakukan pemeriksaan semacam ini yang tidak berbeda dengan teman sejawat lainnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis (Isfandyarie, 2005: 27).

5. Pengaturan Tentang Standar Profesi Medis di Indonesia

Sebenarnya di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar seperti yang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32 ayat (), Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan. (Koeswadji, 1998: 151).
Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu, sebagai contoh misalnya: Standar Profesi di bidang keahlian Anestesiologi yang disusun oleh Sub Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (Ikatan Dokter Ahli Anestesiologi yang disingkat dengan sebutan IDSAI).

Standar Profesi yang berjudul “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit” tersebut telah ditetapkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI dengan Nomor HK. 00.06.3.3.320. yang berlaku sejak tangga 5 April 1999. Di dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanirnsi ini harus dipakai sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit seluruh Indonesia.

Standar yang harus dijadikan pedoman oleh Dokter Ahli Aiesesiologi dalam melakukan profesinya ini, juga berlaku bagi perawat maupun dokter yang membantu pelaksanaan pelayanan dibidang anestesiologi dan reanimasi di rumah sakit. Selain itu, pihak Rumah Sakit pun juga diwajibkan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI tersebut.

Setiap pelayanan di bidang anestesiologi dan reanimasi harus mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tersebut. Bila terjadi cacat atau kematian pasien selama prosedur anestesia berlangsung, Dokter Ahli anestesiologi (DSAn) yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan malpraktik kalau dalam melakukan prosedur anestesi tidak sesuai dengan Standar Umum tersebut.

Namun apabila DSAn sudah berbuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan dukungan fasilitas dan perlengkapan dan Rumah Sakit yang juga sesuai dengan Standar tersebut, maka bila terjadi cacat atau kematian dan pasien selama prosedur anestesia, maka DSAn yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan malpraktik.

Berdasarkan pendapat Komalawati sebagaimana telah diuraikan di atas, standar profesi dalam pelayanan medik juga dapat berpedoman pada standar pelayanan medik yang dapat dianggap sebagai standar proses yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1993, maka standar pelayanan medik yang dibuat oleh IDI tersebut dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka standar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Standar pelayanan medik volume pertama memang diterbitkan tahun 1993 sebagaimana disebutkan oleh Kornalawati (2002:177). Tetapi pada tahun 1997 telah di revisi dengan edisi kedua, kemudian revisi ketiga juga dilakukan pada tahun 1998 dengan penambahan volume sampai dengan volume ketiga. Edisi ketiga inilah yang berlaku sampai saat mi, yang dicetak kedua pada tahun 2002.

Standar pelayanan medik yang telah di perbaharui secara berkala oleh PB IDI (Pengurus Besar IDI) dengan penerbitan terakhir pada tahun 2002 tersebut antara lain memuat pernyataan Merdias Almatsier, dalam Sambutan Ketua Umum PB IDI sebagai pembukaan buku Standar Pelayanan Medis tersebut sebagai berikut:
Standar profesi merupakan pedoman yang harus dilkuti oeh setiap tenaga profesinya. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis. Pelayanan kedokteran dinyatakan bermutu bilamana sesuai dengan standar pelayanan medik ini.

Dari pernyataan Ketua PB IDI tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 50UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa yang berhak membuat standar profesi adalah IDI sebagai organisasi profesi, maka dapat diartikan bahwa standar pelayanan medik yang dibuat oleh IDI dengan penerbitan terbaru tahun 2002 ini merupakan hukum positif yang berlaku bagi setiap anggota DI.
Dengan perkataan lain. setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran berhak mendapat perlindungan hukum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan medik ini. Namun bila yang dilakukan dokter dalam praktik kedokteran menyimpangi dan Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh PB IDI ini, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai standar profesi atau dapat juga dikatakan sebagai malpraktik.
Oleh karena itu, agar dokter lebih memahami tentang Standar Pelayanan Medik ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut apakah memang standar pelayanan medik ini bisa dan dapat dianggap sebagai hukum positif yang berlaku bagi praktik kedokteran sebagaimana yang dikehendaki undang-undang.
Dari buku Standar Pelayanan Medik (SPM) yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI (YP IDI) 2002, penulis mencermati hal-hal berikut:
Pendahuluan Standar Pelayanan Medik — beberapa materi yang dapat dipakai sebagai acuan penggunaan Standar Pelayanan Medik, antara lain:

a. Landasan praktik kedokteran harus berpedoman pada 2 (dua) pokok perilaku, yaitu:
• Kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien (doing good).
• Tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan merugikan pasien (primum non nocere). Dokter harus menghargai hak pasien untuk dirawat/diobati/ditangani oleh dokter dengan profesional dan bertanggung jawab secara klinis dan etis.
Wewenang untuk menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kegiatan profesi adalah menjadi tanggung jawab profesi.
b. Dalam rangka peningkatan dan pengawasan mutu pengamalan profesi, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Medik yang mencakup: Standar ketenagaan, Standar prosedur, Standar sarana, Standar hasil yang diharapkan.
c. Maksud penyusunan Standar Pelayanan Medik adalah dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
d. Tujuan dan fungsi Standar Pelayanan Medik yaitu:
• Melindungi masyarakat dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional.
• Melindungi profesi dan tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
• Sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
• Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

e. Batasan dan standar adalah sebagai suatu pedoman yang dijalankan untuk meningkatkan mutu menjadi makin efektif dan efisien. Diterbitkannya Standar Pelayanan Medik mi mungkin saja dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, namun karena pentingnya fungsi Standar Pelayanan Medik sebagaimana disebutkan di atas, maka tim penyusun IDI memberikan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:
• Standar Pelayanan Medik dianggap sebagai prosedur yang seyogyanya diikuti, dan tidak untuk digunakan, terhadap kepentingan hukum. Karena prosedur ini lebih merupakan keinginan pelayanan kesehatan dan setiap spesialisasi dan sumber daya manusia nya
• Standar Pelayanan Medik merupakan prosedur untuk kasus yang akan ditangani oleh spesialis Yang bersangkutan, tetapi bagi daerah yang belum memiliki dokter ahli, tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh dokter umum.
• Standar ini merupakan acuan dan pelengkap untuk rumah sakit, sehingga dapat mengikuti kondisi dan situasi dan rumah sakit yang bersangkutan.
• Secara berkala standar ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi kedokteran.
f. Cakupan dan Standar Pelayanan Medik tersusun menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
• Standar Pelayanan Medik yang terdiri dari 17 bidang spesialisasi, dan
• Standar Pelayanan Penunjang yang terdiri dan 3 (tiga) bidang spesialisasi.
Berdasarkan uraian dan Pendahuluan Standar Pe1ayanan Medik tersebut, PB IDI nampaknya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat Standar Pelayanan Medik yang sesuai dengan beberapa pendapat pakar tentang standar profesi sebagai mana telah disebutkan terdahulu. Namun, di sisi lain masih terlihat adanya kontroversi dan ambivalensi dalam penggunaan buku yang diterbitkannya ini.

Dalam tujuan atau fungsi Standar Pelayanan Medik, PB IDI mengharapkan Standar Pelayanan Medik ini dapat gunakan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi. Hal ini berarti bahwa agar masyarakat bisa terlindungi dari praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi tersebut, maka praktik kedokteran harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Medik ini tentunya. Demikian juga sebaliknya, dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar pelayanan Medik yang ditetapkan oleh IDI ini harus bisa dilindungi dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat penerima jasa pelayanan medis tersebut.

Dengan diterbitkannya buku ini, semestinya fungsi kontrol terhadap praktik kedokteran dan sekaligus perlindungan hukum terhadap dokter bisa terlaksana. Namun nampaknya IDI juga khawatir terhadap kemungkinan timbulnya dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, seandainya Standar Pelayanan Medik ini dipakai acuan dalam menentukan layak tidaknya seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan mediknya. Kekhawatiran ini dikarenakan Standar Pelayanan Medik ini masih dibuat berdasarkan keinginan pelayanan kesehatan dan SDM tiap bidang spesialisasi saja, belum dikaji secara hukum agar setiap kalimat yang tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik ini cukup bermakna dan tidak malah membahayakan profesi dokter. Karena bila Standar Pelayanan Medik ini benar-benar dijadikan acuan, maka ketidak sesuaian hasil yang dicapai oleh dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dengan Standar yang tertuang di dalam buku ini, akan mengakibatkan dokter mengalami tuntutan Malpraktik dengan dasar melakukan praktik kedokteran substandar.

Oleh karena itu, di dalam kalimat berikut yang memuat tentang batasan, IDI menambahkan klausula “Standar ini bukan untuk digunakan di bidang lain khususnya untuk kepentingan hukum”. Dengan pernyataan ini, berarti Standar Pelayanan Medik juga tidak dapat berfungsi sebagaimana 4 (empat) fungsi atau tujun yang tercantum di atas.

Menurut hemat penulis, buku ini sudah cukup bagus sebagai pedoman yang bisa dipakai dikalangan intern anggota IDI, dengan masih diperlukan adanya penyempurnaan di beberapa bab yang menyangkut bidang-bidang spesialisasi tertentu. Untuk kepentingan hukum, memang sebaiknya buku ini tidak dijadikan pedoman, karena kalau kriteria Standar yang dipakai penuntut umum atau penggugat berdasar buku ini, akan banyak sekali dokter yang akan mengalami tuntut malpraktik atau dianggap melaksankan praktik kedokteran substandar.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengungkapkan beberapa kasus yang dimuat dalam buku ini. Mudah-mudahan uraian penulis ini akan bisa membantu penyempurnaan buku ini untuk dapat digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembuatan Standar Pelayanan Medik. Tentunya untuk tercapainya hal tersebut partisipasi organisasi profesi dan masing-masing bidang spesialisasi akan sangat menentukan berhasilnya tujuan dibuatnya Standar ini.

5.1. Beberapa Contoh Klausula dalam Standar Pelayanan Medis yang Dapat Merugikan Dokter.
Kasus Bedah (Bab I)

Luaran Obstruksi Usus sembuh, dengan lama perawatan 7-10 hari. Bila ternyata dalam waktu 10 hari pasien tidak sembuh, DSB bisa dituntut oleh pasien atau keluarganya karena pengobatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan standar. Apalagi kalau sampai pasien tersebut meninggal dunia, sang dokter riskan untuk terkena pasal 359 KUHP.

Padahal berdasarkan pengalaman penulis, bila seorang pasien mengalami dugaan Obstruksi Usus, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dokter:
1. Menyingkirkan Diagnosa banding terhadap adanya paralisis usus (Standar Pelayanan Medik, 2002: 3).
2. Menentukan kemungkinan penyebab obstruksinya. Bila penyebab meragukan, kadang-kadang diperlukan observasi pasien 2-3 han sebelum operasi (laparatomi eksplorasi) diputuskan. Kalau penyebabnya kemungkinan scibala (faeces yang keras) karena pasien sering mengalami obstipasi (kesulitan dalam buang air besar), apakah tepat bila dilakukan laparctomi ? Hal semacam ini pernah beberapa kali penulis jumpai dalam praktik.
3. Pemeriksaan laboratorium baik darah maupun foto abdomen 3 posisi, kadang-kadang tidak menunjukkan gambaran yang jelas.
4. Perbaikan keadaan umum pasien, mungkin telah mengalami gagal ginjal, sepsis atau renjatan dan sebagainya.
5. Jenis operasinya sendiri, kalau ternyata operator harus melakukan reseksi usus (pemotongan usus) apalagi dengan ditunjang keadaan pasien yang hypoalburninemia (kadar albumin yang berguna untuk pemulihan jaring di dalam darah kurang/tidak normal), lama perawatan tidak mungkin bisa kurang atau sama dengan 10 hari. Di samping itu, kemungkinan sembuh juga tidak bisa dijanjikan 100%.
6. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas akan sangat berpengaruh terhadap lama perawatan maupun luaran (outcome) yang diharapkan.
Dari uraian di atas, sebaiknya di dalam menentukan lama perawatan dan luaran, tidak disebutkan secara lugas sekian hari dan luaran sembuh. Mungkin bisa disebutkan lama perawatan tergantung penyulit, bila tanpa penyulit sebutkan 99 % sembuh misalnya (ditulis berdasar statistik angka kesembuhannya bila hal ini ditinjau dan segi hukum, perlu diingat bahwa perjanjian terapeutik merupakan inspanning verbintenis (perjanjian upaya), bukan resultaat verbintenis (perjanjian hasil). Untuk tercapainya hasil (kesembuhan) banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kasus perforasi tifoid
( berlubangnya usus sebagai penyulit dan penyakit tipus )

Luaran sembuh total yang diperoleh dengan lama perawatan 10-14 hari bukan hal yang mudah dicapai tergantung dan derajat penyebaran infeksi tipusnya sendiri. Perforasi yang merupakan penyulit ini, bukan tidak jarang disertai dengan penyulit pada organ tubuh lainnya misalnya: hepar(hati), otak(meningitis typhosa), keadaan
nutrisi pasien (under nutrition) dan sebagainya. Dalam luaran perlu ditambahkan: sekian persen sembuh total, sekian persen mengalami penyulit, dan mungkin 0.0001 % bisa berakhir dengan kematian misalnya.

Kasus Bedah Urologi

Kasus Pielonefritis Akut (Standar Pelayanan Medik, 2002:128) dengan lama perawatan 7 — 10 hari dan luaran sembuh total. Apakah hal tersebut dapat tercapai jika pada BNO-IVP ditemukan adanya batu sebagai penyebab pielonefritis ? Apalagi bila disertai kenaikan ureum, kreatinin yang signifikan yang mungkin memerlukan tindakan Hernodialysis (cuci darah).
Dalam batasan yang disusun oleh Tim Studi IDI memang disebutkan bahwa lama perawatan yang dimaksud adalah khusus untuk penyakit tanpa komplikasi, hal ini sebaiknya diulang di dalam penjabaran masing-masing penyakit di bidang spesialisasi terkait. Misalnya dalam kasus Pielonefritis Akut tersebut di atas, sebaiknya ditambah dengan “lama perawatan 7— 10 hari bila tidak ada kelainan lain yang menyertai, atau bila fungsi ginjal normal, dan BNO-IVP tidak ditemukan adanya batu, dan sebagainya. Sedang dalam “luaran” sebaiknya disebutkan persentase keberhasilan.

Kasus Bedah Plastik Estetis

Disebutkan luaran penampilan pasien bertambah baik, sebaiknya ditambahkan dengan bila tidak ada reaksi penolakan dan tubuh pasien. Penulis pernah menjumpai seorang wanita yang melakukan operasi plastik agar hidungnya mancung, ternyata hidungnya tambah mengalami infeksi terus-menerus sehingg penampilannya mala hjauh dan menarik.

Bagian Penyakit Dalam

Sebaiknya disebutkan kriteria terhadap jenis penyakit yang dipilih, misalnya kasus yang dipilih merupakan kasus Yang sering dijumpai dalam praktik sehari-hari.
Untuk kasus dehidrasi (Standar Pelayanan Medik, 2002:220) luaran sembuh sempurna juga sebaiknya ditinjau kembali, karena dalam hal terjadi penyulit gagal ginjal misalnya kemungkinan untuk tercapainya kesembuhan sempurna juga lebih kecil.

Bagian Paru (Bab VIII)

Luaran Pleuritis Eksudativa (Standar Pelayanan Medik, 20 02: 255), bila berobat secara teratur apakah bisa dijamin untuk sembuh baik? Tidak adakah kemungkinan lain yang terjadi yang bisa menimbulkan gej ala sisa, walaupun pasien berobat secara teratur ?

Penyakit Anak (Bab IX Standar Pelayanan Medik)

Luaran Demam Berdarah Dengue (Standar Pelayanan Medik, 2002: 291) perlu dievaluasi, karena pada kenyataannya di dalam praktik sering diberitakan adanya kasus-kasus DBD yang berakhir dengan kematian. Luaran sembuh tanpa sekuele perlu diperjelas dalam kasus yang bagaimana DBD bisa sembuh tanpa sekuele tersebut ?
Dalam hal kasus overlap antara 2 (dua) bidang spesialisasi misalnya Hipertensi dengan No .ICD 401 yang tertuang dalam bidang spesialisasi Penyakit Dalam (Standar Pelayanan Medik, 2002: 222) dan Kardiologi (Standar Pelayanan Medik, 2002:598), sebaiknya dikaji ulang agar tidak terjadi dobel standar.

52. Klausula dalam Standar Pelayanan Penunjang
Anestesiologi (Bab XVIII)

Pada tahun 1999, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (IDSAI) telah menyusun Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit yang telah disahkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK.oo.o6.3.3.320. Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1999 di Jakarta mi berbeda dengan Standar Pelayanan Penunjang yang tercantum di dalam Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI ini.
Mengingat adanya perbedaan tersebut, tentunya IDI perlu melakukan pengkajian ulang standar mana yang akan diberlakukan bagi pelayanan anestesiologi.

Radiologi

Sebagai pelayanan penunjang, seyogyanya Standar Profesi Radiologi dapat dilengkapi dengan jenis-jenis pelayanan radiologi dan indikasinya, misalnya:
Photo rontgen untuk mengetahui adanya patah tulang kelainan sendi, dan sebagainya, USG untuk deteksi kelainan abdomen bagian atas (batu kandung empedu dan sebagainya) dan abdomen bagian bawah (tumor ovarium dan sebagainya), CT scan untuk pemeriksaan tumor kepala dan sebagainya.
Hal ini perlu dicantumkan dalam Standar Pelayanan Medik, karena kemajuan di bidang radiologi sangat pesat, sehingga di antara dokter sendiri mungkin ban ak yang belum mengetahui jenis-jenis pemeriksaan radiologi maupun indikasinya. Dengan mengetahui jenis dan indikasi pemeriksaan radiologi, dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan indikasi yang tepat agar dapat mengurangi biaya yang ditanggung pasien nya.
Agar Standar pelayanan Medik dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, dan beberapa kelemahan yang penulis kemukakan di beberapa bidang spesialisasi tersebut kiranya perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang dari bidang spesialisi terkait yang tidak bisa penulis kemukakan semuanya dalam buku ini. Karena di luar beberapa kendala tersebut, banyak sekali sumbangsih dari beberapa bidang spesialisasi yang telah tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik tersebut yang bisa berfungsi sebagai perlindungan dokter dari tuntutan yang tidak wajar atau dengan perkataan lain, sebagian besar dari Standar Pelayanan Medik ini cukup bermanfaat bagi kepentingan hukum.
Dengan penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ada, kekhawatiran terhadap adanya dampak yang kurang menguntungkan dapat dinetralisir. Untuk itu diperlukan revisi dengan melibatkan Tim Penyusun yang terdiri dan beberapa organisasi profesi dan bidang-bidang spesialis terkait 5agaimana tercantum dalam Pola Penyusunan Standar pelayanan Medik ini.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, KHUSUSNYA PEREMPUAN, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHPidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.
Dengan demikian pertimbangan dalam konsideran UU No. 23 tahun 2004, bahwa:
a. setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c. korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d. dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

A. PENGERTIAN UMUM
Dalam Undang-Undang (PKDRT) yang dimaksud dengan:
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama PEREMPUAN, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (FOKUS ATAU TITIK TEKAN)
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (P. 1).
B. LINGKUP RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG INI MELIPUTI:
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (baca:suami, isteri, dan anak), karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksudkan ini dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. (P.2.)

C. ASAS DAN TUJUAN
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) penghormatan hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban (P.3.). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (P.4.).

D. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (P.5.):
1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (P.6.).
2. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (P.7.).
3. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (P.8).atau;
4. Penelantaran rumah tangga. (a) Setiap orang DILARANG menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (b) Penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (P.9.).

E. HAK-HAK KORBAN
Korban berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.

F. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
1. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (P.11). Untuk melaksanakan ketentuan ini, pemerintah: (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan oleh menteri dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (P.12)
2. Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: (a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; (b) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (c) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan (d) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban (P.13). Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. (P.14)
3. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. (P.15)

G. PERLINDUNGAN
Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan:
1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. P.16) Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. (P.17) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. (P.18) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (P.19) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: (a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; (b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan (c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. (P.20)
2. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: (a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; (b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. (P.21)
3. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: (a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; (b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan (d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. (P.22)
4. Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: (a) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; (b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; (c) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan (d) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. (P.23)
5. Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. (P.24)
6. Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: (a) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; (b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau (c) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (P.25)
7. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (P.26)
8. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (P.27)
9. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. (P.28)
10. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: (a) korban atau keluarga korban; (b) teman korban; (c) kepolisian; (d) relawan pendamping; atau (e) pembimbing rohani. (P.29)
11. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. (P.30)
12. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: (a) menetapkan suatu kondisi khusus; (b) mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. (P.31)
13. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. (P.32)
14. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. (P.33)
15. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. (P.34)
16. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan bagian ini. (P.35)
17. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.(P.36)
18. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi. (P.37)
19. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan. (P.38)

H. PEMUL IHAN KORBAN
Hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan korban, adalah sebagai berikut:
1. Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: (a) tenaga kesehatan; (b) pekerja sosial; (c) relawan pendamping; dan/atau (d) pembimbing rohani. (P.39)
2. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. (P.40)
3. Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. (P.41)
4. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama. (P.42)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah. (P.43)

I. KETENTUAN PIDANA
Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana, adalah sebagai berikut:
1. (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (b) Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (c) Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (d) Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (P.44)

2. (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (b) Dalam hal perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (P.45)

3. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (P.46)

4. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual (pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (P.47)

5. Dalam hal:
a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut).
b. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual (pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu).
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (P.48)

6. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya (Setiap orang DILARANG menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut)
b. menelantarkan orang lain (Penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut). (P.49)

7. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. (P.50)

J. SIFAT DELIK/PERBUATAN PIDANA
Semua perbuatan dalam kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan delik pidana biasa, terkecuali:
1. Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan. (P.51)
2. Tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan. (P.52)
3. Tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. (P.53)

K. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (P.54)
2. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (P.55)

catatan:
jika anda seorang perempuan yang bersuami dan mengalami masalah KDRT, yang anda harus lakukan dan pertimbangkan adalah:
1. coba selesaikan dulu secara kekeluargaan mungkin masih ada jalan yang terbaik (damai).
2. bicarakan baik2 dengan orang tua anda atau mertua, siapa tahu ada jalan untuk memberikan nasihat supaya suami anda tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga
3. ngaca diri sendiri dulu apa benar memang kekerasan itu terjadi bukan karna kelakuan/perilaku anda sebagai isteri sebagai pemicunya
4. berdo’alah semoga masalah bisa selesai dengan baik tanpa harus ke pengadilan (apalagi ada anak2)
5. jika semua cara damai tidak bisa, coba adukan kasus anda ke yang berwajib (polisi di Polsek atau Polres/ta) agar kasus anda di tindaklanjutin. jangan lupa mintakan visum jika ada tanda2 kekerasan fisik.
6. jangan lupa juga minta perlindungan ke Lembaga perlindungan tentang masalah Perempuan sehingga anda mendapat pendampingan dalam memperjuangkan kasus anda
7. berusahalah agar hak anda tidak ditindas oleh kaum adam

BAHAN KULIAH HUKUM KESEHATAN 8 NOVEMBER 2010

REKAM MEDIS DAN AUDIT MEDIS

Membuat rekam medis merupakan salah satu kewajiban dokter yang tercantum di dalam pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Praktik Kedokteran yang bila kewajiban ini dilanggar, dokter akan terkena sanksi pidana berdasar pasal 79b UU Praktik KedoKteran.
Walaupun audit medis tidak diatur secara eksplisit didalam UU Praktik Kedokteran, tetapi dokter sebaiknya juga memahami audit medis, karena dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter juga wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya yang terhadap pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya ini dapat dilakukan audit medis sebagaimana tertuang di dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran.
Bila hasil audit medis ternyata ditemukan mutu pelayanan medis yang diberikan tidak sesuai standar dan pengobatan yang diberikan dokter juga tidak sesuai kebutuhan pasien, maka terhadap dokter termaksud juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasar pasal 79c UU Praktik Kedokteran.
Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasa1 49 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, bahwa audit medis adalah upaya eveluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya, maka dalam membahas rekam medis perlu juga dibahas tentang audit medis.
1. Rekam Medis
“It is generally the responsibility of the individual practitioner and the hospital’s medical staff organization to ensure that patient records are complete within a reasonable time after the patient’s discharge from the hospital.”
Demikian ungkapan yang disampaikan oleh Joint Commission on Acrreditaion of Hospitals (JCAH) pada tahun 1984 yang disitir oleh Guwandi dalam Hukum Medik yang terjemahkannya sebagai berikut:
Adalah tanggungjawab masing-masing dokter dan staf rumah sakit untuk mengusahakan agar pencatatan rekam medis pasien dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pasien keluar dari rumah sakit.

Bagian Rekam Medis (Medical Record) merupakan salah satu staf yang biasanya dibentuk oleh Rumah Sakit untuk mengumpulkan dan menyimpan rekam medis dengan baik. Selain itu, bagian ini juga berkewajiban untuk menentukan prosedur pengisian rekam medis yang harus dilakukan oleh dokter dan berhak meminta dokter untuk melengkapi rekam medis yang dibuatnya.
Amir (1999:55) menyatakan bahwa peranan Rekam Medis sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa rekam medis dapat dianggap sebagai orang ketiga yang hadir pada saat dokter menerima pasiennya.
Catatan di dalam rekam medis sangat berguna baik bagi pasien maupun dokter. Dahulu, rekam medis hanya dianggap berguna untuk mengingatkan dokter pada keadaan pasien waktu sakit, pemeriksaan dan pengobatan yang pernah dilakukannya pada saat pasien berobat ulang beberapa lama kemudian. Namun, dengan semakin maraknya tuntutan malpraktik, rekam medis yang baik akan sangat berguna bagi dokter yang terkena tuntutan malpraktik dalam melakukan pombelaan terhadap dirinya. Karna rekam medis dapat merupakan alat bukti yang akurat di pengadilan yang mengungakpkan bukti bersalah atau tidaknya dokter dalam melakukan praktek profesionalnya.

2. Sejarah dan Perkembangan Rekam Medis
Amir (1999:56) mengemukakan sejarah tentang permulaan Rekam Medis diawali dengan ditemukannya sebuah lukisan tentang tata cara praktik pengobatan antara lain tentang amputasi jari tangan, di dinding gua batu di Spanyol yang diduga telah berusia 25.000 tahun, dianggap para ahii sebagai salah satu bukti bahwa Rekam Medis telah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala.
Berbagai jenis catatan berupa pahatan, lukisan pada dinding-dinding pyramid, tulang belulang, pohon, daun kering atau papyrus yang diduga merupakan peninggalan sejak zaman Mesir kuno menunjukkan peningkatan perkembangan tata cara praktik pengobatan yang berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Aesculapius, Hippocrates, Galen dan lain-lain juga telah membuat catatan tentang kasus-kasus penyakit yang ditemuinya semasa hidupnya. Demikian juga Cina, dari catatan yang direkam di daun lontar atau kertas kulit kayu sejak ribuan tahun yang lalu, bangsa Cina dapat mengetahui kemajuan leluhurnya dalam bidang pengobatan antara lain tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk kesehatan sehingga dapat dilestarikan sampai sekarang.
Pada tahun 980 – 1037 M, banyak dijumpai pula adanya buku-buku kedokteran karya Aviscena (Ibnu Sina) yang berisi tentang pengalamannya dalam mengobati pasien. Resep-resep jamu warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi kc generasi berikut di Indonesia juga diketahui dari catatan-catatan yang tertulis pada daun lontar maupun sarana lainnya sesuai dengan perkembangan zamannya (Amir, 1999:56).
Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, maka muncul pulalah perwatan pasien yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Rumah Sakit. Atas anjuran William Harvey maka pada abad pertengahan rumah sakit St. Bartholomeus di London telah melaksanakan rekam medis pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut yang kemudian mendapat perhatian dan dukungan pemerintah dan perkembang sampai saat ini. Pada tahun 1913, seorang dokter bedah bernama Franklin H. Martin menggunakan rekam medis untuk 2 (dua) tujuan yaitu dalam pelayanan kedokteran kepada pasien, dan sebagai alat untuk pendidikan para calon ahli bedah.
Di Indonesia rekam medis sudah ada sejak zaman penjajahan, yang kemudian dilakukan beberapa pembenahan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Birhub/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit utuk mengerjakan medical recording dan reporting serta hospital statistic. Keputusan tersebut kemudian diikuti dengan keputusan MenKes RI No. 034/Birhup/1972 tentang perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, yang pada Bab 1 pasal 3 disebutkan bahwa:
Guna menunjang terselenggaranya rencana induk (masterplan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan:
a. mempunyai dan merawat statistik yang mutakhir;
b. membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
Selanjutnya pada tahun 1978, Menteri Kesehatan RI juga mengeluarkan keputusan lagi tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit dengan Keputusan Menteri Nomor. 134/MenKes/SK/VI/78 yang menyebutkan bahwa untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan pencatatan medik rumah sakit, maka perlu dibentuk sub bagian pencatatan medik.
Pada tahun 1988 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan pernyataan IDI tentang rekam medis/ kesehatan (medical record) melalui lampiran SKPB IDI No. 315/PB/A.4/88 yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :
1. Rekam medis/ kesehatan adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yans diberikan oleh pemberi pelayanan medis/ kesehatao kepada seorang pasien.
2. Rekam medis/ kesehatan meliputi: identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit (diagnosis,terapi pengamatan perjalanan penyakit), catatan dari pihal ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain serta resume.
3. Rekam medis/ kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal.
4. Dalam hal dokter memberikain perintah melalui telepon kepada perawat, perawat senior yang berhak menerinm perintah tersebut harus membaca ulang catatan tentang perintah tersebut dan bila ada kesalahan dokter harus melakukan koreksi. Dalam waktu paling lamba; 24 jam, dokter yang memberi perintah harus menandatangani catatan tersebut.
5. Perubahan terhadap rekam medis harus dilakukan dalam lembar khusus yang harus dijadikan satu dengan dokumen untuk rekam medis lainnya.
6. Rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, dan untuk memenuhi hak pasien.
7. Oleh karena itu, rekam medis wajib ada baik di rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan maupun praktik dokter pribadi/ perorangan atau praktik berkelompok.
8. Rekam medis hanya boleh disimpan di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan dokter praktik pribadi/ kelompok, karena rekam medis adalah milik sarana yankes tersebut di atas.
9. Pemilik isi rekam medis adalah pasien, maka dalam hal pasien tersebut menginginkannya dokter yang merawat harus mengutarakannya kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.
10. Pemaparan isi kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan. Dan pemaparan tersebut hanya boleh dilakukan untuk:
a. pasien yang bersangkutan;
b. kepada konsumen (misalnya: asuransi kesehatan);
c. kepentingan pengadilan (permintaan pemaparan harus ditujukan kepada kepala rumah sakit).
11. Lama penyimpanan berkas rekam medis adalah 5 (lima) tahun dari tanggal terakhir
pasien berobat atau dirawat dengan catatan selama 5 tahun pasien yang bersangkutan tidak pernah lagi berkunjung untuk berobat: Dalam hal rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus, maka lama penyimpanan berkas dapat ditetapkan lain.
12. Setelah batas waktu 5 tahun sesuai dengan butir 11 tersebut terlampaui, maka berkas
rekam medis looleh dimusnahkan.
13. Rekam medis merupakan berkas yang perlu dirahasiakan. Oleh karna itu,sifat kerahasiaan harus selalu dijaga oleh setiap petugas yang menangani rekam medis.
Sejak tahun 1989, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, maka perbuatan Rekam Medis telah mempunyai landasan hukum yang kuat.
Pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mulai berlaku pada tanggai 6 Oktober 2005. Rekam Medis juga disebutkan di dalam UU Praktik Kedokteran pasal 46 ayat (1) sampai dengan (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Sehingga dengan diterbitkannya UU praktik Kedokteran ini Hukum Positif yang berlaku bagi Rekam Medis adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran.

3. Hukum Positif terhadap Rekam Medis
Sebagaimana disbubtkan diatas, hukum positif yang berlaku bagi Rekam Medis adalah yang tercantum didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus dan terbaru, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Rekam Medis termaktub didalam pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya :
Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat Rekam Medis.

Dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksudnya dengann “ Rekam Medis” adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Pasal 46 ayat (2) dan penjelasannya:
Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.
Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan percatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apa pun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

Pasa146 ayat (3) dan penjelasannya:
Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Yang dimaksud dengan “petugas” adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number).
Pasa147 ayat (1)
“Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”.
Pasal 47 ayat (2)
Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokler gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 47 ayat (3)
Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri yang menindak lanjuti UU Praktik Kedokteran yang diterbitkan Menteri Kesehatan adalah Peraturan Menteri Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
Dalam Permenkes yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2005 tersebut, ketentuan tentang rekam medis tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan bunyi pasal 47 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, ketentuan mengenai Rekam Medis akan diatur dengan Permenkes, sementara itu pelaksanaan Rekam Medis juga belum diatur dengan Permenkes Nomor 1419/Men.Kes/ Per/ X/2005 yang berdasar pasal 16 ayat (2) Permenkes tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Oleh karna itu, didalam menhatasi kekosongan hukum akibat belum diaturnya pelaksanaan rekam medis tersebut, kita dapat mengancu kepada ketentuan peralihan UU praktik kedokteran yang tercantum diadlam pasal 81 yang masih memberlakukan peraturan perundangan-undangan yang lama yang tidak bertentangan atau yang belum diganti berdasarkan undangan-undangan praktik kedokteran yang baru.
Ketentuan tentang pelaksanaan Re-kam Medis yang berlaku sebelum UU Praktik Kedokteran adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/i989 tentang Rekam Medis/ Medical Record antara lain:
• Tentang pengertian rekam medis tercantum di dalam pasal 1a dari Permenkes yang isinya sama dengan yang tercantum di dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

• Kewajiban membuat rekam medis, cara pencatatan, waktu melengkapi rekam medis, cara melakukan koreksi terhadap kesalahan, kepemilikannya serta jaminan kerahasiaan rekam medis tidak ada perbedaan antara Permenkes tersebut dengan yang tercantum di dalam UU Praktik Kedokteran sehingga berdasarkan pasal 8 UU Praktik Kedokteran, Permenkes ini masih bisa dipakai sebagai pedoman.
Yang belum diatur dalam UU Praktik Kedokteran tetapi telah diatur dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/1989 adalah:
1. Hak untuk memaparkan isi rekam medis:
• Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien (pasal 11 ayat (1)).
• Pemaparan isi rekam medis oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku (misalnya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan) disebutkan dalam pasal 11 ayat (2).

2. Kegunaan rekam medis tercantum di dalam pasal 13 sebagai berikut:
a. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
b. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.
c. Sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
d. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
e. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

3. Isi rekam medis yang tercantum di dalam pasal 14 dan 15 terdiri dari :
a. untuk pasien rawat jalan, pasal 14 mengharuskan rekam medis sekurang-kurangnya memuat :
• identitas pasien;
• anamnese tentang riwayat penyakit pasien;
• diagnosis terhadap penyakit pasien;
• tindakan/ pengobatan yang diberikan kepada pasien.
b. untuk pasien rawat inap diwajibkan oleh pasal 15 sekurang-kurangnya memuat:
• identitas pasien;
• anamnese;
• riwayat penyakit;
• hasil pemeriksaan laboratorium
• diagnosis;
• persetujuan tindakan medik;
• tindakan/ pengobatan;
• catatan perawat;
• catatan observasi klonis dan hasil pengobatan;
• resume akhir dan evaluasi pengobatan.

4. Konsekuensi Hukum terhadap Ketiadaan Rekam Medis
Sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran pasal 46 ayat (1), maka bila dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tidak membuat rekam medis, dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasa179 b UU Praktik Kedokteran.
Bila dibandingkan dengan sanksi yang tercantum di dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis pasal 19, maka sanksi yang berlaku saat ini lebih berat.
Pasa119 Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/ Per/XII/1989 menyebutkan bahwa:
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini (Permenkes) dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat izin.

Berdasarkan dua (2) ketentuan tentang sanksi terhadap rekam medis tersebut, maka dapat diartikan bahwa :
1. Sanksi terhadap tidak dibuatnya rekam medis berlaku sesuai pasal 79 b UU Praktik Kedokteran berupa ancaman pidana yang akan dibahas pada bab ancarnan pidana.
2. Sanksi terhadap dibuatnya rekam medis yang tidak scauai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/ 1989.
Dengan audit medis, profesi medis (Komite Medis maupun IDI) seyogyanya dapat memberlakukan sanksi administratif berdasar pasal 19 Permenkes tentang rekam medis, terhadap dokter yang tidak melaksanakan rekam medis sesuai ketentuan Permenkes tersebut. Hal ini akan sangat berguna bagi dokter agar dapat membiasakan diri untuk membuat rekam medis sesuai standar yang dikehendaki pasa1 14 untuk pasien rawat jalan dan pasal 15 untuk pasien rawat inap sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kebiasaan dalam membuat rekam medis yang sesuai standar akan melindungi dokter tersebut dari ancaman pidana berdasar pasal 79 b UU Praktik Kedokteran yang jauh lebih berat daripada Permenkes tersebut.
Disinilah diharapkan IDI sebagai organisasi dapat berperan dalam melindungi anggotanya, karena perlindungan hukum yang tercantum di dalam UU Praktik Kedokteran lebih menitikberatkan kepada perlindungan terhada keselamatan pasien dengan sanksi yang sangat memberatkan dokter.
Guwandi (2004:229) memberikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan gugatan tentang rekam medis di heberapa pengadilan di luar negeri, antara lain:
• Kasus tertukarnya berkas rekam medis (Ebaugh v.Rabkin, 1972)
Tertukarnya berkas rekam medis antara pasien dapat mengakibatkan kerugian pada pasien, sehingga dokter harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Sebagai contoh kasus tertukarnya berkas pasien yang sama-sama akan menjalani operasi di dalam perjalanan ke kamar operasi. Akibat tertukarnya berkas rekam medis tersebut, dokter telah salah melakukan tindakan pembedahan, pasien tumor pavudara dilakukan cholecystectomy (pengangkatan kandung empedu). Sedangkan terhadap pasien yang seharusnya dilakukan cholecystectomy, dilakukan biopsy tumor payudara.
• Kasus tidak ada bukti catatan observasi dari perawat
(Collins v. Westlake Communnity Hospital, 57 Illinois, 2d 388, 312 N.E. 2d 614, 1974)
Perawat tidak mencatat observasi yang dilakukannya terhadap pasien, sehingga di dalam rekam medis pasien termaksud tidak ditemukan adanya catatan observasi tersebut. Rumah Sakit kemudian digugat oleh pasien yang dilakukan tindakan amputasi pada kakinya dengan gugatan bahwa amputasi kaki terjadi karena kelalaian perawat sebagai staf rumah sakit yang tidak melakukan instruksi dokter untuk melakukan observasi terhadap keadaan jari kaki pasien. Gugatan ini dikabulkan oleh hakim yang berpendapat bahwa tidak adanya catatan dalam rekam medis sebagai bukti dilakukannya observasi pada saat kritis dapat dianggap sebagai tidak ada observasi.
• Kasus perubahan rekam medis
(Foley Flushing Hospital & Medical Center, A.D. 2d 769, 341 N.Y.S. 2d 917 1973)
Seorang dokter membetulkan catatan rekam medis pasien untuk membuktikan bahwa dia telah memberikan obat secara oral, semeniara pasien menyatakan bahwa pasien merasa kesakitan sesudah dilakukannya injeksi. Perubahan tersebut diberi tanggal yang sesuai dengan saat dilakukannya pengobatan terhadap pasien sebagai bukti bahwa dokter tidak berusaha menyembunyikan perubahan yang dilakukannya terhadap rekam medis tersebut. Namun perubahan yang waktunya bersamaan dengan kesakitan pasien tersebut merupakan bukti yang cukup untuk memeriksa apakah pengobatan dilakukan secara oral atau melalui injeksi.
• Kasus akses terhadap rekam medis ayah
(Emmett v. Eastern Dispensary and Casualty Hospital, 1967)
Anak laki-laki dari seorang pasien yang meninggal dunia akan menuntut rumah sakit tempat ayahnya tersebut dirawat. Untuk itu, dia mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk melihat rekam medis ayahnya. Rumah sakit menolak permohonaa tersebut, karena anak tersebut bukan wakil yang sah dari ayahnya dengan alasan ayah si anak tidak menunjuk si anak sebagai adimnistrator dari ayahnya. Hakim berpendapat bahwa rumah sakit wajib mengungkapkan data rekam medis kepada pasien, dan kewajiban ini meluas kepada anggota keluarga terdekat jika pasien tersebut meninggal dunia. Menurut hakim timbulnya kewajiban tersebut karena dasar hubungan antara rumah sakit dengan pasien adalah kepercayaan (fiduciary relationship).
• Kasus pembuktian gagal karena tidak ada pencatatan tindakan di dalam rekam medis
(Hembree v. Von Keller, 119 P. 2d 74, Okla, 1941)
Suatu rumah sakit bersama dengan dokter dituntut telah melakukan malpraktik terhadap pasien yang meninggal karena tidak diberikannya tetanus antitoxin, padahal pasien yang menderita luka-luka dan beberapa tulangnya patah ini memerlukan serum tersebut. Di dalam pembelaannya dokter mengaku telah memberikan serum tersebut. Pernyataan dokter dan rumah sakit tersebut tidak dapat dibuktikan, karena di dalam kartu catatan pasien tidak ada catatan bahwa serum tersebut telah diberikan dan tidak ada pembebanan rekening atas pemakaian serum tersebut. Karena adanya fakta sedemikian, maka rekam medis tidak dapat diterima sebagai bukti telah diberikannya serum tersebut.
Ada ungkapan yang perlu direnungkan tentang Rekam Medis “Medical Records are witenesses whoses memories never dies” Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa Rekam Medis harus selalu berada dalam keadaan siap apakai terutama dalam menghadapi tunturan pengadilan. Hukum menganjurkan agar rekam medis dapat menjadi alat bukti kuat dipengadilan, maka rekam medis harus diisi secara benar dan lengkap sehingga dapat memberikan gambaran terhadap apa saja yang telah dilakukan terhadap pasien.

5. Pasien Berhak Memeriksa dan Mengkopi Rekam Medisnya
Ada 3 (tiga) contoh kasus gugatan tentang permintaan pasien atas rekam medisnya sebagai berikut :
 Wallace v. University Hospitals of Cleveland, 164 M.E, 2d 917, Ohio 1959
“The court held that since hospital records are essential to proper administration, they are the property of the hospital; however, the patient has a property right to the information contained in the reports. As a practical matter, this property right constitutes the right to inspect and copy.”
Yang diterjemahkan oleh Guwandi (2004: 232) sebagai berikut:
Dikatakan oleh Pengadilan bahwa: karena rekaman rumah sakit adalah penting untuk administrasi yang baik, maka berkas itu adalah milik rumah sakit. Namun, pasien mempunyai hak milik atas informasi yang dikandungnya di dalam rekaman tersebut. Untuk praktisnya, hak milik itu memberikan suatu hak kepada pasien untuk memeriksa dan mengkopinya.
 Pyramid Life Insurance Co. v. Masonic Hospital Association, 191 F. Supp. 51 W.C. Okla, 1961
Apabila seorang pasien sudah keluar dari rumah sakit, maka ia berhak atas infonrmasi yang tercantum didalam rekam medis. Atas pertimbangan praktis ia berhak untuk membuat fotocopi.
Perusahaan asurangsi dengan izin pasien, meminta data-data rekam medis pasien tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransinya. Karena rumah sakit menolak, maka perusahaan asuransi mengajukan gugatan ke pengadilan. Walaupun hakim berpendapat bahwa berkas rekam medis adalah milik rumah sakit, tetapi pasien mempunyai hak juga untuk memiliki informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh harena itu, pasien atau orang/ pihak lain yang dikuasakan, termasuk perusahaan asuransi dengan persetujuan tertulis dari pasien boleh memeriksa dan membuat kopinya.
 Kasus Young v. Madison General Hospital, 40 Oll.App.,3d. 113, 351 N.E. 2d 276 (1976).
Tentang biaya fotokopi terhadap rekam medis, keputusan hakim dalam kasus ini adalah rumah sakit tidak wajib membuat fotokopi secara cuma-cuma, dan juga berhak menolak pembuatan fotokopi dari rekam medis pasien yang tebal. Rumah sakit boleh mengizinkan pemohon untuk melihat rekam medis aslinya dan menunjukkan bagian-bagian mana yang hendak difotokopi atas biaya pemohon.

6. Rekam Medis dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
Baik didalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Hariyani (2005:73) menjelaskan mengenai Pembuktian menurut hukum perdata sebagai berikut :
 Bila seorang dokter dituntut pasien karena melakukan malpraktik medik, maka biasanya dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter antara lain :
a. dokter dituduh melakukan wanprestasi (ingkar janji), dituntut berdasar pasal 1239 KUHP Perdata;
b. dokter dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, dituntut berdasar pasal 1365 KUHP Perdata;
c. dokter dituduh melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, dituntut berdsarkan pasal 1366 KUHP Perdata; dan
d. dokter dituduh melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab, dituntut berdasar pasal 1367 KUHP ayat (3) KUHP Perdata.

 Dalam menghadapi tuntutan atau gugatan dari pasien tersebut, pasien harus membuktikan dasar tuntutan atau gugatannya yang diatur di dalam pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

 Dari pasal 1865 KUHPerdata tentang pembuktian di atas, dapat diartikan bahwa bila pasien menggugat atau menuntut dokter, maka ia harus dapat membuktikan kesalahan maupun kelalaian dokter yang dituntut tersebut.
Dokter yang dituntut, tentunya akan melakukan pembelaan diri dengan alat bukti yang bisa mendukung trrhadap pembenaran tindakan yang dilakukannya. Menurut pasal 164 HIR (Tresna, 1996: 141), maka yang disebut bukti ialah:
a. bukti surat;
b. bukti saksi;
c. sangka;
d. pengakuan; dan
e. sumpah.
Dalam penjelasan pasa1 46 UU Praktik Kedokteran tentang pengertian rekam medis, disebutkan bahwa Rekam Medis adalan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa rekam medis yang berbentuk tertulis ini dapat disamakan dengan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk membantah gugatan pasien tersebut.
Sebagai contoh akan diuraikan ilustrasi kasus tentang seorang dokter dituntut telah melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPerdata). Tuntutan wanprestasi ini dapat ditujukan kepada dokter dengan tuduhan dokter fidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang disepakatinya dengan pasien, baik tuduhan tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat berprestasi. Sebagai dasar gugatan (posita) yang melatarbelakangi tuntutan wanprestasi, pasien menbajukan alasan sebagai berikut:
Bahwa dokter sebagai Ahli Bedah (DSB) menjanjikan kepada pasien untuk melakukan tindakan pembedahan (operasi) atas diri pasien pada hari Selasa tanggal l0 Oktober 2005. Ternyata DSB tidak melakukan operasi sesuai tanggal yang dijanjikan, tetapi menundanya pada hari berikutnya.
Akibat penundaan tersebut, pasien harus mengeluarkan ongkos rawat inap di rumuh sakit dan fidak masuk kerja, sehingga pasien menuntut ganti rugi sebagai penganggi ongkos rawat inap hari itu dan pengganti penghasilan yang seharusnya dia peroleh pada tanggal 10 oktober 2005 tersebut.
Terhadap tuntutan ini, DSB tentunya akan membelad dirinya dengan mengajukan alasan tentang pengunduran hari operasi tersebut. Ternyata pada hari yang tclah dijadualkan untuk operasi, Rekam Medis menyebutkan bahwa pasien masih harus diperiksa oleh Dokter Ahli Cardiologi karena diduga selain penyakit yang akan dilakukan tindakan operasi, Dokter Ahli Anestesiolog menemukan adanya kelainan pada jantung pasien yang harus dievaluasi lebih lanjut oleh Dokter Ahli Cardiologi. Dengun bukti catatan yang ada pada Rekam Medis tersebut, DSB dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Seandainya DSB tidak membuat Rekam Medis dengan baik, atau tidak mencatat tentang penundaan operasi tersebut, maka DSB tidak mempunyai alat bukti yang bisa menjadi alasan pembenar bagi tindakannya.
Contoh Kasus berikutnya tentang tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Dokter Ahli Kandungan (DSOG) :
Seorang pasien wanita berumur 39 tahun, status belum menikah, Masuk Rumah Sakit dengan diagnosa cyste ovarium sinistra. Pada waktu durante op, ternyata di ovarium sebelah kanan juga diketemukan adanya cyste yang berdasarkan statistik sejumlah 3 % dapat berkembang menjadi keganasan (kanker). DSOG memutuskan untuk mengambil kedua ovarium sekaligus dengan izin keluarga pasien, dengan memberitahukan alasannya. Setelah pasien sadar dan mengetahui hal tersebut, pasien merasa dirugikan karena dia kehilangan kedua ovariumnya yang mengakibatkan dia tidak bisa hamil. Pasien menuntut DSOG telah melakukan perbuatan yang sengaja melanggar hak pasien, sehingga DSOG dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUHPerdata. Kesalahan DSOG ini juga tidak dapat dibuktikan bila semua alasan tindakannya (termasuk persetujuan keluarga pasien yang berhak menyetujui tindakan dokter tersebut) tercantum dalam rekam medis.
Hukum Acara Pidana pun menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang berdasarhan alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat bukti yang sah sebagai berikut:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Dalam HukumAcara Pidana, rekam medis dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan berdasarkan Pasal 187 ayat (4) huruf b KUHAP:
Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
Rekam medis merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Praktik Kedokteran pasa1 46 ayat (1) sampai (3) dan Permenkes No. 749a./Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis atau Medical Record yang menurut pasal 81 UU Praktik Kedokteran masih berlaku. Surat ini dibuat oleh pejabat (dokter) yang termasuk dalam tata laksana tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi sesuatu hal atau sesuatu keadaan tentang pasien. Kriteria ini memenuhi pasal 18 ayat (4) huruf b KUHAP sehingga rekam medis dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan.
Tentang petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 huruf d di atas, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 188 ayat (2) dan (3) bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksii, surat, dan keterangan terdakwa, yang akan diperiksa oleh hakim secara arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan dan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya sehingga memberikan keyakinan kepada hakim atas kekuatan pembuktian petunjuk tersebut. Pemberian nilai atas petunjuk diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.
Dari isi pasal 188 di atas, dapat diartikan bahwa bila seorang tlokter dituduh melakukan tindak pidana dan diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, keterangan dokter dan surat serta keterangan saksi (perawat yang ikut merawat pasien) dapat memberikan petunjuk kepada hakim untuk membuktikan dokter bersalah atau tidak. Surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang mungkin bisa meringankan dokter, tidak lain adalah rekam medis.

Sebagai contoh diberikan ilustrasi kasus berikut:
Seorang dokter ahli anesthesiologi (DSAn) dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan rumusan pasa1 359 KUHP karena kelalaiannya telah menyebabkan matinya seseorang. DSAn yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kematian yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Untuk itu DSAn harus mempunyai alasan pembenar terhadap tindakannya. Salah satu alat bukti yang bisa meringankan DSAn adalah rekam medis (kartu anesthesi) yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan DSAn telah sesuai dengan standar profesi. (Gambaran lebih lengkap akan dijelaskan pada buku Ancaman Hukuman bagi Dokter yang Melakukan Praktik Kedokteran Jilid 2)

Rekam medis dapat pula digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan berdasarkan pasal 79 huruf c dimana dokter dianggap tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Karena dari rekam medis akan dapat dilakukan audit medis untuk membuktikan bahwa dokter telah menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasa1 49 UU Praktik Kedokteran.

7. Audit Medis
Pengertian tentang audit medis tercantum di dalam penjelasan pasa1 49 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yaitu upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam rnedisnya.
Koeswadji (1998:111) mengemukakan bahwa audit medis (medical audit) merupakan sarana pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Di rumah sakit, audit medis dilakukan oleh Komite Medis yang merupakan bada yang dibentuk oleh rumah sakit yang berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan/ kelalain dalam tindakan medik tertentu serta mengupayakan penyelesaian bila kesalahan/ kelalaian tersebut sudah terlanjur terjadi.
Dalam Kepmenkes RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005, tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, disebutkan tujuan dilaksanakannya audit medis sebagai berikut:
Audit medis sangat terkait dengan upaya peningkatan mutu dan standarisasi, karena itu tujuan dilakukan audit adalah:
Tujuan umum: Tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit.
Tujuan khusus:
a. Untuk melakukan evaluasi mutu pelayanan medis.
b. Untuk mengetahui penerapan standar pe;ayanan medis.
c. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis.

Menurut Kepmenkes RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/ 2005, pelaksanaan audit medis di rumah sakit, baik audit internal maupun audit ekseternal harus mengacu pada tata laksana audit medis yang tercantum dalam Kepmenkes bagian III. Dimana pembinaan dan pengawasan audit medis oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
Melalui audit medis ini diharapkan pasien dapat mernperoleh pelayanan dan perawatan medis yang sebaikbaiknya dengan menggunakan teknik dan tata cara (prosedur) berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran dan etika profesi.
Seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dewasa ini muncullah wacana tentang komersialisasi pelayanan medis yang saat ini sering menjadi bahan perbincangan dan kerap dimuat dalam berbagai mass media. Keluhan masyarakat yang menyangkut mahalnya biaya pengobatan, tidak terlayaninya, atau penolakan pelayanan medis di rumah sakit terhadap pasien tidak mampu merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi.
Tindakan penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan merupakan dampak negatif yang kadang-kadang terjadi yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh dokter maupnn tenaga kesehatan lainnya. Pelanggaran etik ini mungkin saja terjadi karena adanya janji mendapatkan insentif dari pabrik obat maupun dari laboratorium bagi dokter yang menuliskan resep obat tertentu ataupun memeriksakan pasiennya ke laboratorium. Penegakan diagnosa melalui pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang dilakukan dokter yang mungkin bekerjasama dengan pabrik obat agar dokter mendapatkan keuntungan sudah bukan rahasia lagi. Namun masyaraicat pencari kesembuhan tidak mempunyai pengetahuarz tentang pelanggaran etika tersebut. Padahal, biaya pemeriksaan laboratorium dalam rangka penegakan diagnosa dan biaya pengobatan pasienlah yang harus menanggungnya.
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik yang cukup membebani pasien tersebut, perlu ditegakkan adanya mekanisme audit medis guna mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran maupun pelayanan kesehatan pada umumnya. UU Praktik Kedokteran membebankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran kepada organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana tercantum di dalam pasal 49 ayat (3).
Dari penjelasan pasal 49 ayat (2) dan ketentuan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (3) tersebut, dapat diartikan bahwa pelaksanaan audit medis yang dilaksanakan oleh profesi medis, merupakan tanggung jawab:
 Komite Medis dalam hal pelayanan kesehatan dilakulcan di Rumah Sakit, dan
 IDI dalam hal praktik kedokteran swasta diselenggarakar. secara perorangan/pribadi.

Tentang fungsi Audit Medis, Nasution (2005:48) dan Koeswadji (1998:111) mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Audit Medis dilaksanakan untuk:
1. mengeualuasi tindakan medik dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
2. mengarahkan tindakan medis tertentu yang harus diambil;
3. memberikan anjuran, peringatan, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindakan medis tertentu sebagai salah satu bentuk terapi demi kepentingan/ kesembuhan pasien dan pelayanan perawatan medis itu sendiri.
Dalam pelaksanaan audit medis, evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan rekam medis pasien. Oleh karena itu, rekam medis dan audit medis merupakan dua hal yang hendaknya sama-sama dipahami sebagai dua sisi mata uang yang selalu berdampingan.

BAHAN KEDUA

STANDAR PROFESI
1. Pengertian Standar Profesi
Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Pengemban profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh masing-masing. Namun pengemban profesi di luar dokter jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit. Apapur. jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien (Supriadi, 2001: 49). Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secar;, psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dari seorang dokter.
Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa jenis profesi seperti guru, jurnalis, advocat, hakim, jaksa dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan profesi lainnya sebagaimana disebutkan terdahulu, profesi kedokteran mempunyai kekhususan yang membedakannya dengan profesi lain. Kekhususan profesi kedokteran terletak pada sifat otonom dan ukursn mengenai kemampuan rata-rata dari dokter sebagai pengemban profesi, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian, dan rasa pengabdian yang tinggi (Nasution 2005: 38).
Walaupun dokter dalam memberikan pelayanan medis mempunyai otonomi profesi, tetapi kemandirian dokter berdasar tersebut tetap haris dipagari dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dari peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.
Beberapa pendapat para pakar tentang standar profesi antara lain:
Komalawati memberikan batasan yang dimaksud dengan standart profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan standar pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pada proses tindakan medik (Komalawati, 2002:177).
Standar profesi dalam bentuk standar pelayanan medik ini juga harus dipakai acuan oleh Rumah Sakit, karena prosedur tetap dalam standar profesi dibuat sesuai dengan setiap bidang spesialisasi, fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Pengertian Standar Profesi Medis menurut Leenen salah seorang pakar Hukum Kesehatan dari Negeri Belanda yang dikemukakan oleh Koeswadji (i998:150):
De formulering van de norma voor de medische profesionele standar zou dan kunnen zijn: zorgvuldigd de medische standar handelen als een gemidelde bekwaam arts van gelijke medische categorie in geiijke omstandigheden met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsdoel.
Terjemahan bebasnya adalah:
Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut:
a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu) harus teliti
b. Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu. Dan tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medik dan pengalaman.
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimilikioleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama.
d. Dalam kondisi yang sama
e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut.

Rumusan Leenen tentang Standar Profesi Kedokteran tersebut lebih dijelaskan secara detail oleh Hariyani (2005: 63) sebagai berikut:
a. Berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig handelen) dikaitkan dengan culpa/ kelalaian. Bila dokter bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian, dan bila tindakannya sangat tidak berhati-hati atau ceroboh, maka ia memenuhi “culpa lata.”
b. Sesuai standart ilmu medik (volgens de medische standaart)
c. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medik yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie)
d. Situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandingheden)
e. Sarana upaya (middelen) yang sebanding/ proporsional (=asas proporsionalitas) sebagai terjemahan dari met middelen die in redelijke verhouding staan dengan tujuan konkrit tindakan/ perbuatan tersebut (tot het concreet handelingsdoel)

Kelima unsur yang dikemukakan Leenen ini dipakai pedoman oleh para hakim Belanda di dalam menangani dugaan malpraktik yang diajukan ke pengadilan Belanda sampai saat ini. Demikian juga yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia, bila ada tuntutan malpraktik terhadap seorang dokter, kelima unsur rumusan Leenen ini lah yang dipakai untuk menguji kebenaran tuduhan tersebut.
Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No. 23/1992, Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Supriadi, 2001: 39).
Nasution (2005:42) mengemukakan pendapat Koeswadji ( 1992:104) tentang pengertian standar profesi sebagai berikut:
Standar Profesi adalah niat atau itikad baik dokter yang didasari etika profesinya, bertolak dari suatu tolok ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi, merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.
Supriadi (2001: 52) mengemukakan pendapat Prof. Mr. W.B. Van der Mijn sebagai berikut:
Dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran umum meliputi:
a. Kewenangan;
b. Kemampuan rata-rata;
c. Ketelitian yang umum.

1.1 Kewenangan
Yang dimaksud dengan kewenangan ialah kewenangan hnkum (rechtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Atas dasar kewenangan inilah, seorang tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan bidangnya.
Di Indonesia, kewenangan menjalankan profesi tenaga tesehatan pada umumnya diperoleh dari Departemen Kesehatan. Namun sejak berlakunya UU Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2005, maka kewenangan dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diperoleh dari Konsil Kedokteran Indonesia (pasal 29 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka dokter pemilik Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut, berhak untuk melakukan 1 praktik kedokteran di Indonesia, karena telah memenuhi syarat administratif untuk melaksanakan profesinya. Dari persyaratan administasinya yang telah dipenuhi ini, dokter sebagai pengemban profesi telah memperoleh kewenangan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Supriadi, seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Sebagai ilustrasi tentang kewenangan profesional, dapat kita ambil tindakan pembedahan sebagai contoh. Tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis bedah, tidaklah dapat digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan. Tetapi bila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesional, maka ia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

1.2. Kemampuan Rata-rata
Dalam menentukan kemampuan rata-rata seorang tenaga kesehatan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain dari faktor pengalaman tenaga kesehatan yang bersangkutan, fasilitas, sarana prasarana di daerah tempat tenaga kesehatan (dokter) tersebut bekerja juga ikut mempengaruhi sikap dokter dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga sangat sulit untuk menentukan standar kemampuan rata-rata ini.
sebagai contoh misalnya:
a. Kemampuan dokter yang baru menyelesaikan pendidikannya, tentu berbeda dengan dokter yang sudah mempunyai pengalaman menangani pasien selama 25 (dua puluh lima) tahun.
b. Kemampuan dokter yang bekerja di Papua dengan fasilitas dan sarana prasarana yang mungkin sangat sederhana, tentu tidak bisa disamakan dengan dokter yang melaksanakan pekerjaan profesinya di Jakarta yang semuanya serba modern dan canggih.
Berkaitan dengan kemampuan rata-rata ini, penulis Mempunyai pengalaman menarik yang akan penulis sampaikan agar menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.
Penulis pernah melakukan pembiusan bersama dengan Dokter Ahli Anestesiologi dari Singapura, di salah satu kota di Jawa Timur, sekitar tahun 1999 dalam rangka kerjasama bakti sosial untuk menangani kasus pembedahan pada bibir sumbing. Di Singapura, untuk melakukan pembiusan selalu menggunakan peralatan canggih untuk memantau keadaan Pasien selama pembiusan dan operasi berjalan sampai pasien sadar kembali. Ventilator (alat untuk pernafasan buatan), pulse oxymeter (alat untuk memantau kadar oksigen dalam darah), capnograph (alat untuk memantau kadar CO2 dalam darah) dan alat-alat lain yang di rumah sakit tempat penulis bekerja tidak tersedia, semuanya mereka bawa dari Singapura. Selain itu, Dokter Ahli Anestesiologi telah menjalani subspesialisasi lagi menjadi Ahli Anestesiologi Anak, Ahli Anestesiologi Kebidanan, Neuro-Surgery Anesthesiologist dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, jumlah Dokter Ahli Anestesiologi sangat minim, bahkan beberapa kota di Jawa saja masih belum bisa dilayani oleh Dokter Ahli Anestesiologi, sehingga kadang-kadang masih terjadi pendelegasian wewenang kepada perawat mahir anesthesi.
Dalam pelayanan anesthesi sehari-hari, penulis dituntut oleh keadaan untuk bisa melakukan pembiusan pada semua kasus, dan semua umur, berbeda dengan pembiusan yang dilakukan oleh sejawat dari Singapura tersebut. Dokter dari Singapura tersebut, adalah Dokter Ahli Anesthesiologi Anak (Pediatric Anesthesiologist) yang hanya berkompeten untuk melakukan pembiusan pada anak-anak saja. Pada saat itu, penulis sedang mempersiapkan pembiusan untuk Operasi tonsilectomi (pengambilan amandel) pada pasien dewasa. Karena peralatan yang minim, alat pantau yang ada pada penulis berasal dari anugerah Allah SWT yaitu panca indera dan “feeling” sebagaimana semboyan yang telah diajarkan oleh para guru penulis “Waspada Dasa Netra”. Pada saat sejawat dari Singapura melihat bagaimana penulis melakukan pembiusan, dia terheran-heran dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan olehnya. Dalam hal demikian, tentunya kemampuan sejawat dari Singapura dan kemampuan penulis sulit diperbandingkan.
Peralatan canggih semacam yang dibawa oleh tim Singapura ini sebenarnya sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain di Bandung, Jakarta, Surabaya dan di kota-kota lain sebagai pusat pendidikan dokter maupun rumah sakit rujukan (top referral hospital), termasuk di ramah sakit pendidikan yang ada di kota tempat penulis bekerja
Namun di tempat penulis bekerja sebagai abdi negara, alat-alat canggih tersebut belum bisa disediakan karena sangat mahal.
Dari uraian di atas, dapat dibayangkan betapa sulitnya menilai kemampuan rata-rata dari seorang dokter. Dokter yang terbiasa memantau keadaan pasien durante anestesi dengan pulse oxymetri akan merasa kurang aman bila harus bekerja di rumah sakit tanpa tersedianya fasilitas tersebut. Jika kemudian terjadi kematian, dan dokter dituntut sebagai pelaku malpraktik, apakah dokter yang bersedia melakukan pembiusan tanpa pulse oxymetri dapat dikatakan “bekerja substandar” atau rumah sakit yang tidak bisa menyediakan peralatan tersebut harus ditutup karena fasilitasnya yang substandar? Padahal belum tentu kematian pasien sebagai akibat kekurangan oksigen, karena banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan anestesi sebagaimana pernah penulis kemukakan di dalam buku lain dengan judul “Malpraktik & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”.

1.3. Ketelitian yang Umum
Untuk menentukan ketelitian umum, harus berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan pekerjaan dan situasi yang sama. Tolok ukur untuk menentukan ketelitian ini sangat sulit, karena setiap bidang keahlian mempunyai aturan main sendiri-sendiri yang seharusnya bisa difuangkan di dalam “Standar Umum”. Sebagai contoh misalnya, standar untuk pelayanan anestesiologi dapat berpedoman kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK. 00.06.3.3.320 tentang “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit”. Standar ini hanya berlaku untuk pelayanan anestesiologi dan reanimasi, sedangkan untuk pelayanan di luar anestesiologi tentunya tidak dapat mengacu kepada peraturan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengertian standar profesi disebutkan di dalam penjelasan pasal 50 sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
Penjelasan pasal 50 ini, merupakan penjelasan dari pasal 50 sub a yang menyebutkan bahwa dokter yang melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian di dalam pasal 50 sub b disebutkan lebih lanjut bahwa memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional juga merupakan hak dokter.
Dari bunyi pasal 50 sub a dan b dan penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang menghendaki di dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dokter berhak untuk melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, dan bila telah melaksanakan pratik sesuai standar profesi yang berlaku, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum.
Dari standar profesi yang dijelaskan di dalam penjelasan pasal 50, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari standar profesi sebagai berikut :
1. Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal bagi dokter.
2. Kemampuan tersebut meliputi:
a. knowledge (pengetahuan);
b. skill (keterampilan); dan
c. profesional attitude (perilaku yang profesional).
3. Kemampuan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut, harus dikuasai oleh seorang individu (dokter yang melakukan praktik kedokteran).
4. Kemampuan tersebut juga merupakan syarat untuk diizinkannya seorang dokter melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.
5. Yang berhak membuat standar profesi menurut undang-undang Praktik Kedokteran adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dari dokter yang berlaku saat ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dalam hal standar profesi dari masing-masing bidang spesialisasi, dapat diserahkan kepada masing-masing ikatan profesi di dalam bidang spesialisasi tersebut. Sebagai contoh misalnya standar profesi tentang pembedahan, diserahkan kepada Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) untuk membuatnya, sedangkan standar profesi untuk penyakit anak diserahkan kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan sebagainya.
Selain standar profesi, undang-undang juga menyebutkan adanya standar prosedur operasional yang diartikan di dalam penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:
Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksil langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Tujuan dibuatnya standar prosedur operasional ini adalah untuk memberikan langkah yang benar dan terbailik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Sedangkan yang berhak membuat staiidar prosedur pelayanan adalah sarana pelayanan kesehatan dan pembuatnya tetap mengacu atau berpedoman kepada standar pofesi, atau dengan perkataan lain standar prosedur operasional tidak boleh menyimpangi dari standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
Komalawati (2002: 178) menyebut standar prosedur operasional sebagai prosedur yang diuraikan. oleh pemberi pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi, yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya yang ada. Standar proses ini merupakan acuan atau pelengkap bagi rumah Sakit karena dapat.-mengikuti kondisi rumah sakit di mana prosedur tersebut ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Standar Profesi
Pekerjaan profesi yang dilakukan oleh seorang dokter hendaknya dilandasi oleh dua prinsip perilaku yang mendasar, ,yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan dapat mungkin tidak menyakiti, mencederai maupun merugikan pasiennya. Dalam mengemban profesinya inilah dokter harus selalu berpedoman kepada Standar Profesi yang berlaku berupa standar pelayanan medis (Nasution 2005: 42).
Pendapat Nasution tersebut juga dikemukakan oleh Kmnalawati (2002:177) dengan versi yang hampir sama, yaitu standar profesi yang berkaitan dengan pelayanan medik yang lebih dititikberatkan kepada tindakan medik, yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah standar pelayanan medik vnvy; tclah disusnn oleh IDI pada tahun 1993.
Standar pelayanan medis sangat diperlukankarna dalam kenyataannya praktik sehari-hari sering dijumpai adanya Perbedaan penanganan dan pemeriksaan pasien. Maupun perbedaan sarana atau peralatan yang dugunakan. Tanpa adanya standar pelayanan medis, maka penyimpangan yang terjadi akan sulit untuk diketahui.
Tolok ukur dari perilaku yang memenuhi standar pelayanan medik dari seorang dokter saat ini hanya bisa dinilai dari kesungguhan upaya pengobatan yang dilakukannya dengan segenap kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dimilikinya setelah memeriksa, dan menilai keadaan pasiennya. Dengan perkataan lain, bila dokter tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh sesama dokter terhadap pasien, maka dokter tersebut telah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan yang melanggar standar pelayanan medis yang berlaku (Nasution 2005: 42).
Komalawati (2002: 178) juga mengemukakan bahwa standar pelayanan medis mencakup standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang. Keduanya ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, agar standar profesi ini selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kedokteran, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk kemudian diubah sesuai dengan perkembangan situasi kondisi setempat berdasarkan evaluasi tersebut.

3. Tujuan Ditetapkannya Standar Profesi
Komalawati (2002: 177) menyebutkan beberapa tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis atau standar profesi medis, antara lain adaiah:
1. Untuk melindungi masyarakat (pasien) dari praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
2. Untuk melindungi profesi dari tuntutan masyaralcat yang tidak wajar.
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
4.Sebagai pedoman nntuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

4. Landasan Pola Pikir Pelaksanaan Standar Profesi Medis
Wiradharma (1996: 80) menyebutkan beberapa landasanpola pikir dalam pelaksanaan Standar Profesi Medis sebagai berikut:
1. Adanya indikasi medis atau petunjuk menurut ilmu kedokteran, ke arah tujuan pcngobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Dilakukan sesuai dengan standar medis menurut ilmu pengetahuai dan teknologi kedokteran saat ini.
3.Tindakan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hatihati, tanpa kelalaian, yang tolok ukurnya adalah dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dengan dokter lain dari bidang keahlian yang sama yang kemampuannya rata-rata bila berhadapan dengan kasus seperti itu dengan situasi kondisi yang sama.

Contoh Kasus:
Bila ada seorang pasien yang mengeluh sakit panas 5 (lima) hari terus menerus. Setiap dokter tentu akan melakukan diagnosa banding beberapa kemungkinan penyakit dari pasien tersebut, baik dari yang ringan sampai yang berat.
Untuk menegakkan diagnosa tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter vang melakukan pemeriksaan semacam ini yang tidak berbeda dengan teman sejawat lainnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis (Isfandyarie, 2005: 27).

5. Pengaturan Tentang Standar Profesi Medis di Indonesia
Sebenarnya di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar sepertiyang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan (Koeswadji, 1998:151).
Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu, sebagai contoh misalnya: Standar Profesi di bidang keahlian Anestesiologi yang disusun oleh Sub Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Pelayunan Medik bersama dengan ikatan Profesi
(Ikatan Dokter Ahli Anestesiologi,yang disingkat dengan sebutan IDSAI).
Standar profesi yang berjudul “ Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit” tersebut telah ditetapkan sebagai Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Depkes RI dengan Nomor HK. 00.06.3.3.320. yang berlaku sejak tanggal 5 April 1999. Di dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi ini harus dipakai sebagai pedoman pelaksana Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit seluruh Indonesia.
Standar yang harus dijadikan pedoman oleh dokter Ahli Anestesiologi dalam melakukan Profesinya ini, juga berlaku bagi perawat maupun dokter yang membantu pelaksanaa pelayanan di bidang Anestesiologi dan Reanimasi di rumah sakit. Selain itu. Pihak rumah sakitpun diwajibkan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI tersebut.
Setiap pelayanan di bidan Anestesiologi dan Reanimasi, harus mengacu pada Keputusan Direktorat Jendral pelayanan Medik Depkes RI tersebut. Bila terjadi cacat atau kematian pasien selama prosedur Anestesia berlangsung, Dokter Ahli Anestesiologi (DSAn) yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan malpraktik kalau dalam melakukan prosedur anastesi tidak sesuai dengan Standar Umum tersebut.
Namun apabila DSAn sudah berbuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan dukungan fasilitas dan perlengkapan dari rumah sakit yang juga sesuai dengan Standar tersebut, maka bila terjadi cacatatau kematian dari pasien selama prosedur anastesia, maka DSAn yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan malpraktik.
Berdasarkan pendapat Komalawati sebagaimana telah diuraikan di atas, standar profesi dalam pelayanan mdeik yang dapat dianggap sebagai standar proses yang telah diusulakn oleh Ikatan Dokter Indonesia(IDI) pada tahun 1993, maka standar pelayanan medic yang dibuat oleh IDI tersebut dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka standar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Standar pelayanan medic volume pertama memang diterbitkan tahun1993 sebagaimana disebutkan oleh Komalawati (2002:177). Tetapi pada tahun 1997 telah direvisi dentan edisi kedua, kemudian revisi ketiga juga dilakukan pada tahun 1998 dengtan pemambahan nvolume sampai dengan edisi ketiga. Edisi ketiga inilah yang berlaku sampai saat ini, yang dicetak kedua pada tahun 2002.
Standar pelayanan medik yang telah diperbaharui secara berkala oleh PB IDI ( Pengurus Besar IDI) dengan penerbitan terakhir pasa tahun 2002 tersebut antara lain memuat pernyataan Merdias Almatsier, dalam sambutan Ketua Umum PB IDI sebagai membukaan buku standar Pelayanan Medis tersebut sebagai berikut:
Pendahuluan Standar Pelayanan Medik – beberapa materi ynng dapat dipakai sebagai acuan penggunaan Standar Pelayanan Medik, antara lain:
Standar profesi merupakan pedoman yang harusdiakui oleh setiap tenaga profesinya. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis. Pelayanan kedokteran dinyatakan bermutu bila mana sesuai dengan standar pelayanan medik ini.
Dari pernyataan Ketua PB IDI tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa yang berhak membuat standar profesi adalah IDI sebagai Organisasi Profesi, maka dapat diartikan bahwa standar pelayanan medic yang dibuat oleh IDI dengan penerbita terbaru tahun 2002 ini merupakan hukum mpositif yang berlaku bagi setiap anggota IDI.
Dengan perkataan lain, setiap dokter yang melakukan Praktik Kedokteran berhak mendapat perlindungan hukuum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan medic ini, Namun bila yang dilakukan dokter dalam Praktik Kedokteranmenyimpangi dari standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh PB IDI ini, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai standar profesi atau dapat juga dikatakan malpraktik.
Oleh karna itu, agar dokter lebih memahami tentang Standar Pelayanan Medik ini, penulis akan lebih menguraikan lebih lanjut apakah memang standar pelayanan medic ini bisa dan dapat dianggap sebagai hukum positif yang berlaku bagi praktik kedokteran sebagaimana yang dikehendaki undang-undang.

Dari buku Standar pelayanan Medik (SPM) yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI (YP IDI) 2002, penulis mencermati hal-hal berikut:
a. Landasan praktik kedokteran harus berpedoman pada 2 (dua) pokok perilaku, yaitu:
 Kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien (doing good).
 Tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan merugikan pasien (primum non nocere).
Dokter harus menghargai hak pasien untuk dirawat/ diobati/ ditangani oleh dokter dengan profesioiiai dan bertanggung jawab secara klinis dan etis. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kegiatan profesi adalah menjadi tanggungjawab profesi.
b. Dalam rangka peningkatan dan pengawasan mutu pengamalan profesi, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Medik yang mencakup: Standar ketenagaan, Standar prosedur, Standar sarana, Standar hasil yang diharapkan.
c. Maksud penyusunan Standar Pelayanan Medik adalah dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
d. Tujuan dan fungsi Standar Pelayanan Medik yaitu:
 Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional.
 Melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
 Sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
 Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
e. Batasan dari standar adalah sebagai suatu pedoman yang dijalankan untuk meningkatkan mutu menjadi makin efektif dan efisien. Diterbitkannya Standar Pelayanan Medik ini mungkin saja dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, namun karena pentingnya fungsi Standar Pelayanan Medik sebagaimana disebutkan di atas, maka tim penyusun IDI memberikan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:
 Standar Pelayanan Medik dianggap sebagai prosedur yang seyogyanya diikuti, dan tidak untuk digunakan terhadap kepentingan hukum. Karena prosedur ini lebih merupakan keinginan pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi dan sumber daya manusianya,
 Standar Pelayanan Medik merupakan prosedur untuk kasus yang akan ditangani oleh spesialis yang bersangkutan, tetapi bagi daerah yang belum memiliki dokter ahli, tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh dokter umum.
 Standar ini merupakan acuan dan pelengkap untuk rumah sakit, sehingga dapat mengikuti kondisi dan situasi dari rumah sakit yang bersangkutan.
 Secara berkala standar ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi kedokteran.
f. Cakupan dari Standar Pelayanan Medik tersusun menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 Standar Pelayanan Medik yang terdiri dari 17 bidang spesialisasi, dan
 Standar Pelayanan Penunjang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang spesialisasi.

Berdasarkan uraian dari Pendahuluan Standar Pelayanan Medik tersebut, PB IDI nampaknya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat Standar Pelayanan Medik yang sesuai dengan beberapa pendapat pakar tentang standar profesi sebagaima telah disebutkan terdahulu. Namun, di sisi 1ain rnasih terlihat adanya kontroversi dan ambivalensi dalam penggunanaan buku yang diterbitkannya ini.
Dalam tujuan atau fungsi Standar Pelayanan Medik, PB IDI mengharapkan Standar Pelayanan Medik ini dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi. Hal ini berarti bahwa agar masyarakat bisa terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi tersebut, maka praktik kedokteran harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Medik ini tentunya. Demikian juga sebaliknya, dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Pelayanan medik yang ditetapkan oleh IDI ini, harus bisa dilindungi dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat menerima jasa pelayanan medis tersebut.
Dengan diterbitkannya buku ini, semestinya fungsi kontrol terhadap praktik kedokteran dan sekaligus perlindungar. hukum terhadapp dokter bisa terlaksana. Namun nampaknya IDI juga khawatir terhadap kemungkinan timbulnya dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, seandainya Standar Pelayanan Medik ini dipakai acuan dalam menentukan layak pdaknya seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan mediknya. Kekhawatiran ini dikarenakan Standar Pelayanan Medik ini masih dibuat berdasarkan keinginan pelayanan resehatan dari SDM tiap bi!lang spesialisasi saja, belum dikaji secara hukum agar setiap kalimat yang tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik ini cukup bermakna dan tidak malah membahayakan profesi dokter. Karena bila Standar Pelayanan Medik ini benar-benar dijadikan acuan, maka ketidak sesuaian hasil yang dicapai oleh dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dengan Standar yang tertuang di dalam buku :ni, akan mengakibatkan dokter mengalami tuntutan Malpraktik dengan dasar melakukan praktik kedokteran substandar.
Oleh karena itu, di dalam kalimat berikut yang memuat tentang batasan, IDI menambahkan klausul standar ini bakan untuk digunakan di bidang lain khususnya untuk kepentingan hukum”. Dengan pernyataan ini, berarti Standar, Pelayanan Medik juga tidak dapat berfungsi sebagaimana 4 (empat) fungsi atau tujuan yang tercantum di atas.
Menurut hemat penulis, buku ini sudah cukup bagus sebagai pedoman yang bisa dipakai di kalangan intern anggota IDI, dengan masih diperlukan adanya penyempurnaan dibeberapa bab yang menyangkut bidang-bidang spesialisasi tertentu. Untuk kepentingan hukum, memang sebaiknya buku ini tidak dijadikan pedoman, karena kalau kriteria standar yang dipakai penuntut umum atau penggugat berdasar buku ini, aku banyak sekali dokter yang akan mengalami tuntutan malpraktik; atau dianggap melaksanakan praktik kedokteran substandar.
Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengungkapkan beberapa kasus yang dimuat dalam buku ini. Mudah-mudahan uraian penulis ini akan bisa membantu penyempurnaan buku ini untuk dapat digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembuatan Standar Pelayanan Medik. Tentunya untuk tercapainya hal tersebut partisipasi organisasi profesi dari masing-masing bidang spesialisasi akan sangat menentukan berhasilnya tujuan dibuatnya Standar ini.

5.1 Beberapa Contoh Klausula dalam Standar pelayanan Medis yang Dapat Merugikan Dokter
Kasus Bedah ( Bab I)
Luaran Obstruksi Usus sembuh, dengan lama peralwatan 7-10 hari. Bila ternyata dalam waktu10 hari pasien tidak sembuh, DSB bisa dituntut oleh pasien atau keluarganya karena pengobatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan. standar. Apalagi kalau sampai pasien tersebnt ineninggal dunia, sang dokter riskan untuk terkena pasal 359 KUHP.
Padahal berdasarkan pengalaman penulis, bila seorang pasien mengalami dugaan Obstruksi Usus, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dokter:
1. Menyingkirkan Diagnosa banding terhadap adanya paralisis usus (Standar Pelayanan Medik, 2002: 3).
2. Menentukan kemungkinan penyebab obstruksinya. Bila penyebab meragukan, kadang-kadang diperlukan observasi pasien 2-5 hari sebelum operasi (laparatomi eksplorasi) diputuskan. Kalau penyebabnya kemungkinan scibala (faeces yang keras) karena pasien sering mengalami obstipasi (kesulitan dalam buang air besar), apakah tepat bila dilakukan laparatomi? Hai semacam ini pernah beberapa kali penulis jumpai dalam praktik.
3. Pemeriksaan laboratorium baik darah maupun foto abdomen 3 posisi, kadang-kadang iidak menunjukkan gambaran yang jelas.
4. Perbaikan keadaan umum pasien, mungkin telah mengalami gagal ginjal, sepsis atau renjatan dan sebagainya.
5. Jenis operasinya sendiri, kalau ternyata operator harus, melakukan reseksi usus (pemotongan usus) apalagi dengan ditunjang keadaan pasien yang hypoalbuminemia,(kadar albumin yang berguna untuk pemulihan jaringan di dalam darah kurang/ tidak normal), lama perawatan tidak mungkin bisa kurang atau sama dengan 10 hari samping itu, kemungkinan sembuh juga tidak bisa dijanjikan l00 %.
6. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas akan sangat berpengaruh terhadap lama perawatan maupun luaran(outcome) yang diharapkan.

Dari uraian di atas, sebaiknya di dalam menentukan lama perawatan dan luaran, tidak disebutkan secara lugas sekian hari dan luaran sembuh. Mungkin bisa disebutkan lama perawatan tergantung penyulit, bila tanpa penyulit sebutkan 99 % sembuh misalnya (ditulis berdasar statistik angka kesembuhannya). Bila hal ini ditinjau dari segi hukum, perlu diingat bahwa perjanjian terapeutik merupakan inspanning verbintenis (perjanjian upaya),dan bukan resultaat verbintenis (perjanjian hasil). Untuk tercapainya hasil (kesembuhan) banyak sekali faktor. faktor yang mempengaruhinya.

Kasus Perforasi Tifoid
(berlubangnya usus sebagai penyulit dari penyakit tipus)
Luaran senbuh total yang diperoleh dengan lama perawatan 10 samapi 14 hari bukan hal yang muda dicapai, tergantung dari derajat penyebaran infeksi tipusnya sendiri.Perforasi yang merupakan penyulit ini, bukan tidak jarang disertai dengan penyulit pada organ tubuh lainnya, misalnya: hepar(hati),otak(meningitis typhosa), keadaan nutrisi pasien (under nutrition) dan sebagainya. dalam luaran perlu ditambahkan: sekian persen sembuh total, sekian persen mengalami penyulit, dan mungkin 0,0001 % bisa berakhir dengan kematian misalnya.
Kasus Bedah Urologi
Kasus Pielonefritis Akut (Standar Pelayanan Medik, 2002: 128) dengan lama perawatan 7 – 10hari dan luaran sembuh total. Apakah hal tersebut dapat tercapai jika pada BNU-IVP ditemukan adanya batu sebagai penyebab pielonefritis? Apalagi bila disertai kenaikan ureum, kreatinin yang signifikan yang mungkin memerlukan tindakan Hemodialysis (cuci darah). Dalam batasan yang disusun oleh Tim Studi IDI memang disebutkan bahwa lama perawatan yang dimaksud adalah khusus untuk penyakit tanpa komplikasi, hal ini sebaiknya diulang di dalam penjabaran masing-masing penyakit di bidang spesialisasi terkait. Misalnya dalam kasus Pielonefritis Akut tersebut di atas, sebaiknya ditambah dengan “lama perawatan 7 – 10 hari bila tidak ada kelainan lain yang menyertai, atau bila fungsi ginjal normal, dan BNO-IVP tidak ditemukan adanya batu, dan sebagainya. Sedang dalam “luaran” sebaiknya disebutkan presentase keberhasilan.

Kasus Bedah Plastik Estetis
Disebutkan luaran penampilan pasien bertambah baik, sebaiknya ditambahkan dengan bila tidak ada reaksi penolakan dari tubuh pasien. Penulis pernah menjumpai seorang wanita yang melakukan operasi plastilc agar hidungnya mancung, ternyata hidungnya tambah mengalami infeksi terus-menerus sehingga penampilannya malah jauh dari menarik.

Bagian Penyakit Dalam
Sebaiknya disebutkan kriteria terhadap jenis penyakit yang dipilih, misalnya kasus yang dipilih merupakan kasus yang sering dijumpai dalam praktik sphari-hari.
Untuk kasus dehidrasi (Standar Pelayanan medik, 2002; 220) luaran sembuh sempurna juga sebaiknya ditinjau kembali, karena dalam hal terjadi penyulit gagal ginjal misahiya kemungkinan untuk tercapainya kesembuhan sempurna juga lebih kecil.

Ragian Paru (Bab VIII)
Luaran Pleuritis Eksudativa (Standar Pelayanan Medik, 2002: 255), bila berobat secara teratur apakah bisa dijamin untuk sembuh baik? Tidak adakah kemungkinan lain yang terjadi yang bisa menimbulkan gejala sisa, walaupun pasien berobat secara teratur?

Penyakit Anak (Bab IX Standar Pelayanan Medik)
Luaran Demam Berdarah Dengue (Standar Pelayanaa Medik, 2002: 291) perlu dievaluasi, karena pada kenyataannya di dalam praktik sering diberitakan adanya kasus-kasus DBD yang berakhir dengan kematian. Luaran sembuh tanpa sekuele perlu diperjelas dalam kasus yang bagaimana DBD bisa sembuh tanpa sekuele tersebut?

Dalam hal kasus overlap antara 2 (dua) bidang spesialisasi, n1isalnya Hipertensi dengan No.ICD 401 yang tertuang dalam bidang spesialisasi Penyakit Dalam (Standar Pelayanan Medik, 2002: 222) dan Kardiologi (Standar Felayanan Medik, 2002: 598), sebaiknya dikaji ulang agar tidak terjadi dobel standar.

Klausula dalam Standar Pelayanan Penunjang
Anestesiologi (Bab XVIII)
Pada tahun 1999, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (IDSAI) telah menyusun Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit yang telah disahkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK.00.06.3.3.320. Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1999 di Jakarta ini berbeda dengan Standar Pelayanan Penunjang yang tercantum di dalam Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI ini.
Mengingat adanya perbedaan tersebut, tentunya IDI perlu melakukan pengkajian ulang standar mana yang akan diberlakukan bagi pelayanan anestesiologi.

Radiologi
Sebagai pelayanan penunjang, seyogyanya Standar Profesi Radiologi dapat dilengkapi dengan jenis jenis pelayanan radiologi dan indikasinya, misalnya:
Photo rontgen untuk mengetahui adanya patah tulang, kelainan sendi, dan sebagainya, USG untuk deteksi kelainan abdomen bagian atas (batu kandung empedu, dan sebagainya) dan abdomen bagian bawah (tumor ovarium dan sebagainya), CT scan untuk pemeriksaan tumor kepala dan sebagainya. Hal ini perlu dicantumkan dalam Standar Pelayanan Medik, karena kemajuan di bidang radiologi sangat pesat, sehingga di antara dokter sendiri mungkin banyak yang belum mengetahui jenis-jenis pemeriksaan radiologi maupun indikasinya. Dengan mengetahui jenis dan indikasi pemeriksaan radiologi, dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan indikasi yang tepat agar dapat mengurangi biaya yang ditanggung pasiennya.
Agar Standar Pelayanan Medik dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, dari beberapa kelemahan yang penulis kemukakan di beberapa bidang spesialisasi tersebut kiranya perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang dari bidang spesialisi terkait yang tidak bisa penulis kemukakan semuanya dalam -Duku ini. Karena di luar beberapa kendala tersebut, banyak sekali sumbangsih dari beberapa bidang spesialisasi yang telah tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik tersebut yang bisa berfungsi sebagai perlindungan dokter dari tuntutan yang tidak wajar atau dengan perkataan lain, sebagian besar dari Standar Pelayanan Medik ini cukup bermanfaat bagi kepentingan hukum.
Dengan penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ada, kekhawatiran terhadap adanya dampak yang kurang menguntungkan dapat dinetrulisir. Untuk itu diperlukan revisi dengan melibatkan Tim Penyusun yang terdiri dari beberapa organisasi profesi dari bidang-bidang spesialis terkait
sebagaimana tercantum dalam Pola Penyusunan Standar Pelayanan Medik ini.

6. Kesalahan dan Kelalaian Dokter
Tuntutan terhadap dokter, pada umumnya dilakukan oleh pasien yang merasa tidak puas terhadap pengobatan atau pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter yang merawatnya. Ketidak puasan tersebut terjadi karena hasil yang dicapai dalam upaya pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Hasil upaya pengobatan yang mengecewakan pasien, seringkali dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya.
Hariyani (2005: 57) mengemukakan bahwa dalam kaitan hubungan antara pasien dan dokter, penyebab dari ketidak puasan tersebut pada umumnya karena kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasiennya, terutama terkait dengan masalah “informed consent”. Perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien oleh Hariyani disebut dengan istilah “sengketa medik”.
Beberapa unsur dari persetujuan tindakan medik yang sering dikemukakan pasien sebagai alasan penyebab sengketa medik ini adalah:
1. Isi informasi (tentang penyakit yang diderita pasien) dan alternatif yang bisa dipilih pasien tidak disampaikan secara jelas dan lengkap;
2. Saat memberikan informasi seyogyanya sebelum terapi mulai dilakukan, terutama dalam hal tindakan medis yang berisiko tinggi dengan kemungkinan adanya perluasan dalam terapi atau tindakan medik
3. Cara penyanpain informasi tidak memuaskan pasien, karena pasien merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi yang jujur, lengkap, dan benar yang ingin didapatkannya secara lisan dari dokter yang merawatnya.
4. Pasien merasa tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan atau alternative pengobatan yang telah dilakukan terhadap dirinya, sehingga hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri (self determination) diabaikan oleh dokter.
5. Kadang-kadang pasien hanya mendapatkan informasi dari perawat( para medis), padahal menurut hukum yang berhak memberikan informasi adalah dokter yang menangani pasien termaksud.

Apakah tidak diberikannya informasi ini termasuk dalam kategori kelalaian dokter?
Menurut Fuady(2005:71) untuk dapat diajukannya gugatan dasar ketiadaan informed consent harus dipenuhi beberapa unsur yuridis sebagai berikut:
1.Adanya kewajiban dokter untuk mendapatkan persetujuan(consent)dari pasien.
2.Kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa justifikasi yuridis.
3.Adanya kerugian di pihak pasien.
4.Adanya hubungan sebab akibat antara ketiadaan informed consent dan kerugian tersebut.
Dalam buku Hakum Medik (Medical Law), Guwandi (“004: 29) menyatakan
bahwa “kelalaian” sebagai terjemahan dari”negligence”, yang dalam arti umum bukanlah merupakan suatu pelangaaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatakan lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak acuh atau tidak Peduli. dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat. Selama akibat dari kelalaian ini tidak membawa kerugian atau mencederai orang lain, maka tidak ada akibat hukum yang dibebankan kepada orang tersebut, karena hukum tidak, mencampuri hal-hal yang dianggap sepele (de minimus notcurat lex. the law does not concern itself with trifles).
Kelalaian baru terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus dipertaggungjawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan terjadinya kerugian baik kerugian hartabenda maupun hilangnya nyawa atau cacat pada anggota tubuh seseorang.

Untuk menentukan adanya kelalaian dokter, Hariyani (2005:63) menyebutkan 4 (empat) unsur yang disingkat dengan “4 D” sebagai berikut:
a. adanva duty (kewajiban) yang harus dilaksanakan;
b. adanva derelection of that duty (penyimpangan kewajiban);
c. terjadinya damaged (kerusakan/kerugian);
d. terbuktinya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian.

Bila kesalahan atau kelalaian tersebut dihubungkan dengan Hukuman Pidana, maka Jonkers (Guwandi, 2004:30) mengemukakan 4 (empat) unsur sebagai berikut:
a. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukutn (wederrechtelijkheid);
b. akibat dari perbuatan bisa dibayangkan (voorzienbaarheid);
c. akibat perbuatan sebenarnya dapat dihindari (vermijtbaarheid);
d. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya (verwijtbaarheid), karena sebenarnya pelaku sudah dapat membayangkan dan dapat menghindarinya.
Untuk lebih jelasnya dapat kita cermati ilustrasi kasus berikut:
Seorang pasien berusia 50 tahun, dilakukan tindakan pembedahan dengan diagnosa Hernia Inguinalis Lateralis Sinistra. Setelah dilakukan operasi, pasien tidak segera sadar kembali walaupun efek obat bius seharusnya sudah tidak ada lagi. Pada pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mencari causa gangguan kesadaran pasien tersebut, ternyata ditemukan gula darah pasien 800 mg %. Dari anamnesa yang dilakukan kepada keluarga pasien, ternyata pasien memang menderita Diabetes Mellitus sejak 10 tahun yang lalu, dan secara rutin minum OAD (Oral Anti Diabetic). Dalam hal terjadi keadaan semacam ini, dokter Ahli Anestesiologi dapat dipersalahkan karena melakukan kalalaian bila DSAn yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut, karena dia tidak datang untuk memeriksa dan menilai pasien dengan cermat sebelum dilakukannya pembiusan sebagaimana dianjurkan di dalam Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit.
Kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk l:esalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan sebagaimana contoh kasus di atas. Jadi kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Di dalam pelavanan kesehatan, faktor penyebab timbulnya kelalaian pada umumnya karena kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter dalam pelaksanakan profesinya. menurut hukum pidana (Nasution, 2005: 56), kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
1 “Kealpaan perbuatan” ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasa1 205 KUHP.
2. Kealpaan akibat” ialah akibatyang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang olch hukum pidana, misalnya terjadinya cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan, seperti yang tercantum di dalam pasa1 359, 360, dan 361 KUHP.

Bila kedua rumusan tentang kealpaan tersebut dikaitkan dengan praktik kedokteran, maka perbuatan dokter yang menim.bulkan cacat atau kematian bagi pasien termasuk di dalam “kealpaan akibat”.

Untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan suatu peristiwa pidana sebagai akibat yang dilarang oleh hukum, maka terlebih dahulu harus dicari keadaan keadaan yang merupakan sebab terjadinya per;stiwa pidana itu. Apakah akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan dokter yang sengaja bersikap kurang hati- hati dan ceroboh harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. Nasution (2005: 57) mengemukakan pendapat P.A. F. Lumintang (1984: 323) bahwa si pelaku dapat dipersalahkan bila sebenarnya kemungkinan timbulnya akibat telah bisa dibayangkannya, tetapi ia tidak percaya bila tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat sebagaimana telah ia bayangkan sebelumnya, sehingga ia tetap bersikap yang pada akhirnya akibat yang dibayangkannya tersebut benar-benar terjadi. Sebenarnya menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian dan pelaku menyadari kalau ia tidak bersikap demikan maka akibat yang merupakan peristiwa pidana itu tidak terjadi.
Sebagaimana disebutkan dalam kasus tindakan herniotoni di atas, dokter ahli Anestesiologi (DSAn) seharusnya mudah membayangkan bahwa gangguan kesadaran dapat teriadi Hebagai akibat (penyulit yang mungkin timbul) dari tindakan iriedis yang dilakukannya. Untuk mencegah terjadinya hal tursebut, DSAn harus memeriksa dan menilai keadaan pasien aseoara teliti dan saksama sebelum dilakukannya pembiusan. Tetapi tapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang dilakukannya itu akan dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dibayangkannya sehingga ia bersikap tidak perlu memeriksa dan irrunilai keadaan pasien sebelum dilakukannya pembiusan. seandainya ia bersikap teliti terhadap pasien, maka akibat yang terjadi pada pasien dapat dicegahnya. Dalam hal ini DSAn dapat clipersalahkan sebagai melakukan “kealpaan akibat”.
Oleh karena itu, tolok ukur untuk mengetahui dokter bersalah atau tidak, dia harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu dokter harus mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan sebagaimana pernah diputuskan oleh Rechtbank Breda pada tanggal 16 April 1935 dan Hof’s Hertogentbosch tanggal 28 April 1936 (Nasution, 2005: 58).
Nasution (2005: 58) mengemukakan pendapat Picard (1984: 155) tentang tiga kategori yang dapat dipaka: sebagai pedoman untuk mengetahui apakah dokter telah berbuat dalam suasana dan keadaan yang sama sebagai berikut:
1. Pendidikan, pengalaman, dan kadtifikasi-kualifikasi lain yang berlaku untuk tenaga kesehatan,
2. Tingkat risiko dalam prosedur penyembuhan/ perawatan;
3. Suasana, peralatan, fasilitas, dan sumber-sumber lain yang tersedia bagi tenaga kesehatan.

Catatan: bahan ini hanya untuk kepentingan perkuliahan saja tidak untuk diperbanyak

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatanperbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk menyongsong pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia (RUU KUHP), artikel ini akan menyoroti sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia (KUHP) dari masa ke masa. Dengan sorotan historis semacam ini, diharapkan beberapa problematika yang muncul selama berlakunya KUHP (baca: Wetboek van Strafrecht) dapat tercover dan menjadi bahan pijakan bagi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia.
Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu:

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM MEWUJUDKAN DELIK (Kausalitas)

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM MEWUJUDKAN DELIK
(Kausalitas)
Penentuan sebab untuk terwujudnya akibat dari suatu delik, adalah hal yang cukup sulit untuk dipecahkan dalam Hukum Pidana. KUHP pun tidak memberi batasan tegas tentang hal itu, hanya menentukan beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana yakni pada delik-delik materiil. Salah satu kesulitan dalam kausalitas dapat diperhatikan contoh kasus berikut : A memukul B dengan sepotong besi tepat mengena diatas kepala B, sehingga kepala B mengucur darah dan B tersungkur ke tanah. B ditolong dua orang petugas kebersihan pasar, namun tegesa-gesa ketika mengangkat B, kedua petugas pasar itu terjatuh bersama B yang menyebabkan luka B bertambah parah. Setelah tiba di RSU Abe, dokter tidak ada ditempat dan ketika dokter tiba tanpa memberi pertolongan pertama langsung membuat rujukan ke RSU Dok II. Supir ambulance yang melarikan mobil begitu cepat akhirnya menabrak tiang telepon dekat lingkaran Abe, yang menyebabkan leher B patah dan kepala B bertambah lukanya. Tiba RSU Dok II dokter menyuruh suster menyuntik B agar luka B berkurang sakitnya untuk sementara. Akan tetapi diluar dugaan setelah B disuntik B menghembuskan nafas terakhir.
Memperhatikan kasus posisi diatas, siapakah yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya B, atau sebab manakah yang menimbulkan akibat B meninggal dunia, apakah A yang memukul kepala B, supir ambulance, petugas pasar, dokter yang terlambat atau tidak memberi pertolongan pertama, suster yang salah menjalankan instruksi, atau dokter yang salah memberi instruksi menyuntik B.
Untuk menjawab masalah kausalitas, maka dalam Hukum Pidana terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan sebab yang menimbulkan akibat pada suatu delik.
1. Teori Ekuivalensi
Teori ekuivalensi disebut juga teori condition sine qua non; yang dipelopori oleh Von Buri (1873).
Inti ajaran teori ekuivalensi bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negative untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang senyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Jadi menurut teori ini tidak ada syarat yang dihilangkan, sebab dapat mengubah akibat. Jelasnya semua faktor adalah syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (weggedacht).
Kebaikan teori ini ialah mudah diterapkan, sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, dan konsekuensinya semua yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kelemahan teori ini hubungan sebab akibat atau kausal itu terbentang jauh ke belakang tanpa akhir, karena tiap-tiap sebab merupakan akibat terjadi delik.
2. Teori Individualisasi
Teori ini berpatokan pada keadaan setelah peristiwa terjadi ( post factum). Artinya faktor-faktor aktif atau pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari kasus, sedangkan faktor lain hanya syarat saja (tidak dianggap menentukan timbul akibat). Ada dua pakar yang menganjurkan teori individualisasi ini yakni Birkmayer dan Binding.
a). Birkmayer (Sudarto, 1990: 69) menjelaskan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat, tetapi bagaimanakah menentukan faktor yang paling kuat itu, apa ukurannya, pertanyaan itulah yang merupakan kritikan terhadap pandangan Birkmayer.
b). Binding (Sudarto, 1990: 69) menjelaskan bahwa sebab dai suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negative) dan faktor positif. Faktor positif ialah yang lebih unggul. Disebut sebab yakni syarat-syarat positif yang memiliki keunggulan terhadap syarat-syarat negatif. Satu-satunya sebab ialah faktor atau syarat yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan.
3. Teori Generalisasi
Teori ini dipelopori oleh Von Bar (1970).
Teori generalisasi berpatokan pada sebelum terjadi kasus. Pada serentetan syarat adakah perbuatan manusia yang dalam pandangan umum dapat menimbulkan akibat terjadinya delik. Jadi criteria yang dipakai adalah hanya satu perbuatan yang menurut perhitungan normal adalah patut menimbulkan akibat terjadi delik. Sehingga hanya sebab yang kuat (adequate; ad-aequare = dibuat sama; Sudarto; 1990: 69 ) dianggap sebab yang menimbulkan akibat.
Perhitungan normal dalam teori generalisasi menggunakan dua patokan, yaitu :
a. Patokan Subyektif; yang dipelopori oleh Von Kries; yang menyatakan bahwa dianggap sebab menimbulkan akibat ialah apa yang oleh pembuat delik diketahui/diperkirakan dapat menimbulkan akibat; Adequt yang berpatokan subyektif menurut Von Kries bahwa serangkaian faktor-faktor penyebab hanyalah satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu faktor yang sebelumnya dapat diketahui oleh pembuat delik.
b. Patokan Obyektif; yang dipelopori oleh Rumelink; yang menyatakan bahwa dasar penentuan suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat ialah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui, jadi bukan terletak pada pembuat delik, tapi ditentukan oleh hakim. Akan tetapi faktor itu ada setelah delik terjadi.
Sebenarnya disebut adequate ialah sipembuat harus membayangkan akan terjadi akibat atau kalau orang pada umumnya juga membayangkan demikian. Seperti pada contoh kasus diatas, bahwa A sebetulnya sudah dapat membayangkan jika seorang dipukul dengan sepotong besi apalagi pada kepala, pasti menimbulkan akibat dapat menyebabkan orang yang dipukul itu meninggal dunia.
4. Teori Adequate dari Treger
Akibat delik harus yang pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali bisa terjadi.
Dalam yurisprudensi tentang sebab akibat ini dikutip 2 (dua) yurisprudensi sebagai berikut :
1. Putusan Raad van Justitie Batavia 23 Juli 1937 ( dikutip dari Sudarto, 1990: 73) bahwa sebuah mobil menabrak sepeda motor. Pengendara sepeda motor terpental keatas rel kereta api; dan seketika itu digilas oleh kereta api. Tergilasnya pengendara sepeda motor oleh kereta api itu dipandang oleh pengadilan sebagai akibat langsung dan segera dari penabrakan sepeda motor oleh mobil, maka matinya korban dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan terdakwa (pengendara mobil).
2. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, 7 Mei 1951 (dikutip dari Sudarto, 1990: 73) terdakwa sebagai kerani (pegawai administrasi) bertanggungjawab atas tenggelamnya kapal yang disebabkan terlalu berat muatan, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, oleh karena terdakwa sebagai orang yang pemasok barang angkutan kapal tidak memperdulikan peringatan berbagai pihak tentang adanya overload pada kapal itu akan berangkat. Didalam pertimbangan hakim disebut perbuatan terdakwa mempunyai hubungan erat dengan kecelakaan tenggelamnya kapal itu.
Pada delik-delik omisi dapat juga terjadi kausalitas, apabila dikaitkan dengan kausalitas pada pengabaian, seperti penjaga kereta api yang tidak mau membuka pintu rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan kereta api. Sekalipun penjaga kereta tidak berbuat, tapi dianggap mengabaikan perintah undang-undang sehingga dianggap mempunyai kaitan erat antara terjadi kecelakaan kereta api dengan tindakan pengabaian (tidak memenuhi kewajiban) dari penjaga rel kereta api
Kausalitas ada pada delik omisi karena merupakan pewujudan dari kelakuan negatif, yakni pengabaian. Pertanyaan yang timbul ialah teori kausalitas manakah yang dipakai di Indonesia?
Utrecht (1960: 390, dalam Zainal Abidin, 1995: 218) menyatakan bahwa rupanya yurisprudensi Indonesia mengikuti teori Von Kries yang lazimnya dinamakan Teori Adequate Subyektif, karena yang diberi nilai dan harus diperhatikan hakin ialah perbuatan yang akan menimbulkan akibat sebelumnya dapat diketahui atau dapat diramalkan dengan kepastian yang kuat oleh pembuat delik. Teori ini dikenal juga dengan sebutan Teori Subyektieve Prognose (teori ramalan subyektif), disebutkan demikian, karena akibat perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah dapat diramalkan atau diprognase, yang dapat menjadi causa yang adequate (causa yang seimbang, sesuai, sepadan).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.