Skip to content

zina

October 22, 2009

BAHAN DISKUSI MAHASISWA UNCEN
KEJAHATAN ZINA DALAM HAL PERSETUBUHAN

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dan empat macam larangan, yakni:
1. seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku
baginya.

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan
kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensiel, yaitu:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW
3. dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina mi, dilihat dan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat
peserta (mede pleger).

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:
1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau
bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang mi tidak harus
telah menikah;
2. dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW

4. diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa:
a. temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan
b. yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW maka kedua-duanya—laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu—tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.

Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-19 12) menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1980:181). Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.

Pengertian zina menurut Pasal 284 yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilainilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

Berdasarkan yang telab diterangkan mengenai zina tersebut di atas, nyatalah pembentuk undang-undang telah mengadakan diskriminasi antara orang yang tunduk pada BW yang in casu orang-orang Eropa dan orang Cina dengan orang-orang lainnya terutama penduduk ash Indonesia, yang pada umumnya orangorang beragama Islam yang tidak tunduk pada asas monogami. Oleh karena itu, penduduk ash Indonesia atau lainnya yang beragama Islam, tidak dapat dipidana melakukan zina, tetapi hanya dapat dipidana karena turut serta melakukan zina dalam hal kawannya bersetubuh itu telah bersuami dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Bagaimana kedudukan kejahatan zina seperti diterangkan di ataS pada masa kini? Pengertian zina dengan syarat-syarat tersebut di atas telah diberikan isi tafsiran yang lain oleh Mahkamah Agung melalui:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut.

a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak ada izin beristri lebih dan seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974) berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW;
b. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dan Pengadilan Agama untuk benistni lebih dan seorang, yang melakukan perzinaan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan;
c. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinaan mi sebagai pembuat (dader);
2. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina sehingga zina menurut hukum adat pun dapat dipidana, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977, yang menyatakan sebagai berikut. Pen gadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbutan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP.
Delik adat zina merupakanperbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dan tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dan persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHP (Soenarto S.,1994:170).

Dalam praktik pengadilan yang sekarang, SEMA tersebut di atas telah diturut oleh pengadilan-pengadilan di seiuruh Indonesia.

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.

Mengingat kejahatan zina adaiah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutiak, yang tidak dapat dipisahkan saw dengan yang lain (onsplitsbaarheid), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak diiakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, tidak menjadikan hapus haknya untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas opportunitas. Hal mi sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 tanggai 19 Maret 1955, yang menyatakan bahwa “Suatu pengaduan perihal kejahatan perzinaan (operspel), yang oleh suami hanya dimajukan terhadap si lelaki yang melakukan perzinaan itu. Tidaklah mungkin berhubung dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid) dan pengaduan itu (pendapat Jaksa Agung). Pengaduan semacam itu berarti pengaduan juga terhadap istri yang melakukan perzinaan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu berdasarkan asas opportuniteit” (Ibid: him. 171).

Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan daiam tenggang waktu tiga bulan, bagi yang tunduk pada BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan.

Dalam hal pengaduan semacam ini, Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu meninggal dunia. Pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan.

Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktik, pada sidang pertama hakim terlebih dulu merianyakan pada saksi pengadu apakah dia tetap akan meneruskan pangaduannya, ataukah akan menariknya? Apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan dia menarik pengaduannya, maka hakim tidak melanjutkan dan menghentikan pemeriksaan. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak menariknya, untuk seterusnya dia tidak dapat lagi menarik pengaduan itu.

From → zina

Comments are closed.

%d bloggers like this: