Skip to content

STANDAR PROFESI

November 22, 2010

STANDAR PROFESI

1. Pengertian Standar Profesi

Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Pengembangan profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh masing-masing Namun pengembangan profesi di luar dokter jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. Tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit. Apapun jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien (Supriadi, 2001: 49). Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dan seorang dokter.

Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa jenis profesi seperti guru, jurnalis, advokat, hakim, jaksa dan sebagainya Bila dibandingkan dengan profesi lainnya sebagaimana disebutkan terdahulu, profesi kedokteran mempunyai kekhususan yang membedakannya dengan profesi lain. khususan profesi kedokeran terletak pada sifat otonom dan ukuran mengenai kemampuan rata-rata dan dokter sebagai pengemban profesi, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian, dan rasa pengabdian yang tinggi (Nasution 2005: 38).

Walaupun dokter dalam memberikan pelayanan medis mempunyai otonomi profesi, tetapi kemandirian dokter berdasar otonomi tersebut tetap harus dipagari dengan peraturan yang berlaku, Salah satu dan peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.

Beberapa pendapat para pakar tentang standar profesi antara lain :

Komalawati memberikan batasan yang dimaksud dengan standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pad proses tindakan medik (Komalawati, 2002: 177).

Standar profesi dalam bentuk standar pelayanan medik ini juga harus dipakai acuan oleh Rumah Sakit, karena prosedur tetap di dalam standar profesi dibuat sesuai dengan setiap bidang spesialisasi, fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Pengertian Standar Profesi Medis menurut Leenen salah seorang pakar Hukum Kesehatan dan Negeri Belanda yang dikemukakan oleh Koeswadji (1998: 150):

De formulering van de norma voor de medische profesionele standar zou dan kunnen zijn: zorgvuldigd de medische standar handelen als een gemidelde bekwaam arts van gelijke medische categorie in gelijke omstandighecjen met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concreet handelingsdoel.

Terjemahan bebasnya adalah:

Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu) harus teliti
b. Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkarn ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu. Dan tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medik dan pengalaman.
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama.
d. Dalam kondisi yang sama
e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut.
Rumusan Leenen tentang Standar Profesi Kedokteran tersebut lebih dijelaskan secara detail oleh Hariyani (2005: 63) sebagai berikut:

a. berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig handelen) dikaitkan dengan culpa/ kelalaian. Bila dokter bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian, dan bila tindakannya sangat tidak berhati-hati atau ceroboh maka ia memenuhi “ culpa lata”.
b. Sesuai ukuran ilmu medik (volgens de medische standard).
c. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medik yang sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie).
d. Situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandigheden).
e. Sarana upaya (middelen) yang sebanding/ proporsional (= asas proportionalitas) sebagai terjemahan dari met middelen die in redeljke verhouding staan dengan tujuan konkrit tindakan perbuatan tersebut (tot het concreet handelingsdoel).

Kelima unsur yang dikemukakan Leenen ini dipakai pedoman oleh para hakim Belanda di dalam menangani dugaan malpraktik yang diajukan ke pengadilan Belanda sampai saat ini. Demikian juga yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia, bila ada tuntutan malpraktik terhadap seorang dokter, kelima unsur rumusan Leenen inilah yang dipakai untuk menguji kebenaran tuduhan tersebut.
Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No. 23/1992; Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Supriadi, 2001:39).
Nasution (2005:42) mengemukakan pendapat Koeswadji (1992: 104) tentang pengertian standar profesi sebagai berikut:

Standar profesi adalah niat atau iktikad baik dokter yang didasari etika profesinya, bertolak dan suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri.

Supriadi (2001: 52) mengemukakan pendapat Prof. Mr. W.B. Van der Mijn sebagai berikut:

Dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran umum meliputi:
a. kewenangan;
b. kemampuan rata-rata;
c. ketelitian yang umum.

1.1. Kewenangan

Yang dimaksud dengan kewenangan ialah kewenangan hukum (rechtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Atas dasar kewenangan inilah, seorang tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan bidangnya.

Di Indonesia, kewenangan menjalankan profesi tenaga kesehatan pada umumnya diperoleh dan Departemen Kesehatan. Namun sejak berlakunya UU Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2005, maka kewenangan dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia diperoleh dan Konsil Kedokteran Indonesia (pasal 29 ayat (2) UU Praktik Kedokteran). Dengan diterbitkannya Surat Tanda Registrasi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka dokter pemilik Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut, berhak untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia, karena telah memenuhi syarat administratif untuk melaksanakan profesinya. Dari persyaratan administratif yang telah dipenuhi ini, dokter sebagai pengemban profesi telah memperoleh kewenangan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Supriadi, seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan.

Sebagai ilustrasi tentang kewenangan profesional, dapat kita ambil tindakan pembedahan sebagai contoh. Tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah, tidaklah dapat digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan. Tetapi bila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesioal maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.
1.2. Kemampuan Rata-rata

Dalam menentukan kemampuan rata-rata seorang tenaga kesehatan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain dan faktor pengalaman tenaga kesehatan yang bersangkutan fasilitas, sarana prasarana di daerah tempat tenaga kesehatan (dokter) tersebut bekerja juga ikut mempengaruhi sikap dokter dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga sangat sulit untuk. menentukan standar kemampuan rata-rata ini.

Sebagai contoh misalnya :

a. Kemampuan dokter yang baru menyelesaikan pendidikannya, tentu berbeda dengan dokter yang sudah mempunyai pengalaman menangani pasien selama 25 (dua puluh lima) tahun.
b. Kemampuan dokter yang bekerja di Irian Jaya dengan fasilitas dan sarana prasarana yang mungkin sangat sederhana, tentu tidak bisa disamakan dengan dokter yang melaksanakan pekerjaan profesinya di Jakarta yang semuanya serba modern dan canggih.

Berkaitan dengan kemampuan rata-rata ini, penulis mempunyai pengalaman menarik yang akan penulis sampaikan agar menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.

• Penulis pernah melakukan pembiusan bersama dengan Dokter Ahli Anestesiologi dari Singapura, di salah satu kota di Jawa Timur, sekitar tahun 1999 dalam rangka kerjasama bakti sosial untuk menangani kasus pembedahan pada bibir sumbing. Di Singapura, untuk melakukan pembiusan selalu menggunakan peralatan canggih untuk memantau keadaan pasien selama pembiusan dan operasi berjalan sampai pasien sadar kembali. Ventilator (alat untuk pernafasan buatan), pulse oxymeter (alat untuk memantau kadar oksigen dalam darah), capnograph (alat untuk memantau kadar C02 dalam darah) dan alat-alat lain yang di rumah sakit tempat penulis bekerja tidak tersedia, semuanya mereka bawa dari Singapura. Selain itu, Dokter Ahli Anestesiologi telah menjalani subspesialisasi lagi menjadi Ahli Anestesiologi Anak, Ahli Anestesiologi Kebidanan, Neuro-Surgery Anesthesiologist dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, jumlah Dokter Ahli Anestesiologi sangat minim, bahkan beberapa kota di Jawa saja masih belum bisa dilayani oleh Dokter Ahli Anestesiologi, sehingga kadang-kadang masih terjadi pendelegasian wewenang kepada perawat mahir anesthesi.
Dalam pelayanan anesthesi sehari-hari, penulis dituntut oleh keadaan untuk bisa melakukan pembiusan pada semua kasus dan semua Umur berbeda dengan pembiusan yang dilakukan oleh sejawat dari Singapura tersebut. Dokter dari Singapura tersebut, adalah Dokter Ahli Anesthesiologi Anak (Pediatric Anesthesiologist) yang hanya berkompeten untuk melakukan pembiusan pada anak-anak saja. Pada saat itu, penulis sedang mempersiapkan pembiusan untuk operasi tonsilectomi (pengambilan amandel) pada pasien dewasa. Karena perawatan yang minim, alat pantau yang ada pada penulis berasal dan anugerah allah SWT yaitu panca indera dan “feeling” sebagaimana semboyan yang telah diajarkan oleh para guru penulis “Waspada Dasa Netra”. Pada saat sejawat dari Singapura melihat bagaimana penulis melakukan. pembiusan, dia terheran-heran dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan olehnya. Dalam hal demikian, tentunya kemampuan sejawat dari Singapura dan kemampuan penulis sulit diperbandingkan.

Peralatan canggih semacam yang dibawa oleh tim Singapura ini sebenarnya sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain di Bandung, Jakarta, Surabaya dan di kota-kota lain sebagai pusat pendidikan dokter maupun rumah sakit rujukan (top referral hospital), termasuk di rumah sakit pendidikan yang ada di kota tempat penulis bekerja, Namun di tempat penulis bekerja sebagai abdi negara, alat-alat canggih tersebut belum bisa disediakan karena sangat mahal.

Dan uraian di atas, dapat dibayangkan betapa sulitnya menilai kemampuan rata-rata dan seorang dokter. Dokter yang terbiasa memantau keadaan pasien durante anestesi dengan pulse oxymetri akan merasa kurang aman bila harus bekerja di rumah sakit tanpa tersedianya fasilitas tersebut. Jika kemudian terjadi kematian, dan dokter dituntut sebagai pelaku malpraktik, apakah dokter yang bersedia melakukan pembiusan tanpa pulse oxymetri dapat dikatakan “bekerja substandar” atau rumah sakit yang tidak bisa menyediakan peralatan tersebut harus ditutup karena fasilitasnya yang substandar? Padahal belum tentu kematian pasien sebagai akibat kekurangan oksigen, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan anestesi sebagaimana pernah penulis kemukakan di dalam buku lain dengan judul “Malpraktik & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”.

1.3. Ketelitian yang Umum

Untuk menentukan ketelitian umum, harus berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan pekerjaan dan situasi yang sama. Tolak ukur untuk menentukan ketelitian mi sangat sulit, karena setiap bidang keahlian mempunyai aturan main sendiri-sendiri yang seharusnya bisa dituangkan di dalam “Standar Umum”. Sebagai contoh misalnya, standar untuk pelayanan anestesiologi dapat berpedoman kepada Keputusan Direktorat Jenderal pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK. 00.06.3.3.320 tentang “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rum Sakit”. Standar mi hanya berlaku untuk pelayanan anestesiologi dan reanimasi, sedangkan untuk pelayanan di luar anestesiologi tentunya tidak dapat mengacu kepada peraturan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengertian standar profesi disebutkan di dalam penjelasan pasal 50 sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Penjelasan pasal 50 ini, merupakan penjelasan dan pasal 50 sub a yang menyebutkan bahwa dokter yang melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian di dalam pasal 50 sub b disebutkan lebih Lanjut bahwa memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional juga merupakan hak dokter.

Dan bunyi pasal 50 sub a dan b dan penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang menghendaki di dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dokter berhak untuk melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, dan bila telah melaksanakan pratik sesuai standar profesi yang berlaku, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum.
Dan standar profesi yang dijelaskan di dalam penjelasan pasal 50, maka dapat diuraikan unsur-unsur dan standar profesi sebagai berikut:

1. Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal bagi dokter.
2. Kemampuan tersebut meliputi:
a. knowledge (pengetahuan);
b. skill (keterampilan); dan
c. profesional attitude (prilaku yang profesional).
3. Kemampuan yang terdiri dan 3 (tiga) unsur tersebut, harus dikuasai oleh seorang individu (dokter yang melakukan praktik kedokteran).
4. Kemampuan tersebut juga merupakan syarat untuk diizinkannva seorang dokter melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.
5. Yang berhak membuat standar profesi menurut undang-undang Praktik Kedokteran adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dari dokter yang berlaku saat ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dalam hal standar profesi dan masing-masing bidang spesialisasi, dapat diserahkan kepada masing-masing ikatan profesi di dalam bidang spesialisasi tersebut.
Sebagai contoh misalnya standar profesi tentang pembedahan, diserahkan kepada Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) untuk membuatnya, sedangkan standar profesi untuk penyakit anak diserahkan kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (1DM) dan sebagainya.

Selain standar profesi, undang-undang juga menyebutkan adanya standar prosedur operasional yang diartikan di dalam penjelasan pasal 50 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Tujuan dibuatnya standar prosedur operasional ini adalah untuk memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasar konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Sedangkan yang berhak membuat standar prosedur pelayanan adalah sarana pelayanan kesehatan, dan perbuatanya tetap mengacu atau berpedoman kepada standar profesi, atau dengan perkataan lain standar prosedur operasional tidak boleh menyimpangi dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
Komalawati (2002: 178) menyebut standar prosedur operasional sebagai prosedur yang diuraikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan setiap spesialisasi, yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya Yang ada. Standar proses ini merupakan acuan atau pelengkap bagi Rumah Sakit karena dapat mengikuti kondisi rumah sakit di mana prosedur tersebut ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Standar Profesi

Pekerjaan profesi yang dilakukan oleh seorang dokter hendaknya dilandasi oleh dua prinsip perilaku yang mendasar, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan sedapat mungkin tidak menyakiti, mencederai maupun merugikan pasiennya. Dalam mengemban profesinya inilah dokter harus selalu berpedoman kepada Standar Profesi yang berlaku berupa standar pelayanan medis (Nasution 2005: 42).

Pendapat Nasution tersebut juga dikemukakan oleh Komalawati (2002: 177) dengan versi yang hampir sama, yaitu standar profesi yang berkaitan dengan pelayanan medik yang lebih dititik beratkan kepada tindakan medik, yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah stadar pelayanan medik yang telah disusun oleh IDI pada tahun 1993.

Standar pelayanan medis sangat diperlukan, karena dalam kenyataan praktik sehari-hari sering dijumpai adanya
perbedaan penanganan dan pemeriksaan pasien, maupun perbedaan sarana atau peralatan yang digunakan. Tanpa adanya standar pelayanan medis, maka penyimpangan yang terjadi akan sulit untuk diketahui.
Tolak ukur dan perilaku yang memenuhi standar pelayanan medik dan seorang dokter saat ini hanya bisa dinilai dan kesungguhan upaya pengobatan yang dilakukannya dengan segenap kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dimilikinya setelah memeriksa dan menilai keadaan pasiennya. Dengan perkataan lain, bila dokter tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat sebagaimana yang di perbuat oleh sesama dokter terhadap pasien, maka dokter tersebut telah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan yang melanggar standar pelayanan medis yang berlaku (Nasution 2005: 42).
Komalawati (2002: 178) juga mengemukakan bahwa standar pelayanan medis mencakup standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang. Keduanya ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, agar standar profesi ini selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kedokteran, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk kemudian diubah sesuai dengan perkembangan situasi kondisi setempat berdasarkan evaluasi tersebut.

3. Tujuan Ditetapkannya Standar Profesi

Komalawati (2002: 177) menyebutkan beberapa tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis atau standar profesi medis, antara lain adalah:
1. Untuk melindungi masyarakat (pasien) dan praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
2. Untuk melindungi profesi dan tuntutan masvarakat yang tidak wajar.
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

4. Landasan Pola Pikir Pelaksanaan Standar Profesi Medis

Wiradharma (1996:80) menyebutkan beberapa landasan pola pikir dalam pelaksanaan Standar Profesi Medis sebagai berikut:
1. Adanya indikasi medis atau petunjuk menurut ilmu kedokteran, ke arah tujuan pengobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Dilakukan sesuai dengan standar medis menurut ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sat ini.
3. Tindakan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, tanpa kelalaian, yang tolak ukurnya adalah dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dengan dokter lain dan bidang keahlian yang sama yang kemampuannya rata-rata bila berhadapan dengan kasus seperti itu dengan situasi kondisi yang sama.

Contoh kasus:

Bila ada seorang pasien yang mengeluh sakit panas 5 (lima) hari terus menerus. Setiap dokter tentu akan melakukan diagnosa banding beberapa kemungkinan penyakit dan pasien tersebut, baik dan yang ringan sampai yang berat.
untuk menegakkan diagnosa tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter yang melakukan pemeriksaan semacam ini yang tidak berbeda dengan teman sejawat lainnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis (Isfandyarie, 2005: 27).

5. Pengaturan Tentang Standar Profesi Medis di Indonesia

Sebenarnya di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar seperti yang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32 ayat (), Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan. (Koeswadji, 1998: 151).
Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu, sebagai contoh misalnya: Standar Profesi di bidang keahlian Anestesiologi yang disusun oleh Sub Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (Ikatan Dokter Ahli Anestesiologi yang disingkat dengan sebutan IDSAI).

Standar Profesi yang berjudul “Standar Umum Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit” tersebut telah ditetapkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI dengan Nomor HK. 00.06.3.3.320. yang berlaku sejak tangga 5 April 1999. Di dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanirnsi ini harus dipakai sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit seluruh Indonesia.

Standar yang harus dijadikan pedoman oleh Dokter Ahli Aiesesiologi dalam melakukan profesinya ini, juga berlaku bagi perawat maupun dokter yang membantu pelaksanaan pelayanan dibidang anestesiologi dan reanimasi di rumah sakit. Selain itu, pihak Rumah Sakit pun juga diwajibkan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI tersebut.

Setiap pelayanan di bidang anestesiologi dan reanimasi harus mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tersebut. Bila terjadi cacat atau kematian pasien selama prosedur anestesia berlangsung, Dokter Ahli anestesiologi (DSAn) yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan malpraktik kalau dalam melakukan prosedur anestesi tidak sesuai dengan Standar Umum tersebut.

Namun apabila DSAn sudah berbuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan dukungan fasilitas dan perlengkapan dan Rumah Sakit yang juga sesuai dengan Standar tersebut, maka bila terjadi cacat atau kematian dan pasien selama prosedur anestesia, maka DSAn yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan malpraktik.

Berdasarkan pendapat Komalawati sebagaimana telah diuraikan di atas, standar profesi dalam pelayanan medik juga dapat berpedoman pada standar pelayanan medik yang dapat dianggap sebagai standar proses yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1993, maka standar pelayanan medik yang dibuat oleh IDI tersebut dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka standar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Standar pelayanan medik volume pertama memang diterbitkan tahun 1993 sebagaimana disebutkan oleh Kornalawati (2002:177). Tetapi pada tahun 1997 telah di revisi dengan edisi kedua, kemudian revisi ketiga juga dilakukan pada tahun 1998 dengan penambahan volume sampai dengan volume ketiga. Edisi ketiga inilah yang berlaku sampai saat mi, yang dicetak kedua pada tahun 2002.

Standar pelayanan medik yang telah di perbaharui secara berkala oleh PB IDI (Pengurus Besar IDI) dengan penerbitan terakhir pada tahun 2002 tersebut antara lain memuat pernyataan Merdias Almatsier, dalam Sambutan Ketua Umum PB IDI sebagai pembukaan buku Standar Pelayanan Medis tersebut sebagai berikut:
Standar profesi merupakan pedoman yang harus dilkuti oeh setiap tenaga profesinya. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis. Pelayanan kedokteran dinyatakan bermutu bilamana sesuai dengan standar pelayanan medik ini.

Dari pernyataan Ketua PB IDI tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 50UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa yang berhak membuat standar profesi adalah IDI sebagai organisasi profesi, maka dapat diartikan bahwa standar pelayanan medik yang dibuat oleh IDI dengan penerbitan terbaru tahun 2002 ini merupakan hukum positif yang berlaku bagi setiap anggota DI.
Dengan perkataan lain. setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran berhak mendapat perlindungan hukum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan medik ini. Namun bila yang dilakukan dokter dalam praktik kedokteran menyimpangi dan Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh PB IDI ini, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai standar profesi atau dapat juga dikatakan sebagai malpraktik.
Oleh karena itu, agar dokter lebih memahami tentang Standar Pelayanan Medik ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut apakah memang standar pelayanan medik ini bisa dan dapat dianggap sebagai hukum positif yang berlaku bagi praktik kedokteran sebagaimana yang dikehendaki undang-undang.
Dari buku Standar Pelayanan Medik (SPM) yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI (YP IDI) 2002, penulis mencermati hal-hal berikut:
Pendahuluan Standar Pelayanan Medik — beberapa materi yang dapat dipakai sebagai acuan penggunaan Standar Pelayanan Medik, antara lain:

a. Landasan praktik kedokteran harus berpedoman pada 2 (dua) pokok perilaku, yaitu:
• Kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien (doing good).
• Tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan merugikan pasien (primum non nocere). Dokter harus menghargai hak pasien untuk dirawat/diobati/ditangani oleh dokter dengan profesional dan bertanggung jawab secara klinis dan etis.
Wewenang untuk menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kegiatan profesi adalah menjadi tanggung jawab profesi.
b. Dalam rangka peningkatan dan pengawasan mutu pengamalan profesi, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Medik yang mencakup: Standar ketenagaan, Standar prosedur, Standar sarana, Standar hasil yang diharapkan.
c. Maksud penyusunan Standar Pelayanan Medik adalah dapat digunakan sebagai pedoman secara nasional.
d. Tujuan dan fungsi Standar Pelayanan Medik yaitu:
• Melindungi masyarakat dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional.
• Melindungi profesi dan tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
• Sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kedokteran.
• Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

e. Batasan dan standar adalah sebagai suatu pedoman yang dijalankan untuk meningkatkan mutu menjadi makin efektif dan efisien. Diterbitkannya Standar Pelayanan Medik mi mungkin saja dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, namun karena pentingnya fungsi Standar Pelayanan Medik sebagaimana disebutkan di atas, maka tim penyusun IDI memberikan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:
• Standar Pelayanan Medik dianggap sebagai prosedur yang seyogyanya diikuti, dan tidak untuk digunakan, terhadap kepentingan hukum. Karena prosedur ini lebih merupakan keinginan pelayanan kesehatan dan setiap spesialisasi dan sumber daya manusia nya
• Standar Pelayanan Medik merupakan prosedur untuk kasus yang akan ditangani oleh spesialis Yang bersangkutan, tetapi bagi daerah yang belum memiliki dokter ahli, tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh dokter umum.
• Standar ini merupakan acuan dan pelengkap untuk rumah sakit, sehingga dapat mengikuti kondisi dan situasi dan rumah sakit yang bersangkutan.
• Secara berkala standar ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi kedokteran.
f. Cakupan dan Standar Pelayanan Medik tersusun menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
• Standar Pelayanan Medik yang terdiri dari 17 bidang spesialisasi, dan
• Standar Pelayanan Penunjang yang terdiri dan 3 (tiga) bidang spesialisasi.
Berdasarkan uraian dan Pendahuluan Standar Pe1ayanan Medik tersebut, PB IDI nampaknya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat Standar Pelayanan Medik yang sesuai dengan beberapa pendapat pakar tentang standar profesi sebagai mana telah disebutkan terdahulu. Namun, di sisi lain masih terlihat adanya kontroversi dan ambivalensi dalam penggunaan buku yang diterbitkannya ini.

Dalam tujuan atau fungsi Standar Pelayanan Medik, PB IDI mengharapkan Standar Pelayanan Medik ini dapat gunakan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi. Hal ini berarti bahwa agar masyarakat bisa terlindungi dari praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi tersebut, maka praktik kedokteran harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Medik ini tentunya. Demikian juga sebaliknya, dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar pelayanan Medik yang ditetapkan oleh IDI ini harus bisa dilindungi dari tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat penerima jasa pelayanan medis tersebut.

Dengan diterbitkannya buku ini, semestinya fungsi kontrol terhadap praktik kedokteran dan sekaligus perlindungan hukum terhadap dokter bisa terlaksana. Namun nampaknya IDI juga khawatir terhadap kemungkinan timbulnya dampak yang kurang menguntungkan bagi dokter, seandainya Standar Pelayanan Medik ini dipakai acuan dalam menentukan layak tidaknya seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan mediknya. Kekhawatiran ini dikarenakan Standar Pelayanan Medik ini masih dibuat berdasarkan keinginan pelayanan kesehatan dan SDM tiap bidang spesialisasi saja, belum dikaji secara hukum agar setiap kalimat yang tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik ini cukup bermakna dan tidak malah membahayakan profesi dokter. Karena bila Standar Pelayanan Medik ini benar-benar dijadikan acuan, maka ketidak sesuaian hasil yang dicapai oleh dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dengan Standar yang tertuang di dalam buku ini, akan mengakibatkan dokter mengalami tuntutan Malpraktik dengan dasar melakukan praktik kedokteran substandar.

Oleh karena itu, di dalam kalimat berikut yang memuat tentang batasan, IDI menambahkan klausula “Standar ini bukan untuk digunakan di bidang lain khususnya untuk kepentingan hukum”. Dengan pernyataan ini, berarti Standar Pelayanan Medik juga tidak dapat berfungsi sebagaimana 4 (empat) fungsi atau tujun yang tercantum di atas.

Menurut hemat penulis, buku ini sudah cukup bagus sebagai pedoman yang bisa dipakai dikalangan intern anggota IDI, dengan masih diperlukan adanya penyempurnaan di beberapa bab yang menyangkut bidang-bidang spesialisasi tertentu. Untuk kepentingan hukum, memang sebaiknya buku ini tidak dijadikan pedoman, karena kalau kriteria Standar yang dipakai penuntut umum atau penggugat berdasar buku ini, akan banyak sekali dokter yang akan mengalami tuntut malpraktik atau dianggap melaksankan praktik kedokteran substandar.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengungkapkan beberapa kasus yang dimuat dalam buku ini. Mudah-mudahan uraian penulis ini akan bisa membantu penyempurnaan buku ini untuk dapat digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembuatan Standar Pelayanan Medik. Tentunya untuk tercapainya hal tersebut partisipasi organisasi profesi dan masing-masing bidang spesialisasi akan sangat menentukan berhasilnya tujuan dibuatnya Standar ini.

5.1. Beberapa Contoh Klausula dalam Standar Pelayanan Medis yang Dapat Merugikan Dokter.
Kasus Bedah (Bab I)

Luaran Obstruksi Usus sembuh, dengan lama perawatan 7-10 hari. Bila ternyata dalam waktu 10 hari pasien tidak sembuh, DSB bisa dituntut oleh pasien atau keluarganya karena pengobatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan standar. Apalagi kalau sampai pasien tersebut meninggal dunia, sang dokter riskan untuk terkena pasal 359 KUHP.

Padahal berdasarkan pengalaman penulis, bila seorang pasien mengalami dugaan Obstruksi Usus, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dokter:
1. Menyingkirkan Diagnosa banding terhadap adanya paralisis usus (Standar Pelayanan Medik, 2002: 3).
2. Menentukan kemungkinan penyebab obstruksinya. Bila penyebab meragukan, kadang-kadang diperlukan observasi pasien 2-3 han sebelum operasi (laparatomi eksplorasi) diputuskan. Kalau penyebabnya kemungkinan scibala (faeces yang keras) karena pasien sering mengalami obstipasi (kesulitan dalam buang air besar), apakah tepat bila dilakukan laparctomi ? Hal semacam ini pernah beberapa kali penulis jumpai dalam praktik.
3. Pemeriksaan laboratorium baik darah maupun foto abdomen 3 posisi, kadang-kadang tidak menunjukkan gambaran yang jelas.
4. Perbaikan keadaan umum pasien, mungkin telah mengalami gagal ginjal, sepsis atau renjatan dan sebagainya.
5. Jenis operasinya sendiri, kalau ternyata operator harus melakukan reseksi usus (pemotongan usus) apalagi dengan ditunjang keadaan pasien yang hypoalburninemia (kadar albumin yang berguna untuk pemulihan jaring di dalam darah kurang/tidak normal), lama perawatan tidak mungkin bisa kurang atau sama dengan 10 hari. Di samping itu, kemungkinan sembuh juga tidak bisa dijanjikan 100%.
6. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas akan sangat berpengaruh terhadap lama perawatan maupun luaran (outcome) yang diharapkan.
Dari uraian di atas, sebaiknya di dalam menentukan lama perawatan dan luaran, tidak disebutkan secara lugas sekian hari dan luaran sembuh. Mungkin bisa disebutkan lama perawatan tergantung penyulit, bila tanpa penyulit sebutkan 99 % sembuh misalnya (ditulis berdasar statistik angka kesembuhannya bila hal ini ditinjau dan segi hukum, perlu diingat bahwa perjanjian terapeutik merupakan inspanning verbintenis (perjanjian upaya), bukan resultaat verbintenis (perjanjian hasil). Untuk tercapainya hasil (kesembuhan) banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kasus perforasi tifoid
( berlubangnya usus sebagai penyulit dan penyakit tipus )

Luaran sembuh total yang diperoleh dengan lama perawatan 10-14 hari bukan hal yang mudah dicapai tergantung dan derajat penyebaran infeksi tipusnya sendiri. Perforasi yang merupakan penyulit ini, bukan tidak jarang disertai dengan penyulit pada organ tubuh lainnya misalnya: hepar(hati), otak(meningitis typhosa), keadaan
nutrisi pasien (under nutrition) dan sebagainya. Dalam luaran perlu ditambahkan: sekian persen sembuh total, sekian persen mengalami penyulit, dan mungkin 0.0001 % bisa berakhir dengan kematian misalnya.

Kasus Bedah Urologi

Kasus Pielonefritis Akut (Standar Pelayanan Medik, 2002:128) dengan lama perawatan 7 — 10 hari dan luaran sembuh total. Apakah hal tersebut dapat tercapai jika pada BNO-IVP ditemukan adanya batu sebagai penyebab pielonefritis ? Apalagi bila disertai kenaikan ureum, kreatinin yang signifikan yang mungkin memerlukan tindakan Hernodialysis (cuci darah).
Dalam batasan yang disusun oleh Tim Studi IDI memang disebutkan bahwa lama perawatan yang dimaksud adalah khusus untuk penyakit tanpa komplikasi, hal ini sebaiknya diulang di dalam penjabaran masing-masing penyakit di bidang spesialisasi terkait. Misalnya dalam kasus Pielonefritis Akut tersebut di atas, sebaiknya ditambah dengan “lama perawatan 7— 10 hari bila tidak ada kelainan lain yang menyertai, atau bila fungsi ginjal normal, dan BNO-IVP tidak ditemukan adanya batu, dan sebagainya. Sedang dalam “luaran” sebaiknya disebutkan persentase keberhasilan.

Kasus Bedah Plastik Estetis

Disebutkan luaran penampilan pasien bertambah baik, sebaiknya ditambahkan dengan bila tidak ada reaksi penolakan dan tubuh pasien. Penulis pernah menjumpai seorang wanita yang melakukan operasi plastik agar hidungnya mancung, ternyata hidungnya tambah mengalami infeksi terus-menerus sehingg penampilannya mala hjauh dan menarik.

Bagian Penyakit Dalam

Sebaiknya disebutkan kriteria terhadap jenis penyakit yang dipilih, misalnya kasus yang dipilih merupakan kasus Yang sering dijumpai dalam praktik sehari-hari.
Untuk kasus dehidrasi (Standar Pelayanan Medik, 2002:220) luaran sembuh sempurna juga sebaiknya ditinjau kembali, karena dalam hal terjadi penyulit gagal ginjal misalnya kemungkinan untuk tercapainya kesembuhan sempurna juga lebih kecil.

Bagian Paru (Bab VIII)

Luaran Pleuritis Eksudativa (Standar Pelayanan Medik, 20 02: 255), bila berobat secara teratur apakah bisa dijamin untuk sembuh baik? Tidak adakah kemungkinan lain yang terjadi yang bisa menimbulkan gej ala sisa, walaupun pasien berobat secara teratur ?

Penyakit Anak (Bab IX Standar Pelayanan Medik)

Luaran Demam Berdarah Dengue (Standar Pelayanan Medik, 2002: 291) perlu dievaluasi, karena pada kenyataannya di dalam praktik sering diberitakan adanya kasus-kasus DBD yang berakhir dengan kematian. Luaran sembuh tanpa sekuele perlu diperjelas dalam kasus yang bagaimana DBD bisa sembuh tanpa sekuele tersebut ?
Dalam hal kasus overlap antara 2 (dua) bidang spesialisasi misalnya Hipertensi dengan No .ICD 401 yang tertuang dalam bidang spesialisasi Penyakit Dalam (Standar Pelayanan Medik, 2002: 222) dan Kardiologi (Standar Pelayanan Medik, 2002:598), sebaiknya dikaji ulang agar tidak terjadi dobel standar.

52. Klausula dalam Standar Pelayanan Penunjang
Anestesiologi (Bab XVIII)

Pada tahun 1999, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik bersama dengan Ikatan Profesi (IDSAI) telah menyusun Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit yang telah disahkan sebagai Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor HK.oo.o6.3.3.320. Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1999 di Jakarta mi berbeda dengan Standar Pelayanan Penunjang yang tercantum di dalam Standar Pelayanan Medik yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit IDI ini.
Mengingat adanya perbedaan tersebut, tentunya IDI perlu melakukan pengkajian ulang standar mana yang akan diberlakukan bagi pelayanan anestesiologi.

Radiologi

Sebagai pelayanan penunjang, seyogyanya Standar Profesi Radiologi dapat dilengkapi dengan jenis-jenis pelayanan radiologi dan indikasinya, misalnya:
Photo rontgen untuk mengetahui adanya patah tulang kelainan sendi, dan sebagainya, USG untuk deteksi kelainan abdomen bagian atas (batu kandung empedu dan sebagainya) dan abdomen bagian bawah (tumor ovarium dan sebagainya), CT scan untuk pemeriksaan tumor kepala dan sebagainya.
Hal ini perlu dicantumkan dalam Standar Pelayanan Medik, karena kemajuan di bidang radiologi sangat pesat, sehingga di antara dokter sendiri mungkin ban ak yang belum mengetahui jenis-jenis pemeriksaan radiologi maupun indikasinya. Dengan mengetahui jenis dan indikasi pemeriksaan radiologi, dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan indikasi yang tepat agar dapat mengurangi biaya yang ditanggung pasien nya.
Agar Standar pelayanan Medik dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, dan beberapa kelemahan yang penulis kemukakan di beberapa bidang spesialisasi tersebut kiranya perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang dari bidang spesialisi terkait yang tidak bisa penulis kemukakan semuanya dalam buku ini. Karena di luar beberapa kendala tersebut, banyak sekali sumbangsih dari beberapa bidang spesialisasi yang telah tertuang di dalam Standar Pelayanan Medik tersebut yang bisa berfungsi sebagai perlindungan dokter dari tuntutan yang tidak wajar atau dengan perkataan lain, sebagian besar dari Standar Pelayanan Medik ini cukup bermanfaat bagi kepentingan hukum.
Dengan penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ada, kekhawatiran terhadap adanya dampak yang kurang menguntungkan dapat dinetralisir. Untuk itu diperlukan revisi dengan melibatkan Tim Penyusun yang terdiri dan beberapa organisasi profesi dan bidang-bidang spesialis terkait 5agaimana tercantum dalam Pola Penyusunan Standar pelayanan Medik ini.

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 277 other followers

%d bloggers like this: