Skip to content

bahan diskusi FH Uncen

October 19, 2009

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Tindak pidana pemerasan dan pengancarnan (afpersing en afdreiging) diatur dalarn satu bab yaitu Bab XXIII. Diaturnya dalarn satu bab karena kedua macarn kejahatan ini mempu¬nyai sifat yang sarna. Sifat yang sarna tarnpak sekali dari tujuan perbuatan materiil yang dilakukan dan unsur maksud dari perbuatan yang dilarang, serta unsur perbuatannya masing- masing berupa memaksa. .
Sedikit berbeda dengan pencurian yang telah dibicara¬kan di atas, ataupun penggelapan maupun penipuan di mana erdapatnya suatu bentuk ringan, pada pemerasan dan peng¬anCarnan tidak terdapat bentuk ringan.
Bagi pemerasan ada bentuk-bentuk yang diperberat sebagaimana ditentukan dalarn ayat 2 pasal 368, tetapi peng¬ancarnan tidak terdapat bentuk khusus yang diperberat.
Dalam pasal 370 menyebutkan bahwa pemerasan dan pengancaman ada bentuk khusus sebagaimana disebutkan alarn pasal 367 yang sudah diterangkan di atas, yaitu berupa bentuk pemerasan dan pengancarnan dalarn kalangan keluar¬a. Dari sudut beban tanggung jawab pidana, h~ungan ke¬arga ini tidak merupakan faktor yang meringankan pidana, melainkan sekedar menjadi alasan penghapus penuntutan pidana.

A. PEMERASAN
Apa yang dimaksud dengan pemerasan (afpersing) itu adalah dirumuskan dalam pasal 368 sebagai berikut:
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
(2) Ketentuan pasa1365 ayat kedua, juga ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
Dari rumusan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokok¬nya), Ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanya¬lah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2). Sesuai dengan pasal 365 (2), (3), dan (4), maka dilihat dari segi an¬caman pidananya, pemerasan yang diperberat ada 3 bentuk (di belakang akan dibicarakan lebih lanjut).
1. Pemerasan dalam bentuk pokok
Dari rumusan pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:
a. Unsur-unsur objektif:
1) perbuatan memaksa;
2) yang dipaksa: seseorang:
3) upaya memaksa dengan:
a) kekerasan, atau
b) ancaman kekerasan;
4) tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
a) orang menyerahkan benda;
b) orang memberi hutang;
c) orang menghapus piutang.
b. Unsur-unsur subjektif:
1) dengan maksud untuk menguntungkan:
• diri sendiri atau
• orang lain
2) dengan melawan hukum.
Sebagian unsur-unsur tersebut di atas, yaitu un sur keke¬rasan dan ancaman kekerasan telah dibicarakan dalam pencu¬rian terdahulu. Akan dibahas di sini hanyalah terhadap un sur¬un sur yang belum dibicarakan.
1) Perbuatan memaksa (dwingen)
Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah beru¬pa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara keke¬rasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melaku¬kan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.
Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kait¬annya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut. Seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana bempa: agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak petindak dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang hams dikalahkan/ditun¬dukkan, agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara dernikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan Ketidak¬berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak.
Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan pasal 378. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.
Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa keke¬rasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri.
2) Perbuatan memaksa ditujukan pada orang
Orang di sini, baik pernilik bend a maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.
3) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan
Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan materiil (perbuatan jasmani), karenanya hams aktif, dan juga berupa perbuatan yang bersifat abstrak. Perbuatan yang bersifat abstrak ini akan menjadi lebih kongkret sifatnya dan lebih terbatas wujudnya, setelah dihubungkan dengan upaya atau cara melakukannya yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan perhatian kembali pencurian dengan kekerasan yang sudah dibicarakan terdahulu.
4) Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapuskan piutang
Disebut sebagai tujuan, oleh karena: perbuatan memaksa ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut akibat konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran/kesadaran bahwa untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain itu (unsur subjektif pemerasan), harus terjadinya orang menye¬rahkan barang, orang mernberi hutang, atau orang mengha¬puskan piutang.
Tiga un sur akibat ini adalah berupa unsur objektif, dan berupa indikator dari selesai/terjadinya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat tidak ada atau belum tirnbul, maka terjadi percobaan pemerasan, dan apabila akibatnya sudah tirnbul maka selesailah pemerasan.
Tentang benda, adalah benda yang sarna pengertiannya dengan benda dalam pencurian, yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Benda ini harus rnilik orang lain seluruhnya atau sebagian. Tidak disyaratkan harus rnilik korban (orang yang dipaksa), dapat juga rnilik orang lain selain orang yang dipaksa.
Untuk selesai atau tirnbulnya pemerasan, tidak bergan¬tung pada perbuatan petindak, tapi justru pada perbuatan orang lain (korban), apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan ataukah tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa. Perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif sebagaimana dijelaskan.
Menyerahkan barang adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya ke dalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan petindak.
Perbuatan menyerahkan benda dikatakan selesai apabila menurut kenyataannya kekuasaan atas bend a tersebut telah lepas dari kekuasaan korban dan secara mutlak beralih k dalam kekuasaan petindak. Dapat disebut benda tersebut telah nyata-nyata beralih kekuasaannya ke tangan petindak, apabila petindak sudah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu.
Apakah merupakan syarat bahwa yang menyerahkan barang adalah orang yang mengalarni paksaan sendiri? Tidak, orang lain (pihak ketiga) dapat juga menjadi perantara dalam hal penyerahan benda tersebut, asalkan penyerahan oleh orang lain (pihak ketiga) itu, adalah diakibatkan langsung oleh adanya paksaan, dan yang diserahkan adalah bend a yang dimaksudkan petindak. Di sini harus ada causal verband antara memaksa dengan penyerahan benda, begitu juga dengan or¬ang mernberi hutang dan menghapuskan piutang.
Tentang memberi hutang, yang dimaksudkan bukan semata-mata memperoleh pinjaman uang atau mernbuat per¬janjian hutang, melainkan mempunyai pengertian yang lebih luas, yakni berupa mengadakan segala perjanjian yang menye¬babkan ia (korban) harus mernbayar sejumlah uang. Misalnya seseorang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman keke¬rasan untuk mernbeli suatu benda, karena takut ia mernbeli benda itu. Di sini timbul akibat korban membayar sejumlah uang, yaitu harga barang itu.
Begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada orang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.
Kini baik tentang memberi hutang maupun mengha¬puskan piutang, apakah disyaratkan secara mutlak bahwa yang memberi hutang itu harus antara petindak dengan kor¬ban, atau dalam hal menghapuskan piutang itu harus antar petindak (orang yang memaksa) dengan korban (orang yang paksa)?
Menurut redaksi pasal 368, tidak ada keharusan yang demikian. Dapat saja orang yang mernberi hutang atau yang :nenghapuskan piutang itu antara pihak ketiga dengan kor¬ban, asalkan pernberian hutang atau menghapuskan piutang itu benar-benar diakibatkan langsung dari adanya paksaan itu, dan mernberi hutang atau hapusnya piutang sebagai demi¬kian yang menjadi tujuan dari petindak.
Contohnya, A memaksa B dengan kekerasan agar kewa¬jiban C untuk menyerahkan harga pernbelian sepeda kepada B menjadi hapus. Hal ini dapat dilihat dari unsur subjektifnya bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain ini adalah pihak ketiga.
Apakah dengan memaksa tersebut benar-benar kewa¬jiban penyerahan uang menjadi hapus, dengan kata lain kewa¬:iban penyerahan sejumlah uang bagi petindak terhadap orang lain (korban) benar-benar menurut hukum menjadi hapus? Juga sebaliknya dalam hal mernberi hutang, apakah benar-benar tirnbul perjanjian dengan.kewajiban korban harus membayar sejumlah uang itu menurut hukum telah benar¬-benar tirnbul?

Tidak demikian adanya, menurut hukum tidak dapat mengakhiri suatu kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang ada dalam suatu perjanjian, dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu sebaliknya. menurut hukum tidak dapat terjadi suatu perjan¬jian yang menimbulkan kewajiban pada orang lain (korban) untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dengan perbuat¬an yang bertentangan dengan hukum.
Apakah pemerasan ini berupa tindak pidana formil ataukah tindak pidana materiil?
Tindak pidana forrnil adalah tindak pidana yang melarang untuk melakukan perbuatan ter.tentu. Sedangkan tindak pida¬na materiil adalah tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu.
Dalam hal ini apabila melihat dari sudut perbuatan, yakni perbuatan memaksa, maka pemerasan ini adalah berupa tindak pidana formil. Ada persoalan berkenaan dengan selesainya suatu tindak pidana forrnil. Untuk selesainya/timbulnya tindak pidana formil bergantung pada selesai/terjadinya perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam redaksinya.
Namun pada pemerasan (begitu juga pada pengancaman dan penipuan), belum cukup untuk selesainya kejahatan itu hanya oleh karena selesainya melakukan perbuatan yang dila¬rang saja. melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah tim¬bul akibat yang dilarang, yakni benar-benar benda yang dimak¬sud sudah diserahkan, dan lain sebagainya. Dari sudut ini pemerasan adalah berupa tindak pidana materiil.
5) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
Yang dimaksud dengan menguntungkan diri, ialah menarnbah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus tclah terwujud. Yang menjadi syarat bagi telah terjadi¬oya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari per¬buatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh sese¬orang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan.
Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntung¬kan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud mengun¬tungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.
Ada persamaan dan perbedaan antara pemerasan dengan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1). Persamaan dan perbedaan itu adalah:
a. Mengenai upaya kekerasan dan ancaman kekerasan Persamaannya: pada kedua kejahatan ini masing-masing merniliki unsur kekerasan dan ancaman kekerasan.
Perbedaannya: (a) Kekerasan dan ancaman kekerasan pada pemerasan ditujukan pada orang menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang. Sedang pada pencurian dengan kekerasan ditujukan untuk mempersiap¬kan, mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau menguasai benda yang dicuri. (b) Kekerasan dan ancaman kekerasan pada pemerasan adalah upaya/cara melakukan perbuatan materiilnya (memaksa). Sedangkan pada pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan bukan cara melakukan perbuatan materiil (mengarnbil).
b. Mengenai objek kejahatan
Persamaannya: masing-masing berobjek benda. Perbe¬daannya: pada pemerasan objek itu lebih luas, termasuk juga suatu perjanjian (memberi hutang dan menghapuskan piu¬tang).
c. Mengenai penyebab beralihnya kekuasaan benda Persamaannya: untuk selesainya dua kejahatan itu disya¬ratkan pada telah beralihnya bend a ke tangan petindak.
Perbedaannya: pada pemerasan beralihnya kekuasaan bend a ke tangan petindak disebabkan oleh perbuatan orang lain. Sedangkan pada pencurian dengan kekerasan adalah di¬sebabkan oleh perbuatannya sendiri, yaitu perbuatan meng¬ambil.
2. Bentuk pemerasan yang diperberat
Ayat kedua dari pasal 368 menyatakan bahwa “keten¬tuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. Berarti dalam pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut. Berdasarkan pasal 365 (2, 3, dan 4), maka bentuk-bentuk pemerasan yang diperberat adalah:
a. Pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yaitu apabila dipenuhinya unsur¬unsur:
1) Baik unsur objektif maupun unsur subjektif pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1), ditambah salah satu dari unsur-unsur khusus (bersifat alternatif), yaitu:
2) a) Saat melakukan~ya yaitu malam hari, ditambah un sur terjadinya, yaitu dalam: .
• sebuah tempat kediaman, atau

• pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
• di jalan umum, atau
• dalam sebuah kereta api, atau trem yang sedang berjalan, atau
b) Pemerasan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, atau
c) Cara masuk ke tempat melakukan pemerasan dengan jalan: merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian j abatan palsu, atau
d) Unsur tirnbulnya luka berat.
b. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, apabila menimbulkan akibat kematian orang lain.
c. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, yakni apabila terga¬bungnya unsur-unsur khusus, yakni:
1) melakukannya waktu malam, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di:
• sebuah temp at kediaman, atau
• sebuah pekarangan yang tertutup yang ada tem¬pat kediamannya, atau
• jalan umum, atau
• dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, ditambah
2) adanya akibat kematian seseorang.
Mengenai arti dari unsur-unsur khusus pada bentuk¬bentuk pemerasan yang diperberat tersebut di atas, sudah dijelaskan pada waktu membicarakan pencurian dengan kekerasan yang lalu.
Pemerasan ini ada kerniripannya/persamaannya dop-gan penipuan (pasal 378) termasuk juga dengan pengancaman.
Persamaan pemerasan dengan penipuan (oplichting) maupun dengan pengancaman, yaitu terletak pada:
a) Unsur tujuan yang sekaligus berupa akibat dari pelak¬sanaan perbuatannya, yaitu agar orang lain menyerahkan barang, memberi hutang dan menghapuskan piutang;
b) Unsur subjektifnya, yaitu maksud petindak yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.
Sedangkan Perbedaannya, ialah terletak:
a) Perbuatan materiilnya, ialah pemerasan dan pengan¬caman ialah memaksa, sedangkan penipuan adalah menggerakkan;
b) Upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuat¬an materiilnya. Pada pemerasan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan pada penipuan, dengan cara menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebo¬hongan, nama palsu dan keadaan palsu.
c) Pada unsur akibat dari perbuatan, dalam pemerasan dilakukan karena korban terpaksa, tetapi pada penipuan penipuan dilakukan korban bukan karena terpaksa, me¬lainkan atas kehendaknya sendiri (karena terpedaya).
B.PENGANCAMAN
Ada 2 bentuk pengancaman (afdreiging), yaitu pertama bentuk pokoknya (pasal 369) dan yang kedua pengancaman dalam kalangan keluarga (pasal 370).
1. Pasal 369, bentuk pokok pengancaman merumuskan:
1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

yang soh.lrulmya atau sobagian milik orang iLU atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dejara paling lama 4 tahun;
Tampak dari rumusan tersebut di atas, pengancaman ini banyak persamaannya dengan pemerasan, dapat dilihat jika pengancaman itu dirinci unsur-unsumya.
a. Unsur-unsur objektif, terdiri dari:
1) perbuatan: memaksa;
2) yang dipaksa: orang;
3) cara-cara memaksa dengan memakai:
a) Ancaman pencemaran nama baik, baik tertulis
maupun lisan;
b) Ancaman akan membuka rahasia.
4) unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat:
a) orang menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya rnilik orang lain;
b) orang memberi hutang, atau
c) orang meniadakan piutang.
b. Unsur-unsur subjektif, yaitu:
1) maksud yang ditujukan pada:
a) menguntungkan dirinya sendiri, atau
b) menguntungkan orang lain.
2) dengan melawan hukum.
Setelah dirinci sedernikian rupa, maka tampaklah persa¬maan dan perbedaan antara pemerasan dan pengancaman. Adapun persamaannya ialah terletak pada:
1) perbuatan materiilnya masing-masing berupa: memaksa.
2) perbuatan memaksa ditujukan pada: orang tertentu;
3) tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa: agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang;
4) unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
Sedangkan Perbedaannya, adalah:
1) Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuat¬an materiilnya, yakni:
• pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan;
• pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
2) Pemerasancmerupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolut.
3) Mengenai ancaman pidananya:
Pada pemerasan diancam pidana penjara maksimum 9 tahun, dan ada kemungkinan diperberat.
Pada pengancaman diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun, dan tidak memungkinkan untuk diper¬berat.
Ada unsur/hal dalam pengancaman ini yang dirasa perlu penjelasan, yaitu tentang upaya memaksa yang berupa:
1) ancaman pencemaran nama baik (mensita/smaad);
2) ancaman membuka rahasia.
Sedangkan mengenai unsur yang lain telah cukup diba¬has pada pembicaraan pemerasan yang lalu.
Kalau pada pemerasan, perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu menim¬bulkan akibat orang yang dipaksa menjadi takut, merasa terancam (badannya, nyawanya, dan sebagainya), membawa ia ke dalam keadaan tidak berdaya, oleh karena itu terpaksalah Itorban menyerahkan bendanya dan seterusnya itu sebagai¬mana yang diinginkan petindak.
ko dalam keadaan tidak berdaya, oleh karena itu terpaksalah Itorban menyerahkan bendanya dan seterusnya itu sebagai¬mana yang diinginkan petindak.
Lain halnya pada pengancaman, perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia, dapat menimbulkan akibat: perasaan malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan korban tersebut, yang semua hal itulah yang menjadi penyebab korban lalu menuruti keinginan petindak, yaitu menyerahkan benda dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat diartikan pula bahwa ancaman pencemaran• atau ancaman akan membuka rahasia adalah berupa alat atau sarana yang digunakan petindak untuk mencapai apa yang diinginkannya. Karena sebagai alat, maka untuk benar-benar terjadinya pengancaman disyaratkan agar penyerahan benda, diberinya hutang atau dihapuskannya piutang sebagai yang dituju dari perbuatan memaksa, adalah hasil dari upaya ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Dengan kata lain adalah berupa akibat langsung dari diguna¬kannya ancaman pencemaran dan ancaman membuka raha¬sia.
Mengenai pencemaran (smaad) dapat dilihat dari rumus¬an pasal 310 (1) KUHP Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 26 Nopember 1888 menyamakan arti pencemaran dalam pasal 369 ini dengan penistaan dalam pasal 310.
Dari pasal 310 dapat disimpulkan bahwa pencemaran tersebut adalah berupa perbuatan yang disengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan sesuatu perbuatan, yang nyata-nyata mempunyai maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut kepada orang lain atau umum, agar mereka mengetahuinya. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 26-11-1888 yang telah disebutkan di atas, perbuatan itu tidak termasuk laporan atau pengaduan lepas dari benar tidak isinya.
Sedangkan membuka rahasia, yakni suatu perbuatan berupa mernberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala sesuatu hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang tertentu, Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 17 Juli 1931 menyatakan “Rahasia artinya hal-hal yang hanya diketa¬hui oleh sementara orang dan oleh orang yang diancam ingin disembunyikan/dirahasiakan. Membuka rahasia bukan saja memberitahukannya kepada umum, akan tetapi juga pemberi¬tahuan dengan maksud agar supaya rahasia itu juga diketahui oleh orang, yang oleh orang yang diancam ingin supaya jangan sampai diketahui olehnya”.
Rahasia di sini tidak sama dengan rahasia sebagaimana dimaksud oleh pasal 322 KUHP. Rahasia di sini adalah berupa segala sesuatu yang disimpan oleh seseorang yang tidak boleh diketahui orang lain. Sedangkan rahasia menurut pasal 322 adalah lebih sempit, karena terbatas pada segala sesuatu yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain ber¬kenaan dengan jabatan yang dipegangnya. Misalnya suatu vonis hakim yang belum dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah berupa rahasia jabatan yang harus disim¬pan oleh hakim tersebut. Seorang notaris harus merahasiakan isi sebuah wasiat yang bersifat rahasia sebelum pewasiat meninggal.
Rahasia adalah mengenai segala sesuatu yang benar¬benar ada atau terjadi, sedangkan pencemaran adalah menge¬nai segala sesuatu yang tidak perlu selalu ada atau terjadi. Menyerang kehormatan seseorang dengan pencemaran tidak harus selalu dengan hal-hal/peristiwa yang benar-benar ada/ terjadi. Di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah gossip. Gossip tidak selalu isinya benar, bahkan sering mengada-ada.

Pencemaran dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
C. PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DAlAM KAlANGAN KELUARGA
Bahwa mengenai pemerasan dan pengancaman dalam kalangan keluarga berlaku ketentuan dalam pasal367. sewak¬tu mernbicarakan pencurian dalam kalangan keluarga, telah dibahas dengan cukup mendalam. Kiranya di sini hanya akan disebutkan kernbali unsur-unsumya saja.
Sama halnya dengan pencurian dalam kalangan keluar¬ga, pemerasan dan pengancaman dalam kalangan keluarga ini juga terdiri dari dua macam, yaitu: pertama ialah berupa pemerasan dan pengancaman dalam kalangan keluarga yang tidak dapat dituntut pidana, dan kedua pemerasan dan peng¬ancaman dalam kalangan keluarga yang dapat dituntut pidana dengan suatu pengaduan.
1. Bentuk pertama, pemerasan dan pengancaman ini memu¬at unsur-unsur:
a. Semua unsur pemerasan (pasal368), dan semua unsur pengancaman (pasal 369), ditambah unsur khusus yakni berupa:
b. 1) unsur objektif berupa adanya hubungan antara korban dengan Petindaknya atau pelaku pernban¬tunya sebagai suami istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah/dipisahkan harta kekayaannya, ditarnbah lagi unsur:
2) mengenai objeknya, yakni benda-benda milik suami atau istri tersebut.
Bentuk pertama ini tidak mungkin dapat dilakukan pe¬nuntutan pidana terhadap petindak atau terhadap pelaku pem¬bantunya.
2. Bentuk kedua, pemerasan dan pengancaman dalam kalangan keluarga yang merupakan tindak pidana aduan, yaitu apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Semua unsur pemerasan (pasal 368*) dan pengan¬caman (pasal 369), ditambah lagi unsur khusus beru¬pa:
b. Unsur-unsur yang bersifat altematif, yaitu:
1) Petindak atau dia sebagai pelaku pembantunya adalah sebagai suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah hart a kekayaannya, atau
2) Petindak atau dia sebagai pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyimpang dalam derajat kedua dengan pemilik bend a objek kejahatan.
Bagi pengancaman sesungguhnya bentuk ini (ketentuan pasal 370) tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena menurut ketentuan pasal 369 (2) pengancaman itu sendiri sudah meru¬pakan tindak pidana aduan absolut. Jadi sebenamya keten¬tuan pasal 370 sepanjang mengenai syarat pengaduan bagi penuntutan itu hanyalah berlaku bagi pemerasan itu saja.
Ketentuan pasal 370 bagi bentuk pemerasan yang diper¬berat (pasal 368 ayat 2) khususnya yang berakibat luka berat atau kematian orang lain, dirasa agak janggal bila pemerasan dalam kalangan keluarga yang mengakibatkan luka berat maupun kematian merupakan delik aduan. Karena pasal 370 berlaku juga bagi pemerasan dalam bentuk yang memberat¬kan, maka praktis bagi petindak atau pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (bila memenuhi ayat 1 pasal 367) atau dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (bila memenuhi ayat 2 pasal 367).
Walaupun pemerasan dalam kalangan keluarga yang mengakibatkan kematian atau luka berat tidak dapat dituntut pidana tanpa ada pengaduan, tetapi terhadap petindaknya atau pelaku pembantunya tetap dapat dituntut pidana baik berdasarkan pasal 351 (2) jika menimbulkan luka berat, atau pasal 354 bila kesengajaannya ditujukan pada luka bertanya atau 351 (3) jika menimbulkan kematian, atau juga dapat dituntut berdasarkan pasal 338 andaikata kesengajaannya ditujukan pada kematian tersebut.
Dalam kejahatan ini, selain diancam dengan pidana pokok yakni pidana penjara seperti tersebut dalam pasal 368 dan 369, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berdasarkan pasal371, yaitu pidana tambahan yang disebutkan dalam pasal 35 (1-4).

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: