KRIMINOLOGI SEBUAH PENGANTAR

PENGANTAR KRIMINOLOGI
A. LATAR BELAKANG
Criminology merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran criminology didorong oleh aliran positivisme. Tapi elemen-elemen criminology telah dikenalkan oleh para filosof yunani kuno yaitu plato (427-347 SM ) dalam bukunya Republiec, antara lain menyatakan bahwa gold human merupakan sumber crimen merupakan sumber crimen. Aristotle (382-322 SM) menyatakan property menimbulkan crimen and rebellion. Kelahiran criminology sebagai ilmu pengetahuan,karena pidana baik materiil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lg untuk mencegah dan membrantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.dengan tidak efektifnya hukum pidana ,maka para ahli piker mulai mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana,tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri.
Tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga sampai ia berbuat jahat itu. Apakah memeng karena bakat dan kerakternya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan sosiologi maupun ekonomis, Ataukah ada sebab-sebab lain lagi.jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanahan,dapat dilakukan tindakan-tindakan baik pencegahan,diagnose maupaun pemberantasan yang tepat, agar orang tersebut tidak lagi berbuat jahat atau agar orang-orang laintidak akan melakukanya. Penelitian tersebut mulai dirintis oleh J. Graunt (1620-1674), yang menerapkan statistic dengan membuat daftar angka-angka dan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali (Topo Santoso,S.H,M.H Eva Achyani Zulfar S.H :2001 :4) : Quittelet (1850), juga mengadakan penelitian dengan pencatatan kejahatan yang dilukiskan dalam angka-angka agar diperoleh keterangan menyeluruh dari keadaan kejahatan sebagai gejala social. Hasil penelitian dengan statestik criminal dapat dipergunakan untuk menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil dari kejahatan,agar diperoleh reaksi yang tepat bagi tiap-tiap bentuk kejahatan atau sesuai dengan keadaan penjahat dengan menggunakan kebijakan criminal. (Prof.DR. Bambang Peornomo,S.H,1976 : 41).
Serjana lain yaitu G. Von Mayr (1841-1825) bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran.Tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern,jumlah pencurian bartambah 1 (satu) diantara 100.000 penduduk ( Tono Santoso S.H,M.H, Eva Achyani Zulfa,S.H,2001 : 5) Dengan hasil penelitian-penelitian tersebut,maka sejak itulah criminology menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri, oleh karena itu pada konferensi tentang pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap deliquen yang diselenggarakan oleh international Non Govermental Organization atas bantuan PBB di jenewa pada tanggal 17 Desember 1952, antara lain memberi rekomendasi agar kriminologi diajarkan di Universitas yang lulusanya akan bekerja dalam bidang penegakan hukum seperti Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim dan Pegawai Pemasyarakatan.

B. TUJUAN MEMPELAJARI KRIMINOLOGI
Tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit untuk :
1. Bahan masukan pada membuat Undang-Undang (pembuatan\pencabutan Undang-Undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekwen untuk mencegah tejadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahan-prusahan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi social dalam areal wilayah perusahan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadi kejahatan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat- tempat umum untuk membuntuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.

C. PENGERTIAN KRIMINOLOGI
Secara etimologis,kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu\pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P.Topinand (1879),ahli antropologi prancis. Sebulumnya menggunakan istilah antrolpologi criminal.
Menurut E.H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von List menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuanya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian “kebijakan criminal”, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaanya, yang semuanya ditunjukan untuk melindungi “warga Negara yang baik”dari penjahat. George C. Vold mengatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap,artinya, kriminologi selalu menunjukan pada perbutan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan ada apa yang dilarang,apa yang baik dan yang buruk,yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan dan adat-istiadat. E.Durkheim,seorang pakar sosiologi masyarakat, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.
Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates.
Kejahatan bukanlah fenomena alamiah,melainkan fenomena social dan histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturanya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnanya. Sutherland. mengatakan kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggar hukum.
Menurut Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.
Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Michel dan Adler, berpendapat, kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat. Wood, menyatakan istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Noach, menyebutkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan prilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam prilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
Wolfgang, Savitya dan Johnston dalam buku The Sociology of Crime and Delinquency, memberi pengertian sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan- keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan,pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana oleh hukum pidana.tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan Undang-Undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana,begitu pula sebaliknya, Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (Rechts Delicten atau Mala perse) khusus nyata tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP)dan delik Undang-Undang (Wetsdelicten atau Mala Prohibita)yang berupa pelenggaran (Buku II KUHP). Mengenai perbedaan antara mala perse dengan mala prohibita dewasa ini banyak dipertanyakan orang yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya merupakan kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut oleh Undang-Undang ditunjuk atau dijadihkan kejahatan (Tindak Pidana).Dalam RKUHP sudah tidak ada perbedaan istilah kejahatan (mal per se) dan istilah pelenggaraan (mal prohibita) hanya mengenal satu istilah yaitu tindak pidana.
Oleh karena itu dalam ilmu pengetehuan,kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengatuhan social. Dalam realita,kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana,tapi juga terdapat hubungan baik dengan norna-norma agama,ada masyarakat yang menerapkan norma-norna adapt kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

Iklan

materi kuliah kriminologi

Pengantar Kriminologi.
Pendahuluan.
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya masih baru apabila kita ambil definisinya secara etimologis berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu /pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard, ahli dari perancis dalam bidang antropologi, sementara istilah yang sebelumnya banyak dipakai adalah antropologi criminal.
Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.
Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya.
Sejarah kriminologi.
Meskipun Kriminologi bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan baru yang diakui baru lahir pada abad ke-19 ( sekitar tahun 1850 )bersamaan dengan ilmu sosiologi tetapi karangan-karangan tentang kriminologi bisa ditemukan pada zaman kuno yaitu zaman Yunani dimulai dengan karangan Plato dalam “Republiek” menyatakan antara lain bahwa emas , manusia adalah sumber dari banyak kejahatan sedangkan Aristotelis menyatakan bahwa kemiskinan adalah sumber dari kejahatan.
Kemudian abad pertengahan Thomas Aqunio menyatakan bahwa “ orang kaya memboros-boroskan kekayaanya disaat dia jatuh miskin maka dia akan mudah menjadi pencuri”
Perkembangan hukum pidana pada Akhir abad ke 19 yang dirasakan sangat tidak memuaskan membuat para ahli berfikir mengenai efektifitas hukum pidana itu sendiri, Thomas Moore melakukan penelitian bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana buktinya lewat penelitiannya ditemukan bahwa para pencopet tetap beraksi disaat dilakukan hukuman mati atas 24 penjahat di tengah-tengah lapangan. Ini membuktikan bahwa sanksi hukum pidana tidak berarti apa-apa. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, Hukum acara pidana dan sistem penghukuman menjadi salah satu pemicu timbulnya kriminologi
Perkembangan ilmu statistik juga mempengaruhi timbulnya kriminologi. Statistik sebagai pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu pendorong perkembangan ilmu sosial.
Quetelet (1796-1829) ahli statistik yang pertama kali melakukan pengamatan terhadap kejahatan. Dialah yang pertama kali membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta yang ada dimasyarakat, dalam penelitiannya Quetelet menemukan bahwa kejahatan memiliki pola-pola yang sama setiap tahunnya maka beliau berpendapat bahwa kejahatan dapat diberantas dengan meningkatkan/ memperbaiki kehidupan masyarakat.
Sarjana lain yang menggunakan statistik dalam pengamatan terhadap kejahatan adalah G Von Mayr ( 1841-1925) ia menemukan bahwa perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran (positif). Bahwa tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835 – 1861 di bayern. Jumlah pencurian bertambah dengan 1 dari antara 100.000 penduduk. Dalam perkembangannya ternyata tingkat kesejajaran tidak selalu tampak. Karena adakalanya berbanding berbalik ( invers) antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan.
Sebutan kriminologi sendiri diperkenalkan oleh Topinard ( 1830-1911) seorang ahli antropologi dari perancis.
Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi
Yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, Paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.
Oleh karena pemamahaman kita terhadap dunia social terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwayang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan dipengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan-penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi perlu diketahui perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.
Teori adalah bagian dari suatu penjelasan mengenai sesuatu sementara suatu penjelasan dipandang sebagai masuk akal akan dipengaruhi oleh fenomena tertentu yang dipersoalkan didalam keseluruhan bidang pengetahuan. Adapun keseluruhan bidang pengetahuan tersebut merupakan latar belakang budaya kontemporer yang berupa dunia informasi. Hal-hal yang dipercayai ( belief ) dan sikap-sikap yang membangun iklim intelektual dari setiap orang pada suatu waktu dan tempat tertentu.
Didalam sejarah intelektual terhadap masalah “penjelasan” ini secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yakni pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistic, yang kedua-duanya merupakan pendekatan yang dikenal pada masa kuno maupun modern.
Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya kekuasaan lain atau spirit ( roh). Unsur utama dalam penjelasan spiristik adalah sifatnya yang melampaui dunia empiric; dia tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari control atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas.
Pada pendekatan naturalistik penjelasan diberikan secara terperinci dengan melihat dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Secara garis besar pendekatan ini dibagi tiga bentuk sistem pemikiran atau bisa disebut sebagai paradigma yang digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan fenomena kejahatan, adapun ketiga paradigma/ aliran ini adalah aliran klasik, positivisme dan aliran kritis.
a. Aliran Klasik
Aliran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensi mampu membawa manusia untuk berbuat mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti lain ia adalah penguasa dari dirinya sendiri. Ini adalah pokok pikiran aliran klasik dengan dilandasi pemikiran yang demikian maka penjahat dilihat dari batasan-batasan perundang-undangan yang ada.
Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Secara rasionalitas maka tanggapan masyarakat adalah memaksimalkan keuntungan dan menekan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kriminologi disini sebagai alat untuk menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan kejahatan.
Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Cesare Beccaria ( 1738 – 1794 ) merupakan tokoh yang menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Dalam bukunya Dei Delitti e delle pene secara gamblang dia menyebutkan keberatan-kebaratannya atas hukum pidana.
Aliran ini melahirkan aliran Neo-Klasik dengan ciri khas yang masih sama tetapi ada beberapa hal yang diperbaharui antara lain adalah kondisi si pelaku dan lingkungan mulai diperhatikan. Hal ini dipicu oleh pelaksanaan Code De Penal secara kaku dimana tidak memperhitungkan usia, kondisi mental si pelaku, aspek kesalahan. Semua faktor tersebut tidak menjadi pertimbangan peringanan hukuman, penjatuhan hukuman dipukul rata berdasarkan prinsip kesamaan hukum dan kebebasan pribadi.
b. Aliran Positivisme
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologi maupun kultural. Ini berarti manusia bukanlah mahluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologinya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan intelegensianya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya atau evolusi kultural. Aliran ini melahirkan dua pandangan yaitu Determinisme Biologik yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik. Sebaliknya Determinis Kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologik, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti akan segera membuat perubahan yang lainnya.
Salah satu pelopor aliran positivis ini adalah Cesare Lombrosso (1835-1909) seorang dokter dari itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern lewat teorinya yang terkenal yaitu Born Criminal, Lombrosso mulai meletakkan metodologi ilmiah dalam mencari kebenaran mengenai kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.
Teori Born Criminal ini di ilhami oleh teori evolusi dari darwin. Lombrosso membantah mengenai Free Will yang menjadi dasar aliran klasik. Doktin Avatisme membuktikan bahwa manusia menuruni sifat hewani dari nenek moyangnya. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dan menjadi sifat jahat pada manusia modern.
Dalam perkembangan teorinya bahwa manusia jahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya lewat penelitian terhadap 3000 tentara dan narapidana lewat rekam mediknya beberapa diantaranya telingan yang tidak sesuai ukuran, dahi yang menonjol, hidung yang bengkok.
Pada dasarnya teori lombrosso ini membagi penjahat dengan empat golongan, yaitu :
1. Born Criminal yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat seperti paham avatisme
2. Insane Criminal yaitu orang termasuk dalam golongan orang idiot, embisil,dan paranoid
3. Ocaccasial criminal atau criminaloid adalah pelaku kejahatan yang berdasarkan pada pengalaman yang terus menerus sehingga mempngaruhi pribadinya.
4. Criminal of Passion yaitu orang yang melakukan kejahatan karena cinta, marah atapun karena kehormatan.
c. Aliran Kritis
Pemikiran Kritis lebih mengarhkan kepada proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Menurut aliran ini tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentutakan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalanka. Sehubungan denga itu maka tugas dari kriminologi adalah bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.
Pendekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari “persepsi” makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari kejahatan oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat, juga proses sosial yang dimiliki kelompok bersangkutan dalam mendifinisikan seseorang sebagai penjahat.
Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dijelaskan dalam konsep “penyimpangan” ( deviance ) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dengan arti tindakan yang bersangkutan “berbeda” dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan menyimpang ini diberlakukan reaksi yang negatif dari masyarakat.
Menurut pendekatan “konflik” orang berbeda karena kekuasaan yang dimilikinya dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dapat dijelaskan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam mendifinisikan kejahatan adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Secara umum kejahatan sebagai kebalikan dari kekuasaan; semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya.
Orientasi sosio-psikologis teori ini pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dari perilaku kolektif.
Dalam pandangan teori ini bahwa manusia secara terus menerus berlaku uintuk terlibat dalam kelompoknya dengan arti lain hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi suatu perilaku yang kolektif.
Dalam perkembangan lebih lanjut aliran ini melahirkan teori “kriminologi Marxis” dengan dasar 3 hal utama yaitu; (1) bahwa perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan rulling class (2) kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan (3) hukumj pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari rulling class.
Daftar Pustaka
Bonger, W.A , Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta 1982
Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung 1992
Susanto I.S, Kriminologi, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
Topo Santoso & Eva Achjani, Kriminologi, Rajawali Press, 2004
Yoblonsky Lewis, Criminologi Crime and Criminality Fourth Edition, Harper & Row Publhiser, New York, 1990

materi tindak pidana korupsi

TINDAK PIDANA KORUPSI
“Power tend to corrupt and absolut power corrupts absolutely”

Pengantar
Mengawali tulisan perihal kurupsi, ungkapan usang yang dikemukakan oleh Lord Action bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut senagaja dikutip untuk mengingatkan bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap korupsi. Bahkan empat tipe korupsi yang dikemukakan oleh Piers Beirne dan James Messerschmidt semuanya berkaitan erat dengan kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah :
a. Political bribery
Termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang – undang, secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
b. Political kicback
Kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak – pihak yang bersangkutan.
c. Election fraud,
Korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
d. Corrupt campaign practices
Praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.
Terlepas dari rentannya kekuasaan terhadap korupsi, saat ini ketika memasuki abad ke-21 visi masyarakat internasional termasuk Indonesia terdapat kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam pemberantasan praktek – praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru pada tanggal 7 11 September 1997 dalam konferensi anti korupsi yang dihadiri oleh 93 negara.
Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Declaration of 8 th International Conference against corruption diyakini bahwa korupsi mengerori tatanan moral masyarakat., mengingkari hak – hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah. Demikian pula korupsi dianggap menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, memundurkan pembangunan dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan kurang mampu.
Konferensi tersebut juga mempercayai bahwa memerangi korupsi adalah urusan setiap orang dari setiap masyarakat. Memerangi korupsi mencakup pula mempertahankan dan memperkuat nilai – nilai etika dalam semua masyarakat. Karena itu sangat penting untuk menumbuhkan kerjasama diantara pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak usaha swasta. Peran dari masyarakat sipil adalah untuk menghilangkan resistensi yang muncul dari pihak – pihak yang menyukai status quo dan untuk memobilisasi masyarakat umum untuk melakukan reformasi guna memberantas korupsi.
Perkembangan berikutnya, melalui Ad Hoc Committee For The Negotiation Of The United Nation Conventions Against Corruption sejak tanggal 1 Oktober 2003 lebih kurang 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai transnational crime. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah menyetujui Convention Against Corruption yang diselenggarakan di Wina tersebut. Ulasan selanjutnya akan membahas pengertian korupsi dan perkembangan peraturan yang menyangkut pemberantasan korupsi sejak tahun 1957.

Pengertian Korupsi
Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa du Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption, dan Belanda corruptie (korruptie). Dapat diduga istlah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.
Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: corruption (L. Corruptio (n-) The act of corrupting or the state of being corrupt;putrefactive decomposition. Putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceeding, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word”.
Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia “ Korupsi adalahperbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Akan tetapi di Malaysia tidak dugunakan kata korupsi melainkan kata peraturan “ anti kerakusan”. Sering pula malaysia menggunakan istilah resuab yang tentulah berasal dari bahasa Arab (riswab). Menurut kamu Arab-Indonesia riswab artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi itu adalah suatu hal yang bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.
Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologi misalnya, seperti hal yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif, begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan nepotisme sebagai kelompok korupsi dalam klasifikasinya memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi syarat untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sukar dicari normanya dalam hukum pidana.
Begitu pula Mubyarto menyorot korupsi dan penyuapan dari segi politik dan ekonomi yang mengutip pendapat Smith sebagai berikut.
Of the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than a economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite and most civil servant. Corruption reduces support for the government among eliles at the province and regency level. (Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimana generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai negeri pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat propinsi dan kabupaten).
Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini telah silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan.

Peraturan Penguasa Perang Pusat
Pada tanggal 14 Maret 1957 seluruh wilayah Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang (Staat Oorlog van Beleg) melalui Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1957. selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 keadaan perang tersebut dicabut kembali dan seketika itu pula dinyatakan dalam keadaan perang. Dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 ternyata Keputusan presiden Nomor 225 Tahun 1957 disahkan oleh DPR, sehingga dengan demikian keadaan perang diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua teritorial perairannya itu tetap berlaku sampai satu tahun sejak disahkannya dengan undang-undang (lihat Undang-Undang Nomor 74 1957).
Sehubungan dengan peryantaan keadaan perang telah disahkan menjadi undang-undang, maka penguasa perang seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan. Diantara sekian banyak peraturan yang dibuat oleh penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957. dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/011/PM/1957.
Pertimbangan dari peraturan yang pertama diatas (9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957) menyatakan antara lain: Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah ‘korupsi’ sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai berikut, Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Dalam kaitan dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan bahaya, ketiga peraturan penguasa militer tersebut diatas menurut hukum pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, maka diganti dengan peraturan pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prtl Peperpul 013/1958 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dalam Berita Negara Nomor 40/1958. pertimbangan peraturan ini, khususnya pada butir a dinyatakan, “Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan modal dan atau keloggaran-kelanggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuatan pidana, perlu diadakan tambahan berupa peraturan pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.
Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembuat peraturan masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Fokus dari peraturan ini adalah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau keloggaran yang lain dari masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat pembuatan peraturan itu (sekitar 1957 – 1958) sedang ramai-ramainya pengambilalihan dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi perusahaan Negara. Dari pertimbangan itu pula dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP saja tidaklah cukup untuk menampung segala masalah yang timbul berhubungan dengan perbuatan yang merugikan keuangan itu.
Kemudian peraturan tersebut di atas diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan surat keputusan kepala staf Angkatan laut Nomor Z/1/1/7, Tanggal 17 April 1958 (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1958). Menarik dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat (Angkatan Darat dan Laut) tersebut adalah tentang pengertian korupsi yang tersebut pada bagian I Pasal 1 yang dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3. dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa perbuatan korupsi terdiri atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya (pasal 1).
Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan korupsi pidana adalah sebagai berikut :
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran – kelonggaran masyarakat.
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalagunakan jabatan atau kedudukan.
c. Kejahatan – kejahatan tercantum dalam pasal 40 sampai dengan pasal 50 peraturan penguasa perang pusat ini dalam pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP (pasal 2).
Batasan pengertian perbuatan korupsi dalam perkembangan selanjutnya unsur – unsur perbuatan korupsi diambil alih oleh undang – undang yang lahir kemudian sebagai unsur delik dengan perbaikan redaksi serta penambahan delik-delik dari KUHP. Bila ditinjau dari apa yang tercantum pada penjelasan sub a tersebut diatas, maka unsur pertama dari korupsi adalah dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan unsur kedua yaitu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
Berdasarkan kedua unsur tersebut, pembuat peraturan tidak menjelaskan kejahatan atau pelanggaran macam apa yang dimaksud. Dengan demikian batasan korupsi menjadi sangat luas yang penting adalah membawa akibat memperkaya diri dan seterusnya.
Sementara yang dimaksud dengan korupsi pidana oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan pasal tersebut, yang menjadi pertanyaan penting ialah apakah yang dimaksud oleh pembuat peraturan dengan perkataan melawan hukum. Apakah ini terjemahan dari istilah onrechmating menurut hukum perdata ataukah wederreshtelijk menurut hukum pidana? Apabila melawan hukum sebagai terjemahan dari onrechmatige, maka disitu dianggap sebagai perbuatan perdata, bukan sebagai perbuatan pidana. Namun demikian unsur melawan hukum tidak dimaksudkan sebagai inrechtmating, tetapi memiliki pengertian formal wederrechtelijk dan materiaal wederrechtelijk.
Perlu dijelaskan bahwa melawan hukum adalah salah satu unsur mutlak dari perbuatan pidana. Biasanya unsur tersebut tidak perlu dinyatakan secara eksplisit dalam suatu rumusan delik. Apabila kata melawan hukum dimasukkan dalam rumusan delik, maka konsekuensinya unsur tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Kata melawan hukum yang terdapat dalam suatu rumusan delik memberikan makna melawan hukum khusus. Selain melawan hukum khusus, kata melawan hukum mempunyai tiga makna lainnya. Pertama, melawan hukum umum dalam pengertian melawan hukum sebagai elemen atau unsur perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum formal dan yang ketiga adalah melawan hukum material sebagaimana tersebut diatas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi hanya bersifat darurat, temporer dan berlandaskan pada undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan itu perlu dicabut dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu disusun dalam bentuk suatu undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
Definisi perbuatan pidana korupsi menurut undang-undang tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 menyatakan: Pertana, Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
Kedua, Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Ketiga, Kejahatan tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Apabila dicermati, rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tidak banyak berbeda dengan peraturan penguasa perang tersebut diatas. Perumusan perbuatan korupsi pidana pasal 1 sub a (pertama) ternyata hanya mengambil alih peraturan sebelumnya dengan redaksi yang sepenuhnya sama, hanya saja perbuatan diganti dengan kata tindakan, karena undang-undang tersebut memakai istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana”. Kemudian rumusan langsung atau tidak langsung merugiukan keuangan negara dan seterusnya diganti dengan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Pada sub c (ketiga) ditunjuk kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat, dan Pasal-Pasal KUHP yang dimaksud adalah pasal 209, 210, 418 dan 420 KUHP. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan penyuapan baik yang aktif (active amkoping), maupun yang pasif (passive omkoping). Kejahatan yang dipandang korupsi tetapi tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut adalah pasal 415 KUHP tetang penggelapan oleh pegawai negeri. Mungkin pembuat peraturan tersebut memandang bahwa kejahatan seperti itu sudah terangkum dalam sub a, seperti telaj diuraikan di depan. Penggelapan oleh pegawai negeri termasuk kejahatan yang sudah barang tentu merugikan keuangan atau perekonomin negara. Permasalahannya apakah orang itu memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan dengan perbuatan penggelapan itu.
Perumusan sub c (ketiga) ini pun tercantum dalam Undang-Undang (PRP) Nomor 24 tahun 1960, dengan mengganti pasal 40 sampai 50 peraturan Penguasa Perang Pusat menjadi pasal 17 dan 21, sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dimasukkan pasal-pasal KUHP yang bertalian dengan suap menyuap dan diperluas, sehingga meliputi pula pasal-pasal 1415, 416, 417, 423, 425, 435 KUHP.
Memang ini menjadi kekurangan Peraturan Penguasa Perang Pusat karena penggelapan oleh pegawai negeri benar merupakan bentuk inti korupsi disamping masalah suap menyuap (209, 210, 418, 419, dan 420). Demikian pula dengan pasal 423, dan pasal 425 merupakan bentuk extortion yang disebut knevelary.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berbagai ketentuan undang-undang nomor 24 tahun 1960 dalam perkembangannya dirasakan tidak mampu untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu perlu diganti dengan undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pindana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 24 tahun 1960 tidak lagi dapat menjerat perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional.
Hal ini diakibatkan unsur tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Jelas hal ini bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selamanya didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 1960.
Atas dasar tersebut, undang-undang nomor 24 tahun 1960 kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. rumusan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 3 tahun 1971 mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Rumusan sebagaimana tersebut diatas mensyaratkan bentuk kesalahan pro parte dolus pro parte culpa. Artinya, bentuk kesalahan disini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku. Rumusan seperti ini mudah dalam hal pembuktian. Demikian pula dengan sarana melawan hukum, baik mengandung pengertian melawan hukum formil maupun materil, memudahkan pembuktian perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Jelas sekali bahwa rumusan seperti itu lebih mudah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nomor 24 tahun 1960.
Secara tegas perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Momor 3 Tahun 1971 dirumuskan sebagai berikut:
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
c. Barangsiapa melaukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dab 435 KUHP.
d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekay pada jabatan atau kedudukan itu.
e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
f. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.
Dari rumusan tersebut diatas jelaslah bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 lebih progresif bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Beberapa catatan perihal progresif dari undang-undang tersebut adalah: Pertama, unsur melawan hukum tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kedua, undang-undang tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya kejahatan atau pelanggaran seperti undang-undang sebelumnya. Ketiga, terdapat tambahan pasal 387 dan pasal 399 KUHP. Keempat, adanya ancaman pidana terhadap orang yang menerima pemberian atau janji seperti tersebut padal pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Kelima atau yang terakhir adalah percobaan dan permufakatan jahat disamakan dengan pelaku.
Selain itu perlu dicatat bahwa dalam undang-undang tersebut terdapat perluasan pengertian pegawai negeri. Dalam pasal 2, pengertian pegawai negeri meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
Latar belakang dicantumkannya perluasan pengertian pegawai negeri adalah karena berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara atau badan yang menerima bantuan dari negara, dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan korupsi atau perbuatan tercela seperti tersebut diatas.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bola salju yang tengah digulirkan pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, salah satunya diantaranya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini sebagai dampak bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Dampak selanjutnya adalah timbulnya krisis di berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
Atas dasar tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti, karena dirasakan sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi canggihnya modus operansi perbuatan korupsi. Diharapkan undang-undang yang baru mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 2).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
3. Melakukan perbuatan pidana menurut pasal 209, 210, 387, 388, 515, 416, 417, 418, 419, 420, pasal 423, pasal 425, pasal 435 (Pasal 5 s.d 12)
4. Setiap orang yang memberikan hadia atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
5. Setipa orang yang melanggar ketentuan Undang – Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini (Pasal 14).
6. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidanakan dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
7. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
8. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, undang – undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4). Meskipun berlebihan penegasan ini penting karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan pidana korupsi. Dengan ketentuan itu, perbuatan pidana korupsi tidak dihapuskan sekalipun kemudian unsur kerugian negara tidak terbukti di pengadilan, karena telah dikembalikan oleh tersangka.
Dikatakan berlebihan karena prinsip dalam hukum pidana yang dituntut adalah perbuatannya, bukan karena soal adanya kerugian. Walaupun demikian kiranya perlu diberi catatan, apabila pengembalian atas perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana korupsi itu dikembalikan secara suka rela tanpa adanya unsur dari luar sebelum perkara itu diketahui oleh publik atau aparat penegak hukum, maka atas pengembalian secara suka rela tersebut tidak dapat menjadi dasar penuntutan. Terhadap pengembaian secara suka rela sebelum perkara itu diketahui publik atau aparat penegak hukum, seharusnya diperlakukan sebagai sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif.
Adapun pemberatan pidana menurut undang-undang ini selain ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini juga sebelumnya, undang-undang ini juga memberikan pemberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Terhadap perbuatan pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ancaman pidanya dapat berupa pidana mati. Adapun yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu ialah keadaan dimana negara:
– Ditetapkan dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku
– Terjadi bencana alam nasional
– Pengulangan tindak pidana korupsi dan
– Dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

b. Apabila oleh undang-undang lain dinyatakan sebagai perbuatan korupsi, maka diberlakukan undang-undang
c. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama
d. Orang di luar negeri yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku
e. Dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
f. Dalam perkara pidana korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan berupa: pertama, perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Kedua, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan apabila dalam tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipindana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Ketiga, penuntutan seluruh atau sebagai perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. Keempat, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pada tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Disamping itu juga terdapat perubahan dan tambahan menyangkut rumusan perbuatan maupun ketentuan perihal pembuktian.
Jika bersandar pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 beberapa pasal dalam KUHP diambil alih dengan menyebutkan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Akan tetapi dengan undang-undang yang baru langsung disebutkan unsurnya, tanpa menyebut KUHP. Persoalan ini menimbulkan silang pendapat sehubungan dengan adanya asas yang menyatakan apabila terdapat ketentuan yang sama, maka kepada terdakwa harus dikenakan pidana yang paling ringan. Di samping itu berkaitan dengan rumusan perbuatan korupsi, undang-undang juga menambahkan perbuatan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi adalah perbuatan yang dapat berupa pemberian uang, tiket perjalanan, barang, rabat, komisi, pinjaman penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun perihal pembuktian terdapat perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Akan tetapi menurut undang-undang tersebut, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data inter change), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan fasimili, dan dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan lain adalah menyangkut pembuktian terbalik yang bersifat premium remidium dan sekaligus memgandung sifat prevensi khusus. Pembuktian terbalik mengandung arti bahwa terdakwalah yang harus membuktikan di pengadilan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Sementara prevensi, khusus ditunjukkan terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luas biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus. Kewenangan badan khusus tersebut bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
Sebenarnya pembentukan badan khusus tersebut telah diamanatkan oleh pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. badan khusus itu selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya badan ini memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum yang lain seperti POLRI dan Kejaksaaan, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:
1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism).
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan.

Selain itu, dalam upaya pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain :
1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik.
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara
3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota dan semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Disamping itu untuk menjamin penguatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasehat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.
Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Di samping itu, untuk meningkatkan efisienso dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dan proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (ADR)

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (ADR)
Oleh: Budiyanto, S.H., M.H.

I. PENDAHULUAN
Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut Alternative Dispute Resolution (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrasi. Arbitrasi berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.
ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui adversarial (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.
Mengingat kepentingan masyarakat yang demikian itu untuk memperoleh keadilan dalam waktu yang cepat dengan biaya yang murah, mereka sering mencari bentuk-bentuk lain selain dari cara yang diadili melalui cara adversarial baik melalui badan peradilan maupun arbitrase. Karena kalau melalui badan peradilan atau arbitrase solusinya itu satu menang satu kalah (win/lose). Kondisi semacam ini mendorong berbagai kalangan mencoba untuk mencari alternatif solusi dari berbagai sengketa tersebut.
Tidak jarang kasus-kasus dalam bidang pidana tertentu yang juga diselesaikan dengan cara ADR ini. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, perkara-perkara ringan dan juga tindak pidana (delik) aduan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam analisis kasus di sini dipilih tentang kasus penganiayaan (perkelahian) yang penyelesaiannya tidak lewat jalur pengadilan, tetapi diselesaikan lewat jalur kesepakatan (konsensus).

II. PERMASALAHAN
1. Apakah kasus penganiayaan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR)?
2. Apakah Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan Petugas Polisi (Penyidik) dapat dipakai sebagai solusi yang tepat?

III. PEMBAHASAN
1. Langkah-Langkah Permasalahan ADR
Dalam kasus penganiayaan (perkelahian) pihak yang merasa dirinya sebagai korban penganiayaan biasanya melapor atau mengadukan perkaranya kepada Polisi. Dengan adanya laporan atau pengaduan tersebut diharapkan dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut kepada tersangka terhadap korban yang dianiaya. Tindakan yang telah diambil oleh pihak polisi adalah menerima dan membuat laporan polisi, mendatangi TKP dan membuat sket TKP, membuat Berita Acara TKP, membuat permohonan Visum et Repertum dokter, dan mengadakan penyidikan lebih lanjut.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan, telah diperiksa pihak tersangka dan saksi-saksi antara lain. Setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, pihak tersangka dan korban berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai (kekeluargaan), dimana pihak tersangka mengajukan kesanggupannya untuk menanggung biaya pengobatan korban selama korban dirawat di Rumah Sakit. Berdasarkan kesanggupan pihak tersangka, maka pihak korbanpun menyetujui usul tersangka tersebut. Dan untuk meyakinkan para pihak dan sekaligus agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka para pihak yaitu tersangka dan korban membuat kesepakatan berupa Surat Pernyataan di atas kertas segel dengan membubuhi tanda tangan masing-masing pihak dan para saksi.
Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, maka pihak pelapor (pengadu) mengajukan permohonan untuk mencabut laporan (pengaduan) kasus penganiayaan tersebut, dengan pertimbangan bahwa pihak pelapor (pengadu) telah juga menandatangani Surat Pernyataan damai antara pihak tersangka dan pihak korban tersebut.
Berdsarkan surat pernyataan tersebut tampaknya bahwa kasus penganiayaan yang terjadi pada dasarnya telah diselesaikan dengan cara berdamai antara kedua belah pihak. Sehingga pihak polisi menghentikan penyidikannya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh pihak Pelapor/pengadu. Penghentian penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik (polisi) dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dipersengketakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersangka tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun Pasal 109 KUHAP selengkapnya berbunyi:
(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penyidik menghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau pe- nyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) di- lakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. (Satjipto Rahardjo, 1992: 38).

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya bisa diselesaikan lewat badan peradilan artinya melalui suatu pengadilan. Istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) ini merupakan ungkapan yang dipergunakan oleh banyak penulis, untuk menguraikan pertumbuhan/perkembangan yang berhubungan dengan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan (persengketaan) tanpa adanya suatu pedoman, baik melalui arbitrase, maupun badan-badan peradilan. Dalam mekanisme kerjanya Alternative Dispute Resolution (ADR) ini biasanya melibatkan penengah yang adil, dalam arti kata tidak memihak, dan bertindak sebagai pihak-pihak ketiga yang netral. Beberapa penulis juga mendefinisikan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam arti yang lebih luas, artinya ia bermaksud untuk menemukan jalan yang lebih baik dan bagus untuk menyelesaikan persengketaan, meliputi juga hal-hal yang tidak pernah terselesaikan melalui jalur pengadilan dan forum-forum resmi lainnya. Sedangkan penulis lain memberikan atensi atau perhatian, tekanan secara spesifik dalam rangka ke-butuhan untuk mengurangi atau meringankan beban pengadilan. Dengan adanya Alternative Dispute Resolution (ADR) ini peradilan itu akan meringankan beban pe-ngadilan, di samping itu juga tujuannya untuk memperoleh adanya solusi yang saling menguntungkan.
Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:
1. Mengurangi keterbatasan pengadilan;
2. Menambah akses memperoleh keadilan; dan
3. Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.
Jadi dalam pengertian ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Pilihan Penyelesaian Sengketa, adalah merupakan salah satu tuntunan yang diperoleh untuk menyelesaikan persengketaan, menyelesaikan konflik antara pihak-pihak di luar peradilan. Baru kalau mereka tidak dapat menyelesaikan konflik juga ataupun konsensus dalam solusinya dilanjutkan ke badan-badan adversary, baik arbitrase mapun pengadilan.
Dari perkembangan semula ini merupakan suatu pertanggungan badan yang belum merupakan suatu bentuk yang mandiri tapi sekarang sudah diakui bahwa ADR itu merupakan disiplin yang independen (mandiri), artinya disiplin yang mempunyai metode-metode dan prosedur-prosedur penyelesaian, dalam rangka mengkafer proses penyelesaian sengketa yang begitu baik ataupun tidak cukup penyelesaian sengketa serta mendesain sistem penyelesaian sengketa.
Tujuan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah menyediakan suatu proses yang sangat berharga untuk membantu di dalam penyelesaian pihak-pihak perselisihan yang bersengketa, terutama dalam proses atau terhadap penarikan sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendesain bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Bagaimana penyelesaiannya bisa melalui Negosiasi, dan Mediasi. Ciri utama dari masalah ADR ini adalah para pihaklah yang memberikan hasil dari yang disengketakan, dan para pihaklah yang menentukan yang mereka kehendaki bersama, mereka yang menentukan semuanya. Jadi dalam hubungannya dengan kasus penganiayaan tersebut di atas, maka sudah tepat apa yang dilakukan oleh para pihak tersebut menyelesaikan persoalannya. Prosesnya dapat dalam bentuk-bentuk yang tersetruktur seperti Negosiasi atau Mediasi, dimana pihak ketiga atau penengah, yang dihormati, dan diharapkan dapat bertindak adil akan menengahi sengketa itu. Pihak ketiga atau penengah ini, tidak mengambil putusan, tetapi memfasilitasi pihak-pihak untuk dapat mencapai apa yang menjadi solusi terhadap persengketaan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontrol atau pengendalian atau putusan diambil dari bentuk-bentuk penyelesaian dari persengketaan itu berada di tangan para pihak.
Selanjutnya dalam menyelesaikan perkara ada beberapa karakter yang layak diselesaikan melalui konsensus, yaitu:
1. Masing-masing pihak mengklaim (menyatakan dirinya) atas keabsahan rasionalitas dan kepentingan tertentu.
2. Kasus yang dikemukakan mengandung peluang untuk diakomodasaikan (dikompromikan).
3. Adanya perimbangan relatif kekuatan atau pengaruh di antara para pribadi.
4. Kasus sengketa bersifat polisentris yaitu melibatkan banyak kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap pilihan kepentingan (Hadimulyo, 1997: xvii).

Proses penyelesian sengketa di Pengadilan itu, pada dasarnya:
1. memakan waktu yang lama;
2. menuntut biaya yang tinggi;
3. prosesnya sangat formal;
4. keputusan tak selalu memuaskan;
5. keputusan bersifat memaksa;
6. didasrkan pada hak-hak;
7. dapat merusak hubungan bisnis;
8. dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan;
9. melihat pada hal-hal yang sudah terjadi saja, tanpa memperhitungkan ke depan;
10. umumnya hakim tak menguasai masalah teknis bisnis (dalam hal Bisnis misalnya);
11. dapat mengancam reputasi pengusaha yang bersangkutan melalui pemberitaan oleh media massa.
Sedangkan dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu:
1. waktu yang diperlukan relatif singkat;
2. biaya dapat ditekan;
3. proses lebih informal;
4. didasarkan pada musyawarah;
5. dapat mengeliminir (mereduksi) konflik;6. lebih memberikan kepuasan pada para pihak;
6. lebih cocok bagi kalangan bisnis.
Dalam kasus penganiayaan sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini, maka dapat dikemukakan bahwa kasus penganiayaan yang terjadi tersebut sebenarnya harus ditempuh lewat jalur pengadilan. Walaupun sebenarnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak korban dan pihak tersangka. Tetapi hal ini sebenarnya belumlah cukup sebab berdasarkan pengaduan dari pihak pelapor, telah jelas-jelas bahwa pihak tersangka telah menganiaya pihak korban, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Atas hal tersebut maka si tersangka sudah dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP.
Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebenarnya lebih mengarah kepada masalah perdatanya saja, yaitu berupa biaya pengobatan selama korban dirawat di Rumah Sakit. Sedang kasus pidananya tetap dapat diteruskan ke pengadilan yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut, dan menemukan bukti-bukti dan sekaligus keterangan saksi-saksi yang telah mengetahui kejadian tersebut.
Dengan demikian maka timbul persoalan sekarang Mengapa pihak Kepolisian tidak lagi melakukan penyidikan atau bahkan menghentikan penyidikan kasus penganiayaan tersebut, dengan pertimbangan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak tersebut? Apakah pihak Kepolisian tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup kuat tehadap tersangka? Banyak memang pertanyaan-pertanyaan yang timbul, tetapi hal tersebut memang dalam kenyataannya ada dan berlanjut. Bagi masing-masing pihak yang terpenting adalah menerima kesepakatan yang telah diputuskan bersama tersebut. Dan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak membuat Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel.
Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, maka kasus penganiayaan yang terjadi telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk:
1. Sama-sama minta maaf dan memaafkan.
2. Pihak pertama (pelaku) memberi bantuan uang dan pihak kedua (korban) menerima bantuan tersebut.
3. Sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi per-buatan tersebut, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada orang lain.
4. Sama-sama berjanji apabila mengulangi lagi perbuatan tersebut, bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
Di sinilah letak mengapa polisi tidak melakukan penyidikan lebih lanjut. Sebab yang paling utama dan terutama adalah pihak korban, yang telah menerima tawaran berdamai dari pihak tersangka, dan sekaligus menyatakan bahwa masalah penganiayaan tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai) antara para pihak. Dengan demikian masalah tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah ada dengan adanya Surat Pernyataan tersebut. Apalagi pihak korban telah menyetujui dan disaksikan oleh para saksi. Lagi pula budaya Indonesia yang cenderung mementingkan harmoni, keselarasan, kerukunan, dan kurang begitu mau dan mampu melihat suatu konflik dalam kenyataan yang wajar.
Dilihat dari jenisnya, konflik dibedakan dalam dua garis besar kategori, yakni:
1. Konflik yang sebenarnya tidak perlu, yaitu konflik yang berkaitan dengan data atau informasi yang kurang, keliru, atau disengaja, perbedaan pandangan dan interpretasi.
2. Konflik yang sebenar-benarnya konflik, yaitu konflik struktural (situasi, definisi peran, kendala waktu, ketimpangan kekuasaan atau wewenang, dan ketimpangan kontrol terhadap sumberdaya); konflik kepentingan (baik yang bersifat substantif, prosedural, maupun psikologis), dan konflik nilai (jatidiri) (Hadimulyo, 1997: 30).
Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, fasilitasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan koordinasi. Arbitrasi tidak dimasukkan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrasi berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.
Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
2. Fasilitasi, yaitu bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau perundingan yang produktif.
3. Negosiasi, yaitu proses yang berlangsung secara sukarela di antara pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu isu atau masalah tertentu.
4. Mediasi, yaitu bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta mengambil keputusan.
5. Konsultasi, yaitu pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama.
6. Koordinasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan banyak pihak agar terhindar dari penanganan yang tumpang tindih.
Ada beberapa karakter sengketa yang layak untuk dipertimbangkan penyelesaiannya melalui pendekatan konsensus, yaitu:
1. Para pihak yang bersengketa memperlihatkan sikap dan pengakuan atas keabsahan dan rasionalitas dari kepentingan dan keluhan yang dikemukakan oleh masing-masing piha.
2. Kasus yang mengandung peluang para pihak untuk mengakomodasikan atau mengkompromikan kepentingan mereka yang berbeda.
3. Adanya perimbangan relatif kekuatan atau pengaruh yang dimiliki masing-masing pihak untuk memberikan tekanan-tekanan.
4. Sengketa yang bersifat polisentris, yakni melibatkan banyak kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap pilihan keputusan.

IV. PENUTUP
1. Dalam kenyataannya bahwa kasus penganiayaan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), dimana para pihak yaitu tersangka dan pihak korban telah mengadakan kesepakatan damai dengan membuat Surat Pernyataan.
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan Petugas Polisi (Penyidik) dapat dipakai sebagai solusi sepanjang dalam tindak pidana (perkara) ringan. Dan pula memang pihak pelapor mencabut pengaduannya, serta pihak penyidik tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk melanjutkan perkara (tindak pidana) tersebut ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan, ELSAM, Jakarta, 1997.
Rahardjo, Satjipto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Djembatan, Jakarta 1998.
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1981.
Sugandhi, R., KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN MENURUT KUHP INDONESIA, JEPANG, DAN ARGENTINA

PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN MENURUT KUHP INDONESIA,
JEPANG, DAN ARGENTINA
Oleh: Budiyanto, S.H., M.H.
I. PENDAHULUAN
KUHP Jepang (The Penal Code of Japan) dan KUHP Argentina terdiri dua buku (bagian), yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan (Crimes), sedangkan KUHP Indonesia terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.
Masalah tindak pidana (delik) pembunuhan ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Baik dari segi jenis perbuatannya, sistem pemidanaannya, ruang lingkupnya maupun dari cara perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu dalam pembahasan tugas perbandingan ini penulis mencoba untuk mencari beberapa perbedaan dan persamaannya yang menurut penulis merupakan masalah prinsip dasar yang harus dilihat dan diperbandingkan.
Tindak pidana (delik) pembunuhan di negara manapun selalu diancam dengan pidana penjara yang cukup berat. Walaupun antara KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia tidak persis sama mengatur tentang berapa lama atau berat hukumannya. Dalam KUHP Jepang dan KUHP Argentina diadakan pembedaan masalah jenis-jenis pembunuhan. Dan Pembunuhan menurut KUHP Indonesia mengandung arti bahwa orang itu harus meninggal. Jadi dikehendaki kematiannya, walaupun sebenranya dalam makna pembunuhan secara implisit sudah ada unsur kesengajaan. Jika tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi kemudian orang itu meninggal juga, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi menurut pasal tentang tindak pidana pembunuhan (tindak pidana terhadap nyawa menurut KUHP Indonesia).
Berdasarkan perbedaan-perbedaan antara KUHP Jepang dan KUHP Argentina tersebut di atas, maka perlu diadakan pengkajian lebih mendalam tentang masalah tindak pidana pembunuhan ini walaupun tidak menutup kemungkinan ada persamaan-persamaan di antara KUHP tersebut.

II. PEMBAHASAN
Dari latar belakang di atas, maka untuk mengadakan perbandingan khusus tentang tindak pidana (delik) pembunuhan menurut KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina terlebih dahulu diuraikan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana (delik) pembunuhan dari KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina sebagai berikut:
1. KUHP Indonesia
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Indonesia diatur dalam Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP Indonesia (selanjutnya ditulis KUHP). Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 338 KUHP, mengatur tentang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
b. Pasal 339 KUHP, mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
c. Pasal 340 KUHP, mengatur tentang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
d. Pasal 341 KUHP, mengatur tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
e. Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
f. Pasal 343 KUHP, mengatur tentang orang lain yang turut melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
g. Pasal 344 KUHP, mengatur tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
h. Pasal 345 KUHP, mengatur tentang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri atau memberi sarana kepadanya diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
i. Pasal 346 KUHP, mengatur tentang seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
j. Pasal 347 KUHP, pada ayat (1) mengatur tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita “tanpa persetujuannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pada ayat (2) mengatur jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
k. Pasal 348 KUHP, pada ayat (1) mengatur tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita “dengan persetujuannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan pada ayat (2) mengatur jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
l. Pasal 349 KUHP, mengatur tentang seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pekerjaannya.
m. Pasal 350 KUHP mengatur tentang pemidanaan karena pembunuhan, pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan menurut Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1-5, yaitu (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) hak memasuki angkatan bersenjata; (3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

2. KUHP Jepang (The Penal Code of Japan)
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Jepang diatur dalam Buku II Kejahatan (Delik), Bab XXVI tentang Kejahatan Pembunuhan, mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 203. Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 199 KUHP Jepang, mengatur tentang pembunuhan, yaitu seseorang yang membunuh orang lain, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup atau tidak kurang dari 3 tahun.
b. Pasal 200 KUHP Jepang, mengatur tentang pembunuhan orang tua secara vertikal ke atas, yaitu seseorang yang membunuh orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup.
c. Pasal 201 KUHP Jepang, mengatur tentang persiapan, yaitu seseorang yang membuat persiapan untuk tujuan melakukan kejahatan yang ditentukan di dalam dua pasal terdahulu, diancam dengan pidana penjara kerja paksa selama tidak lebih dari dua tahun; ditentukan bahwa pidananya dapat dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan.
d. Pasal 202 KUHP Jepang, mengatur tentang penyertaan di dalam bunuh diri, yaitu seseorang yang karena dorongannya atau bantuannya menyebabkan orang lain melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain atas permintaannya atau dengan persetujuannya, diancam pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari enam bulan dan tidak lebih dari tujuh tahun.
e. Pasal 203 KUHP Jepang, mengatur tentang percobaan, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 199, Pasal 200 dan pasal terdahulu, diancam pidana.

3. KUHP Argentina
Tindak pidana (delik) pembunuhan di Argentina diatur dalam Buku II Kejahatan, Titel I Kejahatan Terhadap Orang, Bab I tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Bab ini meliputi pengaturan tentang:
a. Pasal 79 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang membunuh orang lain, akan dipidana penjara atau tutupan dari 8 sampai 25 tahun, kecuali ditentukan lain dalam kitab ini.
b. Pasal 80 KUHP Argentina, mengatur tentang pidana penjara atau tutupan seumur hidup akan dikenakan walaupun diterapkan ketentuan Pasal 52, terhadap setiap orang yang membunuh. (1) dengan mengetahui orang tuanya ke atas, turunan atau suami/istri; (2). untuk mendapat keuntungan lain secara mengkhianat, kejam, janji memberi upah, dengan menyebabkan celaka besar kepada korban, dengan cara kejahatan brutal, racun, bakar, banjir, kereta api keluar rel, ledakan, atau dengan cara lain yang menyebabkan kerusakan besar; (3). seseorang yang dengan maksud mempersiapkan, memberi fasilitas, menyempurnakan atau menyembunyikan kejahatan lain, atau melindungi hasilnya, atau menjamin kebebasan dari pidana atau salah satu dari pesertanya, atau karena ia tidak berhasil mendapatkan hasil bermaksud melakukan kejahatan lain.
c. Pasal 81 KUHP Argentina, pada ayat (1) mengatur tentang penjara dari 3 sampai 6 tahun atau tutupan dari 1 sampai 3 tahun dikenakan terhadap seseorang yang: (a) membunuh seseorang sementara ia dalam luapan emosi yang menurut keadaan-keadaan dapat dipandang sebagai dapat dimaafkan, (b) dengan maksud merusak (melukai) badan atau kesehatan orang lain yang menyebabkan kematiannya yang secara wajar tidak menyebabkan kematian. Pada ayat (2) mengatur tentang penjara sampai 3 tahun atau tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun akan dikenakan terhadap seorang ibu yang dengan maksud menutup malunya membunuh anaknya yang baru lahir pada waktu kelahiran atau di bawah keadaan-keadaan melahirkan atau terhadap orang tua, saudara, suami/istri atau anak yang dengan maksud menyembunyikan malu anak perempuannya, saudara perempuan, istri/suami, atau ibu melakukan kejahatan yang sama di bawah keadaan-keadaan yang ditunjukkan oleh huruf (a) dari butir 1 pasal ini.
d. Pasal 82 KUHP Argentina, mengatur tentang apabila dalam hal yang diatur oleh butir 1 Pasal 80 dan salah satu keadaan-keadaan dari butir 1 dari pasal yang lalu berbarengan, pidananya ialah penjara atau tutupan dari seluruh sampai 25 tahun.
e. Pasal 83 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang menganjurkan atau menolong orang melakukan bunuh diri akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun apabila bunuh diri itu telah dicoba atau telah selesai.
f. Pasal 84 KUHP Argentina, mengatur tentang seseorang yang karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi atau karena kegagalan untuk memperhatikan peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban kedudukannya, menyebabkan kematian orang lain, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun dan diskualifikasi khusus dari 5 sampai 10 tahun.
g. Pasal 85 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang melakukan abortus akan dipidana : (1) dengan penjara atau tutupan dari 3 sampai 10 tahun jika ia bertindak tanpa persetujuan wanita itu. Pidana ini akan dinaikkan sampai lima belas tahun jika mengakibatkan kematian wanita itu. Pada ayat (2) dengan penjara atau tutupan dari 1 sampai 4 tahun jika ia bertindak dengan persetujuan wanita itu. Maksimum dari pidana akan dinaikkan sampai 6 tahun jika mengakibatkan kematian wanita itu.
h. Pasal 86 KUHP Argentina, mengatur tentang seorang dokter, ahli bedah, bidan, apoteker yang menyalahgunakan profesinya atau pekerjaan, dan yang melakukan abortus atau membantu melakukannya, dengan menyalahgunakan profesinya atau pekerjaan, akan memperoleh pidana yang ditentukan di dalam pasal yang lalu dan juga diskualifikasi khusus untuk jangka waktu yang sama dengan pidana itu. Abortus yang dilakukan oleh seorang dokter yang mempunyai izin dengan persetujuan wanita hamil itu, tidak dapat dipidana: (1) Jika dilakukan untuk mencegah suatu bahaya terhadap nyawa atau kesehatan dari ibu dan bahaya ini tidak dapat dihindari dengan cara yang lain. (2) Jika kehamilan merupakan hasil perkosaan atau serangan tidak senonoh dilakukan terhadap seorang wanita yang gila atau idiot, dan abortus dilaksanakan dengan persetujuan oleh wakil wanita itu yang sah.
i. Pasal 87 KUHP Argentina, mengatur tentang siapapun yang menyebabkan suatu abortus dengan kekerasan tanpa maksud demikian, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun, jika ia tahu kehamilan itu atau telah nyata.
j. Pasal 88 KUHP Argentina, mengatur tentang wanita yang menyebabkan abortus pada dirinya sendiri atau dengan persetujuannya orang lain melakukannya akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun. Suatu percobaan yang dilakukan oleh wanita itu untuk dirinya sendiri tidak dapat dipidana.
Dari beberapa gambaran tindak pidana (delik) pembunuhan dari KUHP Indonesia, KUHP Jepang, KUHP Argentina di atas tindak pidana pembunuhan, mempunyai arti yang berbeda-beda dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan bahkan berbagai KUHP asing juga memberikan perumusan yang berbeda-beda walaupun maksudnya adalah sama yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain. Tetapi banyak KUHP-KUHP yang tidak secara jelas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pembunuhan itu, bagaimana pembunuhan itu dilakukan, siapa-siapa pelakunya, apakah pelakunya sengaja atau karena kelalaian, siapa yang dibunuh, dan sebagainya. Hal ini dijumpai pula di dalam KUHP Indonesia sendiri, maupun KUHP bandingan yaitu KUHP Jepang dan KUHP Argentina.
Dari adanya perbedaan dan persamaa tersebut, maka perbandingan antara KUHP Indonesia, KUHP Jepang, dan KUHP Argentina khusus mengenai tindak pidana (delik) pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam KUHP Jepang tentang tindak pidana (delik) pembunuhan diatur dalam Bab XXVI tentang Kejahatan Pembunuhan, Pasal 199-203. Berbeda dengan KUHP Indonesia, karena tidak disebut-sebut tentang unsur “sengaja”, tetapi langsung saja mengatakan “membunuh orang lain” (kill another), tidak ada yang sejajar dengan Pasal 340 KUHP Indonesia yaitu pembunuhan berencana. Semuanya tercakup di dalam satu pasal, yaitu Pasal 199 KUHP Jepang. Tetapi khusus bagi pelaku yang membunuh orang tuanya sendiri, garis lurus ke atas atau orang tua istri/suami garis lurus ke atas, diancam pidana berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara kerja paksa seumur hidup. Ini menandakan bahwa hukum pidana suatu bangsa itu mencerminkan kepribadian bangsa itu.
2. Dalam KUHP Argentina diatur dalam Bab I tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 79-88 KUHP Argentina. Tindak pidana pembunuhan menurut KUHP Argentina ini hampir sama dengan KUHP Jepang, dan sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, karena KUHP Argentina langsung saja dikatakan “membunuh” (to kill), tidak disebut tentang sengaja, jadi lebih sederhana. KUHP Argentina mengenal pembunuhan dengan pemberatan seperti membunuh orang tuanya, pada waktu banjir dan seterusnya seperti dalam KUHP Jepang.
3. KUHP Indonesia tidak memisahkan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan lewat pengguguran (abortus), akan tetapi delik pembunuhan dikelompokkan ke dalam satu bab tentang kejahatan terhadap nyawa, demikian juga dengan KUHP Argentina. Dengan demikian delik pembunuhan dan abortus diatur sama dengan kejahatan terhadap nyawa (delik pembunuhan). Sedangkan di dalam KUHP Jepang ketentuan kejahatan pembunuhan dengan kejahatan abortus tidak diatur dalam satu bab, melainkan dipisahkan atau dibedakan jenisnya.
4. Masalah pemidanaan menurut KUHP Jepang untuk delik pembunuhan biasa ditetapkan ancamannya pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup atau tidak kurang dari 3 tahun. Menurut KUHP Argentina ditetapkan dipidana penjara atau tutupan dari 8 tahun sampai dengan 26 tahun, dan masih ada pertimbangan lain jika ada ketentuan lain dalam KUHP Argentina ini. Sedangkan menurut KUHP Indonesia ditetapkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
5. KUHP Jepang memberikan ketentuan bahwa pembunuhan itu dilakukan kepada orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas, diancam pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup. Jadi lebih berat dibanding dengan pembunuhan biasa lainnya atau dapat disebut dengan pembunuhan dengan pemberatan. Ketentuan ini hampir sama dengan KUHP Argentina yang mengenal pembunuhan dengan pemberatan seperti membunuh orang tuanya, turunan atau suami/istri, karena banjir dan sebagainya seperti diatur dalam Pasal 80 KUHP Argentina, dengan pidana penjara atau tutupan seumur hidup. KUHP Indonesia tidak mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan kepada orang tuanya sendiri secara vertikal ke atas atau orang tua istri/suami secara vertikal ke atas seperti yang diatur dalam KUHP Jepang maupun KUHP Argentina. Oleh karena itu (di dalam Rancangan KUHP Baru telah dimasukkan tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang perlu dikasihani dan yang justru dilindungi seperti bapak, ibu, istri, suami atau anak, maka pidanannya perlu diperberat dengan ditambah sepertiga). Dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang pembunuhan pemberatan seperti dalam Pasal 339 KUHP Indonesia, yang menyebutkan tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, tanpa menyebutkan kepada siapa pembunuhan itu dilakukan seperti dalam KUHP Jepang dan KUHP Argentina.
6. KUHP Indonesia mengatur tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. KUHP Jepang juga mengatur tentang pembunuhan berencana ini (istilahnya persiapan), tetapi ancaman hukumannya berbeda dengan KUHP Indonesia, yaitu dengan ancaman pidana penjara kerja paksa selama tidak lebih dari 2 tahun, dan ada ketentuan bahwa pidananya dapat dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan. Namun di dalam KUHP Argentina tidak mengatur tentang pembunuhan berencana ini seperti yang diatur dalam KUHP Indonesia maupun KUHP Jepang.
7. KUHP Jepang mengatur tentang penyertaan di dalam bunuh diri baik karena dorongannya atau bantuannya atau membunuh atas permintaannya, diancaman pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak lebih dari 6 bulan dan tidak lebih dari 7 tahun. Hal ini hampir sama dengan KUHP Indonesia yang mengatur juga tentang membunuh atas permintaan orang itu sendiri, yang diancam pidana paling lama 12 tahun, dan jika sengaja mendorong orang, menolongnya atau memberi sarana untuk bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 14 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Sedangkan KUHP Argentina hanya mengatur tentang seseorang karena menganjuran atau memberi dorongan atau menolong orang melakukan bunuh diri akan dipidana dengan tutupan dari 1 sampai 4 tahun jika bunih diri itu “telah dicoba” atau telah selesai. Hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia yang tidak mensyaratkan adanya “telah dicoba”, tetapi hanya mensyaratkan jika bunuh diri itu telah selesai, dan bahkan KUHP Jepang tidak menyebutkan secara tegas tentang bunuh diri itu telah dicoba atau telah selesai.
8. Pasal 203 KUHP Jepang mengatur tentang percobaan untuk melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 199 dan 200 KUHP Jepang, diancam pidana. Mengenai percobaan ini juga disebutkan dalam Buku I Ketentuan Umum Bab VIII tentang Percobaan, Pasal 43 dan Pasal 44 KUHP Jepang. KUHP Argentina dan KUHP Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang percobaan pembunuhan ini di dalam bab tentang kejahatan pembunuhan, tetapi diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yang sama-sama tidak menyebutkan tentang percobaan kejahatan apa yang dapat dipidana. Namun demikian ketentuan tentang percobaan KUHP Argentina berbeda dengan KUHP Indonesia, yaitu dalam hal pidananya, karena dipotong sepertiga sampai setengah, bahkan bisa ditiadakan jika pelaku tidak berbahaya. Karena tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, maka ketentuan tentang tindak pidananya pelanggaran itu tidak diatur.
9. KUHP Jepang tidak memasukkan abortus di dalam satu bab tentang Kejahatan Pembunuhan, tetapi mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab XXIX tentang Kejahatan Abortus, mulai Pasal 212 sampai dengan Pasal 216 KUHP Jepang. Hal ini berbeda dengan KUHP Argentina dan KUHP Indonesia, yang mengatur masalah abortus ini ke dalam satu bab tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.
10. KUHP Argentina mengatur tentang pembunuhan karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi atau karena kegagalannya untuk memperhatikan peraturan atau kewajiban kedudukannya, akan dipidana dengan tutupan dari 6 bulan sampai 2 tahun dan diskualifikasi khusus dari 5 sampai 10 tahun. KUHP Indonesia tidak mengatur pembunuhan karena kesembronoan, kelengahan atau ketidakcakapan dalam pekerjaan atau profesi ini dalam bab tentang kejahatan terhadap nyawa, tetapi diatur di dalam bab tersendiri yaitu Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, mulai Pasal 359-361 KUHP Indonesia. Sedangkan dalam KUHP Jepang juga tidak diatur dalam satu bab dengan kejahatan pembunuhan, tetapi dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Karena Kelalaian Menyebabkan Luka, mulai Pasal 209 sampai dengan Pasal 211 KUHP Jepang. Masalah kelalaian yang menyebabkan kematian di Jepang ini diancam pidana denda tidak lebih dari 2.000 yen. Sedangkan KUHP Indonesia menyebutkan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dengan demikian maka masalah kesengajaan dan kelalaian menurut KUHP Jepang tidak diatur dalam setiap pasal. Secara singkat hanya disebut di Buku I tentang Ketentuan Umum, Pasal 38 bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja tidak dapat dipidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Dengan demikian KUHP Jepang hanya mengatur kelalaian di dalam pasal yang bersangkutan saja.
11. Hal yang menarik dalam KUHP Jepang bahwa ketentuan tentang orang yang menyerah sebelum diketahui sebagai penjahat, pidananya dikurangi. Hal ini tidak terdapat baik dalam KUHP Argentina maupun KUHP Indonesia. Walaupun dalam KUHP Indonesia dalam ketentuan Buku I tentang Aturan Umum, Bab III tentang hal-hal yang mengahapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, tetapi tidak satu pasalpun yang menyebutkan tentang penyerahan si pelaku kajahatan.

III. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam perbandingan KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia adalah wajar, sebab hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari perbedaan yang ada dapat kiranya dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan khususnya dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan yang positif terhadap terbentuknya KUHP Indonesia yang baru (yang sekarang masih berupa Rancangan KUHP (baru)).
2. Ruang lingkup tindak pidana (delik) pembunuhan menurut KUHP Jepang, KUHP Argentina, dan KUHP Indonesia berbeda-beda, hal ini disebabkan karena pengertian dan batas-batas delik pembunuhan itu sendiri sifatnya sangat luas. Oleh karena itu perlu dalam rangka Penyusunan KUHP Indonesia (Baru) perlu lebih dipertegas dan diperjelas tentang ide dasar atau konsep dasar dan batas-batas yang jelas tentang delik pembunuhan itu sendiri.

——————-

DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum PIdana, Rajawali, Jakarta, 1990.
A.Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Frans Maramis, Perbandingan hukum pidana Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994..
Sugandhi, R., KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
Japan, The Penal Code of Japan, EHS Law Bulletin Series, Eibun Horei-Sha Inc, Tokyo, 1973.
Penal Code of Argentina