Skip to content

BAHAN KULIAH HUKUM KESEHATAN 8 NOVEMBER 2010

November 9, 2010

REKAM MEDIS DAN AUDIT MEDIS

Membuat rekam medis merupakan salah satu kewajiban dokter yang tercantum di dalam pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Praktik Kedokteran yang bila kewajiban ini dilanggar, dokter akan terkena sanksi pidana berdasar pasal 79b UU Praktik KedoKteran.
Walaupun audit medis tidak diatur secara eksplisit didalam UU Praktik Kedokteran, tetapi dokter sebaiknya juga memahami audit medis, karena dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter juga wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya yang terhadap pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya ini dapat dilakukan audit medis sebagaimana tertuang di dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran.
Bila hasil audit medis ternyata ditemukan mutu pelayanan medis yang diberikan tidak sesuai standar dan pengobatan yang diberikan dokter juga tidak sesuai kebutuhan pasien, maka terhadap dokter termaksud juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasar pasal 79c UU Praktik Kedokteran.
Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasa1 49 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, bahwa audit medis adalah upaya eveluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya, maka dalam membahas rekam medis perlu juga dibahas tentang audit medis.
1. Rekam Medis
“It is generally the responsibility of the individual practitioner and the hospital’s medical staff organization to ensure that patient records are complete within a reasonable time after the patient’s discharge from the hospital.”
Demikian ungkapan yang disampaikan oleh Joint Commission on Acrreditaion of Hospitals (JCAH) pada tahun 1984 yang disitir oleh Guwandi dalam Hukum Medik yang terjemahkannya sebagai berikut:
Adalah tanggungjawab masing-masing dokter dan staf rumah sakit untuk mengusahakan agar pencatatan rekam medis pasien dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pasien keluar dari rumah sakit.

Bagian Rekam Medis (Medical Record) merupakan salah satu staf yang biasanya dibentuk oleh Rumah Sakit untuk mengumpulkan dan menyimpan rekam medis dengan baik. Selain itu, bagian ini juga berkewajiban untuk menentukan prosedur pengisian rekam medis yang harus dilakukan oleh dokter dan berhak meminta dokter untuk melengkapi rekam medis yang dibuatnya.
Amir (1999:55) menyatakan bahwa peranan Rekam Medis sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa rekam medis dapat dianggap sebagai orang ketiga yang hadir pada saat dokter menerima pasiennya.
Catatan di dalam rekam medis sangat berguna baik bagi pasien maupun dokter. Dahulu, rekam medis hanya dianggap berguna untuk mengingatkan dokter pada keadaan pasien waktu sakit, pemeriksaan dan pengobatan yang pernah dilakukannya pada saat pasien berobat ulang beberapa lama kemudian. Namun, dengan semakin maraknya tuntutan malpraktik, rekam medis yang baik akan sangat berguna bagi dokter yang terkena tuntutan malpraktik dalam melakukan pombelaan terhadap dirinya. Karna rekam medis dapat merupakan alat bukti yang akurat di pengadilan yang mengungakpkan bukti bersalah atau tidaknya dokter dalam melakukan praktek profesionalnya.

2. Sejarah dan Perkembangan Rekam Medis
Amir (1999:56) mengemukakan sejarah tentang permulaan Rekam Medis diawali dengan ditemukannya sebuah lukisan tentang tata cara praktik pengobatan antara lain tentang amputasi jari tangan, di dinding gua batu di Spanyol yang diduga telah berusia 25.000 tahun, dianggap para ahii sebagai salah satu bukti bahwa Rekam Medis telah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala.
Berbagai jenis catatan berupa pahatan, lukisan pada dinding-dinding pyramid, tulang belulang, pohon, daun kering atau papyrus yang diduga merupakan peninggalan sejak zaman Mesir kuno menunjukkan peningkatan perkembangan tata cara praktik pengobatan yang berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Aesculapius, Hippocrates, Galen dan lain-lain juga telah membuat catatan tentang kasus-kasus penyakit yang ditemuinya semasa hidupnya. Demikian juga Cina, dari catatan yang direkam di daun lontar atau kertas kulit kayu sejak ribuan tahun yang lalu, bangsa Cina dapat mengetahui kemajuan leluhurnya dalam bidang pengobatan antara lain tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk kesehatan sehingga dapat dilestarikan sampai sekarang.
Pada tahun 980 – 1037 M, banyak dijumpai pula adanya buku-buku kedokteran karya Aviscena (Ibnu Sina) yang berisi tentang pengalamannya dalam mengobati pasien. Resep-resep jamu warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi kc generasi berikut di Indonesia juga diketahui dari catatan-catatan yang tertulis pada daun lontar maupun sarana lainnya sesuai dengan perkembangan zamannya (Amir, 1999:56).
Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, maka muncul pulalah perwatan pasien yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Rumah Sakit. Atas anjuran William Harvey maka pada abad pertengahan rumah sakit St. Bartholomeus di London telah melaksanakan rekam medis pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut yang kemudian mendapat perhatian dan dukungan pemerintah dan perkembang sampai saat ini. Pada tahun 1913, seorang dokter bedah bernama Franklin H. Martin menggunakan rekam medis untuk 2 (dua) tujuan yaitu dalam pelayanan kedokteran kepada pasien, dan sebagai alat untuk pendidikan para calon ahli bedah.
Di Indonesia rekam medis sudah ada sejak zaman penjajahan, yang kemudian dilakukan beberapa pembenahan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Birhub/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit utuk mengerjakan medical recording dan reporting serta hospital statistic. Keputusan tersebut kemudian diikuti dengan keputusan MenKes RI No. 034/Birhup/1972 tentang perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, yang pada Bab 1 pasal 3 disebutkan bahwa:
Guna menunjang terselenggaranya rencana induk (masterplan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan:
a. mempunyai dan merawat statistik yang mutakhir;
b. membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
Selanjutnya pada tahun 1978, Menteri Kesehatan RI juga mengeluarkan keputusan lagi tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit dengan Keputusan Menteri Nomor. 134/MenKes/SK/VI/78 yang menyebutkan bahwa untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan pencatatan medik rumah sakit, maka perlu dibentuk sub bagian pencatatan medik.
Pada tahun 1988 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan pernyataan IDI tentang rekam medis/ kesehatan (medical record) melalui lampiran SKPB IDI No. 315/PB/A.4/88 yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :
1. Rekam medis/ kesehatan adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yans diberikan oleh pemberi pelayanan medis/ kesehatao kepada seorang pasien.
2. Rekam medis/ kesehatan meliputi: identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit (diagnosis,terapi pengamatan perjalanan penyakit), catatan dari pihal ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain serta resume.
3. Rekam medis/ kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal.
4. Dalam hal dokter memberikain perintah melalui telepon kepada perawat, perawat senior yang berhak menerinm perintah tersebut harus membaca ulang catatan tentang perintah tersebut dan bila ada kesalahan dokter harus melakukan koreksi. Dalam waktu paling lamba; 24 jam, dokter yang memberi perintah harus menandatangani catatan tersebut.
5. Perubahan terhadap rekam medis harus dilakukan dalam lembar khusus yang harus dijadikan satu dengan dokumen untuk rekam medis lainnya.
6. Rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, dan untuk memenuhi hak pasien.
7. Oleh karena itu, rekam medis wajib ada baik di rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan maupun praktik dokter pribadi/ perorangan atau praktik berkelompok.
8. Rekam medis hanya boleh disimpan di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan dokter praktik pribadi/ kelompok, karena rekam medis adalah milik sarana yankes tersebut di atas.
9. Pemilik isi rekam medis adalah pasien, maka dalam hal pasien tersebut menginginkannya dokter yang merawat harus mengutarakannya kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.
10. Pemaparan isi kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan. Dan pemaparan tersebut hanya boleh dilakukan untuk:
a. pasien yang bersangkutan;
b. kepada konsumen (misalnya: asuransi kesehatan);
c. kepentingan pengadilan (permintaan pemaparan harus ditujukan kepada kepala rumah sakit).
11. Lama penyimpanan berkas rekam medis adalah 5 (lima) tahun dari tanggal terakhir
pasien berobat atau dirawat dengan catatan selama 5 tahun pasien yang bersangkutan tidak pernah lagi berkunjung untuk berobat: Dalam hal rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus, maka lama penyimpanan berkas dapat ditetapkan lain.
12. Setelah batas waktu 5 tahun sesuai dengan butir 11 tersebut terlampaui, maka berkas
rekam medis looleh dimusnahkan.
13. Rekam medis merupakan berkas yang perlu dirahasiakan. Oleh karna itu,sifat kerahasiaan harus selalu dijaga oleh setiap petugas yang menangani rekam medis.
Sejak tahun 1989, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, maka perbuatan Rekam Medis telah mempunyai landasan hukum yang kuat.
Pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mulai berlaku pada tanggai 6 Oktober 2005. Rekam Medis juga disebutkan di dalam UU Praktik Kedokteran pasal 46 ayat (1) sampai dengan (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Sehingga dengan diterbitkannya UU praktik Kedokteran ini Hukum Positif yang berlaku bagi Rekam Medis adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran.

3. Hukum Positif terhadap Rekam Medis
Sebagaimana disbubtkan diatas, hukum positif yang berlaku bagi Rekam Medis adalah yang tercantum didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus dan terbaru, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Rekam Medis termaktub didalam pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya :
Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat Rekam Medis.

Dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksudnya dengann “ Rekam Medis” adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Pasal 46 ayat (2) dan penjelasannya:
Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.
Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan percatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apa pun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

Pasa146 ayat (3) dan penjelasannya:
Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Yang dimaksud dengan “petugas” adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number).
Pasa147 ayat (1)
“Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”.
Pasal 47 ayat (2)
Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokler gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 47 ayat (3)
Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri yang menindak lanjuti UU Praktik Kedokteran yang diterbitkan Menteri Kesehatan adalah Peraturan Menteri Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
Dalam Permenkes yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2005 tersebut, ketentuan tentang rekam medis tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan bunyi pasal 47 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, ketentuan mengenai Rekam Medis akan diatur dengan Permenkes, sementara itu pelaksanaan Rekam Medis juga belum diatur dengan Permenkes Nomor 1419/Men.Kes/ Per/ X/2005 yang berdasar pasal 16 ayat (2) Permenkes tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Oleh karna itu, didalam menhatasi kekosongan hukum akibat belum diaturnya pelaksanaan rekam medis tersebut, kita dapat mengancu kepada ketentuan peralihan UU praktik kedokteran yang tercantum diadlam pasal 81 yang masih memberlakukan peraturan perundangan-undangan yang lama yang tidak bertentangan atau yang belum diganti berdasarkan undangan-undangan praktik kedokteran yang baru.
Ketentuan tentang pelaksanaan Re-kam Medis yang berlaku sebelum UU Praktik Kedokteran adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/i989 tentang Rekam Medis/ Medical Record antara lain:
• Tentang pengertian rekam medis tercantum di dalam pasal 1a dari Permenkes yang isinya sama dengan yang tercantum di dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

• Kewajiban membuat rekam medis, cara pencatatan, waktu melengkapi rekam medis, cara melakukan koreksi terhadap kesalahan, kepemilikannya serta jaminan kerahasiaan rekam medis tidak ada perbedaan antara Permenkes tersebut dengan yang tercantum di dalam UU Praktik Kedokteran sehingga berdasarkan pasal 8 UU Praktik Kedokteran, Permenkes ini masih bisa dipakai sebagai pedoman.
Yang belum diatur dalam UU Praktik Kedokteran tetapi telah diatur dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/1989 adalah:
1. Hak untuk memaparkan isi rekam medis:
• Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien (pasal 11 ayat (1)).
• Pemaparan isi rekam medis oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku (misalnya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan) disebutkan dalam pasal 11 ayat (2).

2. Kegunaan rekam medis tercantum di dalam pasal 13 sebagai berikut:
a. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
b. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.
c. Sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
d. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
e. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

3. Isi rekam medis yang tercantum di dalam pasal 14 dan 15 terdiri dari :
a. untuk pasien rawat jalan, pasal 14 mengharuskan rekam medis sekurang-kurangnya memuat :
• identitas pasien;
• anamnese tentang riwayat penyakit pasien;
• diagnosis terhadap penyakit pasien;
• tindakan/ pengobatan yang diberikan kepada pasien.
b. untuk pasien rawat inap diwajibkan oleh pasal 15 sekurang-kurangnya memuat:
• identitas pasien;
• anamnese;
• riwayat penyakit;
• hasil pemeriksaan laboratorium
• diagnosis;
• persetujuan tindakan medik;
• tindakan/ pengobatan;
• catatan perawat;
• catatan observasi klonis dan hasil pengobatan;
• resume akhir dan evaluasi pengobatan.

4. Konsekuensi Hukum terhadap Ketiadaan Rekam Medis
Sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran pasal 46 ayat (1), maka bila dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tidak membuat rekam medis, dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasa179 b UU Praktik Kedokteran.
Bila dibandingkan dengan sanksi yang tercantum di dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis pasal 19, maka sanksi yang berlaku saat ini lebih berat.
Pasa119 Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/ Per/XII/1989 menyebutkan bahwa:
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini (Permenkes) dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat izin.

Berdasarkan dua (2) ketentuan tentang sanksi terhadap rekam medis tersebut, maka dapat diartikan bahwa :
1. Sanksi terhadap tidak dibuatnya rekam medis berlaku sesuai pasal 79 b UU Praktik Kedokteran berupa ancaman pidana yang akan dibahas pada bab ancarnan pidana.
2. Sanksi terhadap dibuatnya rekam medis yang tidak scauai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Permenkes Nomor 749 a/Men.Kes/Per/XII/ 1989.
Dengan audit medis, profesi medis (Komite Medis maupun IDI) seyogyanya dapat memberlakukan sanksi administratif berdasar pasal 19 Permenkes tentang rekam medis, terhadap dokter yang tidak melaksanakan rekam medis sesuai ketentuan Permenkes tersebut. Hal ini akan sangat berguna bagi dokter agar dapat membiasakan diri untuk membuat rekam medis sesuai standar yang dikehendaki pasa1 14 untuk pasien rawat jalan dan pasal 15 untuk pasien rawat inap sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kebiasaan dalam membuat rekam medis yang sesuai standar akan melindungi dokter tersebut dari ancaman pidana berdasar pasal 79 b UU Praktik Kedokteran yang jauh lebih berat daripada Permenkes tersebut.
Disinilah diharapkan IDI sebagai organisasi dapat berperan dalam melindungi anggotanya, karena perlindungan hukum yang tercantum di dalam UU Praktik Kedokteran lebih menitikberatkan kepada perlindungan terhada keselamatan pasien dengan sanksi yang sangat memberatkan dokter.
Guwandi (2004:229) memberikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan gugatan tentang rekam medis di heberapa pengadilan di luar negeri, antara lain:
• Kasus tertukarnya berkas rekam medis (Ebaugh v.Rabkin, 1972)
Tertukarnya berkas rekam medis antara pasien dapat mengakibatkan kerugian pada pasien, sehingga dokter harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Sebagai contoh kasus tertukarnya berkas pasien yang sama-sama akan menjalani operasi di dalam perjalanan ke kamar operasi. Akibat tertukarnya berkas rekam medis tersebut, dokter telah salah melakukan tindakan pembedahan, pasien tumor pavudara dilakukan cholecystectomy (pengangkatan kandung empedu). Sedangkan terhadap pasien yang seharusnya dilakukan cholecystectomy, dilakukan biopsy tumor payudara.
• Kasus tidak ada bukti catatan observasi dari perawat
(Collins v. Westlake Communnity Hospital, 57 Illinois, 2d 388, 312 N.E. 2d 614, 1974)
Perawat tidak mencatat observasi yang dilakukannya terhadap pasien, sehingga di dalam rekam medis pasien termaksud tidak ditemukan adanya catatan observasi tersebut. Rumah Sakit kemudian digugat oleh pasien yang dilakukan tindakan amputasi pada kakinya dengan gugatan bahwa amputasi kaki terjadi karena kelalaian perawat sebagai staf rumah sakit yang tidak melakukan instruksi dokter untuk melakukan observasi terhadap keadaan jari kaki pasien. Gugatan ini dikabulkan oleh hakim yang berpendapat bahwa tidak adanya catatan dalam rekam medis sebagai bukti dilakukannya observasi pada saat kritis dapat dianggap sebagai tidak ada observasi.
• Kasus perubahan rekam medis
(Foley Flushing Hospital & Medical Center, A.D. 2d 769, 341 N.Y.S. 2d 917 1973)
Seorang dokter membetulkan catatan rekam medis pasien untuk membuktikan bahwa dia telah memberikan obat secara oral, semeniara pasien menyatakan bahwa pasien merasa kesakitan sesudah dilakukannya injeksi. Perubahan tersebut diberi tanggal yang sesuai dengan saat dilakukannya pengobatan terhadap pasien sebagai bukti bahwa dokter tidak berusaha menyembunyikan perubahan yang dilakukannya terhadap rekam medis tersebut. Namun perubahan yang waktunya bersamaan dengan kesakitan pasien tersebut merupakan bukti yang cukup untuk memeriksa apakah pengobatan dilakukan secara oral atau melalui injeksi.
• Kasus akses terhadap rekam medis ayah
(Emmett v. Eastern Dispensary and Casualty Hospital, 1967)
Anak laki-laki dari seorang pasien yang meninggal dunia akan menuntut rumah sakit tempat ayahnya tersebut dirawat. Untuk itu, dia mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk melihat rekam medis ayahnya. Rumah sakit menolak permohonaa tersebut, karena anak tersebut bukan wakil yang sah dari ayahnya dengan alasan ayah si anak tidak menunjuk si anak sebagai adimnistrator dari ayahnya. Hakim berpendapat bahwa rumah sakit wajib mengungkapkan data rekam medis kepada pasien, dan kewajiban ini meluas kepada anggota keluarga terdekat jika pasien tersebut meninggal dunia. Menurut hakim timbulnya kewajiban tersebut karena dasar hubungan antara rumah sakit dengan pasien adalah kepercayaan (fiduciary relationship).
• Kasus pembuktian gagal karena tidak ada pencatatan tindakan di dalam rekam medis
(Hembree v. Von Keller, 119 P. 2d 74, Okla, 1941)
Suatu rumah sakit bersama dengan dokter dituntut telah melakukan malpraktik terhadap pasien yang meninggal karena tidak diberikannya tetanus antitoxin, padahal pasien yang menderita luka-luka dan beberapa tulangnya patah ini memerlukan serum tersebut. Di dalam pembelaannya dokter mengaku telah memberikan serum tersebut. Pernyataan dokter dan rumah sakit tersebut tidak dapat dibuktikan, karena di dalam kartu catatan pasien tidak ada catatan bahwa serum tersebut telah diberikan dan tidak ada pembebanan rekening atas pemakaian serum tersebut. Karena adanya fakta sedemikian, maka rekam medis tidak dapat diterima sebagai bukti telah diberikannya serum tersebut.
Ada ungkapan yang perlu direnungkan tentang Rekam Medis “Medical Records are witenesses whoses memories never dies” Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa Rekam Medis harus selalu berada dalam keadaan siap apakai terutama dalam menghadapi tunturan pengadilan. Hukum menganjurkan agar rekam medis dapat menjadi alat bukti kuat dipengadilan, maka rekam medis harus diisi secara benar dan lengkap sehingga dapat memberikan gambaran terhadap apa saja yang telah dilakukan terhadap pasien.

5. Pasien Berhak Memeriksa dan Mengkopi Rekam Medisnya
Ada 3 (tiga) contoh kasus gugatan tentang permintaan pasien atas rekam medisnya sebagai berikut :
 Wallace v. University Hospitals of Cleveland, 164 M.E, 2d 917, Ohio 1959
“The court held that since hospital records are essential to proper administration, they are the property of the hospital; however, the patient has a property right to the information contained in the reports. As a practical matter, this property right constitutes the right to inspect and copy.”
Yang diterjemahkan oleh Guwandi (2004: 232) sebagai berikut:
Dikatakan oleh Pengadilan bahwa: karena rekaman rumah sakit adalah penting untuk administrasi yang baik, maka berkas itu adalah milik rumah sakit. Namun, pasien mempunyai hak milik atas informasi yang dikandungnya di dalam rekaman tersebut. Untuk praktisnya, hak milik itu memberikan suatu hak kepada pasien untuk memeriksa dan mengkopinya.
 Pyramid Life Insurance Co. v. Masonic Hospital Association, 191 F. Supp. 51 W.C. Okla, 1961
Apabila seorang pasien sudah keluar dari rumah sakit, maka ia berhak atas infonrmasi yang tercantum didalam rekam medis. Atas pertimbangan praktis ia berhak untuk membuat fotocopi.
Perusahaan asurangsi dengan izin pasien, meminta data-data rekam medis pasien tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransinya. Karena rumah sakit menolak, maka perusahaan asuransi mengajukan gugatan ke pengadilan. Walaupun hakim berpendapat bahwa berkas rekam medis adalah milik rumah sakit, tetapi pasien mempunyai hak juga untuk memiliki informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh harena itu, pasien atau orang/ pihak lain yang dikuasakan, termasuk perusahaan asuransi dengan persetujuan tertulis dari pasien boleh memeriksa dan membuat kopinya.
 Kasus Young v. Madison General Hospital, 40 Oll.App.,3d. 113, 351 N.E. 2d 276 (1976).
Tentang biaya fotokopi terhadap rekam medis, keputusan hakim dalam kasus ini adalah rumah sakit tidak wajib membuat fotokopi secara cuma-cuma, dan juga berhak menolak pembuatan fotokopi dari rekam medis pasien yang tebal. Rumah sakit boleh mengizinkan pemohon untuk melihat rekam medis aslinya dan menunjukkan bagian-bagian mana yang hendak difotokopi atas biaya pemohon.

6. Rekam Medis dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
Baik didalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Hariyani (2005:73) menjelaskan mengenai Pembuktian menurut hukum perdata sebagai berikut :
 Bila seorang dokter dituntut pasien karena melakukan malpraktik medik, maka biasanya dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter antara lain :
a. dokter dituduh melakukan wanprestasi (ingkar janji), dituntut berdasar pasal 1239 KUHP Perdata;
b. dokter dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, dituntut berdasar pasal 1365 KUHP Perdata;
c. dokter dituduh melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, dituntut berdsarkan pasal 1366 KUHP Perdata; dan
d. dokter dituduh melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab, dituntut berdasar pasal 1367 KUHP ayat (3) KUHP Perdata.

 Dalam menghadapi tuntutan atau gugatan dari pasien tersebut, pasien harus membuktikan dasar tuntutan atau gugatannya yang diatur di dalam pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

 Dari pasal 1865 KUHPerdata tentang pembuktian di atas, dapat diartikan bahwa bila pasien menggugat atau menuntut dokter, maka ia harus dapat membuktikan kesalahan maupun kelalaian dokter yang dituntut tersebut.
Dokter yang dituntut, tentunya akan melakukan pembelaan diri dengan alat bukti yang bisa mendukung trrhadap pembenaran tindakan yang dilakukannya. Menurut pasal 164 HIR (Tresna, 1996: 141), maka yang disebut bukti ialah:
a. bukti surat;
b. bukti saksi;
c. sangka;
d. pengakuan; dan
e. sumpah.
Dalam penjelasan pasa1 46 UU Praktik Kedokteran tentang pengertian rekam medis, disebutkan bahwa Rekam Medis adalan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa rekam medis yang berbentuk tertulis ini dapat disamakan dengan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk membantah gugatan pasien tersebut.
Sebagai contoh akan diuraikan ilustrasi kasus tentang seorang dokter dituntut telah melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPerdata). Tuntutan wanprestasi ini dapat ditujukan kepada dokter dengan tuduhan dokter fidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang disepakatinya dengan pasien, baik tuduhan tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat berprestasi. Sebagai dasar gugatan (posita) yang melatarbelakangi tuntutan wanprestasi, pasien menbajukan alasan sebagai berikut:
Bahwa dokter sebagai Ahli Bedah (DSB) menjanjikan kepada pasien untuk melakukan tindakan pembedahan (operasi) atas diri pasien pada hari Selasa tanggal l0 Oktober 2005. Ternyata DSB tidak melakukan operasi sesuai tanggal yang dijanjikan, tetapi menundanya pada hari berikutnya.
Akibat penundaan tersebut, pasien harus mengeluarkan ongkos rawat inap di rumuh sakit dan fidak masuk kerja, sehingga pasien menuntut ganti rugi sebagai penganggi ongkos rawat inap hari itu dan pengganti penghasilan yang seharusnya dia peroleh pada tanggal 10 oktober 2005 tersebut.
Terhadap tuntutan ini, DSB tentunya akan membelad dirinya dengan mengajukan alasan tentang pengunduran hari operasi tersebut. Ternyata pada hari yang tclah dijadualkan untuk operasi, Rekam Medis menyebutkan bahwa pasien masih harus diperiksa oleh Dokter Ahli Cardiologi karena diduga selain penyakit yang akan dilakukan tindakan operasi, Dokter Ahli Anestesiolog menemukan adanya kelainan pada jantung pasien yang harus dievaluasi lebih lanjut oleh Dokter Ahli Cardiologi. Dengun bukti catatan yang ada pada Rekam Medis tersebut, DSB dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Seandainya DSB tidak membuat Rekam Medis dengan baik, atau tidak mencatat tentang penundaan operasi tersebut, maka DSB tidak mempunyai alat bukti yang bisa menjadi alasan pembenar bagi tindakannya.
Contoh Kasus berikutnya tentang tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Dokter Ahli Kandungan (DSOG) :
Seorang pasien wanita berumur 39 tahun, status belum menikah, Masuk Rumah Sakit dengan diagnosa cyste ovarium sinistra. Pada waktu durante op, ternyata di ovarium sebelah kanan juga diketemukan adanya cyste yang berdasarkan statistik sejumlah 3 % dapat berkembang menjadi keganasan (kanker). DSOG memutuskan untuk mengambil kedua ovarium sekaligus dengan izin keluarga pasien, dengan memberitahukan alasannya. Setelah pasien sadar dan mengetahui hal tersebut, pasien merasa dirugikan karena dia kehilangan kedua ovariumnya yang mengakibatkan dia tidak bisa hamil. Pasien menuntut DSOG telah melakukan perbuatan yang sengaja melanggar hak pasien, sehingga DSOG dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUHPerdata. Kesalahan DSOG ini juga tidak dapat dibuktikan bila semua alasan tindakannya (termasuk persetujuan keluarga pasien yang berhak menyetujui tindakan dokter tersebut) tercantum dalam rekam medis.
Hukum Acara Pidana pun menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang berdasarhan alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat bukti yang sah sebagai berikut:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Dalam HukumAcara Pidana, rekam medis dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan berdasarkan Pasal 187 ayat (4) huruf b KUHAP:
Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
Rekam medis merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Praktik Kedokteran pasa1 46 ayat (1) sampai (3) dan Permenkes No. 749a./Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis atau Medical Record yang menurut pasal 81 UU Praktik Kedokteran masih berlaku. Surat ini dibuat oleh pejabat (dokter) yang termasuk dalam tata laksana tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi sesuatu hal atau sesuatu keadaan tentang pasien. Kriteria ini memenuhi pasal 18 ayat (4) huruf b KUHAP sehingga rekam medis dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan.
Tentang petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 huruf d di atas, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 188 ayat (2) dan (3) bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksii, surat, dan keterangan terdakwa, yang akan diperiksa oleh hakim secara arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan dan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya sehingga memberikan keyakinan kepada hakim atas kekuatan pembuktian petunjuk tersebut. Pemberian nilai atas petunjuk diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.
Dari isi pasal 188 di atas, dapat diartikan bahwa bila seorang tlokter dituduh melakukan tindak pidana dan diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, keterangan dokter dan surat serta keterangan saksi (perawat yang ikut merawat pasien) dapat memberikan petunjuk kepada hakim untuk membuktikan dokter bersalah atau tidak. Surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang mungkin bisa meringankan dokter, tidak lain adalah rekam medis.

Sebagai contoh diberikan ilustrasi kasus berikut:
Seorang dokter ahli anesthesiologi (DSAn) dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan rumusan pasa1 359 KUHP karena kelalaiannya telah menyebabkan matinya seseorang. DSAn yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kematian yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Untuk itu DSAn harus mempunyai alasan pembenar terhadap tindakannya. Salah satu alat bukti yang bisa meringankan DSAn adalah rekam medis (kartu anesthesi) yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan DSAn telah sesuai dengan standar profesi. (Gambaran lebih lengkap akan dijelaskan pada buku Ancaman Hukuman bagi Dokter yang Melakukan Praktik Kedokteran Jilid 2)

Rekam medis dapat pula digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan berdasarkan pasal 79 huruf c dimana dokter dianggap tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Karena dari rekam medis akan dapat dilakukan audit medis untuk membuktikan bahwa dokter telah menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasa1 49 UU Praktik Kedokteran.

7. Audit Medis
Pengertian tentang audit medis tercantum di dalam penjelasan pasa1 49 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yaitu upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam rnedisnya.
Koeswadji (1998:111) mengemukakan bahwa audit medis (medical audit) merupakan sarana pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Di rumah sakit, audit medis dilakukan oleh Komite Medis yang merupakan bada yang dibentuk oleh rumah sakit yang berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan/ kelalain dalam tindakan medik tertentu serta mengupayakan penyelesaian bila kesalahan/ kelalaian tersebut sudah terlanjur terjadi.
Dalam Kepmenkes RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005, tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, disebutkan tujuan dilaksanakannya audit medis sebagai berikut:
Audit medis sangat terkait dengan upaya peningkatan mutu dan standarisasi, karena itu tujuan dilakukan audit adalah:
Tujuan umum: Tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit.
Tujuan khusus:
a. Untuk melakukan evaluasi mutu pelayanan medis.
b. Untuk mengetahui penerapan standar pe;ayanan medis.
c. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis.

Menurut Kepmenkes RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/ 2005, pelaksanaan audit medis di rumah sakit, baik audit internal maupun audit ekseternal harus mengacu pada tata laksana audit medis yang tercantum dalam Kepmenkes bagian III. Dimana pembinaan dan pengawasan audit medis oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
Melalui audit medis ini diharapkan pasien dapat mernperoleh pelayanan dan perawatan medis yang sebaikbaiknya dengan menggunakan teknik dan tata cara (prosedur) berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran dan etika profesi.
Seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dewasa ini muncullah wacana tentang komersialisasi pelayanan medis yang saat ini sering menjadi bahan perbincangan dan kerap dimuat dalam berbagai mass media. Keluhan masyarakat yang menyangkut mahalnya biaya pengobatan, tidak terlayaninya, atau penolakan pelayanan medis di rumah sakit terhadap pasien tidak mampu merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi.
Tindakan penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan merupakan dampak negatif yang kadang-kadang terjadi yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh dokter maupnn tenaga kesehatan lainnya. Pelanggaran etik ini mungkin saja terjadi karena adanya janji mendapatkan insentif dari pabrik obat maupun dari laboratorium bagi dokter yang menuliskan resep obat tertentu ataupun memeriksakan pasiennya ke laboratorium. Penegakan diagnosa melalui pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang dilakukan dokter yang mungkin bekerjasama dengan pabrik obat agar dokter mendapatkan keuntungan sudah bukan rahasia lagi. Namun masyaraicat pencari kesembuhan tidak mempunyai pengetahuarz tentang pelanggaran etika tersebut. Padahal, biaya pemeriksaan laboratorium dalam rangka penegakan diagnosa dan biaya pengobatan pasienlah yang harus menanggungnya.
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik yang cukup membebani pasien tersebut, perlu ditegakkan adanya mekanisme audit medis guna mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran maupun pelayanan kesehatan pada umumnya. UU Praktik Kedokteran membebankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran kepada organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana tercantum di dalam pasal 49 ayat (3).
Dari penjelasan pasal 49 ayat (2) dan ketentuan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (3) tersebut, dapat diartikan bahwa pelaksanaan audit medis yang dilaksanakan oleh profesi medis, merupakan tanggung jawab:
 Komite Medis dalam hal pelayanan kesehatan dilakulcan di Rumah Sakit, dan
 IDI dalam hal praktik kedokteran swasta diselenggarakar. secara perorangan/pribadi.

Tentang fungsi Audit Medis, Nasution (2005:48) dan Koeswadji (1998:111) mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Audit Medis dilaksanakan untuk:
1. mengeualuasi tindakan medik dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
2. mengarahkan tindakan medis tertentu yang harus diambil;
3. memberikan anjuran, peringatan, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindakan medis tertentu sebagai salah satu bentuk terapi demi kepentingan/ kesembuhan pasien dan pelayanan perawatan medis itu sendiri.
Dalam pelaksanaan audit medis, evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan rekam medis pasien. Oleh karena itu, rekam medis dan audit medis merupakan dua hal yang hendaknya sama-sama dipahami sebagai dua sisi mata uang yang selalu berdampingan.

BAHAN KEDUA

STANDAR PROFESI
1. Pengertian Standar Profesi
Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Pengemban profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh masing-masing. Namun pengemban profesi di luar dokter jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit. Apapur. jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien (Supriadi, 2001: 49). Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secar;, psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dari seorang dokter.
Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa jenis profesi seperti guru, jurnalis, advocat, hakim, jaksa dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan profesi lainnya sebagaimana disebutkan terdahulu, profesi kedokteran mempunyai kekhususan yang membedakannya dengan profesi lain. Kekhususan profesi kedokteran terletak pada sifat otonom dan ukursn mengenai kemampuan rata-rata dari dokter sebagai pengemban profesi, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian, dan rasa pengabdian yang tinggi (Nasution 2005: 38).
Walaupun dokter dalam memberikan pelayanan medis mempunyai otonomi profesi, tetapi kemandirian dokter berdasar tersebut tetap haris dipagari dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dari peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.
Beberapa pendapat para pakar tentang standar profesi antara lain:
Komalawati memberikan batasan yang dimaksud dengan standart profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan standar pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pada proses tindakan medik (Komalawati, 2002:177).
Standar profesi dalam bentuk standar pelayanan medik ini juga harus dipakai acuan oleh Rumah Sakit, karena prosedur tetap dalam standar profesi dibuat sesuai dengan setiap bidang spesialisasi, fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Pengertian Standar Profesi Medis menurut Leenen salah seorang pakar Hukum Kesehatan dari Negeri Belanda yang dikemukakan oleh Koeswadji (i998:150):
De formulering van de norma voor de medische profesionele standar zou dan kunnen zijn: zorgvuldigd de medische standar handelen als een gemidelde bekwaam arts van gelijke medische categorie in geiijke omstandigheden met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsdoel.
Terjemahan bebasnya adalah:
Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut:
a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu) harus teliti
b. Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu. Dan tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medik dan pengalaman.
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimilikioleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama.
d. Dalam kondisi yang sama
e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut.

Rumusan Leenen tentang Standar Profesi Kedokteran tersebut lebih dijelaskan secara detail oleh Hariyani (2005: 63) sebagai berikut:
a. Berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig handelen) dikaitkan dengan culpa/ kelalaian. Bila dokter bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian, dan bila tindakannya sangat tidak berhati-hati atau ceroboh, maka ia memenuhi “culpa lata.”
b. Sesuai standart ilmu medik (volgens de medische standaart)
c. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medik yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie)
d. Situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandingheden)
e. Sarana upaya (middelen) yang sebanding/ proporsional (=asas proporsionalitas) sebagai terjemahan dari met middelen die in redelijke verhouding staan dengan tujuan konkrit tindakan/ perbuatan tersebut (tot het concreet handelingsdoel)

Kelima unsur yang dikemukakan Leenen ini dipakai pedoman oleh para hakim Belanda di dalam menangani dugaan malpraktik yang diajukan ke pengadilan Belanda sampai saat ini. Demikian juga yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia, bila ada tuntutan malpraktik terhadap seorang dokter, kelima unsur rumusan Leenen ini lah yang dipakai untuk menguji kebenaran tuduhan tersebut.
Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No. 23/1992, Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Supriadi, 2001: 39).
Nasution (2005:42) mengemukakan pendapat Koeswadji ( 1992:104) tentang pengertian standar profesi sebagai berikut:
Standar Profesi adalah niat atau itikad baik dokter yang didasari etika profesinya, bertolak dari suatu tolok ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi, merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.
Supriadi (2001: 52) mengemukakan pendapat Prof. Mr. W.B. Van der Mijn sebagai berikut:
Dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran umum meliputi:
a. Kewenangan;
b. Kemampuan rata-rata;
c. Ketelitian yang umum.

1.1 Kewenangan
Yang dimaksud dengan kewenangan ialah kewenangan hnkum (rechtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Atas dasar kewenangan inilah, seorang tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan bidangnya.
Di Indonesia, kewenangan menjalankan profesi tenaga tesehatan pada umumnya diperoleh dari Departemen Kesehatan. Namun sejak berlakunya UU Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2005, maka kewenangan dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diperoleh dari Konsil Kedokteran Indonesia (pasal 29 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka dokter pemilik Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut, berhak untuk melakukan 1 praktik kedokteran di Indonesia, karena telah memenuhi syarat administratif untuk melaksanakan profesinya. Dari persyaratan administasinya yang telah dipenuhi ini, dokter sebagai pengemban profesi telah memperoleh kewenangan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Supriadi, seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Sebagai ilustrasi tentang kewenangan profesional, dapat kita ambil tindakan pembedahan sebagai contoh. Tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis bedah, tidaklah dapat digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan. Tetapi bila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesional, maka ia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

1.2. Kemampuan Rata-rata
Dalam menentukan kemampuan rata-rata seorang tenaga kesehatan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain dari faktor pengalaman tenaga kesehatan yang bersangkutan, fasilitas, sarana prasarana di daerah tempat tenaga kesehatan (dokter) tersebut bekerja juga ikut mempengaruhi sikap dokter dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga sangat sulit untuk menentukan standar kemampuan rata-rata ini.
sebagai contoh misalnya:
a. Kemampuan dokter yang baru menyelesaikan pendidikannya, tentu berbeda dengan dokter yang sudah mempunyai pengalaman menangani pasien selama 25 (dua puluh lima) tahun.
b. Kemampuan dokter yang bekerja di Papua dengan fasilitas dan sarana prasarana yang mungkin sangat sederhana, tentu tidak bisa disamakan dengan dokter yang melaksanakan pekerjaan profesinya di Jakarta yang semuanya serba modern dan canggih.
Berkaitan dengan kemampuan rata-rata ini, penulis Mempunyai pengalaman menarik yang akan penulis sampaikan agar menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.
Penulis pernah melakukan pembiusan bersama dengan Dokter Ahli Anestesiologi dari Singapura, di salah satu kota di Jawa Timur, sekitar tahun 1999 dalam rangka kerjasama bakti sosial untuk menangani kasus pembedahan pada bibir sumbing. Di Singapura, untuk melakukan pembiusan selalu menggunakan peralatan canggih untuk memantau keadaan Pasien selama pembiusan dan operasi berjalan sampai pasien sadar kembali. Ventilator (alat untuk pernafasan buatan), pulse oxymeter (alat untuk memantau kadar oksigen dalam darah), capnograph (alat untuk memantau kadar CO2 dalam darah) dan alat-alat lain yang di rumah sakit tempat penulis bekerja tidak tersedia, semuanya mereka bawa dari Singapura. Selain itu, Dokter Ahli Anestesiologi telah menjalani subspesialisasi lagi menjadi Ahli Anestesiologi Anak, Ahli Anestesiologi Kebidanan, Neuro-Surgery Anesthesiologist dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, jumlah Dokter Ahli Anestesiologi sangat minim, bahkan beberapa kota di Jawa saja masih belum bisa dilayani oleh Dokter Ahli Anestesiologi, sehingga kadang-kadang masih terjadi pendelegasian wewenang kepada perawat mahir anesthesi.
Dalam pelayanan anesthesi sehari-hari, penulis dituntut oleh keadaan untuk bisa melakukan pembiusan pada semua kasus, dan semua umur, berbeda dengan pembiusan yang dilakukan oleh sejawat dari Singapura tersebut. Dokter dari Singapura tersebut, adalah Dokter Ahli Anesthesiologi Anak (Pediatric Anesthesiologist) yang hanya berkompeten untuk melakukan pembiusan pada anak-anak saja. Pada saat itu, penulis sedang mempersiapkan pembiusan untuk Operasi tonsilectomi (pengambilan amandel) pada pasien dewasa. Karena peralatan yang minim, alat pantau yang ada pada penulis berasal dari anugerah Allah SWT yaitu panca indera dan “feeling” sebagaimana semboyan yang telah diajarkan oleh para guru penulis “Waspada Dasa Netra”. Pada saat sejawat dari Singapura melihat bagaimana penulis melakukan pembiusan, dia terheran-heran dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan olehnya. Dalam hal demikian, tentunya kemampuan sejawat dari Singapura dan kemampuan penulis sulit diperbandingkan.
Peralatan canggih semacam yang dibawa oleh tim Singapura ini sebenarnya sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain di Bandung, Jakarta, Surabaya dan di kota-kota lain sebagai pusat pendidikan dokter maupun rumah sakit rujukan (top referral hospital), termasuk di ramah sakit pendidikan yang ada di kota tempat penulis bekerja
Namun di tempat penulis bekerja sebagai abdi negara, alat-alat canggih tersebut belum bisa disediakan karena sangat mahal.
Dari uraian di atas, dapat dibayangkan betapa sulitnya menilai kemampuan rata-rata dari seorang dokter. Dokter yang terbiasa memantau keadaan pasien durante anestesi dengan pulse oxymetri akan merasa kurang aman bila harus bekerja di rumah sakit tanpa tersedianya fasilitas tersebut. Jika kemudian terjadi kematian, dan dokter dituntut sebagai pelaku malpraktik, apakah dokter yang bersedia melakukan pembiusan tanpa pulse oxymetri dapat dikatakan “bekerja substandar” atau rumah sakit yang tidak bisa menyediakan peralatan tersebut harus ditutup karena fasilitasnya yang substandar? Padahal belum tentu kematian pasien sebagai akibat kekurangan oksigen, karena banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan anestesi sebagaimana pernah penulis kemukakan di dalam buku lain dengan judul “Malpraktik & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”.

1.3. Ketelitian yang Umum
Untuk menentukan ketelitian umum, harus berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan pekerjaan dan situasi yang sama. Tolok ukur untuk menentukan ketelitian ini sangat sulit, karena setiap bidang keahlian mempunyai aturan main sendiri-sendiri yang seharusnya bisa difuangkan di dalam “Standar Umum”. Sebagai contoh misalnya, standar untuk pelayanan anestesiologi dapat berpedoman kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK. 00.06.3.3.320 tentang “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit”. Standar ini hanya berlaku untuk pelayanan anestesiologi dan reanimasi, sedangkan untuk pelayanan di luar anestesiologi tentunya tidak dapat mengacu kepada peraturan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengertian standar profesi disebutkan di dalam penjelasan pasal 50 sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
Penjelasan pasal 50 ini, merupakan penjelasan dari pasal 50 sub a yang menyebutkan bahwa dokter yang melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian di dalam pasal 50 sub b disebutkan lebih lanjut bahwa memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional juga merupakan hak dokter.
Dari bunyi pasal 50 sub a dan b dan penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang menghendaki di dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dokter berhak untuk melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, dan bila telah melaksanakan pratik sesuai standar profesi yang berlaku, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum.
Dari standar profesi yang dijelaskan di dalam penjelasan pasal 50, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari standar profesi sebagai berikut :
1. Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal bagi dokter.
2. Kemampuan tersebut meliputi:
a. knowledge (pengetahuan);
b. skill (keterampilan); dan
c. profesional attitude (perilaku yang profesional).
3. Kemampuan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut, harus dikuasai oleh seorang individu (dokter yang melakukan praktik kedokteran).
4. Kemampuan tersebut juga merupakan syarat untuk diizinkannya seorang dokter melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.
5. Yang berhak membuat standar profesi menurut undang-undang Praktik Kedokteran adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dari dokter yang berlaku saat ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dalam hal standar profesi dari masing-masing bidang spesialisasi, dapat diserahkan kepada masing-masing ikatan profesi di dalam bidang spesialisasi tersebut. Sebagai contoh misalnya standar profesi tentang pembedahan, diserahkan kepada Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) untuk membuatnya, sedangkan standar profesi untuk penyakit anak diserahkan kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan sebagainya.
Selain standar profesi, undang-undang juga menyebutkan adanya standar prosedur operasional yang diartikan di dalam penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:
Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksil langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Tujuan dibuatnya standar prosedur operasional ini adalah untuk memberikan langkah yang benar dan terbailik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Sedangkan yang berhak membuat staiidar prosedur pelayanan adalah sarana pelayanan kesehatan dan pembuatnya tetap mengacu atau berpedoman kepada standar pofesi, atau dengan perkataan lain standar prosedur operasional tidak boleh menyimpangi dari standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
Komalawati (2002: 178) menyebut standar prosedur operasional sebagai prosedur yang diuraikan. oleh pemberi pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi, yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya yang ada. Standar proses ini merupakan acuan atau pelengkap bagi rumah Sakit karena dapat.-mengikuti kondisi rumah sakit di mana prosedur tersebut ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Standar Profesi
Pekerjaan profesi yang dilakukan oleh seorang dokter hendaknya dilandasi oleh dua prinsip perilaku yang mendasar, ,yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan dapat mungkin tidak menyakiti, mencederai maupun merugikan pasiennya. Dalam mengemban profesinya inilah dokter harus selalu berpedoman kepada Standar Profesi yang berlaku berupa standar pelayanan medis (Nasution 2005: 42).
Pendapat Nasution tersebut juga dikemukakan oleh Kmnalawati (2002:177) dengan versi yang hampir sama, yaitu standar profesi yang berkaitan dengan pelayanan medik yang lebih dititikberatkan kepada tindakan medik, yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah standar pelayanan medik vnvy; tclah disusnn oleh IDI pada tahun 1993.
Standar pelayanan medis sangat diperlukankarna dalam kenyataannya praktik sehari-hari sering dijumpai adanya Perbedaan penanganan dan pemeriksaan pasien. Maupun perbedaan sarana atau peralatan yang dugunakan. Tanpa adanya standar pelayanan medis, maka penyimpangan yang terjadi akan sulit untuk diketahui.
Tolok ukur dari perilaku yang memenuhi standar pelayanan medik dari seorang dokter saat ini hanya bisa dinilai dari kesungguhan upaya pengobatan yang dilakukannya dengan segenap kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dimilikinya setelah memeriksa, dan menilai keadaan pasiennya. Dengan perkataan lain, bila dokter tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh sesama dokter terhadap pasien, maka dokter tersebut telah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan yang melanggar standar pelayanan medis yang berlaku (Nasution 2005: 42).
Komalawati (2002: 178) juga mengemukakan bahwa standar pelayanan medis mencakup standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang. Keduanya ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, agar standar profesi ini selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kedokteran, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk kemudian diubah sesuai dengan perkembangan situasi kondisi setempat berdasarkan evaluasi tersebut.

3. Tujuan Ditetapkannya Standar Profesi
Komalawati (2002: 177) menyebutkan beberapa tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis atau standar profesi medis, antara lain adaiah:
1. Untuk melindungi masyarakat (pasien) dari praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
2. Untuk melindungi profesi dari tuntutan masyaralcat yang tidak wajar.
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
4.Sebagai pedoman nntuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

4. Landasan Pola Pikir Pelaksanaan Standar Profesi Medis
Wiradharma (1996: 80) menyebutkan beberapa landasanpola pikir dalam pelaksanaan Standar Profesi Medis sebagai berikut:
1. Adanya indikasi medis atau petunjuk menurut ilmu kedokteran, ke arah tujuan pcngobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Dilakukan sesuai dengan standar medis menurut ilmu pengetahuai dan teknologi kedokteran saat ini.
3.Tindakan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hatihati, tanpa kelalaian, yang tolok ukurnya adalah dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dengan dokter lain dari bidang keahlian yang sama yang kemampuannya rata-rata bila berhadapan dengan kasus seperti itu dengan situasi kondisi yang sama.

Contoh Kasus:
Bila ada seorang pasien yang mengeluh sakit panas 5 (lima) hari terus menerus. Setiap dokter tentu akan melakukan diagnosa banding beberapa kemungkinan penyakit dari pasien tersebut, baik dari yang ringan sampai yang berat.
Untuk menegakkan diagnosa tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter vang melakukan pemeriksaan semacam ini yang tidak berbeda dengan teman sejawat lainnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis (Isfandyarie, 2005: 27).

5. Pengaturan Tentang Standar Profesi Medis di Indonesia
Sebenarnya di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar sepertiyang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan (Koeswadji, 1998:151).
Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu, sebagai contoh misalnya: Standar Profesi di bidang keahlian Anestesiologi yang disusun oleh Sub Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Pelayunan Medik bersama dengan ikatan Profesi
(Ikatan Dokter Ahli Anestesiologi,yang disingkat dengan sebutan IDSAI).
Standar profesi yang berjudul “ Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit” tersebut telah ditetapkan sebagai Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Depkes RI dengan Nomor HK. 00.06.3.3.320. yang berlaku sejak tanggal 5 April 1999. Di dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi ini harus dipakai sebagai pedoman pelaksana Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit seluruh Indonesia.
Standar yang harus dijadikan pedoman oleh dokter Ahli Anestesiologi dalam melakukan Profesinya ini, juga berlaku bagi perawat maupun dokter yang membantu pelaksanaa pelayanan di bidang Anestesiologi dan Reanimasi di rumah sakit. Selain itu. Pihak rumah sakitpun diwajibkan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI tersebut.
Setiap pelayanan di bidan Anestesiologi dan Reanimasi, harus mengacu pada Keputusan Direktorat Jendral pelayanan Medik Depkes RI tersebut. Bila terjadi cacat atau kematian pasien selama prosedur Anestesia berlangsung, Dokter Ahli Anestesiologi (DSAn) yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan malpraktik kalau dalam melakukan prosedur anastesi tidak sesuai dengan Standar Umum tersebut.
Namun apabila DSAn sudah berbuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan dukungan fasilitas dan perlengkapan dari rumah sakit yang juga sesuai dengan Standar tersebut, maka bila terjadi cacatatau kematian dari pasien selama prosedur anastesia, maka DSAn yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan malpraktik.
Berdasarkan pendapat Komalawati sebagaimana telah diuraikan di atas, standar profesi dalam pelayanan mdeik yang dapat dianggap sebagai standar proses yang telah diusulakn oleh Ikatan Dokter Indonesia(IDI) pada tahun 1993, maka standar pelayanan medic yang dibuat oleh IDI tersebut dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka standar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Standar pelayanan medic volume pertama memang diterbitkan tahun1993 sebagaimana disebutkan oleh Komalawati (2002:177). Tetapi pada tahun 1997 telah direvisi dentan edisi kedua, kemudian revisi ketiga juga dilakukan pada tahun 1998 dengtan pemambahan nvolume sampai dengan edisi ketiga. Edisi ketiga inilah yang berlaku sampai saat ini, yang dicetak kedua pada tahun 2002.
Standar pelayanan medik yang telah diperbaharui secara berkala oleh PB IDI ( Pengurus Besar IDI) dengan penerbitan terakhir pasa tahun 2002 tersebut antara lain memuat pernyataan Merdias Almatsier, dalam sambutan Ketua Umum PB IDI sebagai membukaan buku standar Pelayanan Medis tersebut sebagai berikut:
Pendahuluan Standar Pelayanan Medik – beberapa materi ynng dapat dipakai sebagai acuan penggunaan Standar Pelayanan Medik, antara lain:
Standar profesi merupakan pedoman yang harusdiakui oleh setiap tenaga profesinya. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis. Pelayanan kedokteran dinyatakan bermutu bila mana sesuai dengan standar pelayanan medik ini.
Dari pernyataan Ketua PB IDI tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa yang berhak membuat standar profesi adalah IDI sebagai Organisasi Profesi, maka dapat diartikan bahwa standar pelayanan medic yang dibuat oleh IDI dengan penerbita terbaru tahun 2002 ini merupakan hukum mpositif yang berlaku bagi setiap anggota IDI.
Dengan perkataan lain, setiap dokter yang melakukan Praktik Kedokteran berhak mendapat perlindungan hukuum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan medic ini, Namun bila yang dilakukan dokter dalam Praktik Kedokteranmenyimpangi dari standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh PB IDI ini, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai standar profesi atau dapat juga dikatakan malpraktik.
Oleh karna itu, agar dokter lebih memahami tentang Standar Pelayanan Medik ini, penulis akan lebih menguraikan lebih lanjut apakah memang standar pelayanan medic ini bisa dan dapat dianggap sebagai hukum positif yang berlaku bagi praktik kedokteran sebagaimana yang dikehendaki undang-undang.

Dari buku Standar pelayanan Medik (SPM) yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI (YP IDI) 2002, penulis mencermati hal-hal berikut:
a. Landasan praktik kedokteran harus berpedoman pada 2 (dua) pokok perilaku, yaitu:
 Kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien (doing good).
 Tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan merugikan pasien (primum non nocere).
Dokter harus menghargai hak pasien untuk dirawat/ diobati/ ditangani oleh dokter dengan profesioiiai dan bertanggung jawab secara klinis dan etis. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kegiatan profesi adalah menjadi tanggungjawab profesi.
b. Dalam rangka peningkatan dan pengawasan mutu pengamalan profesi, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Medik yang mencakup: Standar ketenagaan, Standar prosedur, Standar sarana, Standar hasil yang diharapkan.
c. Maksud penyusunan Standar Pelayanan Medik adalah dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
d. Tujuan dan fungsi Standar Pelayanan Medik yaitu:
 Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional.
 Melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
 Sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
 Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
e. Batasan dari standar adalah sebagai suatu pedoman yang dijalankan untuk meningkatkan mutu menjadi makin efektif dan efisien. Diterbitkannya Standar Pelayanan Medik ini mungkin saja dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, namun karena pentingnya fungsi Standar Pelayanan Medik sebagaimana disebutkan di atas, maka tim penyusun IDI memberikan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:
 Standar Pelayanan Medik dianggap sebagai prosedur yang seyogyanya diikuti, dan tidak untuk digunakan terhadap kepentingan hukum. Karena prosedur ini lebih merupakan keinginan pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi dan sumber daya manusianya,
 Standar Pelayanan Medik merupakan prosedur untuk kasus yang akan ditangani oleh spesialis yang bersangkutan, tetapi bagi daerah yang belum memiliki dokter ahli, tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh dokter umum.
 Standar ini merupakan acuan dan pelengkap untuk rumah sakit, sehingga dapat mengikuti kondisi dan situasi dari rumah sakit yang bersangkutan.
 Secara berkala standar ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi kedokteran.
f. Cakupan dari Standar Pelayanan Medik tersusun menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 Standar Pelayanan Medik yang terdiri dari 17 bidang spesialisasi, dan
 Standar Pelayanan Penunjang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang spesialisasi.

Berdasarkan uraian dari Pendahuluan Standar Pelayanan Medik tersebut, PB IDI nampaknya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat Standar Pelayanan Medik yang sesuai dengan beberapa pendapat pakar tentang standar profesi sebagaima telah disebutkan terdahulu. Namun, di sisi 1ain rnasih terlihat adanya kontroversi dan ambivalensi dalam penggunanaan buku yang diterbitkannya ini.
Dalam tujuan atau fungsi Standar Pelayanan Medik, PB IDI mengharapkan Standar Pelayanan Medik ini dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi. Hal ini berarti bahwa agar masyarakat bisa terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi tersebut, maka praktik kedokteran harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Medik ini tentunya. Demikian juga sebaliknya, dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Pelayanan medik yang ditetapkan oleh IDI ini, harus bisa dilindungi dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat menerima jasa pelayanan medis tersebut.
Dengan diterbitkannya buku ini, semestinya fungsi kontrol terhadap praktik kedokteran dan sekaligus perlindungar. hukum terhadapp dokter bisa terlaksana. Namun nampaknya IDI juga khawatir terhadap kemungkinan timbulnya dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, seandainya Standar Pelayanan Medik ini dipakai acuan dalam menentukan layak pdaknya seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan mediknya. Kekhawatiran ini dikarenakan Standar Pelayanan Medik ini masih dibuat berdasarkan keinginan pelayanan resehatan dari SDM tiap bi!lang spesialisasi saja, belum dikaji secara hukum agar setiap kalimat yang tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik ini cukup bermakna dan tidak malah membahayakan profesi dokter. Karena bila Standar Pelayanan Medik ini benar-benar dijadikan acuan, maka ketidak sesuaian hasil yang dicapai oleh dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dengan Standar yang tertuang di dalam buku :ni, akan mengakibatkan dokter mengalami tuntutan Malpraktik dengan dasar melakukan praktik kedokteran substandar.
Oleh karena itu, di dalam kalimat berikut yang memuat tentang batasan, IDI menambahkan klausul standar ini bakan untuk digunakan di bidang lain khususnya untuk kepentingan hukum”. Dengan pernyataan ini, berarti Standar, Pelayanan Medik juga tidak dapat berfungsi sebagaimana 4 (empat) fungsi atau tujuan yang tercantum di atas.
Menurut hemat penulis, buku ini sudah cukup bagus sebagai pedoman yang bisa dipakai di kalangan intern anggota IDI, dengan masih diperlukan adanya penyempurnaan dibeberapa bab yang menyangkut bidang-bidang spesialisasi tertentu. Untuk kepentingan hukum, memang sebaiknya buku ini tidak dijadikan pedoman, karena kalau kriteria standar yang dipakai penuntut umum atau penggugat berdasar buku ini, aku banyak sekali dokter yang akan mengalami tuntutan malpraktik; atau dianggap melaksanakan praktik kedokteran substandar.
Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengungkapkan beberapa kasus yang dimuat dalam buku ini. Mudah-mudahan uraian penulis ini akan bisa membantu penyempurnaan buku ini untuk dapat digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembuatan Standar Pelayanan Medik. Tentunya untuk tercapainya hal tersebut partisipasi organisasi profesi dari masing-masing bidang spesialisasi akan sangat menentukan berhasilnya tujuan dibuatnya Standar ini.

5.1 Beberapa Contoh Klausula dalam Standar pelayanan Medis yang Dapat Merugikan Dokter
Kasus Bedah ( Bab I)
Luaran Obstruksi Usus sembuh, dengan lama peralwatan 7-10 hari. Bila ternyata dalam waktu10 hari pasien tidak sembuh, DSB bisa dituntut oleh pasien atau keluarganya karena pengobatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan. standar. Apalagi kalau sampai pasien tersebnt ineninggal dunia, sang dokter riskan untuk terkena pasal 359 KUHP.
Padahal berdasarkan pengalaman penulis, bila seorang pasien mengalami dugaan Obstruksi Usus, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dokter:
1. Menyingkirkan Diagnosa banding terhadap adanya paralisis usus (Standar Pelayanan Medik, 2002: 3).
2. Menentukan kemungkinan penyebab obstruksinya. Bila penyebab meragukan, kadang-kadang diperlukan observasi pasien 2-5 hari sebelum operasi (laparatomi eksplorasi) diputuskan. Kalau penyebabnya kemungkinan scibala (faeces yang keras) karena pasien sering mengalami obstipasi (kesulitan dalam buang air besar), apakah tepat bila dilakukan laparatomi? Hai semacam ini pernah beberapa kali penulis jumpai dalam praktik.
3. Pemeriksaan laboratorium baik darah maupun foto abdomen 3 posisi, kadang-kadang iidak menunjukkan gambaran yang jelas.
4. Perbaikan keadaan umum pasien, mungkin telah mengalami gagal ginjal, sepsis atau renjatan dan sebagainya.
5. Jenis operasinya sendiri, kalau ternyata operator harus, melakukan reseksi usus (pemotongan usus) apalagi dengan ditunjang keadaan pasien yang hypoalbuminemia,(kadar albumin yang berguna untuk pemulihan jaringan di dalam darah kurang/ tidak normal), lama perawatan tidak mungkin bisa kurang atau sama dengan 10 hari samping itu, kemungkinan sembuh juga tidak bisa dijanjikan l00 %.
6. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas akan sangat berpengaruh terhadap lama perawatan maupun luaran(outcome) yang diharapkan.

Dari uraian di atas, sebaiknya di dalam menentukan lama perawatan dan luaran, tidak disebutkan secara lugas sekian hari dan luaran sembuh. Mungkin bisa disebutkan lama perawatan tergantung penyulit, bila tanpa penyulit sebutkan 99 % sembuh misalnya (ditulis berdasar statistik angka kesembuhannya). Bila hal ini ditinjau dari segi hukum, perlu diingat bahwa perjanjian terapeutik merupakan inspanning verbintenis (perjanjian upaya),dan bukan resultaat verbintenis (perjanjian hasil). Untuk tercapainya hasil (kesembuhan) banyak sekali faktor. faktor yang mempengaruhinya.

Kasus Perforasi Tifoid
(berlubangnya usus sebagai penyulit dari penyakit tipus)
Luaran senbuh total yang diperoleh dengan lama perawatan 10 samapi 14 hari bukan hal yang muda dicapai, tergantung dari derajat penyebaran infeksi tipusnya sendiri.Perforasi yang merupakan penyulit ini, bukan tidak jarang disertai dengan penyulit pada organ tubuh lainnya, misalnya: hepar(hati),otak(meningitis typhosa), keadaan nutrisi pasien (under nutrition) dan sebagainya. dalam luaran perlu ditambahkan: sekian persen sembuh total, sekian persen mengalami penyulit, dan mungkin 0,0001 % bisa berakhir dengan kematian misalnya.
Kasus Bedah Urologi
Kasus Pielonefritis Akut (Standar Pelayanan Medik, 2002: 128) dengan lama perawatan 7 – 10hari dan luaran sembuh total. Apakah hal tersebut dapat tercapai jika pada BNU-IVP ditemukan adanya batu sebagai penyebab pielonefritis? Apalagi bila disertai kenaikan ureum, kreatinin yang signifikan yang mungkin memerlukan tindakan Hemodialysis (cuci darah). Dalam batasan yang disusun oleh Tim Studi IDI memang disebutkan bahwa lama perawatan yang dimaksud adalah khusus untuk penyakit tanpa komplikasi, hal ini sebaiknya diulang di dalam penjabaran masing-masing penyakit di bidang spesialisasi terkait. Misalnya dalam kasus Pielonefritis Akut tersebut di atas, sebaiknya ditambah dengan “lama perawatan 7 – 10 hari bila tidak ada kelainan lain yang menyertai, atau bila fungsi ginjal normal, dan BNO-IVP tidak ditemukan adanya batu, dan sebagainya. Sedang dalam “luaran” sebaiknya disebutkan presentase keberhasilan.

Kasus Bedah Plastik Estetis
Disebutkan luaran penampilan pasien bertambah baik, sebaiknya ditambahkan dengan bila tidak ada reaksi penolakan dari tubuh pasien. Penulis pernah menjumpai seorang wanita yang melakukan operasi plastilc agar hidungnya mancung, ternyata hidungnya tambah mengalami infeksi terus-menerus sehingga penampilannya malah jauh dari menarik.

Bagian Penyakit Dalam
Sebaiknya disebutkan kriteria terhadap jenis penyakit yang dipilih, misalnya kasus yang dipilih merupakan kasus yang sering dijumpai dalam praktik sphari-hari.
Untuk kasus dehidrasi (Standar Pelayanan medik, 2002; 220) luaran sembuh sempurna juga sebaiknya ditinjau kembali, karena dalam hal terjadi penyulit gagal ginjal misahiya kemungkinan untuk tercapainya kesembuhan sempurna juga lebih kecil.

Ragian Paru (Bab VIII)
Luaran Pleuritis Eksudativa (Standar Pelayanan Medik, 2002: 255), bila berobat secara teratur apakah bisa dijamin untuk sembuh baik? Tidak adakah kemungkinan lain yang terjadi yang bisa menimbulkan gejala sisa, walaupun pasien berobat secara teratur?

Penyakit Anak (Bab IX Standar Pelayanan Medik)
Luaran Demam Berdarah Dengue (Standar Pelayanaa Medik, 2002: 291) perlu dievaluasi, karena pada kenyataannya di dalam praktik sering diberitakan adanya kasus-kasus DBD yang berakhir dengan kematian. Luaran sembuh tanpa sekuele perlu diperjelas dalam kasus yang bagaimana DBD bisa sembuh tanpa sekuele tersebut?

Dalam hal kasus overlap antara 2 (dua) bidang spesialisasi, n1isalnya Hipertensi dengan No.ICD 401 yang tertuang dalam bidang spesialisasi Penyakit Dalam (Standar Pelayanan Medik, 2002: 222) dan Kardiologi (Standar Felayanan Medik, 2002: 598), sebaiknya dikaji ulang agar tidak terjadi dobel standar.

Klausula dalam Standar Pelayanan Penunjang
Anestesiologi (Bab XVIII)
Pada tahun 1999, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (IDSAI) telah menyusun Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit yang telah disahkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK.00.06.3.3.320. Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1999 di Jakarta ini berbeda dengan Standar Pelayanan Penunjang yang tercantum di dalam Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI ini.
Mengingat adanya perbedaan tersebut, tentunya IDI perlu melakukan pengkajian ulang standar mana yang akan diberlakukan bagi pelayanan anestesiologi.

Radiologi
Sebagai pelayanan penunjang, seyogyanya Standar Profesi Radiologi dapat dilengkapi dengan jenis jenis pelayanan radiologi dan indikasinya, misalnya:
Photo rontgen untuk mengetahui adanya patah tulang, kelainan sendi, dan sebagainya, USG untuk deteksi kelainan abdomen bagian atas (batu kandung empedu, dan sebagainya) dan abdomen bagian bawah (tumor ovarium dan sebagainya), CT scan untuk pemeriksaan tumor kepala dan sebagainya. Hal ini perlu dicantumkan dalam Standar Pelayanan Medik, karena kemajuan di bidang radiologi sangat pesat, sehingga di antara dokter sendiri mungkin banyak yang belum mengetahui jenis-jenis pemeriksaan radiologi maupun indikasinya. Dengan mengetahui jenis dan indikasi pemeriksaan radiologi, dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan indikasi yang tepat agar dapat mengurangi biaya yang ditanggung pasiennya.
Agar Standar Pelayanan Medik dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, dari beberapa kelemahan yang penulis kemukakan di beberapa bidang spesialisasi tersebut kiranya perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang dari bidang spesialisi terkait yang tidak bisa penulis kemukakan semuanya dalam -Duku ini. Karena di luar beberapa kendala tersebut, banyak sekali sumbangsih dari beberapa bidang spesialisasi yang telah tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik tersebut yang bisa berfungsi sebagai perlindungan dokter dari tuntutan yang tidak wajar atau dengan perkataan lain, sebagian besar dari Standar Pelayanan Medik ini cukup bermanfaat bagi kepentingan hukum.
Dengan penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ada, kekhawatiran terhadap adanya dampak yang kurang menguntungkan dapat dinetrulisir. Untuk itu diperlukan revisi dengan melibatkan Tim Penyusun yang terdiri dari beberapa organisasi profesi dari bidang-bidang spesialis terkait
sebagaimana tercantum dalam Pola Penyusunan Standar Pelayanan Medik ini.

6. Kesalahan dan Kelalaian Dokter
Tuntutan terhadap dokter, pada umumnya dilakukan oleh pasien yang merasa tidak puas terhadap pengobatan atau pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter yang merawatnya. Ketidak puasan tersebut terjadi karena hasil yang dicapai dalam upaya pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Hasil upaya pengobatan yang mengecewakan pasien, seringkali dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya.
Hariyani (2005: 57) mengemukakan bahwa dalam kaitan hubungan antara pasien dan dokter, penyebab dari ketidak puasan tersebut pada umumnya karena kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasiennya, terutama terkait dengan masalah “informed consent”. Perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien oleh Hariyani disebut dengan istilah “sengketa medik”.
Beberapa unsur dari persetujuan tindakan medik yang sering dikemukakan pasien sebagai alasan penyebab sengketa medik ini adalah:
1. Isi informasi (tentang penyakit yang diderita pasien) dan alternatif yang bisa dipilih pasien tidak disampaikan secara jelas dan lengkap;
2. Saat memberikan informasi seyogyanya sebelum terapi mulai dilakukan, terutama dalam hal tindakan medis yang berisiko tinggi dengan kemungkinan adanya perluasan dalam terapi atau tindakan medik
3. Cara penyanpain informasi tidak memuaskan pasien, karena pasien merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi yang jujur, lengkap, dan benar yang ingin didapatkannya secara lisan dari dokter yang merawatnya.
4. Pasien merasa tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan atau alternative pengobatan yang telah dilakukan terhadap dirinya, sehingga hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri (self determination) diabaikan oleh dokter.
5. Kadang-kadang pasien hanya mendapatkan informasi dari perawat( para medis), padahal menurut hukum yang berhak memberikan informasi adalah dokter yang menangani pasien termaksud.

Apakah tidak diberikannya informasi ini termasuk dalam kategori kelalaian dokter?
Menurut Fuady(2005:71) untuk dapat diajukannya gugatan dasar ketiadaan informed consent harus dipenuhi beberapa unsur yuridis sebagai berikut:
1.Adanya kewajiban dokter untuk mendapatkan persetujuan(consent)dari pasien.
2.Kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa justifikasi yuridis.
3.Adanya kerugian di pihak pasien.
4.Adanya hubungan sebab akibat antara ketiadaan informed consent dan kerugian tersebut.
Dalam buku Hakum Medik (Medical Law), Guwandi (“004: 29) menyatakan
bahwa “kelalaian” sebagai terjemahan dari”negligence”, yang dalam arti umum bukanlah merupakan suatu pelangaaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatakan lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak acuh atau tidak Peduli. dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat. Selama akibat dari kelalaian ini tidak membawa kerugian atau mencederai orang lain, maka tidak ada akibat hukum yang dibebankan kepada orang tersebut, karena hukum tidak, mencampuri hal-hal yang dianggap sepele (de minimus notcurat lex. the law does not concern itself with trifles).
Kelalaian baru terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus dipertaggungjawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan terjadinya kerugian baik kerugian hartabenda maupun hilangnya nyawa atau cacat pada anggota tubuh seseorang.

Untuk menentukan adanya kelalaian dokter, Hariyani (2005:63) menyebutkan 4 (empat) unsur yang disingkat dengan “4 D” sebagai berikut:
a. adanva duty (kewajiban) yang harus dilaksanakan;
b. adanva derelection of that duty (penyimpangan kewajiban);
c. terjadinya damaged (kerusakan/kerugian);
d. terbuktinya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian.

Bila kesalahan atau kelalaian tersebut dihubungkan dengan Hukuman Pidana, maka Jonkers (Guwandi, 2004:30) mengemukakan 4 (empat) unsur sebagai berikut:
a. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukutn (wederrechtelijkheid);
b. akibat dari perbuatan bisa dibayangkan (voorzienbaarheid);
c. akibat perbuatan sebenarnya dapat dihindari (vermijtbaarheid);
d. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya (verwijtbaarheid), karena sebenarnya pelaku sudah dapat membayangkan dan dapat menghindarinya.
Untuk lebih jelasnya dapat kita cermati ilustrasi kasus berikut:
Seorang pasien berusia 50 tahun, dilakukan tindakan pembedahan dengan diagnosa Hernia Inguinalis Lateralis Sinistra. Setelah dilakukan operasi, pasien tidak segera sadar kembali walaupun efek obat bius seharusnya sudah tidak ada lagi. Pada pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mencari causa gangguan kesadaran pasien tersebut, ternyata ditemukan gula darah pasien 800 mg %. Dari anamnesa yang dilakukan kepada keluarga pasien, ternyata pasien memang menderita Diabetes Mellitus sejak 10 tahun yang lalu, dan secara rutin minum OAD (Oral Anti Diabetic). Dalam hal terjadi keadaan semacam ini, dokter Ahli Anestesiologi dapat dipersalahkan karena melakukan kalalaian bila DSAn yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut, karena dia tidak datang untuk memeriksa dan menilai pasien dengan cermat sebelum dilakukannya pembiusan sebagaimana dianjurkan di dalam Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit.
Kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk l:esalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan sebagaimana contoh kasus di atas. Jadi kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Di dalam pelavanan kesehatan, faktor penyebab timbulnya kelalaian pada umumnya karena kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter dalam pelaksanakan profesinya. menurut hukum pidana (Nasution, 2005: 56), kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
1 “Kealpaan perbuatan” ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasa1 205 KUHP.
2. Kealpaan akibat” ialah akibatyang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang olch hukum pidana, misalnya terjadinya cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan, seperti yang tercantum di dalam pasa1 359, 360, dan 361 KUHP.

Bila kedua rumusan tentang kealpaan tersebut dikaitkan dengan praktik kedokteran, maka perbuatan dokter yang menim.bulkan cacat atau kematian bagi pasien termasuk di dalam “kealpaan akibat”.

Untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan suatu peristiwa pidana sebagai akibat yang dilarang oleh hukum, maka terlebih dahulu harus dicari keadaan keadaan yang merupakan sebab terjadinya per;stiwa pidana itu. Apakah akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan dokter yang sengaja bersikap kurang hati- hati dan ceroboh harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. Nasution (2005: 57) mengemukakan pendapat P.A. F. Lumintang (1984: 323) bahwa si pelaku dapat dipersalahkan bila sebenarnya kemungkinan timbulnya akibat telah bisa dibayangkannya, tetapi ia tidak percaya bila tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat sebagaimana telah ia bayangkan sebelumnya, sehingga ia tetap bersikap yang pada akhirnya akibat yang dibayangkannya tersebut benar-benar terjadi. Sebenarnya menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian dan pelaku menyadari kalau ia tidak bersikap demikan maka akibat yang merupakan peristiwa pidana itu tidak terjadi.
Sebagaimana disebutkan dalam kasus tindakan herniotoni di atas, dokter ahli Anestesiologi (DSAn) seharusnya mudah membayangkan bahwa gangguan kesadaran dapat teriadi Hebagai akibat (penyulit yang mungkin timbul) dari tindakan iriedis yang dilakukannya. Untuk mencegah terjadinya hal tursebut, DSAn harus memeriksa dan menilai keadaan pasien aseoara teliti dan saksama sebelum dilakukannya pembiusan. Tetapi tapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang dilakukannya itu akan dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dibayangkannya sehingga ia bersikap tidak perlu memeriksa dan irrunilai keadaan pasien sebelum dilakukannya pembiusan. seandainya ia bersikap teliti terhadap pasien, maka akibat yang terjadi pada pasien dapat dicegahnya. Dalam hal ini DSAn dapat clipersalahkan sebagai melakukan “kealpaan akibat”.
Oleh karena itu, tolok ukur untuk mengetahui dokter bersalah atau tidak, dia harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu dokter harus mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan sebagaimana pernah diputuskan oleh Rechtbank Breda pada tanggal 16 April 1935 dan Hof’s Hertogentbosch tanggal 28 April 1936 (Nasution, 2005: 58).
Nasution (2005: 58) mengemukakan pendapat Picard (1984: 155) tentang tiga kategori yang dapat dipaka: sebagai pedoman untuk mengetahui apakah dokter telah berbuat dalam suasana dan keadaan yang sama sebagai berikut:
1. Pendidikan, pengalaman, dan kadtifikasi-kualifikasi lain yang berlaku untuk tenaga kesehatan,
2. Tingkat risiko dalam prosedur penyembuhan/ perawatan;
3. Suasana, peralatan, fasilitas, dan sumber-sumber lain yang tersedia bagi tenaga kesehatan.

Catatan: bahan ini hanya untuk kepentingan perkuliahan saja tidak untuk diperbanyak

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: