Skip to content

PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN MENURUT KUHP INDONESIA, JEPANG, DAN ARGENTINA

March 13, 2010

PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN MENURUT KUHP INDONESIA,
JEPANG, DAN ARGENTINA
Oleh: Budiyanto, S.H., M.H.
I. PENDAHULUAN
KUHP Jepang (The Penal Code of Japan) dan KUHP Argentina terdiri dua buku (bagian), yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan (Crimes), sedangkan KUHP Indonesia terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.
Masalah tindak pidana (delik) pembunuhan ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Baik dari segi jenis perbuatannya, sistem pemidanaannya, ruang lingkupnya maupun dari cara perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu dalam pembahasan tugas perbandingan ini penulis mencoba untuk mencari beberapa perbedaan dan persamaannya yang menurut penulis merupakan masalah prinsip dasar yang harus dilihat dan diperbandingkan.
Tindak pidana (delik) pembunuhan di negara manapun selalu diancam dengan pidana penjara yang cukup berat. Walaupun antara KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia tidak persis sama mengatur tentang berapa lama atau berat hukumannya. Dalam KUHP Jepang dan KUHP Argentina diadakan pembedaan masalah jenis-jenis pembunuhan. Dan Pembunuhan menurut KUHP Indonesia mengandung arti bahwa orang itu harus meninggal. Jadi dikehendaki kematiannya, walaupun sebenranya dalam makna pembunuhan secara implisit sudah ada unsur kesengajaan. Jika tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi kemudian orang itu meninggal juga, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi menurut pasal tentang tindak pidana pembunuhan (tindak pidana terhadap nyawa menurut KUHP Indonesia).
Berdasarkan perbedaan-perbedaan antara KUHP Jepang dan KUHP Argentina tersebut di atas, maka perlu diadakan pengkajian lebih mendalam tentang masalah tindak pidana pembunuhan ini walaupun tidak menutup kemungkinan ada persamaan-persamaan di antara KUHP tersebut.

II. PEMBAHASAN
Dari latar belakang di atas, maka untuk mengadakan perbandingan khusus tentang tindak pidana (delik) pembunuhan menurut KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina terlebih dahulu diuraikan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana (delik) pembunuhan dari KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina sebagai berikut:
1. KUHP Indonesia
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Indonesia diatur dalam Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP Indonesia (selanjutnya ditulis KUHP). Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 338 KUHP, mengatur tentang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
b. Pasal 339 KUHP, mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
c. Pasal 340 KUHP, mengatur tentang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
d. Pasal 341 KUHP, mengatur tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
e. Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
f. Pasal 343 KUHP, mengatur tentang orang lain yang turut melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
g. Pasal 344 KUHP, mengatur tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
h. Pasal 345 KUHP, mengatur tentang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri atau memberi sarana kepadanya diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
i. Pasal 346 KUHP, mengatur tentang seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
j. Pasal 347 KUHP, pada ayat (1) mengatur tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita “tanpa persetujuannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pada ayat (2) mengatur jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
k. Pasal 348 KUHP, pada ayat (1) mengatur tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita “dengan persetujuannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan pada ayat (2) mengatur jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
l. Pasal 349 KUHP, mengatur tentang seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pekerjaannya.
m. Pasal 350 KUHP mengatur tentang pemidanaan karena pembunuhan, pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan menurut Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1-5, yaitu (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) hak memasuki angkatan bersenjata; (3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

2. KUHP Jepang (The Penal Code of Japan)
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Jepang diatur dalam Buku II Kejahatan (Delik), Bab XXVI tentang Kejahatan Pembunuhan, mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 203. Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 199 KUHP Jepang, mengatur tentang pembunuhan, yaitu seseorang yang membunuh orang lain, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup atau tidak kurang dari 3 tahun.
b. Pasal 200 KUHP Jepang, mengatur tentang pembunuhan orang tua secara vertikal ke atas, yaitu seseorang yang membunuh orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup.
c. Pasal 201 KUHP Jepang, mengatur tentang persiapan, yaitu seseorang yang membuat persiapan untuk tujuan melakukan kejahatan yang ditentukan di dalam dua pasal terdahulu, diancam dengan pidana penjara kerja paksa selama tidak lebih dari dua tahun; ditentukan bahwa pidananya dapat dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan.
d. Pasal 202 KUHP Jepang, mengatur tentang penyertaan di dalam bunuh diri, yaitu seseorang yang karena dorongannya atau bantuannya menyebabkan orang lain melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain atas permintaannya atau dengan persetujuannya, diancam pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari enam bulan dan tidak lebih dari tujuh tahun.
e. Pasal 203 KUHP Jepang, mengatur tentang percobaan, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 199, Pasal 200 dan pasal terdahulu, diancam pidana.

3. KUHP Argentina
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Argentina diatur dalam Buku II Kejahatan, Titel I Kejahatan Terhadap Orang, Bab I tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 79 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang membunuh orang lain, akan dipidana penjara atau tutupan dari 8 sampai 25 tahun, kecuali ditentukan lain dalam kitab ini.
b. Pasal 80 KUHP Argentina, mengatur tentang pidana penjara atau tutupan seumur hidup akan dikenakan walaupun diterapkan ketentuan Pasal 52, terhadap setiap orang yang membunuh. (1) dengan mengetahui orang tuanya ke atas, turunan atau suami/istri; (2). untuk mendapat keuntungan lain secara mengkhianat, kejam, janji memberi upah, dengan menyebabkan celaka besar kepada korban, dengan cara kejahatan brutal, racun, bakar, banjir, kereta api keluar rel, ledakan, atau dengan cara lain yang menyebabkan kerusakan besar; (3). seseorang yang dengan maksud mempersiapkan, memberi fasilitas, menyempurnakan atau menyembunyikan kejahatan lain, atau melindungi hasilnya, atau menjamin kebebasan dari pidana atau salah satu dari pesertanya, atau karena ia tidak berhasil mendapatkan hasil bermaksud melakukan kejahatan lain.
c. Pasal 81 KUHP Argentina, pada ayat (1) mengatur tentang penjara dari 3 sampai 6 tahun atau tutupan dari 1 sampai 3 tahun dikenakan terhadap seseorang yang: (a) membunuh seseorang sementara ia dalam luapan emosi yang menurut keadaan-keadaan dapat dipandang sebagai dapat dimaafkan, (b) dengan maksud merusak (melukai) badan atau kesehatan orang lain yang menyebabkan kematiannya yang secara wajar tidak menyebabkan kematian. Pada ayat (2) mengatur tentang penjara sampai 3 tahun atau tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun akan dikenakan terhadap seorang ibu yang dengan maksud menutup malunya membunuh anaknya yang baru lahir pada waktu kelahiran atau di bawah keadaan-keadaan melahirkan atau terhadap orang tua, saudara, suami/istri atau anak yang dengan maksud menyembunyikan malu anak perempuannya, saudara perempuan, istri/suami, atau ibu melakukan kejahatan yang sama di bawah keadaan-keadaan yang ditunjukkan oleh huruf (a) dari butir 1 pasal ini.
d. Pasal 82 KUHP Argentina, mengatur tentang apabila dalam hal yang diatur oleh butir 1 Pasal 80 dan salah satu keadaan-keadaan dari butir 1 dari pasal yang lalu berbarengan, pidananya ialah penjara atau tutupan dari seluruh sampai 25 tahun.
e. Pasal 83 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang menganjurkan atau menolong orang melakukan bunuh diri akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun apabila bunuh diri itu telah dicoba atau telah selesai.
f. Pasal 84 KUHP Argentina, mengatur tentang seseorang yang karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi atau karena kegagalan untuk memperhatikan peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban kedudukannya, menyebabkan kematian orang lain, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun dan diskualifikasi khusus dari 5 sampai 10 tahun.
g. Pasal 85 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang melakukan abortus akan dipidana : (1) dengan penjara atau tutupan dari 3 sampai 10 tahun jika ia bertindak tanpa persetujuan wanita itu. Pidana ini akan dinaikkan sampai lima belas tahun jika mengakibatkan kematian wanita itu. Pada ayat (2) dengan penjara atau tutupan dari 1 sampai 4 tahun jika ia bertindak dengan persetujuan wanita itu. Maksimum dari pidana akan dinaikkan sampai 6 tahun jika mengakibatkan kematian wanita itu.
h. Pasal 86 KUHP Argentina, mengatur tentang seorang dokter, ahli bedah, bidan, apoteker yang menyalahgunakan profesinya atau pekerjaan, dan yang melakukan abortus atau membantu melakukannya, dengan menyalahgunakan profesinya atau pekerjaan, akan memperoleh pidana yang ditentukan di dalam pasal yang lalu dan juga diskualifikasi khusus untuk jangka waktu yang sama dengan pidana itu. Abortus yang dilakukan oleh seorang dokter yang mempunyai izin dengan persetujuan wanita hamil itu, tidak dapat dipidana: (1) Jika dilakukan untuk mencegah suatu bahaya terhadap nyawa atau kesehatan dari ibu dan bahaya ini tidak dapat dihindari dengan cara yang lain. (2) Jika kehamilan merupakan hasil perkosaan atau serangan tidak senonoh dilakukan terhadap seorang wanita yang gila atau idiot, dan abortus dilaksanakan dengan persetujuan oleh wakil wanita itu yang sah.
i. Pasal 87 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang menyebabkan suatu abortus dengan kekerasan tanpa maksud demikian, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun, jika ia tahu kehamilan itu atau telah nyata.
j. Pasal 88 KUHP Argentina, mengatur tentang wanita yang menyebabkan abortus pada dirinya sendiri atau dengan persetujuannya orang lain melakukannya akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun. Suatu percobaan yang dilakukan oleh wanita itu untuk dirinya sendiri tidak dapat dipidana.
Dari beberapa gambaran tindak pidana (delik) pembunuhan dari KUHP Indonesia, KUHP Jepang, KUHP Argentina di atas tindak pidana pembunuhan, mempunyai arti yang berbeda-beda dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan bahkan berbagai KUHP asing juga memberikan perumusan yang berbeda-beda walaupun maksudnya adalah sama yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain. Tetapi banyak KUHP-KUHP yang tidak secara jelas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pembunuhan itu, bagaimana pembunuhan itu dilakukan, siapa-siapa pelakunya, apakah pelakunya sengaja atau karena kelalaian, siapa yang dibunuh, dan sebagainya. Hal ini dijumpai pula di dalam KUHP Indonesia sendiri, maupun KUHP bandingan yaitu KUHP Jepang dan KUHP Argentina.
Dari adanya perbedaan dan persamaa tersebut, maka perbandingan antara KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina khusus mengenai tindak pidana (delik) pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam KUHP Jepang tentang tindak pidana (delik) pembunuhan diatur dalam Bab XXVI tentang Kejahatan Pembunuhan, Pasal 199-203. Berbeda dengan KUHP Indonesia, karena tidak disebut-sebut tentang unsur “sengaja”, tetapi langsung saja mengatakan “membunuh orang lain” (kill another), tidak ada yang sejajar dengan Pasal 340 KUHP Indonesia yaitu pembunuhan berencana. Semuanya tercakup di dalam satu pasal, yaitu Pasal 199 KUHP Jepang. Tetapi khusus bagi pelaku yang membunuh orang tuanya sendiri, garis lurus ke atas atau orang tua istri/suami garis lurus ke atas, diancam pidana berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara kerja paksa seumur hidup. Ini menandakan bahwa hukum pidana suatu bangsa itu mencerminkan kepribadian bangsa itu.
2. Dalam KUHP Argentina diatur dalam Bab I tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 79-88 KUHP Argentina. Tindak pidana pembunuhan menurut KUHP Argentina ini hampir sama dengan KUHP Jepang, dan sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, karena KUHP Argentina langsung saja dikatakan “membunuh” (to kill), tidak disebut tentang sengaja, jadi lebih sederhana. KUHP Argentina mengenal pembunuhan dengan pemberatan seperti membunuh orang tuanya, pada waktu banjir dan seterusnya seperti dalam KUHP Jepang.
3. KUHP Indonesia tidak memisahkan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan lewat pengguguran (abortus), akan tetapi delik pembunuhan dikelompokkan ke dalam satu bab tentang kejahatan terhadap nyawa, demikian juga dengan KUHP Argentina. Dengan demikian delik pembunuhan dan abortus diatur sama dengan kejahatan terhadap nyawa (delik pembunuhan). Sedangkan di dalam KUHP Jepang ketentuan kejahatan pembunuhan dengan kejahatan abortus tidak diatur dalam satu bab, melainkan dipisahkan atau dibedakan jenisnya.
4. Masalah pemidanaan menurut KUHP Jepang untuk delik pembunuhan biasa ditetapkan ancamannya pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup atau tidak kurang dari 3 tahun. Menurut KUHP Argentina ditetapkan dipidana penjara atau tutupan dari 8 tahun sampai dengan 26 tahun, dan masih ada pertimbangan lain jika ada ketentuan lain dalam KUHP Argentina ini. Sedangkan menurut KUHP Indonesia ditetapkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
5. KUHP Jepang memberikan ketentuan bahwa pembunuhan itu dilakukan kepada orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup. Jadi lebih berat dibanding dengan pembunuhan biasa lainnya atau dapat disebut dengan pembunuhan dengan pemberatan. Ketentuan ini hampir sama dengan KUHP Argentina yang mengenal pembunuhan dengan pemberatan seperti membunuh orang tuanya, turunan atau suami/istri, karena banjir dan sebagainya seperti diatur dalam Pasal 80 KUHP Argentina, dengan pidana penjara atau tutupan seumur hidup. KUHP Indonesia tidak mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan kepada orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas seperti yang diatur dalam KUHP Jepang maupun KUHP Argentina. Oleh karena itu (di dalam Rancangan KUHP Baru telah dimasukkan tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang perlu dikasihani dan yang justru dilindungi seperti bapak, ibu, istri, suami atau anak, maka pidanannya perlu diperberat dengan ditambah sepertiga). Dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang pembunuhan pemberatan seperti dalam Pasal 339 KUHP Indonesia, yang menyebutkan tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, tanpa menyebutkan kepada siapa pembunuhan itu dilakukan seperti dalam KUHP Jepang dan KUHP Argentina.
6. KUHP Indonesia mengatur tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. KUHP Jepang juga mengatur tentang pembunuhan berencana ini (istilahnya persiapan), tetapi ancaman hukumannya berbeda dengan KUHP Indonesia, yaitu dengan ancaman pidana penjara kerja paksa selama tidak lebih dari 2 tahun, dan ada ketentuan bahwa pidananya dapat dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan. Namun di dalam KUHP Argentina tidak mengatur tentang pembunuhan berencana ini seperti yang diatur dalam KUHP Indonesia maupun KUHP Jepang.
7. KUHP Jepang mengatur tentang penyertaan di dalam bunuh diri baik karena dorongannya atau bantuannya atau membunuh atas permintaannya, diancaman pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari 6 bulan dan tidak lebih dari 7 tahun. Hal ini hampir sama dengan KUHP Indonesia yang mengatur juga tentang membunuh atas permintaan orang itu sendiri, yang diancam pidana paling lama 12 tahun, dan jika sengaja mendorong orang, menolongnya atau memberi sarana untuk bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 14 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Sedangkan KUHP Argentina hanya mengatur tentang seseorang karena menganjuran atau memberi dorongan atau menolong orang melakukan bunuh diri akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun jika bunih diri itu “telah dicoba” atau telah selesai. Hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia yang tidak mensyaratkan adanya “telah dicoba”, tetapi hanya mensyaratkan jika bunuh diri itu telah selesai, dan bahkan KUHP Jepang tidak menyebutkan secara tegas tentang bunuh diri itu telah dicoba atau telah selesai.
8. Pasal 203 KUHP Jepang mengatur tentang percobaan untuk melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 199 dan 200 KUHP Jepang, diancam pidana. Mengenai percobaan ini juga disebutkan dalam Buku I Ketentuan Umum Bab VIII tentang Percobaan, Pasal 43 dan Pasal 44 KUHP Jepang. KUHP Argentina dan KUHP Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang percobaan pembunuhan ini di dalam bab tentang kejahatan pembunuhan, tetapi diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yang sama-sama tidak menyebutkan tentang percobaan kejahatan apa yang dapat dipidana. Namun demikian ketentuan tentang percobaan KUHP Argentina berbeda dengan KUHP Indonesia, yaitu dalam hal pidananya, karena dipotong sepertiga sampai setengah, bahkan bisa ditiadakan jika pelaku tidak berbahaya. Karena tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, maka ketentuan tentang tindak pidananya pelanggaran itu tidak diatur.
9. KUHP Jepang tidak memasukkan abortus di dalam satu bab tentang Kejahatan Pembunuhan, tetapi mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab XXIX tentang Kejahatan Abortus, mulai Pasal 212 sampai dengan Pasal 216 KUHP Jepang. Hal ini berbeda dengan KUHP Argentina dan KUHP Indonesia, yang mengatur masalah abortus ini ke dalam satu bab tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.
10. KUHP Argentina mengatur tentang pembunuhan karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi atau karena kegagalannya untuk memperhatikan peraturan atau kewajiban kedudukannya, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun dan diskualifikasi khusus dari 5 sampai 10 tahun. KUHP Indonesia tidak mengatur pembunuhan karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi ini dalam bab tentang kejahatan terhadap nyawa, tetapi diatur di dalam bab tersendiri yaitu Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, mulai Pasal 359-361 KUHP Indonesia. Sedangkan dalam KUHP Jepang juga tidak diatur dalam satu bab dengan kejahatan pembunuhan, tetapi dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Karena Kelalaian Menyebabkan Luka, mulai Pasal 209 sampai dengan Pasal 211 KUHP Jepang. Masalah kelalaian yang menyebabkan kematian di Jepang ini diancam pidana denda tidak lebih dari 2.000 yen. Sedangkan KUHP Indonesia menyebutkan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dengan demikian maka masalah kesengajaan dan kelalaian menurut KUHP Jepang tidak diatur dalam setiap pasal. Secara singkat hanya disebut di Buku I tentang Ketentuan Umum, Pasal 38 bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja tidak dapat dipidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Dengan demikian KUHP Jepang hanya mengatur kelalaian di dalam pasal yang bersangkutan saja.
11. Hal yang menarik dalam KUHP Jepang bahwa ketentuan tentang orang yang menyerah sebelum diketahui sebagai penjahat, pidananya dikurangi. Hal ini tidak terdapat baik dalam KUHP Argentina maupun KUHP Indonesia. Walaupun dalam KUHP Indonesia dalam ketentuan Buku I tentang Aturan Umum, Bab III tentang hal-hal yang mengahapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, tetapi tidak satu pasalpun yang menyebutkan tentang penyerahan si pelaku kajahatan.

III. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam perbandingan KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia adalah wajar, sebab hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari perbedaan yang ada dapat kiranya dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan khususnya dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan yang positif terhadap terbentuknya KUHP Indonesia yang baru (yang sekarang masih berupa Rancangan KUHP (baru)).
2. Ruang lingkup tindak pidana (delik) pembunuhan menurut KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia berbeda-beda, hal ini disebabkan karena pengertian dan batas-batas delik pembunuhan itu sendiri sifatnya sangat luas. Oleh karena itu perlu dalam rangka Penyusunan KUHP Indonesia (Baru) perlu lebih dipertegas dan diperjelas tentang ide dasar atau konsep dasar dan batas-batas yang jelas tentang delik pembunuhan itu sendiri.

——————-

DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum PIdana, Rajawali, Jakarta, 1990.
A.Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Frans Maramis, Perbandingan hukum pidana Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994..
Sugandhi, R., KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
Japan, The Penal Code of Japan, EHS Law Bulletin Series, Eibun Horei-Sha Inc, Tokyo, 1973.
Penal Code of Argentina

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: