Skip to content

bahan diskusi yapis

October 19, 2009

PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BENDA

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (verneiling of beschadiging van goederen), pasal 406′ s/dalam 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda.
Judul Bab XXVII buku II adalah Penghancuran dan Peru¬sakan Benda, adalah mengambil dati dua macam,unsur per¬buatan yang ada dari pasal 406 sebagai bentuk pokoknya. Dalam rumusan kejahatan-kejahatan dalam Bab XXVII tersebut tidak disebutkan kualifikasinya sebagai perusakan dan atau penghancuran benda. Dalam praktek penyebutan tindak pida¬na perusakan benda biasanya terhadap ketentuan pasal 406.
A. PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BENDA RENfUK POKOK
Perusakan dan penghancuran benda dalatn bentuk pokok, diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:
1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghan¬curkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakaiatau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara pa¬ling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00
2) Dijatuhkan pidana yang sarna terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh; merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada
ayat 2, ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Un sur-un sur rumusan pada ayat pertama adalah:
1., Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan:
1) menghancurkan,
2) merusakkan,
3) mernbikin tidak dapat dipakai, dan
4) menghilangkan.
b. Objeknya: suatu benda;
c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Unsur-unsur subjektif:
a. dengan sengaja, dan
b. melawan hukum.
Tentang unsur-unsur perbuatan antara yang terdapat pada ayat pertama dengan ayat kedua, yang berbeda hanyalah pada perbuatan menghancurkan (vernielen) pada ayat pertama yang tidak ada pada ayat 2. sebaliknya pada ayat 2 dicantum¬kan perbuatan membunuh (doden) yang tidak ada pada ayat 1. hal ini wajar, karena objek kejahatan pada ayat 2 adalah binatang, yang terhadap objek ini tidak dapat dilakukan per¬buatan menghancurkan. Perbuatan membunuh adalah untuk objek binatang, karena binatang itu mempunyai nyawa. Perbuatan merusakkan (beschadingen) dan perbuatan meng¬hancurkan sarna-sarna menimbulkan kerusakan. Perbedaan¬nya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih Dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oloh adany perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahny sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.
Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (onbruikbaar maken) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bah¬wa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mak¬sud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.
Perbuatan menghilangkan (wegmaken) adalah melaku¬kan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibu¬ang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pan¬dangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Pengertian yang demikian ini dapat dilihat pada suatu arrest HR (4-4-1921) yang menyatakan bahwa “menghilangkan harus diartikan secara luas, termasuk di dalamnya mengambil. Barang tidak perlu hilang atau tidak ditemukan lagi”.
Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan, yang kemudian diarnbil oleh orang lain yang menemu¬kan. Ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti perbuatan menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah tirnbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.
Perbuatan mernbunuh yang di atas sudah dibicarakan, hanya terjadi pada binatang. Sifat perbuatan ini sarna dengan sifat perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (pasal 338). Terhadap objek binatang juga ada perbuatan membuat sehingga tidak dapat digunakan. Hewan dipelihara orang, ada kalanya karena mempunyai kegunaan tertentu. Misalnya kuda dipergunakan untuk berpacu (pacuan kuda) atau untuk menarik delman. Membuat tidak dapat digunakan lagi, cukup melakukan perbuatan memotong urat/otot kakinya, yang dengan demikian berakibat kuda itu tidak dapat lagi digunakan untuk berpacu atau menarik delman.
Tentang benda objek kejahatan ini, sedikit berbeda dengan benda yang menjadi objek pencurian, penipuan atau penggelapan, yang diartikan hanya terhadap benda bergerak dan benda berwujud. Benda yang dimaksudkan dalam keja¬hatan pasal406 mempunyai pengertian yang lebih luas, terma¬suk juga benda tetap.
Unsur subjektif pada perusakan terdiri dari kesengajaan dan melawan hukum. Pada bagian muka sudah cukup dibicara¬kan mengenai 2 unsur ini. Namun dalam hubungannya de¬ngan unsur-unsur lainnya, kiranya tidak salah apabila dising¬gung lagi.
Kesengajaan di sini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan hams ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan, maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghan¬curkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul.
Kehendak, kesadaran, atau pengetahuan petindak ini harus sudah ada sebelum (setidaknya pada saat memulai) melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap un sur-un sur lainnya.
Unsur melawan hukum, juga terdapat di belakang kese¬ngajaan, yang berarti terhadap melawan hukum hams dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan seperti merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Berten¬tangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan.
Adalah menjadi persoalan, dengan dicantumkannya perkataan dan (en) antara sengaja dengan melawan hukum (dernikian halnya juga pada penggelapan). Persoalannya ialah, apakah kesengajaannya itu harus juga ditujukan pada unsuf melawan hukum? Mengingat perkataan “dan” dari sudut tata bahasa berfungsi sebagai penghubung antara kata sebelum dan yang sesudahnya, dan tidak yang satu meliputi yang lain.
Mengenai persoalan ini timbul 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, walaupun adanya perka¬taan “dan” di situ, tetapi juga unsur kesengajaan itu ditujukan pada unsur melawan hukum. Adanya perkataan dan di situ hanyalah digunakan sebagai kelaziman saja dalam tata bahasa (Belanda) “dan” tidak mempunyai arti yang khusus. Pendapat ini didukung oleh Simons (Kartanegara, 1:262).
Sebaliknya Hoge Raad berpendapat lain, sebagaimana dalam suatu arrestnya (21-12-1914) yang menyatakan bahwa “apabila dalam UU dipakai dengan tegas perkataan opzettelijk en wederrechtelijk (sengaja dan melawan hukum), maka opzettelijk tersebut tidak perlu juga ditujukan pada unsur wederrechtelijk.
Tampaknya dalam hal ini HR menganut pendapat melawan hukum yang objektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam pasal406 itu terletak pada hal benda tersebut rnilik orang lain dan tidak mendapatkan izin dati perniliknya untuk berbuat dernikian (Moeljatno, 1983:62).
Perbedaan paham ini mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam hal pembuktian. Apabila mengikuti pendapat pertama, maka harus dapat dibuktikan bahwa petindak mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya merusak, meng¬hancurkan dan sebagainya terhadap benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Sebaliknya apabila mengikuti pendapat yang kedua, pembuktian seperti itu tidak diperlukan. Pembuktiannya adalah cukup dengan membukti¬kan bahwa benda itu bukan milik petindak dan atau tidak ada kehendaknya untuk dirusak.
Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil.
Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan, diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicanturnkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung di dalam unsur perbuatan.
Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu mencantumkan juga unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung, maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.
B. PENGHANCURAN DAN PERUSAKAN BENDA RINGAN
Bentuk khusus tindak pidana ini disebut dengan perusakan dan penghancuran benda ringan, terletak pada faktor kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan itu tidak lebih dari Rp 250,00.
Rumusannya terdapat dalam pasal 407, yang berbunyi:
(1) Ptll \}llfll(ln. porbuatan yang dirumuskan dalam pasa1406, jika harga korugian tidak lebih dari Rp 250,00 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda
Rp 900,00.
(2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal406 ayat kedua
itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal101, maka ketentuan ayat pertama
tidak berlaku.
Karena bentuk khusus, maka untuk timbulnya kejahatan perusakan benda ringan, harus dipenuhinya terlebih dulu semua unsur dalam pasal 406 sebagai bentuk pokoknya, kemudian ditambah lagi un sur khusus yaitu nilai kerugian akibat perbuatan itu tidak lebih dari Rp 250,00.
Khususnya bagi objek hewan, harus pula dipenuhinya
unsur:
1. Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam ayat 2 pasal
406 tanpa dengan memasukkan bahan-bahan yang meru¬sakkan nyawa atau kesehatan itu, atau
2. Objek hewan itu bukan berupa ternak sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 101 KUHP.
Ketentuan ayat kedua pasal 407 adalah berupa perke¬cualian dari ketentuan ayat pertamanya.
C. PERUSAKAN DENGAN SENGAJA TERHADAP BANGUNAN KERETA API DAN SEBAGAINYA
Tindak pidana yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 408 KUHP yang rumusannya sebagai
berikut:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghan¬curkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan: kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rial yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lam 4 tahun.
Unsur-unsur dari rumusan itu adalah:
1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan:
1) menghancurkan,
2) merusakkan, dan
3) membikin tidak dapat dipakai;
b. Objeknya, bangunan-bangunan: kereta api, trem, telegrap, telepon, listrik, bangunan untuk memben¬dung air, membagi air, untuk menyalurkan air, untuk saluran gas, dan bangunan untuk saluran air atau riol.
c. Objek-objek tersebut dipergunakan untuk keperluan umum.
2. Unsur subjektif:
a. kesengajaan, dan
b. melawan hukum.
Kejahatan ini sesungguhnya sarna dengan yang diru¬muskan dalam pasal 406 bentuk pokoknya. Perbedaannya adalah pasal 408 tidak terdapat perbuatan menghilangkan. Hal ini adalah wajar, karena tidak mungkin dapat melakukan perbuatan menghilangkan terhadap benda-benda tetap seper¬ti yang secara limitatief disebutkan dalam pasal 408. Perbe¬daan lainnya ialah benda-benda dalam pasal 408 disebutkan secara limitatief, dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak terdapat pada pasal406. hal inilah yang merupakan unsur khusus, yang apabila perusakan itu dilakukan pada ben¬da yang tidak memiliki unsur khusus ini, maka hanya dikena¬kan pasal 406 yang ancaman pidananya lebih ringan. Faktor memperberat pidana terletak pada un sur khusus pada benda¬nya ini.
Di antara sekian banyak benda objek dalam pasal 40 hanya torhadap bend a bangunan listrik yang ada keterangan resmi dalam KUHP, yaitu dimuat dalam pasal 101 bis ayat 1, yang merumuskan sebagai berikut:
. Yang disebut bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, meng¬ubah atau menyerahkan tenaga listrik; begitu pula alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan.
Dalam ayat kedua pasal 101 bis menyatakan bahwa bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak termasuk bangunan listrik.
Mengenai unsur kesengajaan dan melawan hukum tidak perlu diterangkan lagi, mengingat di muka telah sering dibica¬rakan.
D. PERUSAKAN KARENA LALAI TERHADAP BANGUNAN K.A. DAN SEBAGAINYA
Tindak pidana yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal409 yang dirumuskan sebagai berikut:
“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan, atau denda paling banyak Rp 1.500,00”
Dari adanya unsur karena kelalaiannya menunjukkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana culpa, artinya un sur kesalahannya bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurang hati-hatinya petindak yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda.
Benda objek kejahatan dari pasal 409 adalah sama de¬ngan benda objek kejahatan pada pasal 408, begitu juga sifat dari benda itu sama sebagai dipergunakan untuk kepentingan umum.
Apa yang dimaksud dengan kealpaan tidak diterangkan dalam UU. Pengertian ini dicari dalam doktrin ¢an praktik hukum. Kelalaian petindak dalam hal ini dapat terletak dalam beberapa hal, yaitu:
1. Dapat terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa perbuatan yang ia lakukan itu akan/dapat menimbulkan aki¬bat kerusakan, kehancuran, atau tidak dapat digunakannya suatu benda, akan tetapi temyata akibat itu timbul. Dalam hal ini kesalahan petindak terletak pada ia tidak memikirkan sarna sekali kemungkinan akan terjadinya akibat kerusakan, kehancuran dan tidak dapat digunakannya suatu benda (dalam hal ini bangunan kereta api dan sebagainya).
2. Dapat pula terletak pada: sebelum ia melakukan perbuatan terhadap suatu benda ada dalam pikirannya bahwa akibat itu tidak akan terjadi, akan tetapi justru pikirannya itu keliru, karena temyata akibat itu timbul. Dalam hal ini kesalahan petindak terletak pada kesalahan dalam berpikir:
Apa yang dikemukan tersebut di atas adalah berupa kelalaian yang dilihat dari sudut sikap batin petindak, atau sudut subjektif dari kelalaian.
Di samping itu, kelalaian juga dapat dilihat dari sudut objektif (sudut perbuatan). Dari sudut objektif, kelalaian dapat diukur dari: apakah perbuatan yang dilakukan petindak dalam keadaan-keadaan tertentu dengan cara-cara tertentu, dengan kedudukan petindak, menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sudah dipandang benar ataukah tidak, sudah tepat ataukah tidak menurut perhitungan yang wajar? Apabila jawabnya sudah dipandang benar dan wajar, maka perbuatan yang dilakukannya itu tidak dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dan oleh karenanya di sini tidak terdapat suatu kelalaian.
Untuk kedua kriteria/ukuran kelalaian tersebut di atas, contoh ini dapat dipergunakan. Seorang sopir (kedudukan tertentu) sebuah mobil dalam kecepatan yang diperbolehkan untuk jalan itu, dengan keadaan mobil dan perlengkapan peralatannya sempurna, tiba-tiba seorang anak berlari menyu¬berang jalan dari arah kiri. Berada dalam situasi dan keadaan yang demikian, untuk menghindari dari menabrak anak itu, sapir memilih/mengarnbil melakukan perbuatan, yakni: meng¬injak rem dan membanting stir ke kanan, ternyata pilihan perbuatan itu tidak dapat menghindari dati menabrak anak itu.
Dari sudut objektif, harus dilihat apakah pilihan perbuat¬an menginjak rem dan mernbanting stir ke kanan itu sudah merupakan pilihan yang benar? Apabila pilihan seperti itu juga akan dilakukan oleh sopir-sapir lainnya (dalam kondisi yang’ sarna dengan sopir pertama), maka pilihan itu sudah dipandang benar, dan di sini tidak terdapat suatu kelalaian. Tetapi sebaliknya apabila pilihan perbuatan itu menurut perhi¬tungan yang wajar dan kebiasaan dalam masyarakat, bagi sapir-sopir lainnya berbeda dengan sapir pertama, misalnya pilihan mereka adalah membanting stir ke kiri dan menginjak rem sampai kendaraan berhenti tat aI, maka sapir pertama telah melakukan kesalahan (culpa).
Dari ukuran/sudut subjektif, harus dilihat tentang bagai¬mana sikap batin ketika ia sedang mengemudi, sebelum terjadi peristiwa anak dengan tiba-tiba lari menyeberang jalan tadi. Sikap batin mana tertuju atau tidak pada adanya kemung¬kinan-kemungkinan tertentu yang akan terjadi pada jalan itu, seperti akan ada anak menyeberang/lari menyeberang jalan dengan tiba-tiba, dan lain sebagainya. Pertanda dapat terjadi kemungkinan -kemungkinan seperti itu misalnya di pinggir jalan terlihat banyak anak sedang bermain, jalan sempit dan di kiri kanan jalan berupa perkampungan, dan pertanda lain¬nya. Pertanda seperti itu wajib diamati oleh seorang penge¬mudi, dan dari pengamatan seperti itulah dia dapat menentu¬kan kecepatan tertentu atas kendaraan yang ia kemudikan.
Jika ia telah menangkap adanya pertanda demikian, maka apakah pada saat demikian telah terpikir alehnya misalnya dengan kecepatan yang ia pilih itu, dia mampu untuk menghindarkan tabrakan bila sewaktu-waktu benar terjadi adanya anak menyeberang jalan dengan tiba-tiba? Apabila dalam pikirannya tidak memperhatikan pertanda-pertanda seperti itu dan tidak memikirkan atas kemungkinan-kemung_ kinan itu, maka secara subjektif keadaan pikir atau sudut batin yang demikian itu adalah suatu kesalahan (culpa).
Sebaiknya dua ukuran itu digunakan serentak untuk menguji apakah telah ada atau tidaknya suatu kelalaian bagi suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu.
E. PERUSAKAN GEDUNG DAN KAPAl
Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 410 KUHF, yang rumusannya sebagai , berikut:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.
Unsur-unsur kejahatan ini adalah;
1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan:
1) menghancurkan, atau
2) membuat hingga tidak dapat dipakai;
b. Objeknya:
1) gedung, atau
2) kapal;
c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subjektif:
a. dengan sengaja,
b. dan melawan hukum.
Berbeda dengan pasal406, dalam pasal410 hanya ada 2 perbuatan yang dilarang, yakni menghancurkan dan membikin ,tidak dapat dipakai. Benda objek kejahatan di sini ada 2, yakni gedung dan kapal. Benda objek pada pasal 406 tidak disebutkan secara limitatief. Ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana pada pasal 406, faktor lebih berat ancaman pidana pada pasal 410 terletak pada 2 benda tersebut.
Pengertian gedung (gebow) di sini lebih luas dari pengertian rumah/tempat kediaman (woning) pada pasal 363 sebagaimana yang sudah dibicarakan di muka. Tempat kedi¬aman harus mengandung unsur fungsi sebagai tempat untuk/ dipakai untuk tinggal atau berdiam oleh manusia. Tetapi pengertian gedung tidak memerlukan fungsi demikian.
Gedung diartikan setiap bangunan yang dibuat untuk digunakan bagi segala macam keperluan oleh manusia, misal¬nya rumah ting9:al kios pasar, rumah sakit, terminal, pabrik, hotel, dan lain sebagainya. Pengertian kapal termasuk juga perahu, tongkang, dan sebagainya, yang pada pokoknya sengaja dibuat untuk keperluan/alat angkut pelayaran.
Kejahatan perusakan terhadap benda gedung dan kapal dalam KUHP dapat juga dijumpai pada pasal 198, 199, 200, 201. Perbedaannya adalah bahwa dalam pasal-pasal ini mengandung unsur menimbulkan bahaya umum baik bagi barang atau bagi orang maupun bagi nyawa orang atau men¬datangkan kematian bagi orang lain. Oleh sebab itulah maka kejahatan-kejahatan dalam pasal-pasal ini tidak dimuat dalam bab perusakan dan penghancuran benda, melainkan dalam Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun benda.
Perusakan terhadap gedung ini juga dapat menjadi tindak pidana subversi apabila perusakan itu dilakukan secara meluas. Pasal 1 (1) sub 3 UU No, 11/PNPS/1963 tetapi telah dicabut dengan UU no. 26 tahun 1999 dimasukkan tindak pidananya dengan perubahan rumusan dengan unsur-unsur yang lebih terinci dalam KUHP melalui UU No. 27 tahun 1999 pada pasal 107 f huruf a perumusan pasal 107 f ini ialah:
“Barang siapa yang secara melawan hukum memsak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instqlasi negara, atau militer; yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pada rumusan tersebut di atas, ada unsur bahwa bangunan itu untuk kepentingan umum, namun disebutkan ataupun rnilik perseorangan atau badan, maka dapat diartikan bagi bangunan milik perseorangan atau badan, tidak memer¬lukan unsur untuk kepentingan umum. Tetapi tetap mensya¬ratkan perusakan itu dilakukan secara luas. Bangunan di sini terrnasuk dalam pengertian gedung sebagaimana yang dise¬butkan dalam pasal 410.
S~ma halnya dengan penipuan (bedrog) yang di muka telah dibicarakan, penghancuran dan perusakan benda adalah dapat menjadi/merupakan tindak pidana aduan, jika dilakukan dalam kalangan keluarga sebagaimana dimaksudkan dan memenuhi syarat dalam pasal 367.
Kejahatan-kejahatan perusakan dan penghancuran ben¬da ini dapat diperberat pidananya dengan ditambah sepertiga dari ancaman maksimum, apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu ini terdapat dalam pasal 363 dan 365 tentang pencurian yang telah dibicarakan di bagian muka.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: