Skip to content

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU

June 12, 2010

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU

1. HUBUNGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 1 KUHP

Masalah berlakunya undang-undang pidana menurut waktu janganlah dikacaukan dengan masalah terjadinya tindak pidan menurut waktu.

Masalah yang disebutkan terakhir itu, dalam ilmu pengeteahuan hukum pidana biasanya dibicarakan pada waktu orang membahas masalah tindak pidana atau masalah strafbar feit, sedang masalah yang disebutkan terdahulu masih ada hubungannya dengan pembicaraan tentang pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya yang berkenan dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang harus ada terlebih dahulu daripada tindakan yang dunyatakan sebagai tindakan yang terlarang dan diancama dengn hukuman.

Pada waktu kita membicarakan maslah Pasal 1 ayat 1 KUHp, pernah dikatakan bahwa ketentuan pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP antara lain mengandung sebuah asas yang mengatakan bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidaka diberlakukan secara surut.

Asas tersebut ternyata adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 dari Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie yang mengatakan :

“bahasa Belanda hal. 151”

yang artinya : “Undang-undang itu hanya mengikat bagi hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan untuk diberlakukan surut”.

Ini berarti bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita hanya dapat diberlakukan bagi tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang setelah undang-undang pidan itu memiliki sutu kekuatan hukum untuk diberlakukan sebagai undang-undang.

Timbullah pertanyaan yaitu bilamana suatu undang-undang pidana dapat dipandanag telah memilki satu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang.

Pada dassrnya semua rencana undang-undang itu baru memiliki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang setelah diundangkan.

Mangenai saatnya yang tepat bilaman suatu rancangan undang-undang itu mulai memilki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang, hal itu biasanya ditentukan dalam salah satu pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

Beberapa contoh dari pasal-pasal semacam itu yang telah menentukan ssuatu saat yang tepat mengenai mulai berlakunya suatu undang-undang seperti di bawah ini :
a. Pasal 17 dari UU No. 1 Tahun 1946 berbunyi : “undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden”.
b. Pasal IV dari UU No. 73 Tahun 1958 berbunyi : “undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan”.
c. Pasal 37 dari UU No. 3 Tahun 1971 berbunyi :”undang-undang ini disebut sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mulai berlaku pada hari diundangkan”.
d. Pasal 286 dari UU No. 8 Tahun 1981 berbunyi: “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Setelah suatu RUU diundangkan dalam Lembaran Negara, maka tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa orang sering mengatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.

Apabila kita telah mengetahui tentang bilamana suatu RUU itu dapat dipandang telah memilki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai suatu undang-undang, maka timbullah kini suatu pertanyaan lain yaitu tentang bilamana suatu undang-undang pidana atau suatau ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus dipandang sebagai tidak berlaku lagi.

Suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu hanya kehilangan kekuatan hukumnya untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau sebagai ketentuan pidan menurut undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya, apbila undang-undang pidana atau ketentuan pidana menurut undang-undang itu telah ditiadakan atau dicabut dengan suatu undang-undang yang lain, baik karena diganti dengan suatu undang-undang pidan atau dengan suatu ketentuan pidana yang lain yang dianggap lebih sesuai dengan keadaan yang baru atau dengan keadaan yang telah berubah, ataupun karena masalahnya oleh pembentuk undang-undang telah dipandang tidak perlu diatur lagi dalam undang-undang.

Suatu undang-undang pidana juga dapat kehilangan kekuatan hukumnya untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang karena telah lampaunya suatu jangka waktu tertentu, yakni undang-undang pidana itu memang sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja, atau dengan dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan dalam suatu keadaan yang tertentu saja.

Suatu pengetahuan yang tepat entang bilamana suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu dapat dipandang mulai berlaku, merupakan salah satu unsure yang penting untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu secara tepat.

Maka itu untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPitu secara tepat, orang harus mengetahui secara pasti bilamana suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu mulai berlaku secara sahdan tentang bilaman suatu tindak pidan itu telah diancam oleh pelakunya.

2. HUBUNGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya, maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasrkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut.

Ini berarti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan diancam dengan hukumnan oleh undang-undang itu hanya dapat dihukum dan dituntut berdasrkan undang-undang pidan atau berdasrkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku, pada waktu orang tesebut telah melakukan tindakannya yang terlarang dan diancam dengan hukuman.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 kUHP yang telah dibicarakan di atas, pada dasrnya terhadap pelaku tindakan yang terlarang itu harus diberlakukan undang-undang pidanaatau harus diberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama (lex temporis delicti) dan bukan dengan suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru.

Akan tetapi tenyata bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, telah meniadakan dasar di atas untuk kepentingan terdakwa.

Mengingat kenyataan bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu oleh pembentuk undang-undang, ditemp[atkan secara langsung di bawajh letentuan pidana eperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa antara ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas itu pastilah terdapat suatu hubungan, setidak-tidaknya bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPitu dapat dipandang sebagai pendahuluan dari ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Rumusan dari ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu berbunyi :

“bahasa Belanda hal.155”

yang artinya : “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Mr. E.M.L. ENGELBRECHT telah menterjemahkan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP di atas itu :
“apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangka”.

Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiamn telah menterjemahkan rumusan ketentuan pidana dalam Pasla 1 ayat 2 KUHP itu sebagai :
“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap teredakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Drs. FIEN SOEBROTO menerjemahkan rumusan ketentuan pidana Pasal 1 ayat 2 KUHP itu :
“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Apabila kini kita hubungkan kembali semua terjemahan di atas itu dengan rumusan ketentuan pidana Pasal 1 ayat 2 KUHP dalam bentuknya yang asli dalam bahasa Belanda, maka akan segera dapat diketahui :
a. Baik ENGELBRECHT, Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, maupun FIEN SOEBROTO telah meniadakan unsure “tijdstip” atau saat di dalam terjemahan-terjemahan mereka, padahal di atas telah dijelaskan bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu dengan cara setepat-tepatnya, unsure saat terjadinya suatu tindak pidana itu merupakan salah satu unsur yang harus dapat diketahui secara tepat pula.
b. Baik ENGELBRECHT, Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan perkataan bepalingen yang artinya ketentuan-ketentuan (bentuk jamak), dengan perkataan ketentuan (bentuk tunggal) saja, seolah-olah hanya terdpat satu ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi terdakwa.
c. Baik Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiaman, maupun FIEN SOEBROTO, telahg menerjemahkan perkataan het feit yang berarti tindakan itu hanya dengan perkataan perbuatan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yaitu tentang perbuatan yang mana telah dimaksud oleh pembentuk undng-undang dengan perkataan feit dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu. Dengan memakai kata petunjuk “itu” pembentuk undang-undang dapat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan feit dalam rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah feit seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP.
d. ENGELBRECHT telah menerjemahkan perkataan gunstigste bepalingen yang berarti ketentuan-ketentuan yang paling menguntungakan itu dengan perkataan ketentuan yang paling baik, dan FIEN SOEBROTO menerjemahkan perkataan itu dengan perkataan aturan yang paling ringan. Perkataan yang dipakai ENGELBRECHT di atas itu dapat menimbulkan kesan seolah-olah semua ketentuan itu sifatnya baik atau juga ada yang buruk, sedang perkatan yang dipakai FIEN SOEBROTO itu menunjukkan bahwa penerjemah telah mengartikan perkataan bepalingen dalam rumusa Pasal 1 ayat 2 KUHP itu sebagai aturan yang mengatur berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan pada terdakwa, padahal sebenarnya bukan demikian. Penerjemahan oleh Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan perkataan ketentuan yang paling menguntungakan itu, menurut hemat saya adalah terjamahan yang paling benar walau tidak sepenuhnya benar, karena seharusnya kata bepalingen itu harus diterjemahkan dengan perkataan ketentuan-ketentuan dan bukan dengan perkataan ketentuan saja.

Dari pembicaraan di atas dapat diketahui bahwa perkataan gunstigste bepalingen dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu ternyata telah dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Demi penerapan hukum yang baik, keadaan semacam itu sudah barang tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja dan perku segera diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang betlaku di hukum pidana.

Bagaimanakah kini kita menyelesaikan perbedaan pendapat tentang perkataan gunstigste bepalingen tersebut?

Mengingat bahwa perkataan gunstigste bepalingen itu telah dipakai orang dalam bidang hukum pidana, maka sebagai yuris kita juga hrus berusaha mencari penyelesaiannya sesuai aturan permainan yang berlaku dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Oleh karena perkataan gunstigste bepalingen itu ternyata telah dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka teringatlah kita pada arrest HOGE RAAD tanggal 12 November 1900, W. 7526 yang pada dasarnya mengatakan :
“Apabila perkataan-perkatan dalam undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas, maka orang tidak dibenarkan memberikan pengertian yang lain yang menyimpang dari pengertian perkataan tersebut dengan membuat suatu penafsiran. Akan tetapi, jika perkataaperkataan dalam undang-undang itu ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka adalah lebih baik jika orang mengetahui apa yang sebnarnya telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang, daripada terikat secara harafiah pada perkataan-perkataan tesebut”.

Untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang telah suatu perkataan yang telah dipergunakannya untuk merumuskan suatu ketentun pidana itu, teringatlah kita pendapat Prof. van HAMEL yang telah mengatakan bahwa untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang itu, orang dapat meakai beberapa metode penafsiran undang-undang, yang semuanya harus dipakai secara bersama-sama. Metode-metode penafsiran undang-undang itu adalah metode penafsiran secara grammatisch, metode penafsiran secara logis, metode penafsiran secara sistermatis, dan metode penafsiran secara histories.

Dengan memakai metode penafsiran secara grammatisch, kita mendapat suatu petunjuk bahawa perkataan gunstigste itu berasal dari kata gunst, yang ternyata memilki beberapa pengertian, masing-masing sebagai goedgezind yang berarti “yang paling sesuai”, sebagai voodelig yang berarti “yang menguntungkan” dan sebagai aangenaam yang berarti “yang menyenangkan”.

Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis, kini kita menghubungkan perkataan gunst itu dengan lain-lain ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam KUHP sendiri maupun yang ada dalam perundang-undangan lain. Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis ini kita mendapat beberapa petunjuk :
a. Perbuatan menyembunyikan orang yang sedang dituntut atau membantu orang seperti itu untuk melepaskan diri dari penuntutan, ataupun dengan maksud mempersulit penuntutan terhadap orang tersebut, dengan sengaja telah merusak, menghilangkn atau menyembunyikan barang-barangt bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP itu disebut juga sebagai begunstigings delict.
b. Perbuatan menadah seperti yang diatur dalam pasal 480-485 KUHP itu oleh pembentuk UU juga digolongkan sebagai begunstgings misdrijven, yang semuanya telah diatur dalam Bab ke-XXX dari Buku ke-II KUHP.
c. Perkataan begunstigen itu juga telah dipakai dalam rumusan pasal 7 Ordonasi Idienstneming van Werklieden atau Ordonasi tentang Penerimaan Pegawai untuk Bekerja, Staatblad 1911 nomor 540 yang mengatakan antara lain : “Barangsiapa menghasut seorang pegawai untuk tidak mentaati perjanjian kerjanya atau dengan suatu cara telah begunstigen ketidaktaatan tersebut…. .

Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis di atas itu, kita juga belum dapat mengetahui secara pasti yaitu dalam pengertian yang mana perkataan begunstigen atau begunstiging itu telah dipakai oleh pembentuk undang-undang, oleh karena perkataan-perkataan tersebut telah dipakai dalam arti yang berbeda-beda.

Dengan memakai metode penafsiran secara histories, kita hanya dapat mengetahui dari Memorie van Toelichting tentang pembentukan Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bahwa pembentukan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu semata-mata adalah untuk kepentingan tertuduh.

Untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang tentang pemakaian perkataa gunstigste dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, tinggallah kita memakai metode penafsiran secara logis.

Dengan metode penafsiran ini kita mencoba menghubungkan beberapa pengertian dari perkataan gunst yang telah kita ketahui di atas itu dengan perkataan ketentuan-ketentuan, untuk kemudian menentukan pengertian yang manakah yang paling tepat dihubungkan dengan perkataan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan melihat pada arti dari apa yang dimaksud dengan perkataan gunstigste bepalingen itu sendiri, tenyata terjemahan yang paling tepat dari perkataan gunstigste bepalingen itu adalah terjemahan dengan perkataan “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan”.

3. ARTI PERUBAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Apakah yang dimaksud dengan perkataan “perubahan dalam perundang-undangan”dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu?

Seperti dikatakan di atas, antara ketetuan pidana pasal 1 ayat 1 KUHP dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP yerdapat suatu hubungan tertentu.
Oleh karena dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu antara lain terdapat perkataan “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan” dan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP ada perkataan “ketentuan pidana menurut undang-undang”, maka sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya mengetahui lebih dahulu apa yang sebenarnya telah dimaksud oleh pembentuk UU dengan perkataan undang-undang dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut.

Mengenai perkataan undang-undang atau wet itu sendiri, kita harus membuat perbedaan antara apa yang disebut undang-undang dalam arti formal ataupun yang dalam bahasa belanda sering disebut sebagai wet in formale zin dengan yang disebut undang-undang dalam arti material ataupun yang dalam bahasa Belanda erring disebut sebagai wet in materiale zijn.

Undang-undang dalam arti formal adalah undang-undang yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 UUD RI tahun 1945,yaitu UU yang kewenangan untuk membentuknya ada di tangan Presiden dan DPR.

Undang-undang dalam arti material adalah semua perturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa atau badan-badan kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang memilki kekuatan hukum etap untuk diberlakukan secara umum, seperti keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri, peraturan daerha, dan lain-lain.

Timbul kini pertanyaan, apakah perkataan undang-undang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal ataukah dalam arti material.

Prof. van BEMMELEN berpendapat bahwa perkataan undang-undang atau wet dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP itu haruslah diartikan sebagai UU dalam arti formal.

Seperti yang telah dikatakan pada waktu itu, kita membicarakan masalah Pasal 1 ayat 1 KUHP, para gurubesar berpendapat bahwa perkataan undang-undang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti material bukan sebagai undang-undang dalam arti formal.

Megenai perkataan “perubahan” di dalam perundang-undangan dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para sarjan. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara para sarjana itu telah timbul oleh karena undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan perundang-undangan.

Mengenai perkataan “perubahan dalam perundang-undangan” seperti dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, pada dasrnya terdapat 2 paham, yaitu paham formal dan paham material, yang disebutkan terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi 2 paham, masing-masing paham material terbatas dan paham material tiodak terbatas.

Menurut paham formal, yang dimaksud dengan perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu hanyalah perubahan dalam perundang-undangan pidana atau perubahan di dalam strafwtgeving saja.

Paham formal ini diatur oleh Prof.van HMEL, Prof. IMONS dan Prof. ZEVENBERGEN.

Menurut paham material, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukan hanya perubahan dalam perundang-undangan pidana saja, melainkan juga perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam lain-lain peundang-undangan yang telah menyebabkan suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya secara textual telah tidak berubah itu, kemudian menjadi pengertian yang lain.

Menurut paham material terbatas, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukanlah setiap perubahan-perubahan yang telah terjadi karena adnya keyakinan hukum atau karena adanya rechtsovertuiging yang berubah, dan bukan karena adanya keadan-keadan yang berubah.

Menurut paham material tidak terbatas, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah perubahan yang terjadi dalam semua undang-undang dalam arti material, yang memilki pengaruh terhadap suatu ketentuan pidana.

Paham material tidak terbatas ini dianut anatar lain oleh Prof. POMPE dan Prof. van HATTUM.

Paham material terbatas itu untuk pertama kalinya diperkenankan oleh Prof. SIMONS yang kemudian dianut dan dikembangkan oleh Dr. van GEUNS.

Mengenai apa sebabnya perkataan “perubahan dalam perundang-undangan” dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu ahrus diartikan sebagai “perubahan di dalam perundang-undangan pidana”. Prof. van HAMEL dan Prof. SIMONS berpendapat, karena antara ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dengan ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat suatu hubungan timbal balik.

Kedua orang gurubesar di atas ingin mengatakan, oleh karena antara ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat suatu hubungan timbal balik, sedang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat perkataan “berdasrkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang”. Maka perkataan “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu haruslah diartikan sebagai perubahan dalam perundang-undangan pidana saja.

Tentang hal tersebut berkatalah Prof. van HAMEL antara lain :

“bahasa Belanda hal. 162”

yang artinya : “perubahan dalam perundang-undangan itu berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, hal mana udah jelas mengingat adanya hubungan timbale balik antara kedua ayat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP”.

Tentang hal yang sama berkatalah Prof. SIMONS anatar lain :

“bahasa Belanda hal. 162”

yang artinya : “ketentuan dalam Pasal 1 ayat2 KUHP itu hanya diberlakukan apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan. Mengingat bahwa perkataan tersebut telah dirumuskan secara begitu umum, maka menurut pendapat saya, baik ditinjau dari dasar yang telah dijadikan dasar bagi peraturan tersebut maupun ditinjau dari hubungannya dengan pasal 1 ayat 1 KUHP, perubahan dalam perundang-undangan itu haruslah diartikan sebagai perubahan dalam perundang-undangan saja, dan bukan suatu perubahan dalam hukum perdata atau dalam hukum tata usaha negara, oleh krena walaupun ia mempunyai pengaruh terhadap hal dapat dihukumnya suatu tindakan tertentu, akan tetapi ia tidak membawa perubahan terhadap hal dilarang dan diancamnya suatu tindakan dengan hukuman, seperti yang telah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana”.

Tentang hal tersebut berkatalah Prof. POMPE antara lain :

“bahasa Belanda hal. 163”

yang artinya : “perkataan perundang-undangan itu dengan demikian janganlah diartikan sebagai perundang-undangan pidana. Sebab apabila tidak demikian, pastilah pembentuk undang-undang itu telah menulisnya dengan perkataan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, maka apabila suatu perubahan dalam perundang-undangan yang telah terjadi di luar undang-undang pidana itu mempunyai pengaruh terhadap hal dapat dihukumnya seseorang, perubahan semacam itu juga dapat diberlakukan sesuai dengan pengertian perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP”.

Pada dasarnya professor van HATTUM mempunyai pendapat yang sama dengan professor POMPE, yakni bahwa perkataan perundang-undangan dalam rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP itu hendaklah janganlah di artikan sebagai perundang-undangan pidana saja.

Tentang hal tersebut berkatalah professor van HATTUM antara lain :

“bahasa Belanda hal:164”

yang artinya :”hingga demikian jauh pertanyaan yang selalu di kemukakan yaitu apakah yang di maksud dengan perkataan perundang-undang itu hanyalah perundang-undangan pidana saja, tidaklah mempunyai arti sama sekali. Oleh karena setiap perubahan, naik dalam undang-undang perdata, dalam undang-undang Tata Usaha Negara ataupun dalam lain-lain perundang-undangan, yang telah mengakibatkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam undang-undang Pidana itu juga merupakan perubahan dalam perundang-undangan.

Mengenai paham formal yang di anut professor SIMONS itu berkatalah professor van HATTUM antara lain :

“Bahasa belanda, hal 164”

yang artinya :”oleh karena itu paham formal yang di anut SIMONS itu menurut hemat saya tidak tepat, oleh karena paham tersebutmenafsirkan perkataan “perubahan di dalam perundang-undangan” secara demikian sempit, sehingga yang dapat di masukkan kedalam pengertian hanyalah perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan Pidana saja”.

Untuk menguatkan pendapat di atas, professor van HATTUM menunjuk pada arrest HOGE ROAD tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 dengan mengatakan bahwa arrest tersebut merupakan bukti dikesampingkannya paham formal professor SIMONS oleh HOGE ROAD.

Paham formal seperti yang di anut professor SIMONS, professor van HAMEL, dan professor ZEFENBERGEN itu memang mengandungkelemahan-kelemahan, terutama apabila paham tersebut di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang, yang oleh suatu pembentuk undang-undang yang lebih rendah daripada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun seorang pengusaha yang mempunyai hak untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, telah dengan sengaja di bentuk untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu tertentu saja.

Sebagai contoh misalnya ketentuan-ketentuan pidana yang di bentuk olehseorang walikota atau seorang penguasa militer dengan maksud menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang mungkin dapat timbul dalam suatu keadaan darurat.

Oleh karena ketentuan-ketentuan pidana seperti itu memang di maksudkan untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu yang relative singkat, maka para pelanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, biasanya baru di ajukan ke pengadilan untuk diadili setelah ketentuan pidana yang bersangkutan itu di cabut atau tidak berlaku lagi.

Kelemahan formal dalam hal ini ialah oleh karena dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 1 ayat 2 KUHP itu terdapat suatu penjelasan yang mengatakan :

“tidak termasuk ke dalam pegertian ‘perubahan di dalam perundang-undangan ‘, yaitu pencabutan kembali peraturan-peraturan sementara yang telah di buat berdasarkan suatu undang-undang, yang memang telah di maksudkan untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja.”.

sedang undang-undang sendiri tidak mengenal pengecualian semacam itu.

Contoh suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana yang dengan sengaja telah di bentuk untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu seperti itu, dan yang pelanggarannya baru di ajukan ke pengadilan setelah ketentuan pidana itu sendiri di cabut, dapat di lihat dari kasus berikut ini.

Untuk menghadapi suatu keadaan darurat yang timbul di kota Leeuwarden, pada tahun 1893 walikota leeuwarden mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang setiap orang berkerumun di jalan umum.

Kewenangan walikota leeuwarden untuk mengeluarkan peraturan semacam itu, memang telah ditentukan dalam pasal 187 dari Gemeentewet yang berlaku di negeri Belanda pada waktu itu.

Pandangan terhadap peraturan yang di keluarkan walikota leeuwarden tersebut, oleh pasal 443 W.v.S telah di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus gulden.

Sewaktu peraturan walikota leeuwarden tersebut masih berlaku, seseorang telah melangarnya akan tetapi orang tersebut baru di ajukan ke pengadilan setelah keadaan daruratnya berakhir dan setelah peraturannya itu sendiri di cabut.

Di depan pengadilan tertuduh telah berusaha membela dirinya dengan mengatakan, bahwa pencabutan peraturan walikota leeuwarden itu merupakan suatu oerubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 W.v.S. sehingga pengadilan harus memberlakukan ketentuan-ketentuan yang peling menguntungkan bagi dirinya, dan oleh kerena itu pengadilan harus membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan leeuwarden ternyata menolak alasan yang di kemukakan tertuduh dalam pembelaannya, dan menghukum tertuduh kerena pelanggaran yang telah di lakukannya.

Setelah melalui proses pemeriksaan pada tingkat banding, pengadilan tinggi ternyata telah menguatkan putusan pengadilan leeuwarden yang kemudian pemohon mengajukan kasasi kepada HOGE RAAD.

Dengan arrestnya tanggal 19 juli 1893 W.6375 HOGE RAAD ternyata menolak permohonan kasasi dari terhukum dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
1. bahwa pasal 443 W.v.S. itu tidak berubah.
2. walupun seandanya peraturan walikota leeuwarden itu juga harus di masukan ke dalam pengertian “perundang-undangan” dan bukan sekedar suatu “peraturan pelaksanaan”. Itu tidak berarti bahwa pencabutan kembali peraturan tersebut merupakan suatu “perubahan di dalam perundang-undangan” seperti yang di maksud dalam pasal 1 ayat 2 W.v.S.;
3. bahwa larangan dalam pasal 443 W.v.S terhadap pelanggaran seperti itu tetap berlaku, walaupun peraturan yang di keluarkan walikota leeuwarden itu telah d cabut kembali sebelum perkaranya itu sendiri diadili..

dari arrestnya tanggal 19 Juni 1893, W. 6375 tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa HOGE RAAD ternyata telah mengenyampingkan paham formal yang d anut professor van HAMEL, professor SIMONS, dan professor ZEVENBERGEN, akan tetapi HOGE RAAD juga tidak sepenuhnya mengikuti penjelasan yang terdapat dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 1 ayat 2 KUHP yang telah di bicirakan di atas.

Dalam arrestnya tanggal 19 juni 1893, W. 6375 tersebut, HOGE RAAD dalam pertimbangannya ternyata masih ikut mempertimbangkan masalah “masih tetap berlakunya pasal 443 W.v.S.”. padahal HOGE RAAD secara singkat harus dapaat mangatakan, bahwa tidak termasuk ke dalam pengertian “perubahan d dalam perundang-undangan”. Yaitu pencabutan kembali peraturan-peraturan sementara yang telah dibuat berdasarkan suatu undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan, yang memang dengan sengaja telah di bentuk untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja.

Dari arrest-nya di atas itu dapat pula diketahui, bahwa HOGE RAAD mwnganut paham material terbatas.

Paham yang di anut HOGE RAAD itu di sebut paham material terbatas oleh karena HOGE RAAD dalam arrest-nya di tatas itu telah membuat suatu pembatasan, seolah-olah HOGE RAAD hanya mau mengakui adanya suatu perubahan dalam perundang-undangan, apabila suatu perubahan yang telah terjadi dalam satu bagian hukum itu benar-benar merupakan akibat dari adanya suatu kesadaran hukum atau suatu rechtsovertuiging yang berubah, yakni:

a. tentang menjadi tidak di larangnya suatu perbuatan,
b. tentang menjadi tidak di hukumnya seorang karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu dan
c. tentang menjadi lebih di perberatnya atau lebih di peringannya hukum yang dapat di jatuhkan.

Keuntungan dari di anutnya paham material terbatas itu adalah, di mungkinkanya orang untuk tidak memberlakukan ketentuan pidana yang telah di atur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP pada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang setiap kali perlu di ubah, yakni cukup dangan mengatakan bahwa dalam perubahan tersebut tidak terdapat suatu kesadaran hukum yang berubah.

Peraturan-peraturan seperti yang di maksud di atas itu adalah peraturan-peraturan yang biasanya telah banyak di buat oleh para penguasa terutama dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang, yang setiap kali perlu di ubah untu di sesuaikan dengan keadaan-keadaan yang setiap kali dapat berubah.

Akan tetapi paham material terbatas itupun mengandung kelemahan-kelemahan, oleh karena kenyataan itulah menunjukan kepada kita, bahwa biasanya sangat sulit untuk dapat memastikan, apakah suatu perubahan yang telah terjadi dalam peundang-undangan itu sebenarnya merupakan suatu akibat dari adanya suatu “kesadaran hukum yang berubah” atau bukan, terutama apabila hal tersebut tidak di nyatakan secara tegas dalam pertimbangan Undang-undang yang bersangkutan.

Walaupun MAHKAMA AGUNG kita telah menggunakan perkataan-perkataan yang lain dari pada yang telah di pergunakan oleh HOGE RAAD dalam arrest-nya tanggal 19 juni 1893 W.6375 tersebut di atas, akan tetapi dari beberapa putusan kasasinya dapat di ketahui, bahwa MAHKAMA AGUNG kita juga menganut paham material terbatas.

Beberapa putusan-putusan kasasi dari MAHKAMA AGUNG yang menunjukan. Bahwa MAHKAMAH AGUNG juga menganut paham mwterial terbatas antara lain adalah :
a. M.A.22 Desember 1964 No. 22 K/Sip?1964 yang telah mengatakan bahwa pada penggantian PP No.20/1962 dengan PP No.20/1963 tidak ada perubahan mengenai norma-normanya sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapat diberlakukan.
b. M.A 7 Januari 1964 No. 143 K/Kr/1963 yang telah mengatakan bahwa “walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang keadaan bahaya juga turut dihapus, namun karena masih ada peraturan-peraturan lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan-perhimpunan tertentu, “grond idée” dari undang-undang keadaan bahaya tidaklah berubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini telah ada perubahan perundang-undangan”.
c. M.A 24 November 1964 No. 144 K/Kr?1963 yang telah mengatakan bahwa “keberatan didalam memory kasasi bahwa dengan dicabutnya peraturan faktur mengenai barang-barang tertentu, di dalam perkara ini yakni ban-ban oto, oleh Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 12 Juni 1963 No. 499/M/1963, haruslah diberlakukan Pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapt dibenarkan, karena peraturan faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur itu masih diakui, sehingga tidak terdapat perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP”.

Apakah paham material terbatas itu merupakan paham yang satu-satunya telah dianut oleh HOGE RAAD?

Dari arrest-nya tanggal 3 Desember 1906, W.8468 dapat diketahui, bahwa di samping menganut paham material terbatas, HOGE RAAD juga menganut paham material tidak terbatas.

Arrest HOGE RAAD tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 di atas merupakan suatu arrest yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD, setelah pada tingkat kasasi HOGE RAAD melakukan pemeriksaan tentang perkara seorang wanita yang oleh pengadilan di kota Valenloo telah dijatuhi hukuman karena dinyatakan bersalah telah memberikan kesempatan pada seorang gadis “di bawah umur” melkukan pebuatan melanggar kesusialaan. Wanit tersebut telah dinyatklan bersalah melanggar Pasal 295 ayat 1 angka 2 kuhp.

Pada tingkat banding Pengadilan tinggi Amhem ternyat telah membebaskn terhukum dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa bagi terhukum harusdiberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Putusan banding dari pengadilan tinggi Amhem tersebut kemudian oleh procureur-generaal pada pengadilan tinggi tersebut telah dimohonkan kaasi kepada HOGE RAAD, dengan alasan bahwa ia hanya akan dapt menerima adanya perubahan dalam suatu perundang-undangan deperti yang dimaksud dalam Pasl 1 ayat 2 KUHP, yaitu apabila perubahan tersebut telah terjadi dalam Undang-undang pidana.

Dengan arrest-nya tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 yang juga dikenal dengan nama “Venlose koppelaarster-arrest” itu, HOGE RAAD ternyat telah menolak permohonan kasai dari procureur-generaal pada pengadilan tinggi Amhem dan telah menguatkan putusan banding dari pengadilan tinggi Amhem yang telah membebaskan terhukum dari segala tuntutan hukum, dengn alasan bahwa ketentuan mengenai “batas usia belum dewasa” yang tedapat dalam pasal 330 B.W itu juga berlaku bagi pengertian “di bawah umur” dalam rumusan Pasal 259 ayat 1 angka 2 KUHP, sehimgga perubahan yang telah terjai mengenai “batas usia belum dewasa” dalam B.W. itu juga harus dipandang sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Peristiwa itu sendiri adalah sebagai berikut :

Pada satu hari dalam bulan Desember 1904, seorang wanita dalam profesinya sebagai seorang germo telah melakukan suatu kejahatan melanggar pasal 295 ayat 1 angka 2 KUHP, karena ia telah memberikan kesempatan kepada seorang anak gadis berusia 21 tahun untuk melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan.

Pengadilan di kota venloo yang mengadili wanita itu telah menjatuhkan hukuman bagi wanita tersebut.

Pada waktu Pengadilan Tinggi di Arnhem memeriksa kembali perkarfanya pada tingkat banding pada tahun 1906, ternyata dengan undang-undang tanggal 9 februari 1901, batas usia belum dewasa dalam pasal 330 B.W. itu telah diubah, yakni diajukan kembali dari 23 tahun menjadi 21 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1905, sedang rumusan ketentuan pidana dalam pasal 295 ayat 1 angka 2 KUHP itu sendiri tidak mengalami perubahan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, baik Pengadilan Tinggi di Arnhem maupun HOGE RAAD memandang perubahan yang telah terjadi dalam Burgerlijk Wetboek itu juga sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, sehingga bagi terhukum harus diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan.

Apakah MAHKAMAH AGUNG kita juga telah mengikuti jejak HOGE RAAD yang menganut paham material tidak terbatas?

Dari putusan-putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia yang hingga kini telah berhasil dikumpulkan, belum diperoleh petunjuk bahwa MAHKAMAH AGUNG kita juga telah menganut paham material tidak terbatas.

HOGE RAAD di Negeri Belanda itu ternyata tidak selalu berpegang teguh pada paham material tidak terbatas yang dianutnya, oleh karena dari arrest-nya tanggal 6 Januari 1936, N.J. 1936 No. 312 yang juga dikenal dengan nama “crisis akkerbouw-arrest” itu dapat diketahui bahwa HOGE RAAD telah kembali menganut paham material tidak terbatas, yang sejak tahun 1919 telah diperkenalkan oleh Doktor van GEUNS, dan yang sejak dikeluarkannya arrest tersebut di atas, kemudian menjadi yurisprudensi tetap dari HOGE RAAD.

Dalam arrest tanggal 6 Januari 1936, N.J. 1936 No. 312 di atas itu, HOGE RAAD berpendapat bahwa dengan dicabutnya suatu ketentuan yang mengharuskan orang meminta surat pengantar dari Yayasan Pusat Pertanian, apabila orang itu bermaksud mengangkut kentang dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu bukanlah merupakan suatu perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

4. PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIPERBANDINGKAN

Di atas pernah dikatakan bahwa dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu terdapat suatu ketentuan yang mengatakan : “Apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukan aketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Ini berarti bahwa apabila terjadi sesuatu perubahan dalam perundang-undangan setelah seseorang melakukan suatu tindakan yang terlaranaga menurut undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, maka orang harus membuat suatu perbandingan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yaitu untuk menentukan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Akan tetapi dapat pula terjadi, bahwa antara saat seseorang terdakwa itu melakukan suatu tindakan yang terlarang dengan saat terdakwa tersebut diajukan ke pengadilan, pada waktu itu telah diberlakukan suatu undang-undang yang baru, oleh pembentuk undang-undnag yang telah diberlakukan suatu undang-undnag yang lain, yakni apa yang dalam doktrin sering disebut sebagain suatu tussenwet.

Untuk menilai ketentuan-ketentuan yang mana yang bersifat paling menguntungkan bagi terdakwa, tussenwet seperti itu juga harus dimasukkan sebagai undang-undang yang harus ikut diperbandingkan dengan undang-undang yang lama dan dengan undang-undang yang baru.

5. ARTI KETENTUAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN

Sebelum kita membahas ketentuan-ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan itu dapat meliputi ketentuan-ketentuan seperti berikut :

Prof. SIMONS berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu dapat berkenaan dengan :

1. Hal dapat dihukumkan perbuatannya itu sendiri,
2. Bentuk pertanggung jawabannya,
3. Syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuaqtan,
4. Jenis hukumannya,
5. Berat-ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan,
6. Pelaksanaan hukumannya itu sendiri,
7. Batalnya hak untuk melakukan penuntutan dan
8. Masalah kadaluwarsa.
Profesor van HAMEL berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu dapat berkenaan dengan :

1. Semua ketentuan dalam hokum material yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian menurut hokum pidana mengenai suatu perilaku,
2. Pertanggung jawaban menurut hokum pidana,
3. Syarat-syarat tambahan mengenai hak untuk melakukan penuntutan dan mengenai hak untuk menjatuhkan hukuman,
4. Jenis hukumannya,
5. Lamanya hukuman yang telah dijatukan,
6. Ketentuan mengenai delik-delik aduan,
7. Ketentuan-ketentuan mengenai penuntutan menurut hokum pidana dan
8. Ketentuan-ketentuan mengenai hukuman.
Mengenai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu Profesor van HATTUM berpendapat, bahwa perubahan tersebut dapat terjadi karena :

1. Ancaman hukumannya telah diperberat atau diperingan,
2. Pada suatu rumusan delik itu telah ditambahkan unsure-unsur yang baru atau unsure-unsur suatu delik itu telah dirumuskan dengan cara yang lain,
3. Suatu delik aduan itu telah dijadikan delik biasa ataupun sebaliknya,
4. Cara-cara menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana itu telah diperluas dan
5. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku drukpersmisdrijven itu telah diperpanjang.
Khusus mengenai diperpanjangnya jangka waktu kedaluwarsa seperti yang dimaksud diatas itu, Profesor van HATTUM berpendapat bahwa dalam hal semacam itu tidak dapat disangkal lagi telah terjadi suatu perubahan dalam perundang-undangan, hingga tidak ada alas an untuk tidak memberlakukan ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Akan tetapi mengenai masalah yang berkenan dengan “hak untuk melaksanakan hukuman” seperti yang telah diatur dalam pasal 84 KUHP itu, Profesor van HATTUM sependapat dengan Profesor NOYON, Profesor LANGEMEIJER dan Profesor ZEVENBERGEN yang mengatakan, bahwa perubahan dalam pasal 84 KUHP itu walupun mungkin saja ia bersifat menguntukan bagi terhukum, ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu tidak boleh diberlakukan bagi terhukum, oleh karena itu dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut secara tegas telah disebutkan “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Ketentuan-ketentuan yang bagaimanakah yang sebenarnya dapat dipandang sebagai “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa” seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu?

Mengenai ketentuan-ketentuan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu, sebenarnya sulit bagi kita untuk membuat suatu rumusan yang dapat diberlakukan secara umum.
Tentang hal tersebut berkatalah Profesor POMPE antara lain :

“Walke bepalingen voor de verdachte de gunstigste zijn moet van geval tot beoordeeld worden “.

yang artinya : “Mengenai ketentuan-ketentuan yang mana merupakan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, hal mana harus dinilai sesuai dengan peristiwa masing-masing”.

Dengan menunjuk pada bunyi arrest HOGE RAAD tanggal 25 Juni 1906, W.8395, Profesor POMPE telah mengemukakan alas an pendapatnya di atas, oleh karena mungkin saja dapat terjadi, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lama itu merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi seorang terdakwa, sedang bagi terdakwa yang lain justru ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang baru itu dirasakan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

Menurut Profesor van HATTUM, untuk menentukan ketentuan yang mana yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu adalah sangat mudah, yaitu apabila ancaman hukuman menurut suatu ketentuan pidana itu telah diperingan, atau apabila suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya bukan merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat temporer itu telah dicabut.

Akan tetapi masalahnya akan menjadi lebih sulit, apabilah telah terjadi perubahan-perubahan yang lebih besar dalam system Undang-undang Pidana itu sendiri.

Sebagai contoh adalah misalnya, jika yang mengalami perubahan itu ancaman hukuman yang terdapat dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang, yaitu suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana yang lama diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun, dan menurut ketentuan pidana yang baru telah diubah menjadi hukuman penjara selama 1 tahun, maka sudah jelas bahwa ketentuan pidana yang terakhir itulah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Atau apabila suatu tindak pidana itu menurut ketentuan pidana yang lama telah diancam dengan suatu hukuman penjara, sedang menurut ketentuan pidana yang baru telah diancam dengan hukuman kurungan, maka ketentuan pidana yang telah mengancam dengan hukuman kurungan itulah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi pasal 69 ayat 1 KUHP yang mengatakan, bahwa berat ringannya hukuman pokok yang tidak sejenis itu ditentukan oleh urutan hukaman-hukuman pokok seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 KUHP, sedang pasal 10 KUHP itu sendiri telah menyebutkan urutan jenis-jenis hukuman pokok tersebut sebagai berikut :
1. Hukuman mati,
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman kurungan dan
4. Hukuman denda.

Perubahan seperti dimaksudkan di atas dapat juga berkenan dengan perubahan mengenai lembaga voorwaardelijke veroordeling atau lembaga penjatuhan hukuman bersyarat, yakni lembaga penghukuman yang telah diatur dalam pasal 14a KUHP, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang tanggal `12 Juni 1915, Staatsblad No. 247.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa suatu penjatuhan hukuman secara bersyarat itu lebih menguntungkan bagi nterhukum dari pada suatu penjatuhan hukuman secara tidak bersyarat, oleh karena itu dengan penjatuhan hukuman bersyarat terhukum tidak perlu melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim, sedang dengan penjatuhan hukuman tidak bersyarat terhukum secara fisik harus melaksanakan hukumannya dalam lembaga permasyarakatan.

Mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut, timbul kini pertanyaan, hukuman yang manakah yang lebih berat, suatu hukuman tidak bersyarat dengan jangka waktu yang sangat singkat atau suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang relative lama.

Dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 30 Juni 1919, W. 10437 dan tanggal 7 Mei 1017, W.10121, ternyata HOGE RAAD telah mengemukakan pendirianya mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut dengan mengatakan antara lain, bahwa masalah bersyarat atau tidak bersyarat itu bukan berkenaan dengan hukuman itu sendiri, melainkan berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi hukuman.

Sedang dalam arrest-nya tanggal 18 Desember 1933, N.J. 1934 halaman 298, W. 12705, HOGE RAAD antara lain mengatakan bahwa :

“suatu hukuman penjara tidak bersyarat itu menurut pengertian Pasal 424 Sv. Bukan merupakan suatu hukuman yang lebih berat dari pada suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan lamanya hukuman tidak bersyarat. Oleh karena perintah tidak perlu melaksanakan suatu hukuman itu tidak mengubah hukumannya itu sendiri”.

Untuk menentukan ketentuan pidana yang manakah yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, akan menjadi lebih sulit lagi, apabila undang-undang yang lama itu telah mengancam suatu tindak pidana dengan suatu hukuman yang lebih berat akan tidak mengenal adanya hukuman tambahan atau bijkkomende straf, sedang undang-undang yang baru ternyata telah memperingan hukumannya suatu hukuman tambahan bagi tindak pidana yang bersangkutan.

HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat, bahwa mengingat dalam hal seperti itu sangat sulit menentukan ketentuan yang mana yang paling menguntungkan terdakwa, maka tidak ada jalan lain kecuali memberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama, oleh karena orang sebenarnya hanya dapat menyimpang dari undang-undang yang lama, apabila ketentuan mennurut undang-undang yang baru itu benar-benar bersifat menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam hal-hal semacam itu, HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat bahwa orang harus kembali pada peraturan yang pokok, yaitu memberlakukan lex temporis delicti atau memberlakukan undang-undang yang berlaku pada waktu terdakwa melakukan tindak pidananya.

Kesulitan untuk menentukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa juga dapat timbul, apabila dalam undang-undang yang baru itu ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana diperingan, akan tetapi jangka waktu kedaluwarsanya tindak pidana tersebut diperpanjang atau apabila dalam undang-undang yang baru itu ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana itu diperberat akan tetapi bagi tindak pidana tersebut telah disyaratkan adanya suatu pengaduan.

Menurut Profesor POMPE, hal-hal seperti yang dimaksudn di atas itu berada di luar ruang lingkup permasalahan yang diatur dalam ketentuan pidana menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, oleh karena ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu sebenarnya mengatur masalah “hal dapat dihukumnya seseorang” dengan hal-hal yang telah dibicarakan di atas itu sebenarnya berkenan dengan “hal dapat dituntutnya seseorang”.

HAZEWINKEL-SURINGA ternyata tidak dapat menerima pendapat Profesor POMPE tersebut.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, ketentuan pidana pasal 1 ayat 2 KUHP itu tidak membuat perbedaan antara “hal dapat dihukumnya seseorang” dengan “hal dapat dituntutnya seseorang”. Dalam ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu pembentuk undang-undang berbicara secara umum yaitu tentang “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Ketentuan-ketentuan seperti dimaksud di atas itu dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, justru karena disyaratkan suatu pengaduan dan diperpanjangnya jangka waktu kedaluwarsa itu telah memperkecil kemungkinan bagi orang untuk berurusan dengan pengadilan, sebaliknya telah memperbesar kemungkinan bagi orang untuk tidak dapat dihukum.

Bagaimana kini seandainya undang-undang yang lama itu tidak mensyaratkan adanya suatu pengaduan, akan tetapi menentukan adanya suatu ancaman hukuman yang lebih ringan dari pada yang telah ditentukan dalam undang-undang yang baru. Atau dengan perkataan lain, ketentuan dalam undang-undang yang manakah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, seandainya undang-undang yang baru itu di samping telah menentukan suatu ancaman hukuman yang lebih berat, juga telah mensyaratkan adanya suatu pengaduan.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, permasalahan tersebut tidak akan pernah dapat diselesaikan ”in abstracto”. Menurut pendapat mereka memang sulit untuk dapat menentukan ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Apabila adanya suatu pengaduan yang telah disyaratkan dalam undang-undang yang baru itu dapat dianggap menguntungkan, nyatanya danya suatu ancaman hukuman yang lebih ringan dalam undang-undang yang lama itu, mau tidak mau jg harus diakui sebagai suatu ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dan apabila orang ingin mengatakan bahwa undnag-undang yang lama itu lebih menguntungkan bagi terdakwa, nyatanya adanya suatu pengaduan yang telah disyaratkan dalam undang-undang yang baru itu merupakan suatu ketentuan yang lebih mengunbtungkan bagi terdakwa.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, dalam hal semacam itu pilihan hakim tentang ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sepenuhnya digantungkan pada sikap orang yang berwewenang mengajukan pengaduan, yang ada hakikatnya hanya dapat terjadi in concreto. Hal tersebut sesuai dengan pendapat HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 1 Maret 1926, N.J. 1926 halaman 301. W. 11499.

Berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dalam menentukan ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa seperti yang dimaksud di atas itu, Profesor van HATTUM berpendapat bahwa ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu, pada dasarnya tidak ditentukan oleh anggapan seolah-olah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang baru itu pada umumnya lebih menguntungkan atau tidak, melainkan oleh kenyataan yakni peraturan-peraturan yang mana, yang in concreto telah dipergunakan untuk mengadili terdakwa itu, merupakan peraturan yang peling menguntungkan bagi terdakwa.

Oleh karena ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu telah dirumuskan sedemikian luas atau sedemikian umum, maka para penulis pada umumnya berpendapat bahwa ketenuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukan saja harus diperhatikan oleh hakim yang mengadili terdakwa pada peradilan tingkat pertama, melainkan juga oleh para hakim yang mengadili terdakwa pada peradilan tingkat banding dan para peradilan tingkat kasasi.

Kebenaran pendapat para penulis di atas itu, telah dikuatkan oleh pendapat Profesor NOYON, yang telah membuat suatu penafsiran menurut sejarah ndang-undang, yaknio dengan melihat ke dalam memori penjelasan mana beliau dapat mengetahui bahwa perubahan dalam perundang-undangan itu juga harus diperhatikan dalam peradilan-peradilan yang lebih tinggi dari pada peradilan tingkat pertama.

Dengan demikian dapat terjadi, bahwa hakim Pengadilan Negeri pada peradilan tingkat pertama itu masih memberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama, sedang hakim Pengadilan Tinggi pada peradilan tingkat banding harus memberlakukan ketentuan-ketentuan menurut undang-undang yang baru.

Hal tersebut juga dapat terjadi, apabila terdapat suatau verzet atau suatu perlawanan ataupun apabila MAHKAMAH AGUNG pada peradilan tingkat kasasi telah memutuskan untuk memberikan putusannya sendiri mengenai pokok perkara, atau yang biasa juga disebut rechtspraak tenprincipale.

Akan tetapi bila pada peradilan tingkat kasasi itu MAHKAMAH AGUNG tidak memberikan putusannya ten principale, maka MAHKAMAH AGUNG tidak perlu memperhatikan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, seandainya setelah MAHKAMAH AGUNG itu sampai pada putusan akhirnya, kemudian telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan.

* * * * *

From → 2

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: