pindah blog ke web pribadi

Para sahabat, teman, kolega, dan semua yang pernah berkunjung di blog ini, dengan hadirnya web http://www.info-hukum.com, maka untuk selanjutnya tulisan di https://budi399.wordpress.com, akan dipindahkan ke web baru http://www.info-hukum.com. Semoga tetap memberikan manfaat bagi kita semua, amin……

 

Iklan

Ringkasan Disertasi

REVITALISASI PERADILAN ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

REVITALIZATION OF ADAT COURT AS AN ALTERNATIVE OF ADAT DELICT SETTLEMENT AT PAPUA ADAT LAW COMMUNITY

BUDIYANTO

P0400310032

 

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya.[1]

Di era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan, yang meliputi: pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat; kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan; ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.[2]

Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negara tercermin dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan makna bahwa hukum adat diakui eksistensinya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di bidang sistem peradilan pidana pengakuan terhadap eksistensi hukum adat, tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menjadi pintu masuk bagi seorang hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat) dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditangani. Oleh sebab itu, hukum positif yang baik dan memiliki daya keberlakuan tinggi, maka harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law).[3]

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung pengertian bahwa peradilan yang diakui hanyalah peradilan negara, dan tidak diakui lagi ada peradilan lain dalam sistem peradilan nasional.

Sejak berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelengga-rakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN. 1951 Nomor 9), maka secara berangsur-angsur Inheemsche Rechtspraak (peradilan Pribumi/Peradilan Adat) dan Zelfbestuur Rechtspraak (Peradilan Swapraja) tersebut dihapus, kecuali peradilan desa (dorpsjustitie).[4] Hal ini berarti, jika terjadi perselisihan adat (pelanggaran delik adat) yang mengadili seharusnya adalah pengadilan negeri, bukan peradilan adat. Namun dalam kenyataannya hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara adat tidak semua mengetahui dan memahami nilai-nilai yang hidup pada masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bahwa hakim dalam memutus perkara (perkara adat), wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (hukum adat yang berlaku). Hal ini bertujuan agar putusan hakim tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan menurut masyarakat hukum adat setempat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (disingkat undang-undang Otsus), maka khusus Provinsi Papua dibentuk dan diberlakukan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara adat (delik adat/hukum pidana adat) selain peradilan negara yang berlaku secara nasional selama ini. Selanjutnya upaya untuk memperkokoh kedudukan peradilan adat dan pelaksanaannya bagi masyarakat adat di Papua, maka disusunlah Peraturan Daerah Khusus (disingkat Perdasus) Papua Nomor 20 tahun 2008 tentang Peradilan adat di Papua.

Sekalipun Otsus dan Perdasus telah mengakui dan mengatur kewenangan kepada peradilan adat dalam menangani perkara adat di Provinsi Papua, namun dalam implementasinya penyelesaian delik adat tersebut dinilai masih belum optimal. Munculnya masalah dan perdebatan terkait dengan keberadaan peradilan adat tersebut, dipengaruhi oleh aspek teritorial, yaitu kondisi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki sebuah tatanan hukum adat yang beragam antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Hal ini berpengaruh terhadap proses atau cara penyelesaian kasus (delik adat) dan penerapan sanksi adatnya.

Perdebatan terkait dengan putusan peradilan adat yang bersifat tidak final. Konsekuensinya bahwa putusan peradilan adat selama ini dapat dibatalkan oleh pengadilan negara dalam hal ada pihak yang menolak atau keberatan terhadap putusan hakim adat. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan kedudukan peradilan adat tidak mandiri dan berada di bawah sub-ordinasi peradilan negara.

Masalah lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan peradilan adat di Provinsi Papua adalah belum ada batasan yang jelas tentang jenis-jenis perkara (delik adat) yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat tanpa melalui peradilan negara. Perkara-perkara yang diselesaikan peradilan adat tergantung pada ada tidaknya pengaduan masyarakat hukum adat. Sejauh ini nampak belum ada kerjasama/koordinasi dalam bentuk pelimpahan perkara-perkara yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat. Padahal fungsi dari peradilan adat sesungguhnya dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memperkuat dan memaksimalkan fungsi dari peradilan adat itu sendiri.

Kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum nasional selama ini masih tampak belum secara tegas mengacu pada hukum adat. Keberadaan hukum tidak tertulis (hukum adat) selama ini hanya terbatas pengakuan saja dan digunakan oleh hakim peradilan negara ketika suatu perkara yang diajukan tidak diatur oleh undang-undang (hukum pidana). Hukum adat yang selama ini diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat belum dapat diakomodasi dalam pembentukan hukum nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat diduga kuat menimbulkan perbedaan prinsip, pandangan, dan kepercayaan masyarakat hukum adat dalam memahami hukum nasional dan keberadaan peradilan negara. Oleh karena itu untuk memberdayakan (merevitalisasi) peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat, maka diperlukan adanya sinergitas dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sinergitas antara peradilan adat dan peradilan negara, antara aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat, serta semua pihak terkait termasuk masyarakat hukum adat, pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses peradilan adat dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, dan dapat menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran delik adat.

Dengan demikian upaya penegakan hukum di Papua tidak hanya monopoli pengadilan negara saja, tetapi perlu diberikan ruang yang cukup kepada masyarakat hukum adat untuk memberdayakan (revitalisasi) peradilan adat sebagai lembaga adat yang berguna untuk menyelesaikan pelanggaran delik adat. Hal ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dan menciptakan ketentraman serta kedamaian pada masyarakat hukum adat. Apalagi bila permasalahan hukum itu timbul di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan tersebut, maka kehadiran Otsus dan Perdasus sesungguhnya merupakan peluang yang amat prospektif dan strategis untuk memberdayakan fungsi lembaga peradilan adat di Provinsi Papua. Oleh karena itu pengkajian secara mendalam terhadap persoalan ini dinilai sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan konsep metode dan sistem yang dapat dijadikan dasar bagi pemecahan masalah dalam memberdayakan atau mendayagunakan (merevitalisasi) peradilan adat di Provinsi Papua.

  1. Rumusan Masalah
  2. Bagaimanakah eksistensi dan kedudukan peradilan adat dalam hukum positif dan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
  3. Sejauhmana tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
  4. Sejauhmana upaya pemerintah mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
  5. Tujuan Penelitian
  6. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi dan kedudukan peradilan adat dalam hukum positif dan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.
  7. Untuk mengetahui dan memahami tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat yang diharapkan dapat memberikan nilai positif pada masyarakat hukum adat Provinsi Papua.
  8. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.
  9. Kegunaan Penelitian
  10. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait, tentang peradilan adat dan delik adat di Papua.
  11. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka pengembangan dan pembangunan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peradilan adat di masa yang akan datang.
  12. Orisinalitas Penelitian

BAB V

PENUTUP

  1. Kesimpulan
    1. Eksistensi peradilan adat diakui, dihormati dan ditaati oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua sebagai lembaga untuk menyelesaikan delik adat secara damai dan mampu memberikan rasa keadilan. Struktur hukumnya, dijalankan oleh kepala adat pada masing-masing wilayah. Secara substansi hukum, hukum adat masih ada/hidup dan berlaku sebagai norma adat yang disertai adanya sanksi adat bagi yang melanggarnya. Secara budaya hukum, bahwa sikap dan perilaku masyarakat hukum adat baik secara individu ataupun kelompok secara sadar patuh dan taat terhadap aturan/norma adat. Kedudukan peradilan adat Papua merupakan lembaga peradilan adat yang hanya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat setempat, dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara. Putusan pengadilan adat bukan merupakan putusan yang final dan mandiri, karena apabila salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan hakim adat dapat mengajukan pemeriksaan ulang ke Pengadilan Negeri. Kewibawaan pengadilan adat menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang ketika putusan hakim adat dibatalkan oleh peradilan negara, sehingga peradilan adat tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan secara optimal.
    2. Penyelesaian delik adat di Provinsi Papua dilakukan dengan cara mediasi yang memiliki kesamaan dengan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian delik adat melalui lembaga adat/ pengadilan adat senantiasa berpedoman pada prinsip musyawarah dan mufakat serta dalam suasana kekeluargaan. Penyelesaian delik adat umumnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pelaku dan korban, apabila tidak tercapai kesepakatan akan ditempuh melalui tingkat keluarga, penyelesaian melalui mediasi (mediatornya tokoh masyarakat, tokoh adat, atau dari aparat kepolisian), penyelesaian melalui kepala suku, dan penyelesaian terakhirnya melalui lembaga adat/pengadilan adat, yaitu kepala adat bertindak sebagai hakim adat yang berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara adat (delik adat). Apabila di tingkat peradilan adat ternyata ada salah satu pihak yang tidak puas, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
    3. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua, telah ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu kebijakan hukum pidana, dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menentukan arah kebijakan yang lebih baik ke masa mendatang, yang mencakup kebijakan dalam perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan dalam menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan pembangunan hukum nasional pemerintah telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan), masyarakat secara luas dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk dapat mendukung keberadaan hukum adat dan peradilan adat agar dapat secara arif dan bijaksana menyelesaikan delik adat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua, dan dapat memberikan rasa keadilan, terutama dalam mengembalikan terganggunya keseimbangan kosmis.
  2. Saran
    1. Dibutuhkan adanya langkah untuk melakukan inventarisasi terhadap jenis-jenis delik adat yang masih ada/hidup/berlaku dan sanksi adatnya, melakukan upaya untuk mengembalikan kewibawaan pengadilan adat yang terjelma dalam putusannya sebagai putusan yang final dan mandiri, melakukan pembagian kewenangan yang jelas dalam memeriksa dan memutus perkara, dan berupaya mempertahankan peradilan adat sebagai lembaga penyelesian delik adat yang sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi masyarakat hukum adat Papua. Dalam rangka mewujudkan langkah tersebut, terutama dalam hal mengembalikan dan menjaga kewibawaan terhadap peradilan adat Papua, maka seharusnya dilakukan perubahan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua, sehingga penyelesaian delik adat oleh hakim adat dapat memberikan hasil yang optimal terutama dalam memberikan rasa keadilan.
    2. Tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat yang selama ini berjalan sebaiknya tetap mengedepankan nilai dasar kultural yang asli dari masyarakat adat, tanpa mengurangi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masyarakat adat, sehingga tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri, mengakui perbuatan, permintaan maaf serta bertanggung jawab kepada korban dapat tercapai dengan baik dan dapat mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu.
    3. Kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum nasional yang dilakukan pemerintah seyogyanya diarahkan pada kebijakan yang memprioritaskan pada usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional semata-mata untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berupaya untuk melakukan harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi, sehingga eksistensi hukum adat dan peradilan adat tetap terjaga dan tidak terusik oleh adanya pikiran atau sikap yang mempertentangkan antara hukum adat dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

 

Rujukan Buku:

Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Yogyakarta.

Abdul Rahman Upara. 2011. Eksistensi Putusan Pengadilan Adat di Papua Dalam Perspektif Asas Ne Bis In Idem. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Cenderawasih. Volume IV No.1 Juni 2011. Jayapura.

Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press Andico Multiplay. Yogyakarta.

Achmad Ali. 2010. Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. Kencana. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Achmad Ali I).

———. 1996. Menguak Teori Hukum. Yasrif. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Acmad Ali II).

———. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal). Kencana Prenada Media Group, Jakarta. (Selanjutnya ditulis Achmad Ali III).

Ade Saptomo. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

BIODATA

Nama                          : Budiyanto

Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 Januari 1966

Alamat                         : Jayapura-Papua

Pekerjaan                    : Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Pendidikan                  : SDN Baron Timur, Nganjuk, tamat Tahun 1979

SMPN Warujayeng, Nganjuk, tamat Tahun 1982

SMA Katolik Nganjuk, tamat Tahun 1985

S1 Fakultas Hukum Uncen Jayapura, tamat Tahun 1991

S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, tamat Tahun 2000

Pengalaman Kerja      :  Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai sekarang

Posted in 1

Tinjauan Peradilan Adat di Papua

Tinjauan Peradilan Adat di Papua

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki masyarakat yang majemuk, dan sejak dahulu keberadaan masyarakatnya terdiri atas banyak suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan kemajemukannya tersebut warga masyarakatnya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dengan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu  “berbeda-beda tetapi tetap satu”, hal ini berarti bahwa meskipun warga negaranya itu berbeda suku, ras, agama dan golongan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan Landasan Idiil bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa, yang senantiasa dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila menjadi landasan pijak yang kuat dalam kehidupan bernegara tanpa ada tendensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan pada ego suku/agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa.

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum menjadi panglima setiap gerak langkah kita, dan segala tingkah laku dan perbuatan diatur oleh hukum yang berlaku secara nasional. Negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Di dalam masyarakat yang majemuk telah lama tumbuh dan berkembang suatu tatanan atau sistem hukum asli rakyat (hukum adat) sejak jaman dahulu sebelum adanya penjajahan oleh bangsa lain. Keberadaan hukum adat sampai saat ini masih dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat guna mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

Peradilan adat menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai kalangan baik dalam disikusi ilmiah di tingkat lokal maupun nasional dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya issu peradilan adat tersebut tidak lain adalah karena selama bertahun-tahun keberadaan peradilan adat telah berangsur-angsur dihapuskan melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, telah menyatakan bahwa:

Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan:

  1. Segala Pengadilan Swapraja (Zelfbestuurs-rechtspraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;
  2. Segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.

Selanjutnya juga penghapusan secara tidak langsung peradilan desa melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2, ayat (3) menyebutkan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.

Meskipun keberadaan peradilan adat telah dihapuskan namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan keberadaannya telah dimunculkan kembali, misalnya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan, bahwa:

Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataanya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana 6 dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Penjelasan atas Pasal 9 ayat (2) tersebut, bahwa: masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:

  1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);
  2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
  3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak alas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak alas tanah.

Selain itu dalam Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Akses terhadap Keadilan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 dalam pokok-pokok yang menjadi usulan strategi nasional menjadikan mekanisme-mekanisme keadilan berbasiskan masyarakat adat sebagai bagian dari strateginya, yaitu Penguatan dan pemberdayaan sistem keadilan berbasis komunitas.[1]

Begitu pula pada tingkat daerah di beberapa wilayah keberadaan peradilan adat telah mendapatkan pengesahannya, misalnya: di Papua telah diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Pasal 50 (2) dan Pasal 51 UU Otsus Papua) dan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Kemudian di Aceh telah pula mengesahkan Undang-undang Nomo 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksanaannya baik berupa Perda maupun qonum. Sedangkan di daerah lain keberadaan peradilan adat diatur melalui Perda atau Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008).

Keberadaan hukum adat di Indonesia selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, secara tegas juga telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Berdasarkan kedua Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD RI Tahun 1945) tersebut, maka berarti pertama, negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak–hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD RI Tahun 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat.[2] Konsekuensinya adalah hukum nasional yang dibentuk dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia harus mempertimbangkan dan bersumber pada hukum adat sebagai hukum yang hidup dan negara wajib menghormati dan mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia.

Ketentuan dalam UUD RI Tahun 1945 kemudian diturunkan dalam beberapa perundang-undangan di bawahnya, yaitu: Pasal 41 TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.[3] Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut disebutkan:

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusi yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan melalui penalaran historis dan pemahaman konstruksi perundang-undangan, maka dapat disimpulkan, sudah merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan peradilan adat. Karena, peradilan adat merupakan bagian dari identitas budaya. Pengabaian apalagi penghancuran terhadap peradilan adat dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terlepas dari alasan-alasan yuridis sebagaimana yang diungkapkan di atas, krisis hukum dan krisis peradilan negara yang terjadi sekarang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan pengakuan negara terhadap peradilan adat.[4]

Peradilan adat sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang berguna untuk menyelesaikan sengketa adat yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat adat pada umumnya lebih condong memilih peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian adat daripada peradilan umum. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pluralisme budaya yang berkembang di dalam negara ini. Selain itu sulitnya tranportasi di banyak daerah di luar Pulau Jawa, Mahalnya dan rumitnya sistem peradilan negara bagi mayoritas warga masyarakat, dan Keterbatasan kapasitas aparatur negara, menunjukkan, bahwa peradilan adat merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat luas.[5]

Sebagaimana dicontohkah oleh Hedar Laudjeng bahwa:

Situasi Masyarakat Adat Seko di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Adat Seko mempunyai sejarah, adat-istiadat dan bahasa sendiri yang sangat berbeda dan sulit dipahami oleh masyarakat lain yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Secara administratif dataran tinggi Seko adalah sebuah kecamatan yang terdiri dari dua belas desa. Sejak dahulu kala bahkan sejak diresmikan secara definitive pada tahun 2001 sampai awal tahun 2004, tidak ada seorang pun petugas kepolisian yang ditempatkan di kecamatan ini. Ada pun Camat dan sebagian besar stafnya, lebih banyak menghabiskan waktunya berada/bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan ini. Kantor Polsek terdekat yang berada di kecamatan lain, paling cepat dapat dijangkau selama 10 jam dengan sepeda motor pada musim kemarau dengan biaya yang sangat mahal. Oleh sebab itu masyarakat pada umumnya lebih memilih berjalan kaki untuk keluar dari wilayah kecamatan ini yang memerlukan waktu berhari-hari. Untuk menjangkau Ibu Kota Kabupaten (Masamba) diperlukan waktu yang lebih lama lagi. Dalam situasi seperti itu, tentu saja penyelesaian berbagai kasus (termasuk kasus kriminal) melalui peradilan adat adalah pilihan logis dan lebih bermanfaat dibandingkan melalui peradilan negara. Pilihan logis lainnya adalah mendiamkan saja perkara itu atau “main hakim sendiri”, suatu pilihan yang pasti kita tidak harapkan. Tidaklah mengherankan ketika seorang pemuka masyarakat di Desa Padang Balua Kecamatan Seko menyatakan, bahwa belum satu pun perkara di daerah ini yang sampai di adili di Pengadilan Negeri. Kiranya masih cukup banyak daerah di dataran tinggi/pedalaman pulau-pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua dan pulau-pulau lainnya yang mirip dengan situasi Masyarakat Adat Seko, dimana peradilan adat masih tetap bertahan hidup.

Keberadaan hukum adat terus hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di Indonesia hukum adat mulai tampak hidup dan tumbuh di berbagai daerah sejalan dengan bergulirnya masalah Otonomi Khusus (Otsus). Daerah yang paling menonjol dalam memperjuang-kan dan mengusulkan adanya Otonomi Khusus adalah Aceh dan Papua. Sejak bergulirnya Otonomi Khusus tersebut, maka hak dasar masyarakat asli yang selama ini kurang mendapatkan perhatian akhirnya mendapatkan tempat dan perhatian yang lebih baik dibanding sebelum adanya Otsus. Perhatian yang lebih nyata adalah diakuinya lembaga peradilan adat dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum adat masyarakat di Aceh dan Papua.

Sejak diberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, maka bagi Provinsi Papua akan dibentuk dan diberlakukan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara adat disamping adanya badan peradilan umum yang berlaku secara nasional selama ini.

Menurut Pasal 43 Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”.[6] Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 menyebutkan bahwa “disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan”.[7]

Ketentuan dalam undang-undang Otsus tersebut menunjukkan fakta dan bukti nyata bahwa peradilan adat di Papua hingga sekarang masih ada dan masih hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Papua. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law) khususnya peradilan adat, sebagaimana ditegaskan Pasal 50 Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa disamping badan peradilan umum, pemerintah mengakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana (walaupun sesungguhnya dalam hukum adat tidak ada pembagian perdata dan pidana). Dalam praktek, keputusan peradilan adat bisa menimbulkan masalah apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan peradilan adat tersebut. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, menegaskan bahwa putusan peradilan adat yang telah dilaksanakan terdakwa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan peradilan umum. Perkara yang sudah diputus dalam peradilan adat tidak dapat diajukan lagi ke peradilan umum, karena sesuai dengan asas ne bis in idem. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima atas putusan peradilan adat, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (4) UU Otsus Papua, pihak yang keberatan berhak membawa perkara itu ke badan peradilan umum untuk diperiksa ulang. Ketentuan ini juga membuat syarat, peradilan adat tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara atau kurungan. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.[8]

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa di Provinsi Papua telah ada akitivitas dalam suatu masyarakat, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa (pemimpin) dalam masyarakat adat setempat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan apabila terjadi pelanggaran atau terjadi ketegangan dalam masyarakat. Penyelesaian dilakukan oleh penguasa dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Putusan yang telah dijatuhkan oleh penguasa adat tersebut wajib ditaati dan dipatuhi oleh pelanggar sebagai konsekuensi telah menerima putusan tersebut.

Peradilan adat di Papua keberadaannya tetap berjalan seiring dengan keberadaan peradilan umum (negara). Penegakan hukum selama ini tidak hanya monopoli pengadilan negara, tetapi pada masyarakat yang jauh dengan aparat penegak hukum, telah mengambil langkah dengan penyelesaian secara adat. Masalah yang terjadi diselesaikan oleh masyarakat melalui lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat adat sendiri. Pasrtisipasi masyarakat dengan memfungsikan hukum adat merupakan cara dan upaya masyarakat hukum adat tersebut untuk menjaga keseimbangan relasi sosial dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian.[9] Istilah yang dipergunakan oleh masing-masing masyarakat adat berbeda istilah atau nama, misalnya di Biak dikenal dengan lembaga adat Kainkain Karkara Mnu (di tingkat Kampung) dan Kainkain Karkara Biak (wilayah Suku Biak), Lembaga adat di Kota dan Kabupaten Jayapura disebut dengan istilah Para-Para Adat, di Suku Me Paniai disebut dengan Ema Owa, dan di Kampung Sailolof Pulau Salawati Selatan Raja Ampat (sekarang menjadi Wilayah Provinsi Papua Barat) dikenal dengan istilah Rat Hadat.[10] Selain itu di Suku Amungme Timika dikenal dengan istilah Lemasa, di Suku Moi Sorong dikenal dengan istilah Malamoi. Kesemuanya istilah tersebut melambangkan lembaga adat di masing-masing masyarakat hukum adat, sekaligus merupakan lembaga permusyawaratan yang berfungsi sebagai badan yang merundingkan dan memutuskan secara musyawarah semua kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan kelompok masyarakat adat yang bersangkutan. Di Papua juga dikenal adanya istilah “tiga tungku” (tiga pilar) dalam penyelesaian masalah adat, yaitu melibatkan Adat (Tokoh Adat atau tetua adat), Pemerintah (Kepala Desa/Lurah/Distrik), dan Agama (Tokoh Agama misalnya Pendeta). Penyelesaian adat akan menjadi lengkap dan kokoh apabila didukung oleh ketiga tungku tersebut dalam mengambil keputusan, sebab jika salah satu tungku tidak ada, maka akan menimbulkan kepincangan dalam menyikapi keputusan yang telah diambil.

[1]Diakses pada laman: http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/ketika-negara-tidak-mampu-keberadaan-peradilan-adat-dalam-konflik-sda.html. Tanggal 18 februari 2015, jam11.31 WIT.

[2]I Ketut Sudantra, dkk. 2013. Op.cit. Hal.1-2.

[3]Hedar Laudjeng. 2003. Op.cit. Hal.23.

[4]Ibid.

[5]Ibid. Hal.24.

[6]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

[7]Ibid.

[8]Diakses pada laman http://new.hukumonline.com/berita/baca/hol13463/ pengadilan-adat-papua-bentuk-pengakuan-terhadap-iliving-lawi, tanggal 18 Februari 2015. Jam 11.08 WIT.

[9]Abdul Rahman Upara. 2011. Op.cit. Hal.128.

[10]Ibid.

Posted in 1