Skip to content

penipuan (bag.1)

October 27, 2009

KEJAHATAN PENIPUAN

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab xxv Buku II KUHF, dari pasal 378 s/d pasal 395. title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya seba¬gai perbuatan curang. Tresna r:nenyebutkannya berkicau. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:
1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHF.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan oplichting

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat :nenipu atau membohongi orang lain.
Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU mau¬pun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan pasal 378 disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan pasal 379 orang disebut dalam praktik dikenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai flessentrekerij (penarikan botol-botol) yang oleh Prodjodikoro (1980:44) disebutnya dengan ngemplang.

A. PENIPUAN DALAM BENTUK POKOK
Ketentuan dalam pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya,dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ring an (pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur:
1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan: menggerakkan;
b. Yang digerakkan: orang.
c. Perbuatan itu ditujukan pada:
1) orang lain menyerahkan benda,
2) orang lain memberi hutang, dan
3) orang lain menghapuskan piutang.
d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
1) memakai nama palsu,
2) memakai tipu muslihat,
3) memakai martabat palsu, dan
4) memakai rangkaian kebohongan.
2. Unsur-unsur subjektif:
a. 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau 2) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
b. Dengan melawan hukum.
1. Unsur-unsur Objoktif Penipuan
a. Perbuatan Menggerakkan (Bewegen)
Kata bewegen selain diterjemahkan dengan mengge¬rakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak mem¬berikan keterangan apapun tentang istilah bewegen itu. Meng¬gerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempe¬ngaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbu¬atan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misal• nya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, mengge¬rakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengan¬dung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.
Mengapa menggerakkan pada penipuan ini hams dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mung kin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan mengge¬rakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demi¬kian.
Ketentuan mengenai penyertaan (deelneming, pasal 55) dalam bentuk pelaku penganjur (uitlokken) yang pernah disinggung di muka, perbuatannya adalah menganjurkan. Walaupun antara perbuatan menggerakkan dan menganjur¬kan di satu pihak mempunyai sifat yang sarna yaitu mempe¬ngaruhi kehendak orang lain, tapi di lain pihak mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini adalah:
1) Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 cara, car-cara mana di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu. Sedangkan perbuatan menganjurkan bagi pelaku penganjur dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagaimana yang disebutkan secara limitatief dalam pasal55 (1), berupa cara-cara yang di dalamnya mengandung suatu kebenaran.
2) Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 hal: orang menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang. Sedangkan perbuatan menganjurkan dalam hal pelaku penganjur ditujukan pada: orang lain melakukan tindak pidana.
Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerak¬kan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerak¬kan telah terjadi, dan tidak membuat ter pengaruhnya kehen¬dak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka di sini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.
Sehubungan dengan hal ini ada arrest HR (10-12-1928) yang menyatakan bahwa: “Untuk selesainya kejahatan peni¬puan diperlukan adanya perbuatan orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan lain lagi dari petindak”. Suatu permu¬laan pelaksanaan yang dimaksudkan HR itu adalah tentunya telah terjadinya suatu percobaan penipuan.
Perihal sebagaimana dalam putusan HR tersebut ditegas¬kan kembali dalam putusan lainnya (27-3-1939) yang menyata¬kan bahwa “ada percobaan penipuan apabila pelaku dengan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum, telah memakai nama palsu, martabat palsu ataupun rangkaian kebohongan” .
Adanya perbuatan orang lain sebagaimana yang dimak¬sudkan HR tersebut di atas adalah berupa akibat dari perbuat¬an menggerakkan akibat mana adalah merupakan syarat untuk selesainya/terwujudnya penipuan. Dilihat dari sudut ini, maka sesungguhnya penipuan ini adalah berupa tindak pida¬na materiil. Akan tetapi apabila dilihat bahwa dalam rumusan penipuan disebutkan unsur perbuatan yang dilarang, peni¬puan dapat dikategorikan juga ke dalam tindak pidana formil.
Sesungguhnya penipuan lebih condong ke arah tindak pidana materiil daripada tindak pidana formil, dengan alas an pahwa terwujudnya perbuatan yang dilarang (menggerak¬kan) bukan menjadi syarat untuk selesai/terwujudnya peni¬puan secara sempurna, melainkan pada terwujudnya akibat perbuatan yakni berupa orang lain menyerahkan benda, mem¬beri hutang, dan menghapuskan piutang.
b. Yang Digerakkan adalah Orang
Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bah¬wa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.
Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan peran¬taraan orang lain selain orang yang digerakkan.
Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepen¬tingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu hams kepada atau bagi kepentingan orang yang meng¬gerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan peran¬taraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa “penye¬rahan mempakan un sur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri” .
Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipas¬tikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepen¬tingan orang lain.
c. 1) Menyerahkan benda
Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sarna dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.
Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kej ahat¬an terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas dise¬butnya unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat• ini didasarkan pada, bahw dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
Apakah mungkin maksud itu ada dalam peristiwa orang lain menyerahkan benda milik si penipu sendiri? Dalam praktik mungkin saja peristiwa demikian terjadi, sebagai contoh seba¬gai berikut:
1. Bila si penipu tidak mengetahui bahwa benda itu miliknya sendiri, ia mengira milik orang lain;
2. 8i penipu mengetahui benda itu miliknya sendiri, tapi di dalam kekuasaan orang lain karena misalnya digunakan sebagai jaminan hutang dan digadaikan.
Didasarkan pendapat tersebut di atas, penipuan bisa terjadi pada kedua contoh tersebut di atas.
Akan tetapi pandangan akan berbeda, apabila dil.ihat dati sudut lain, yaitu bahwa unsur maksud sebagai salah satu bentuk kesengajaan dalam rumusan penipuan ditempatkan di muka baik unsur menguntungkan maupun unsur benda. Dengan begitu berarti sebelum petindak berbuat menggerak¬kan orang ia hams sadar bahwa agar menguntungkan itu dapat dicapai, harus dengan orang menyerahkan benda bukan miliknya. Jadi di sini kesengajaan petindak yang ditujukan untuk maksud menguntungkan diri itu, sekaligus pula dituju¬kan bahwa dengan demikian benda itu milik orang lain, adalah tidak logis menambah kekayaan dengan orang lain menyerah¬kan bend a milik sendiri.
Di atas tadi dikatakan bahwa penipuan terjadi bukan oleh sebab telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melain¬kan pada telah terjadi perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah putusnya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasa¬an atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Untuk lebih jelasnya mohon pelaj ari kernbali peri¬hal unsur benda berada dalam kekuasaannya dalam pengge¬lapan di muka.
Apabila perbuatan (orang lain) menyerahkan benda belum selesai, belum berakibat berpindahnya kekuasaan atasnya, atau perbuatan menyerahkan itu tidak terwujud sarna sekali, sedangkan perbuatan menggerakkan telah terjadi, maka telah terjadi percobaan penipuan.
Pada pencurian yang lalu, telah diutarakan bahwa untuk selesainya pencurian disyaratkan pada selesainya perbuatan mengarnbil dalam artian benda objek kejahatan telah sepenuh¬nya berpindah kekuasaannya ke tangan Petindaknya. Dalam hal ini ada persamaannya dengan penipuan, yaitu untuk sele¬sainya dua kejahatan ini diperlukan telah berpindahnya kekua¬saan atas benda objek kejahatan. Tetapi penyebabnya yang berbeda. Pada pencurian disebabkan oleh perbuatan mengam¬bil, suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh petindaknya. Sedangkan pada penipuan oleh sebab perbuatan menyerah¬kan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang bukan petin¬dak.
Pengertian perbuatan menyerahkan adalah suatu pengertian menurut arti kata yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka tidak mungkin penipuan tadi terjadi atas benda-benda yang tidak bergerak dan tidak berwujud.
c. 2) Memberi hutang, dan 3) Menghapuskan piutang
Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan”.
Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi or¬ang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang terten¬tu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang terten¬tu yakni harga bend a itu kepada penjual.
Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat meng¬hapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Mengha¬puskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segal a macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.
Suatu contoh, dalam suatu perjanjian jual beli di mana benda telah diserahkan oleh penjual kepada pernbeli sedang¬kan uang pembayarannya belum. Pada saat dan kejadian demikian, di mana pembeli masih mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang harga pembayaran, dapat terjadi perjanjian itu dibatalkan. Dengan pembatalan itu berarti hapusnya kewajiban pernbeli untuk menyerahkan uang harga tadi. Andai kata pembeli dengan upaya seperti tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan penjual (untuk membatalkan perjanjian itu), seperti mengatakan bahwa bendanya akan dikembalikan karena ada kecacatan dan akan diberikan ganti rugi, padahal ketika/saat ia mengatakan itu bendanya sudah dijual pada orang lain dan kecacatan yang dimaksudkan adalah tidak benar dan ia sudah bemiat untuk tidak akan memberikan ganti rugi, apabila penjual percaya dan tertarik karenanya dan pada akhimya menyetujui pembatalan ini, maka di sini terjadi penipuan.
Apabila dilihat dart sudut unsur subjektif penipuan, yaitu maksud menguntungkan dirt sendirt atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu dibertkan/dibuat atau piutang itu dihapuskan adalah untuk kepentingan penipu sendiri maupun juga orang lain. Orang lain ini bisa juga orang yang terlibat dalam penipuan ini, misalnya pelaku pembantunya.
Dalam membuat hutang atau menghapuskan piutang, tidak dipersoalkan, apakah perjanjian seperti itu sah ataukah tidak menurut hukum, walaupun dari sudut hukum perjanjian dengan causa yang seperti itu adalah batal demi hukum. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (14-1-1918) menyatakan bahwa “tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab/causa yang sah”. Maksudnya arrest itu ialah bahwa untuk menerapkan penipuan tidak perlu diper¬soalkan, artinya tidak perlu dibuktikan dalam persidangan tentang syah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat itu. Menurut hemat saya arrest itu sungguh tepat, karena apabila sudah terbukti dakwaan penipuan terdakwa dipidana dengan putusan tetap, maka perjanjian itu batal demi hukum.
d. Upaya-upaya Penipuan
1) Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam)
Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan seba¬gai suatu nama bukan namanya sendirt melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bemama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketa¬hui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.
Misalnyo orang yang bemama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak dike¬tahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya.
Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, misalnya Abdul Mukti Ahmad. Apakah meng¬gunakan nama palsu, jika ia mengenalkan dirt pada seseorang dengan nama Mukti Ahmad? Dalam hal ini kita harus berpe¬gang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Andaikata ia dikenal di masyarakat dengan nama Abdul Mukti, maka ia mengenalkan dirt dengan nama Mukti Ahmad itu adalah meng¬gunakan nama palsu.
Bagaimana pula jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sarna dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bemama Markaban mengenalkan dirt sebagai seorang dosen bernama Markaban, Markaban yang terakhir benar¬benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu.
2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)
Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan valsche hoedanigheid itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang meng aku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.
Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyata¬kan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu ada¬lah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh keperca¬yaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.
3) Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan 4) rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels)
Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menirnbulkan kesan atau keperca¬yaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenamya dituju oleh si penipu, karena dengan terge¬rak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.
Hoge Raad memberikan pengertiannya tentang tipu muslihat tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan di atas. Dalam arrestnya (30-1-1911) HRmenyatakan bahwa “tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk mene¬rimanya.
Dari perkataan listige kunstgrepen atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harns lebih dari satu, di mana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saj a, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu arrest HR (25-10-1909) bahwa “tipu muslihat tunggal adalah cukup. Undang-undang sering menggunakan kata-kata jamak untuk pengertian tunggal”.
Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupa kan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohonu yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya. di mana yang satu menirnbulkan kesan mernbenarkan atau mengucapkan yang lain.
Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dati satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain
Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harns telah ada pada saat melakll kan tipu muslihat dan lain-lain. Karena itu tidak mungkin terjadi dalam hal si peminjam tidak mernbayar hutangnya, walaupun niatnya untuk tidak membayar lunas dan hutangnya itu pada banyak orang dan hampir semua tidak dibayarnya Sebab ketidakbenarannya itu, misalnya dengan janji-janji memberi bunga dan akan membayar tepat waktu (yang ternyata kemudiannya tidak), janji-janji mana belum terbukti ketidakbenarannya pada saat mengemukakannya/mengucapkannya.
Bagaimana dengan mengeluarkan cek atau bilyet giro yang temyata waktu diuangkan tidak ada dananya? Bila pada saat menerbitkan cek atau bilyet giro itu dananya tidak ada atau tidak cukup, dan keadaan ini tidak diberitahukan, yang berarti ketidakbenaran itu telah ada pada saat itu, dan oleh karena orang yang menerbitkan cek harus ada/cukup dana¬nya, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai peni¬puan. Pendapat ini sesuai dengan keputusan MA (15-11-1975 No. 133 K/KR/1973), yang menyatakan bahwa “seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHP.
_ Dalam masyarakat seting teIjadi orang menyerahkan cek atau bilyet giro mundur, artinya cek tersebut diberikan tanggal untuk beberapa hari ke belakang dari saatmengeluarkan/ menerbitkannya. Misalnya pada tanggal 1-1-1995 A menerbit¬kan cek untuk B, tapi ditulis tanggal15-1-1995. Pada tanggal 16-1-1995 di bank ternyata dananya tidak ada at au tidak cukup. Apabila didasarkan pada pendapat MA tadi, maka perbuatan itu adalah sebagai tipu muslihat, dan ini berarti penipuan.
Dalam menghadapi kasus cek atau bilyet giro kosong, tidak dapat disama-ratakan. Pendapat MA itu tidak berIaku untuk seluruh peristiwa, tapi harus melihat kejadian demi kejadian. Dalam contoh di atas, apabila ketidakadaan dananya telah diberitahukan kepada penerima cek, dan ia telah menger¬ti, maka dalam peristiwa ini tidak ada sesuatu yang tidak benar atau palsu, ini bukan tipu muslihat, karena itu bukan penipuan. Bila pada tanggall-1-1995 ketika menerbitkan cek itu, dananya memang diketahuinya tidak ada dan hal ini sengaja tidak diberitahukan kepada penerima cek, maka di sini telah terjadi tipu muslihat, dan karenanya merupakan penipuan.
Terhadap tipu muslihat, kesengajaan adalah sangat pen¬ting. Dalam contoh yang terakhir itu ia harus ada kesengajaan untuk tidak memberitahukan tentang ketidakadaan dananya. Wujud tipu muslihat dalam contoh ini adalah berupa tidak memberitahukan. Hams ada kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan tidak memberitahukan, berhubung karena dalam rumusan penipuan kesengajaan (sebagai maksud) ditempat¬kan mendahului unsur tipu muslihat. Hal ini sesuai dengan putusan MA tersebut di atas, dengan disebutnya kalimat “padahal ia mengetahui” menunjukkan bahwa kesengajaan itu ada baik terhadap ketidakadaan dananya maupun terhadap perbuatan tidak memberitahukannya.
2. Unsur Subjektif Penipuan
a. Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan mengge¬rakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di bela¬kangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.
Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menarnbah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau¬pun bagi orang lain.
Dalam pembicaraan mengenai pemerasan dan pengan¬caman di muka, perihal unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini sudah cukup dibahas, karena itu di sini dirasa tidak perIu dibahas lebih jauh lagi.
b. Dengan melawan hukum
unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud mengun¬tungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan per buatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang mela¬wan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditem¬patkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga hams ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah bempa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak¬tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntung¬kan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyara.kat, suatu celaan masyarakat.
Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti mak¬sud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan meng¬gerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam mmusan penipuan sebagai dicela masyarakat.
B. PENIPUAN RINGAN
Penipuan ringan (lichte oplichting) dirumuskan dalam
pasal 379 yang berbunyi:
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan temak dan harga dati benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dati Rp 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00
Faktor yang menyebabkan penipuan sebagaimana dimmuskan di atas menjadi ringan adalah:
1. Benda objek bukan temak, dan
2. Nilai benda objek tidak lebih dati Rp 250,00.
Terhadap ternak walaupun nilainya kurang dari Rp. 250,00 tidak dapat menjadi penipuan ringan, sama seperti pad pencurian ringan, penggelapan ring an dan tindak pidana mengenai harta bend a ringan lainnya, disebabkan nilainya yang khusus. Sudah diterangkan di bagian muka, bahwa bagi masyarakat kita temak dipandang mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. unsur-unsur penipuan ringan adalah:
1. Semua un sur penipuan pasal 378 dan
2. Unsur-unsur khusus, yakni:
a. benda objek bukan temak dan
b. nilainya tidak lebih dari Rp 250,00
selain ada penipuan (oplichting) ring an, ada lagi peni¬puan (bedrog) ringan dalam hal jual beli yang dilakukan oleh penjual sebagaimana diatur dalam pasal 384 yang rumusannya:
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dikenai
pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900,00 jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp 250,00
Faktor yang menyebabkan diperingannya kejahatan pasal 384 tersebut adalah juga terletak pada nilai objeknya kurang dari Rp 250,00 adalah berupa nilai batas tertinggi bagi kejahatan-kejahatan ringan.
C. PENIPUAN DALAM HAL )UAL BELI
Dalam hal ini ada 2 bentuk penipuan, yakni yang dilaku¬kan oleh pembeli diatur dalam pasal 379a dan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam pasal 383 dan 386.
1. Penipuan yang Dilakukan Pembeli
Pasal 379a merumuskan sebagai berikut:
Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebia¬saan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 379a terse¬but oleh UU tidak diberi kualifikasi tertentu. Di luar UU, orang¬orang memberikan kualifikasi dengan flesentrekkerij.
Adapun kejahatan itu baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930, karena sejak tahun itu tampak ada gejala buruk dalam masyarakat mengenai hal pernbelian barang-barang oleh pembeli. Gejala buruk yang dimaksud adalah berupa pembeli yang sudah berniat untuk tidak membayar lunas harga barang tetapi ia sudah memastikan untuk menguasai¬nya, yang oleh pernbentuk undang-undang dinilai suatu per¬buatan yang mernbahayakan suatu kepentingan hukum dan dapat diatasi dengan menetapkan suatu sanksi pidana apabila dijadikan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.
Kejahatan ini terjadi apabila pembelian tidak dibayar secara kontan. Model pernbelian secara mencicil atau kredit ini memang sudah lama dikenal di kalangan masyarakat. Karena benda yang dibeli semula sudah diserahkan, apabila harga tidak dibayar, akan merugikan penjual, dan hal ini masih berada dalam lapangan hukum perdata, berupa wanprestasi. Tetapi bila dijadikan suatu mata pencaharian atau kebiasaan, yang semula sudah mempunyai maksud untuk menguasai bend a itu tanpa dengan mernbayar lunas, maka merupakan tindak pidana.
Rumusan tindak pidana dalam pasal 379a tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur-unsur objektif:
1) perbuatan membeli,
2) benda-bend a, dan
3) dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
b. Unsur-unsur subjektif, berupa maksud yang dilakukan:
1) pada menguasai benda itu bagi:
a) diri sendiri, atau
b) orang lain, dengan
2) tidak mernbayar lunas harganya.
1) Perbuatan Membeli
Perbuatan ini terjadi dalam hal perikatan hukum jual beli.
Dalam KUHPerdata (pasal1457), yang disebut dengan jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu (disebut penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain (disebut pernbeli) untuk mernbayar harga yang telah dijanjikan.
Dalam hukum perdata, azas perikatan adalah kesepa-
katan. Perikatan hukum jual beli terjadi pada saat kesepakatan seperti yang dimaksudkan di atas itu tercapai. Dalam hukum adat azas perjanjian adalah terang dan kontan. Perjanjian jual beli terjadi bila pernbayaran dan harga telah nyata-nyata telah diserahkan dan telah diterima oleh masing-masing pihak. Pelaku tindak pidana adalah pembelinya. Dalam perikatan hukum jual beli, pernbeli mempunyai kewajiban untuk mernba¬yar harga, pernbayaran mana dapat dilakukan secara kontan atau tidak. Dalam hukum perdata yang mendasarkan perjan¬jian pada azas kesepakatan, bila telah tirnbul kesepakatan, perjanjian jual beli itu telah terjadi, walaupun harga belum dibayar lunas dan barang sudah diserahkan. Karena perjanjian sudah tirnbul, berakibat hak atas barang sudah beralih kepada pernbeli. Namun menurut redaksi pasal 379a, tidak tampak secara jelas hak tersebut apakah telah beralih ataukah belum ke tangan pernbeli, dalam arti bahwa apakah perikatan jual beli seperti itu sebagai syah ataukah tidak.
2) Objeknya: Benda-benda atau Barang-barang
Perikatan hukum jual beli bis-a. terjadi terhadap benda bergerak dan benda tetap. Dalam hal kejahatan ini, benda objek adalah bend a bergerak, karena untuk benda tidak berge¬rak seperti tanah pekarangan, tidak dapat berpindah kekua¬saan sebagaimana arti yang sebenarnya. Dari perkataan memastikan kekuasaannya dalam rumusan kejahatan ini, membuktikan bahwa benda yang bisa dipastikan kekuasaan¬nya beralih dalam arti yang sebenarnya itu adalah terhadap benda-benda bergerak.
Objek benda di sini tidak cukup dengan satu benda. Oleh karena di samping dirumuskan dalam bentuk jamak (goederen), juga ternyata dari un sur kebiasaan, yang menun¬jukkan pembelian itu hams dilakukan lebih dari satu kali. Bila pembelian harus dilakukan bemlang kali, berarti jenis benda atau wujud benda adalah terhC!-dap benda yang berlainan atau tidak sama. Benda yang berl.ainan berarti ada lebih dari satu benda.
3) Sebagai Mata Pencaharian (Beroep) atau Kebiasaan (Gewoonte)
Antara mata pencaharian dengan kebiasaan ada perbe¬daan pokok, yakni pada kebiasaan terjadinya pembelian hams lebih dari satu kali. Sedangkan pada mata pencaharian terjadi¬nya pembelian itu cukup hanya satu kali saja, namun dari pem¬belian yang satu kali itu atau dari hal lain yang berhubungan dengan pembelian itu dapat disimpulkan bahwa akan dilaku¬kannya kembali (Kartanegara, I:247). Misalnya telah terjadi pembelian tanpa pembayaran tunai, dan ternyata bendanya sudah dijual lagi secara kontan pada tengkulak dan ada kesanggupan/perjanjian dengan tengkulak itu bahwa akan dikirim bend a yang sejenis berikutnya. Kesanggupan/ perjanjian dengan tengkulak akan mengirimkan/menjual lagi benda yang sarna adalah menunjukkan bahwa akan dilakukan lagi pembelian berikutnya.
Walaupun pembelian sebagai mata pencaharian ini cukup terjadi satu kali dengan syarat yang dernikian, narnun dalarn praktik, sarna dengan kebiasaan bahwa pembelian itu terjadinya lebih dari satu kali.
4) Maksud untuk Memastikan Kekuasaan atas Benda bagi Dirinya Sendiri maupun Orang Lain tanpa Membayar
Lunas
Unsur maksud berupa unsur kesalahan. Tentang unsur ini telah dibicarakan di muka. Maksud petindak di sini hams ditujukan kepada:
1) memastikan menguasai benda, baik bagi dirinya rnaupun
orang lain, dan
2) tanpa membayar lunas.
Dalam hal yang pertarna, maksud itu ditujukan untuk memastikan menguasai benda, bukan memiliki benda. Apa yang dimaksud dengan menguasai benda telah diterangkan lebih jauh dalam pembicaraan penggelapan di muka.
Perihal menguasai bend a bagi orang lain, tidak diperlu¬kan syarat agar benda tersebut nyata-nyata telah berada dalam kekuasaan orang lain itu. Orang lain di sini adalah setiap orang selain petindak~ Dalam hal ini pelaku pembcmtu adalah terma¬suk dalani. pengertian orang lain, dengan dasar pernikiran bahwa pelaku pembantu tidak melakukan keseluruhan per¬buatan membeli.
Perbuatan pelaku pembantu adalah• berupa perbuatan
mempermudah dalam terjadinya jual beli. Hal ini terjadi misal¬nya ia ikut membantu dalam hal membawa atau rnengangkat benda dan lain sebagainya.
Maksuq ini juga hams ditujukan pada unsur tidak mem¬bayar lunas, yang maksud mana sebelum atau setidaknya pada saat mulanya perbuatan mernbeli sudah ada di dalam diri petindak.
Dalam praktik adalah sulit untuk membuktikan adanya dan kapan timbulnya maksud seperti itu. Satu dan lain hal karena maksud adalah berupa unsur batiniah (subjektif) yang tidak tampak atau tersembunyi. Suatu alat bukti yang paling tepat untuk pernbuktian adalah berupa keterangan terdakwa, namun keterangan yang isinya pengakuan bersalah hampir dapat dipastikan sulit untuk didapatkan. Mengingat sifat untuk menghindari kesusahan atau kesulitan yang ada pada setiap orang. Untuk mernbantu, barangkali dapat digunakan sebagai pedoman suatu putusan Hof Amsterdam (29-9-1938) yang menyatakan bahwa: “Maksud ini ada, jika seorang pembeli menyadari bahwa ia tidak akan dapat membayar pembelian dengan kredit atas barang kanan kiri tanpa memberitahukan pada leveransir mengenai keadaannya yang tidak baik, akan tetapi dengan cara hidupnya menirnbulkan kesan seolah-olah kehidupannya baik, dan dengan dernikian memperoleh keper¬cayaan yang tidak sebenarnya.
Untuk memperjelas jurisprodensi tersebut dalam usaha pernbuktian adanya maksud yang dernikian, maka perlu dibu¬ktikan tentang:
a. Bagaimana dengan pekerjaannya dan penghasilan yang diperolehnya?
b. Apakah dengan penghasilannya itu, dapat ataukah tidak ia membeli benda tersebut dengan membayar secara kredit?
c. Bagaimana pula tampak cara kehidupannya sehari-hari?
Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya terbukti negatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si pernbeli ini pada dasarnya sebelum membeli, sudah terkan¬dung maksud untuk tidak mernbayar lunas.
Berhubung dengan jual beli yang tidak saja dapat dilaku¬kan secara langsung atau tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui pesanan, baik melalui surat maupun telepon dan lain sebagainya. Maka timbul persoalan yang berhubungan dengan relatif kompetensi peradilan, yakni tentang di mana tempat kejahatan itu terjadi.
Bagi pernbelian langsung tidak menjadi persoalan, karena pesanan/pembelian dan penyerahan benda dilakukan di tempat yang sama. Tetapi ada suatu kesulitan pada pernbe¬lian yang antara tempat melakukan pesanan dengan tempat penyerahan barang tidak sarna.
Tindak pidana ini adalah berupa tindak pidana forrnil.
Untuk menentukan kapan kejahatan terjadi adalah bergan¬tung sepenuhnya pada unsur perbuatan yang dilarang. Dalam kejahatan ini perbuatan yang dilarang adalah berupa membeli. Dengan dernikian kejahatan yang terjadi adalah di tempat di mana terjadinya pembelian itu, atau dengan kata lain di tem¬pat mana terjadinya perjanjian jual beli itu.
Sebagaimana yang sudah ditera,ngkan di atas, bahwa menurut hukum perdata bahwa perjanjian itu berazaskan kesepakatan, maka pembelian atau perjanjian jual beli itu terjadi di tempat mana kesepakatan itu dilakukan. Dengan dernikian, kejahatan terjadi adalah di mana tempat kesepa¬katan itu dilakukan, tanpa perlu memperhatikan di mana
benda diserahkan.
Agak berbeda apabila dilihat dari hukum adat, yang mendasarkan azas kontan dan terang. Menurut azas ini, pem¬belian atau perjanjian jual beli itu tirnbul pada saat secara nyata bend a diserahkan. Oleh karena itu, kejahatan ini terjadi pada saat penyerahan benda dan di tempat mana benda diserahkan.
Dengan tanpa mempersoalkan pembelian menurut hukum mana yang diberlakukan, kiranya dapat dipahami suatu arrest HR (5-2-1934) yang menyatakan bahwa “kejahat¬an ini dilakukan di tempat di mana pesanan-pesanan tertulis itu dikirim dan di mana benda diserahkan”.
Pendapat Hoge Raad ini tidak menimbulkan masalah sepanjang tempat pesanan adalah sarna dengan tempat di mana benda diserahkan. Akan menirnbulkan masalah apabila kedua temp at itu berbeda. Untuk mengatasi kesulitan ini, akan lebih baik jika didasarkan pada hukum yang berlaku dalam hal pernbelian itu, seperti yang sudah diterangkan di atas.
2. Penipuan yang Dilakukan oleh Penjual
Penipuan yang dilakukan oleh penjual adalah diatur dalam pasal 383, 384, dan 386.
a. Pertama, pasal 383 yang merumuskan:
Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:
1. karena sengaja menyerahkan benda lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, dan
2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah benda yang diserah¬kan, dengan menggunakan tipu muslihat.
Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan tersebut, apa¬bila dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur-unsur Objektif
a) petindaknya: seorang penjual,
b) perbuatannya: berbuat curang,
c) terhadap pembeli, dan
d) upaya-upayanya:
(1) menyerahkan bend a lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, dan
(2) dalam mempergunakan tipu muslihat mengenai: jenis, keadaan, dan jumlah benda yang diserah¬kan.
2) Unsur Subjektif: Dengan Sengaja
Penjual adalah merupakan unsur kualitas tertentu yan melekat pada pribadi seseorang, menunjukkan bahwa keja¬hatan ini terbatas bagi orang-orang yang memiliki kualitas itu yang hanyalah ada dalam hubungan jual beli saja. Akan tetapi menurut Hoge Raad dalam salah satu arrestnya (19-6-1951) menyatakan bahwa “kejahatan ini dapat juga terjadi dalam hal tukar menukar barang” . Alasannya bahwa sifat penipuan¬nya dalam kejahatan ini adalah terletak pada benda-benda yang diserahkan, dan bukan pad benda-benda yang dijual pendapat ini juga tampak dalam arrest jauh sebelumnya (8¬10-1917) yang menyatakan bahwa “berbuat eurang itu hams mengenai benda yang diserahkan dan bukan mengenai bend a yang dijual”. Tampaknya HR memberikan tafsiran seeara luas perihal jual beli, dengan alas an kejahatan ini adalah mengenai larangan penipuan dalam perdagangan, maka pengertian membeli harus diartikan seeara luas. Dalam perdagangan tidak saja terdapat perbuatan jua! beli, melainkan juga perbuatan lain-lain yang ada hubungannya dengan perdagangan, terma¬suk di dalamnya perjanjian tukar menukar benda.
Sifat penipuannya atau perbuatan curangnya yang dila¬kukan oleh penjual dari kejahatan ini terletak pada:
1) ia sengaja menyerahkan benda yang lain dari yang ditentukan oleh pembeli, dan
2) ia dalam menyerahkan benda itu melakukan tipu muslihat mengenai: jenis benda, keadaan benda dan jurnlah benda.
Walaupun dalam rumusan kejahatan ini, tidak temyata dan tampak tidak penting bagaimana nilai benda lain yang diserahkan pada pembeli. Namun kalau kita berpikir bahwa dibentuknya kejahatan ini oleh pembentuk UU berlatar belakang pada perlindungan hukum bagi pembeli, maka dapat dipastikan bahwa benda-benda lain yang diserahkan itu adalah benda-benda yang dinilai oleh pembeli sebagai .merugikan, dan dinilai oleh penjual sebagai yang menguntungkan, dan tidak terhadap benda-benda yang dinilai sebaliknya. Latar belakang nilai yang dipandang oleh penjual sebagai men gun¬tungkan dan oleh si pembeli sebagai merugikan ini lebih nam¬pak pada rumusan pasal 384. Sebagai faktor yang menyebab¬kan kejahatan dalam pasal ini menjadi kejahatan ring an karena terletak pada nilai keuntungan yang diperoleh penjual tersebut.
Kejahatan ini seringterjadi jika pembeli kurang waspada.
Dalam mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya penjual dalam menjual benda-bend a dagangannya, kadang-kadang dengan mengurangi timbangan, sehingga hasil timbangannya lebih sedikit. Di pasar buah-buahan, kadang terjadi penjual mencampur buah yang dibeli dengan buah yang bentuknya sama tetapi rasanya lain dari yang ditunjukkan/diberikan pada pembeli untuk dicoba/contoh promosi.
Unsur perbuatan yang dilarang yakni berbuat curang (bedreigen), yang ada ahli menyebutnya dengan menipu, dengan kecurangan, adalah berupa perbuatan yang tidak jujur. Perbuatan ini dirumuskan sebagai perbuatan yang abstrak, yang bentuk sebenarnya tergambar dalam cara mela¬kukannya, yaitu menyerahkan benda lain dari yang ditunjuk, dengan tipu muslihat mengenai jenis, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan.
Mengenai pengertian tipu muslihat dalam kejahatan ini mempunyai arti yang tidak berbeda dengan tipu muslihat dalam pasal 378, yang pada dasamya membohongi orang lain dengan perbuatan, dalam hal ini perbuatan menyerahkan, yang sifatnya bohong atau menipunya sudah disebutkan di muka.
Penipuan (bedrog) jenis ini ada dalam bentuk ringan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 384, yang menya¬takan: “bila jurnlah keuntungan diperoleh tidak lebih dari Rp 250,00 dianeam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 bulan atau denda Rp 900,00 sebagai kejahatan ringan”.
b. Pasa} 386, penipuan yang dilakukan penjual kedua
Penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli lainnya diatur dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:
(1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan benda makanan, minurnan, atau obat-obatan yang dike¬tahui bahwa itu palsu dan rnenyembunyikan hal itu, dian¬earn dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
(2) Bahan rnakanan, minurnan, atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya rnenjadi berkurang karena sudah dieampur sesuatu bahan lain.
Ayat kedua dari pasal 386 bukan rnerupakan rurnusan tindak pidana, rnelainkan rnenerangkan tentang syarat kapan¬kah rnakanan, rninurnan, dan obat-obatan sebagai dipalsu, yang dalarn hal ini disebutkan ialah jika: nilainya atau faedah¬nya rnenjadi berkurang setelah dicarnpur dengan bahan lain. Berkurangnya nilai adalah akibat langsung dari dicarnpumya dengan bahan lain.
Bagairnana jika karena dicampur itu nilainya hilang sama sekali? Jika kita dasarkan pada ratio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk rnelindungi kepentingan hukurn bagi rnasya¬rakat atas bend a rnakanan dan minuman dan obat-obatan yang dipalsu, rnaka terhadap kasus itu pun dipidana.
Jadi walaupun diearnpur, jika nilai atau faedahnya tidak berkurang, maka di sini tidak terjadi pernalsuan bahan rnakan¬an, minurnan, atau obat-obatan, karenanya bukan pelanggaran terhadap pasal ini. Karena ayat pertarna disebutkan dipalsu merupakan unsur, rnaka hal berkurangnya nilai atau faedah ini haruslah dibuktikan.
Rumusan kejahatan di atas jika dirinci, rnaka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur-unsur objektif:
a) Perbuatan: (1) menjual,
(2) menawarkan, dan (3) menyerahkan.
b) Objeknya: (1) benda makanan,
(2) benda minuman, dan (3) benda obat-obatan.
c) Benda-benda itu dipalsu;
d) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.

2) Unsur-unsur subjektif:
Diketahuinya bahwa benda-bend a itu dipalsu.
Berbeda dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 383, kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 386 ini tidak disebutkan petindaknya seorang penjual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini tidak saja terjadi dalam hal jual beli, tetapi dapat juga terjadi dalam hal perbuat¬an hukum lainnya. Hal ini ternyata dari unsur perbuatannya tidak saj a menjual, tetapi juga menyerahkan dan menawarkan, yang tidak selalu terjadi dalam hal jual beli belaka. Perbuatan menawarkan bisa terjadi sebelum perbuatan menjual maupun menyerahkan, dapat diartikan sebagai perbuatan permulaan atau mendahului perbuatan menjual atau menyerahkan.
Perbedaan lain yakni, korban menurut pasal 383 disebut¬kan sebagai pembeli, jadi orang tertentu. Sedangkan korban dalam pasal 386 tidak disebutkan, artinya setiap orang. Tetapi dari unsur perbuatan yang dilarang, maka sesungguhnya sudah dapat diketahui bahwa korbannya adalah pembeli, orang yang menerima penawaran dan orang yang menerima penyerahan benda. Pengertian perbuatan menyerahkan di sini mempunyai arti yang sarna dengan menyerahkan dalam pasal 378. Perbedaannya adalah hanya pada siapa yang melakukan perbuatan menyerahkan. Dalam pasal 386 yang menyerahkan adalah petindak, dan pasal 378 adalah korban atau orang lain selain petindak.
Apa yang dimaksud dengan benda makanan dan minum¬an adalah diperuntukkan bagi manusia, dan menurut fungsi atau tujuannya pada umumnya dan bukan tergantung dari si pembeli (arrest HR:9-5-1892). Dalam arrest HR lainnya (19-12¬1921) yang menyatakan bahwa bahan makanan adalah yang diperuntukkan oleh orang, termasuk juga bahan yang dapat dipakai secara langsung akan tetapi yang harus dipersiapkan terlebih dulu.
Ketiga objek kejahatan ini harus terbukti secara nyata sebagai palsu. Sedangkan pengertian palsu diterangkan dalam ayat ke 2. perihal siapa yang memalsukan benda-benda itu dalam pasal ini bukan merupakan hal yang penting. Melainkan yang menjadi unsur di sini adalah petindak mengetahui bahwa benda-benda itu palsu.
Perihal diketahuinya akan palsunya benda-benda itu adalah merupakan unsur subjektif. Sedangkan tentang menyembunyikan perihal palsunya adalah berupa unsur objektif. Menyembunyikan artinya tidak memberitahukan, berupa perbuatan pasif. Memberitahukan perihal palsunya kepada pembeli, orang yang ditawari dan orang yang meneri¬ma benda itu sesungguhnya adalah kewajiban hukumnya, yang bila kewajiban hukumnya itu tidak dilaksanakannya maka ia dipersalahkan telah melakukan perbuatan pasif.
Bagaimana jika tentang keadaan palsu dari benda makanan, minuman, dan obat-obatan itu, telah diberitahukan kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak mengerti/tidak tahu? Dapat atau tidaknya dipidana bergantung dari keadaan¬keadaan seperti:
1) Bagaimana sikap batin orang yang memberitahukan itu?
Artinya apakah pemberitahuannya itu dimaksudkan agar orang lain tersebut mengetahui yang sebenarnya ataukah hanya sekedar untuk mencari dasar pembenar belaka?
2) Apakah menurut kebiasaan yang wajar, cara pemberi¬tahuannya itu sudah dipandang patut ataukah tidak?

Dalam kejahatan ini unsur kesalahan berupa menge¬tahui, atau kesengajaan, yang tidak saja ditujukan pada palsunya benda itu. Harus ada kesengajaan untuk tidak mem¬beritahukan. Apabila tidak mernberitahukan itu terjadi karena kelalaian/culpa, maka kejahatan ini tidak terjadi.
Petindak harus mengetahui bahwa benda makanan dan sebagainya itu palsu adalah sebelum ia atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menjual, menawarkan, atau menyerahkan.
Akibat dari perbuatan menyernbunyikan, adalah pem¬beli, orang yang menerima penawaran atau yang menerima bend a menjadi tidak tahu tentang kepalsuan benda. Di sini harus ada hubungan sebab dan akibat. Bagaimana misalnya telah terjadi perbuatan sengaja tidak mernberitahukan kepal¬suan benda, tetapi tidak berakibat orang lain itu menjadi tidak tahu, melainkan ia sudah tahu tentang kepalsuan. Berpegang pada pendapat tersebut, maka di sini tidak terjadi kejahatan.
Dalam hal harus ada causal verband antara perbuatan tidak memberitahukan dengan tidak diketahuinya tentang palsunya benda oleh karban, adalah didasarkan suatu pikiran bahwa dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum pembeli, orang yang menerima pena¬waran atau orang yang menerima penyerahan atas benda¬benda yang dapat merugikannya dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu, tidak jujur, membohongi, dan sebagai¬nya. Merugikannya tentunya disebabkan mernbeli benda yang sebelumnya tidak diketahui tentang palsunya itu. Apabila sebe¬lumnya ia sudah mengetahui bahwa suatu benda itu palsu, tetapi tetap saja ia membelinya, maka di sini sesungguhnya . tidak ada sifat terpedaya. Atau dengan kata lain tidak ada sifat memperdaya yang dilakukan penjual, yang justru sifat ini ada¬lah hal yang penting dalam seluruh bentuk kejahatan peni¬puan (bedrog).

D. PENIPUAN DENGAN MEMALSU NAMA ATAU TANDA
Bentuk penipuan (bedrog) ini dirumuskan dalam pasal 380 yang merumuskan sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000,00:
1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil buah kesusasteraan, keil¬muan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi;
2. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia buah hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan¬akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Kejahatan dalam pasal 380 di atas ada 2 rumusan.
Rumusan pertama yang diatur dalam ayat 1 terdiri dari unsur¬unsur sebagai berikut:
menaruh secara palsu dan memalsu.
nama dan
tanda.
suatu hasil kesusasteraan; suatu hasil keilmuan, suatu hasil kesenian, dan suatu hasil kerajinan.
1. Unsur-unsur objektif :
a. Perbuatan :
1) Menaruh secara palsu dan
2) Memalsu.
b. objeknya, suatu :
1) nama dan
2) tanda.
c. di atas atau di dalam :
1) suatu hasil kesusasteraan;
2) suatu hasil keilmuan,
3) suatu hasil kesenian, dan
4) suatu hasil kerajinan.

2. Unsur-unsur subjektif: ialah maksudnya ditujukan agar orang lain mengira hal itu (hasil kesusasteraan dan seba¬gainya) seolah-olah hasil dari orang yang namanya di atas atau di dalamnya tadi.
Dibentuknya kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau mengelabui dengan memalsu atau membuat secara palsu nama atau tanda di atas hasil ciptaan orang lain. Hal ini juga diterangkan dalam arrest HR (19-1¬1914), yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bermaksud melindungi hak pengarang akan tetapi untuk dapat menghu¬kum perbuatan penipuan-penipuan yang menimbulkan rasa tidak senang.
Sedangkan tindak pidana yang ditujukan bagi perlin¬dungan kepentingan hukum terhadap hak cipta seseorang, ada dimuat dalam UU Hak Cipta (auteurswet) 1912 yang kini tidak berlaku lagi, adalah bempa tindak pidana aduan.
Pengganti auteurswet 1912 tersebut ialah UU NO.6 Tahun 1982 yang diubah dengan UU NO.7 Tahun 1987, yang kini diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002, di mana dalam pasal 72 memuat rumusan tentang tindak pidana hak cipta .
Unsur perbuatan dalam kejahatan pada pasal 380 adalah berupa perbuatan menaruh secara palsu dan perbuatan memalsu. Menaruh secara palsu maksudnya ialah meletakkan suatu nama atau tanda yang tidak benar di atas suatu buah hasH ciptaan seseorang. Hal ini terjadi misalnya seseorang meniru dan menerbitkan suatu karangan/buku buah hasil karya orang lain, yang ditulisnya nama pengarangnya adalah namanya sendiri atau nama orang lain yang bukan nama si pengarang sebenarnya.
Sedangkan memalsu adalah suatu perbuatan mengubah tanpa wenang suatu nama atau tanda yang telah ada dalam atau di atas suatu buah karya orang lain dengan nama atau tanda yang lain. Misalnya, seseorang menghapus nama atau tanda yang ada di sebuah lukisan karya Abdullah yang kemu¬dian di atas lukisan itu ditaruhnya/ditulisnya nama Agus, seolah-olah lukisan itu hasil karya Agus.
Dari kedua perbuatan itu dapat memperdaya orang lain, dan adanya sifat inilah yang menyebabkan kejahatan ini dima¬sukkan sebagai kejahatan penipuan (bedrog).
Ciptaan di bidang-bidang: kesusasteraan, keilmuan, kesenian, kerajinan, dan lain sebagainya dilindungi oleh UU. Bagi penciptanya mempunyai hak atas hasH ciptaannya itu yang disebut dengan hak cipta, yang oleh UU dianggap seba¬gai benda bergerak, yang karenanya dapat dialihkan atau beralih baik seluruh maupun sebagian.
Menurut UU hak cipta yang kini berlaku (UU No. 19/ 2002) pada pasal 12 ayat 1, hasH ciptan yang dilindungi itu ialah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis yang lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. potografi;
k. sinematografi
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
Apa yang disebut dalam UU tentang Hak Cipta tersebut di atas adalah tidak termasuk hasil kerajinan sebagaimana yang menjadi salah satu objek kejahatan pasal 380. hasil bidang kesusasteraan, kesenian, dan keilmuan yang dimaksud dalam pasal 380 pada dasarnya dapat berupa bidang-bidang yang disebutkan secara rinci dalam UU tentang Hak Cipta tersebut.
Dengan tidak menyebutkan secara tegas hasil kerajinan dalam UU tentang Hak Cipta, maka dapat diartikan UU ini tidak melindungi kepentingan hukum bagi pencipta hasil kerajinan. Sedangkan dalam hukum pidana melalui pasal 380 ternyata melindungi kepentingan hukum masyarakat dari benda-benda
kerajinan yang dipalsu. .
Sedangkan rumusan kedua, yakni yang diatur dalam ayat 1 sub 2 pasal 380 tersebut, yang unsur-unsurnya terdiri dari:
1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan: 1) menjual,
2) menawarkan,
3) menyerahkan,
4) mempunyai persediaan untuk dijual, dan
5) memasukkan ke Indonesia.
b. Objeknya: 1) hasil kesusasteraan,
2) hasil keilmuan,
3) hasil kesenian, dan
4) hasil kerajinan.
c. Yang di dalamnya atau di atasnya ditaruh:
1) nama atau tanda yang palsu; atau
2) tanda yang asli telahdipalsu, seakan¬akan benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
2. Unsur subjektif: dengan sengaja.
Pada kejahatan yang dirumuskan dalam ayat 1 sub 1, kepentingan hukum yang dilindungi tertuju pada kepentingan hukum masyarakat umum. Sedangkan dari rumusan unsur kedua ini adalah lebih ditujukan pada kepentingan hukum orang tertentu. Dari perbuatan menjual, yang terpedaya ialah pernbeli, dari perbuatan menawarkan yang terpedaya adalah orang yang ditawari, dan dari perbuatan menyerahkan yang terpedaya adalah orang yang menerima penyerahan bend a itu.
Jika dibandingkan antara kejahatan pada sub 1 dengan
sub 2 dari ayat 1, maka dapat kita ketahui bahwa:
a. Rumusan pertama adalah berupa kejahatan yang perbu¬atannya berhubungan langsung dengan menjadikan/ mernbuat keadaan palsu/ketidakbenaran dari nama atau tanda dari hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan. Sedangkan rumusan kedua adalah berupa keja¬hatan yang terjadinya setelah terciptanya keadaan palsu/ ketidakbenaran dari nama atau tanda dari hasil-hasil kesusasteraan dan lain sebagainya itu.
b. Mengenai unsur kesalahan. Pada kejahatan pertama, kesalahannya adalah berupa kesengajaan sebagai mak¬sud (opzet als oogmerk) yang ditujukan pada unsur (agar) orang lain mengira bahwa hasIl kesusasteraan dan sebagainya tadi seolah-olah hasil dari orang yang namanya atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalam benda-benda objek kejahatan, dan tidak ditujukan pada unsur perbuatan. Sedangkan pada kejahatan kedua, kese¬ngajaannya (opzettelijk) ditujukan pada seluruh un sur¬unsur dari kejahatan itu, termasuk unsur perbuatan seper¬ti menjual, menawarkan, dan sebagainya. Jelaslah unsur pada kesalahan kejahatan pertama lebih sempit dari kesa¬lahan pada kejahatan kedua.

BERSAMBUNG……

From → penipuan (I)

Comments are closed.

%d bloggers like this: