SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatanperbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk menyongsong pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia (RUU KUHP), artikel ini akan menyoroti sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia (KUHP) dari masa ke masa. Dengan sorotan historis semacam ini, diharapkan beberapa problematika yang muncul selama berlakunya KUHP (baca: Wetboek van Strafrecht) dapat tercover dan menjadi bahan pijakan bagi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia.
Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu:

Iklan
Posted in 5

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM MEWUJUDKAN DELIK (Kausalitas)

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM MEWUJUDKAN DELIK
(Kausalitas)
Penentuan sebab untuk terwujudnya akibat dari suatu delik, adalah hal yang cukup sulit untuk dipecahkan dalam Hukum Pidana. KUHP pun tidak memberi batasan tegas tentang hal itu, hanya menentukan beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana yakni pada delik-delik materiil. Salah satu kesulitan dalam kausalitas dapat diperhatikan contoh kasus berikut : A memukul B dengan sepotong besi tepat mengena diatas kepala B, sehingga kepala B mengucur darah dan B tersungkur ke tanah. B ditolong dua orang petugas kebersihan pasar, namun tegesa-gesa ketika mengangkat B, kedua petugas pasar itu terjatuh bersama B yang menyebabkan luka B bertambah parah. Setelah tiba di RSU Abe, dokter tidak ada ditempat dan ketika dokter tiba tanpa memberi pertolongan pertama langsung membuat rujukan ke RSU Dok II. Supir ambulance yang melarikan mobil begitu cepat akhirnya menabrak tiang telepon dekat lingkaran Abe, yang menyebabkan leher B patah dan kepala B bertambah lukanya. Tiba RSU Dok II dokter menyuruh suster menyuntik B agar luka B berkurang sakitnya untuk sementara. Akan tetapi diluar dugaan setelah B disuntik B menghembuskan nafas terakhir.
Memperhatikan kasus posisi diatas, siapakah yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya B, atau sebab manakah yang menimbulkan akibat B meninggal dunia, apakah A yang memukul kepala B, supir ambulance, petugas pasar, dokter yang terlambat atau tidak memberi pertolongan pertama, suster yang salah menjalankan instruksi, atau dokter yang salah memberi instruksi menyuntik B.
Untuk menjawab masalah kausalitas, maka dalam Hukum Pidana terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan sebab yang menimbulkan akibat pada suatu delik.
1. Teori Ekuivalensi
Teori ekuivalensi disebut juga teori condition sine qua non; yang dipelopori oleh Von Buri (1873).
Inti ajaran teori ekuivalensi bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negative untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang senyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Jadi menurut teori ini tidak ada syarat yang dihilangkan, sebab dapat mengubah akibat. Jelasnya semua faktor adalah syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (weggedacht).
Kebaikan teori ini ialah mudah diterapkan, sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, dan konsekuensinya semua yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kelemahan teori ini hubungan sebab akibat atau kausal itu terbentang jauh ke belakang tanpa akhir, karena tiap-tiap sebab merupakan akibat terjadi delik.
2. Teori Individualisasi
Teori ini berpatokan pada keadaan setelah peristiwa terjadi ( post factum). Artinya faktor-faktor aktif atau pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari kasus, sedangkan faktor lain hanya syarat saja (tidak dianggap menentukan timbul akibat). Ada dua pakar yang menganjurkan teori individualisasi ini yakni Birkmayer dan Binding.
a). Birkmayer (Sudarto, 1990: 69) menjelaskan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat, tetapi bagaimanakah menentukan faktor yang paling kuat itu, apa ukurannya, pertanyaan itulah yang merupakan kritikan terhadap pandangan Birkmayer.
b). Binding (Sudarto, 1990: 69) menjelaskan bahwa sebab dai suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negative) dan faktor positif. Faktor positif ialah yang lebih unggul. Disebut sebab yakni syarat-syarat positif yang memiliki keunggulan terhadap syarat-syarat negatif. Satu-satunya sebab ialah faktor atau syarat yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan.
3. Teori Generalisasi
Teori ini dipelopori oleh Von Bar (1970).
Teori generalisasi berpatokan pada sebelum terjadi kasus. Pada serentetan syarat adakah perbuatan manusia yang dalam pandangan umum dapat menimbulkan akibat terjadinya delik. Jadi criteria yang dipakai adalah hanya satu perbuatan yang menurut perhitungan normal adalah patut menimbulkan akibat terjadi delik. Sehingga hanya sebab yang kuat (adequate; ad-aequare = dibuat sama; Sudarto; 1990: 69 ) dianggap sebab yang menimbulkan akibat.
Perhitungan normal dalam teori generalisasi menggunakan dua patokan, yaitu :
a. Patokan Subyektif; yang dipelopori oleh Von Kries; yang menyatakan bahwa dianggap sebab menimbulkan akibat ialah apa yang oleh pembuat delik diketahui/diperkirakan dapat menimbulkan akibat; Adequt yang berpatokan subyektif menurut Von Kries bahwa serangkaian faktor-faktor penyebab hanyalah satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu faktor yang sebelumnya dapat diketahui oleh pembuat delik.
b. Patokan Obyektif; yang dipelopori oleh Rumelink; yang menyatakan bahwa dasar penentuan suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat ialah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui, jadi bukan terletak pada pembuat delik, tapi ditentukan oleh hakim. Akan tetapi faktor itu ada setelah delik terjadi.
Sebenarnya disebut adequate ialah sipembuat harus membayangkan akan terjadi akibat atau kalau orang pada umumnya juga membayangkan demikian. Seperti pada contoh kasus diatas, bahwa A sebetulnya sudah dapat membayangkan jika seorang dipukul dengan sepotong besi apalagi pada kepala, pasti menimbulkan akibat dapat menyebabkan orang yang dipukul itu meninggal dunia.
4. Teori Adequate dari Treger
Akibat delik harus yang pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali bisa terjadi.
Dalam yurisprudensi tentang sebab akibat ini dikutip 2 (dua) yurisprudensi sebagai berikut :
1. Putusan Raad van Justitie Batavia 23 Juli 1937 ( dikutip dari Sudarto, 1990: 73) bahwa sebuah mobil menabrak sepeda motor. Pengendara sepeda motor terpental keatas rel kereta api; dan seketika itu digilas oleh kereta api. Tergilasnya pengendara sepeda motor oleh kereta api itu dipandang oleh pengadilan sebagai akibat langsung dan segera dari penabrakan sepeda motor oleh mobil, maka matinya korban dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan terdakwa (pengendara mobil).
2. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, 7 Mei 1951 (dikutip dari Sudarto, 1990: 73) terdakwa sebagai kerani (pegawai administrasi) bertanggungjawab atas tenggelamnya kapal yang disebabkan terlalu berat muatan, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, oleh karena terdakwa sebagai orang yang pemasok barang angkutan kapal tidak memperdulikan peringatan berbagai pihak tentang adanya overload pada kapal itu akan berangkat. Didalam pertimbangan hakim disebut perbuatan terdakwa mempunyai hubungan erat dengan kecelakaan tenggelamnya kapal itu.
Pada delik-delik omisi dapat juga terjadi kausalitas, apabila dikaitkan dengan kausalitas pada pengabaian, seperti penjaga kereta api yang tidak mau membuka pintu rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan kereta api. Sekalipun penjaga kereta tidak berbuat, tapi dianggap mengabaikan perintah undang-undang sehingga dianggap mempunyai kaitan erat antara terjadi kecelakaan kereta api dengan tindakan pengabaian (tidak memenuhi kewajiban) dari penjaga rel kereta api
Kausalitas ada pada delik omisi karena merupakan pewujudan dari kelakuan negatif, yakni pengabaian. Pertanyaan yang timbul ialah teori kausalitas manakah yang dipakai di Indonesia?
Utrecht (1960: 390, dalam Zainal Abidin, 1995: 218) menyatakan bahwa rupanya yurisprudensi Indonesia mengikuti teori Von Kries yang lazimnya dinamakan Teori Adequate Subyektif, karena yang diberi nilai dan harus diperhatikan hakin ialah perbuatan yang akan menimbulkan akibat sebelumnya dapat diketahui atau dapat diramalkan dengan kepastian yang kuat oleh pembuat delik. Teori ini dikenal juga dengan sebutan Teori Subyektieve Prognose (teori ramalan subyektif), disebutkan demikian, karena akibat perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah dapat diramalkan atau diprognase, yang dapat menjadi causa yang adequate (causa yang seimbang, sesuai, sepadan).

Posted in 4

PIDANA DAN PEMIDANAAN

PIDANA DAN PEMIDANAAN
Seperti sudah diketahui, bahwa Hukum Pidana itu dibangun diatas substansi pokok; yaitu : (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pemidanaan. Dengan demikian bahasan pidana dan pemidanaan ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua substansi Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya.
Pembahasan pidana dan pemidanaan, akan berkisar pada : (1) stelsel pidana, strafsoort, strafmaat, dan strafmodus, (2) pengertian pidana dalam Hukum Pidana, (3) teori pengenaan pidana, (4) aliran dalam hukum pidana, dan (5) perkembangan Substansi Hukum Pidana dalam rancangan konsep KUHP baru.

1. Stelsel Pidana
Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari :
a. Pidana Pokok:
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda
b. Pidana Tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim
stelsel pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946 (Soerodibroto, 1994: 16). Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Kr/1969, tanggal 11 Maret 1970 menegaskan bahwa menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan. Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I, Bab II KUHP.
Dengan meninjau stelsel pidana, maka dengan mudah diketahui strafsoortnya yakni jenis-jenis pidana yang ada dalam stelsel tersebut baik dalam pidana pokok maupun dalam pidana tambahan, begitu pula dengan strafmaat (berat ringannya pidana), dan bentuk pengenaan pidananya (strafmodusnya). Akan tetapi patut dicatat bahwa perihal pelaksanaan (eksekusi) pidana mati seperti diterangkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa :”Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” Ketentuan ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, yakni dilaksanakan didepan satu regu tembak.
Pidana penjara strafsoortnya mencakup pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Strafmaat dari pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut :
(1) Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concurcus), pengulangan (residive) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
(3) Pidana penjarar selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap delik ancaman pidana hanya diberi batas pidana maksimum saja tetapi tidak dikenal batas minimum pidana, missal dalam delik penggelapan Pasal 372 KUHP disitu dicantumkan ancaman pidana : “….dengan pidana paling lama empat Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pernyataan yang digaris bawahi menunjukan batas maksimum pidana yang diancamkan. Contoh lain dalam delik fitnahan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP disitu dicantumkan ancaman pidana :”….diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Mekanisme lebih lanjut tentang strafmaat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananaya, dan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana yang harus dijalankan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta dijatuhkan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum pasti (kracht van gewisjde).
Strafmodus dalam KUHP bila diperhatikan dengan seksama, maka ada empat bentuk pengenaan pidana (strafmodusnya), yaitu :
(1) bentuk pengenaan pidana tunggal;
(2) bentuk pengenaan pidana alternatif;
(3) bentuk pengenaan pidana kumulasi; dan
(4) bentuk pengenaan pidana kombinasi.
Bentuk pengenaan pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misal dikenakan pidana penjara saja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasa pengancamannya ditandai dengan kata “atau” misal dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pengenaan pidana kumulasi artinya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”; misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Bentuk pengenaan pidana kombinasi biasanya ditandai dengan kata “dan/atau”, misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana kurungan 6 bulan.
Didalam delik-delik umum (commun delict) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik, akan tetapi hal ini dimungkinkan dalam Tindak Pidana Khusus yang banyak tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Narkotika.

2. Pengertian Pidana
Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggalr normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman.
Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan diatas, akan etapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/bidang hukum lain diluar Hukum Pidana.
Selain Pidana, dikenal pula Pemidanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruanglingkup Hukum Panitentair.
Kedua persoalan itu (pidana dan pemidanaan) sangatlah penting dikaji, selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.
Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 4) dalam simpulannya tentang pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :
(1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
(2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
(3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Hart yang pendapatnya dikutip oleh Packer (1968: 21) mengemukakan lima karakteristik yang harus ada dati suatu “punishment”, yaitu : HALAMAN 84.
Menurut pandangan Hart bahwa pidana haruslah mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan. Pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum.pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu system hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).
Akan tetapi harus dicatat bahwa tidak semua pengenaan derita dan keadaan tidak menyenangkan sama dengan pidana. Seperti pemberian electricity shock, dokter gigi yang mencabut gigi pasien. Perbuatan itu dimaksud mengenakan derita dan perasaan tidak menyenangkan tetapi bikan pidana. Untuk dapat dikatakan adanya pidana, apabila ada pernyataan pencelaan perbuatan pembuat delik. Sehingga dalam hal ini tepat yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1990: 2) bahwa Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

3. Tujuan pengenaan pidana
Didalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) teori tujuan pengenaan pidana, yaitu (1) teori absolut, (2) teori relatif, dan (3) teori gabungan.
(1) Teori Absolut
Teori absolut ini disebut juga Teori Pembalasan, atau Teori Retibutif, atau vergeldings theorien. Muncul pada akhir abad ke-18. penganutnya antar lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.
Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.
Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.
Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subyektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Variasi-variasi teori pembalasan itu diperinci oleh Leo Polak menjadi :
1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara (rechtsmacht of gezagshandhaving).
Teori pertama menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.

2) Teori kompensasi keuntungan (voordeelscompensatie).
Penganut teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yang mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban. Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa perasaan hukum menjadi pangkal pendapat Herbart. Tetapi ini berbahaya kata Hazewinkel-Suringa karena semata-mata sentiment belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana.

3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (onrechtsfustrering en blaam).
Penganut teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subyektif yang bertentangan dengan hukum. Sejajar dengan teori Hegel ini ialah teori Von Bart yang mengatakan makin besar kehendak menentang hukum makin besar penghinaan atau reprobasi.

4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (talioniserende handhving van rechtsgelijkheid).
Teori yang keempat pertama kali dikemukakan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. Kranenburg menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian, maka terdapat hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula.
Keberatan terhadap teori pembalasan ialah : 1. teori ini tidak menerangkan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana. 2. sering pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.

5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (kering van onzedelijke neigingsbevredining).
Teori yang kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

6) Teori mengobjektifkan (objektiveringstheorie).
Teori yang keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika. Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (ne malis expeidiat esse malos).
Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 syarat :
1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Inti ajaran teori absolut adalah alam pemikiran pembalasan, bahwa kejahatan (delik) harus diikuti dengan pidana, dan hal ini bersifat mutlak. Pidana yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang sudah dilakukan.

Menurut Karl O. Crisstiansen (Kartiman, 1994: 30) ada 5 (lima) ciri dari teori pembalasan ini, yaitu :
a) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
b) pembalasan adalah tujuan utama, dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana lain, misal untuk kesejahteraan manusia;
c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
e) pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni, dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
Teori pembalasan ini menyatakan pula bahwa pidana dikenakan kepada pelanggar adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (to satisfy claims of justice).
1. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi [ada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

(2) Teori Relatif
Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (rechtsorde; soial orde).

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Dan menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.

Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat negeri melihatnya. Untuk itu terkenallah adogium Latin : nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).
Pada zaman Aufklarung, abad ke 18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran. Terutama oleh Baccaria dalam bukunya Dei Delitti e delle Pene (1764).
Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang tidak bersalah dipidana dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut.

Teori baru diajukan oleh von Feurbach (1775-1833) dalam buknya Lehrbuch des peinlichen Rechts (1801) yang disebut teori paksaan psikologis (psichologische Zwang), ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu,

Keberatan terhadap teori von Feurbach ini ialah ancaman pidan ayanga bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan mngkin tidak seimbang antara beratnya delik yang secara konkret dilakukan.

Untuk memperbaiki teori von Feurbach, maka muncullah teori muller dalam tulisannya “De Straf in het Strafrecht “, Tijdschrift van Strafech, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret (de concrete straf pleging door rechter). Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan orang tertentu. Ada anasir mendidik dalam teori ini.

Menurut Utrech teori Muller ini sesuai dengan masyarakat kolektivistis dan mungkin pada kemudian hari hukum pidana Indonesia (mengingat hukum adat) akan lebih kolektif.
Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :
1. Pidana harus memuat suatu unsure menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsure memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat.
Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
Pakar Hukum Pidana lain menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (prevensi), baik prevensi khusus maupun prevensi umum.
Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkahlaku siterpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar siterpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (Muladi dan Nawawi Arief, 1992: 18).
Prevensi general dimaksudkan ada pengaruh penjatuhan pidana terhadap masyarakat umumnya. Artinya menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 18) pencegahan kejahatan itu dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.
Didalam Hukum Pidana beraliran Anglo-saxon seperti halnya di Amerika, yang terkenal dengan common lawnya, mengenal pula Tujuan Pengenaan pidana yang mirip dengan teori tujuan ini namun menggunakan istilah Specific Deterence dan General Deterence.
Daniel Hall (1991; 30) menjelaskan kedua tujuan pemidanaan itu sebagai berikut : HALAMAN 89.
Penjelasan Hall diatas jelaslah bahwa specific deterence itu mencoba untuk menghalangi atau mencegah seseorang yang sudah dipidana dari kejahatan-kejahatan yang diperkirakan dilakukan lagi pada waktu akan datang. Inilah yang disebut Negatif Reward Theory (teori ganjaran negatif). Dicontohkan Mr X yang sudah dipidana sekarang, kita mengajarkannya bahwa ia harus mendisiplinkan diri terhadap tingkahlaku kriminalnya pada waktu mendatang.
Sedangkan general deterrence mencoba untuk menghalangi atau mencegah semua anggota masyarakat dari perbuatan kriminal. Dijelaskan secara teoritis, bilamana masyarakat melihat Mr X sudah dijatuhi pidana akibat perbuatannya, maka aksi masyarakat adalah menahan atau mencegah perbuatan yang sama, dan juga takut apabila dijatuhi pidana yang serupa dengan Mr X.
Berdasarkan hal yang dijelaskan tersebut, maka teori ini disebut juga Teori Prevensi (teori deterensi).
Kartiman (1994: 31) mencoba untuk memberikan karakteristik teori tujuan ini sebagai berikut :
(1) tujuan pidana adalah pencegah;
(2) pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
(3) hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana;
(4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
(5) pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung pencelaan.

(3) Teori Gabungan
Teori Gabungan mrupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman (1994: 31) bahwa Teori Gabungan ini deibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :
a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
c) Teotri Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
Teori Gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsure pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan: “Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain,tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkanartinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelan pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.” (Diterjemahkan dari kutipan oemar Seno Adji.1980).

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana baratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.
Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana.

KUHP masih dipengaruhi oleh aliran hukum pidana Neo Klasik (Aliran dalam Hukum Pidana akan diuraikan setelah pembahasan teori pemidanaan ini) namun dalam rancangan konsep KUHP baru sudah dengan tegas dicantumkan tujuan pemidanaan adalah sebagai barikut :
a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan meneakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Landasan filosofis dari tujuan pemidanaan ini adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiration).

(4) Teori Pembinaan
Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.
Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih senderung untuk mematuhi norma yang berlaku. (TUJUAN PIDANA ADALAH UNTUK MEMPERBAIKI PELAKU TINDAK PIDANA)

Posted in 3

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU

1. HUBUNGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 1 KUHP

Masalah berlakunya undang-undang pidana menurut waktu janganlah dikacaukan dengan masalah terjadinya tindak pidan menurut waktu.

Masalah yang disebutkan terakhir itu, dalam ilmu pengeteahuan hukum pidana biasanya dibicarakan pada waktu orang membahas masalah tindak pidana atau masalah strafbar feit, sedang masalah yang disebutkan terdahulu masih ada hubungannya dengan pembicaraan tentang pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya yang berkenan dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang harus ada terlebih dahulu daripada tindakan yang dunyatakan sebagai tindakan yang terlarang dan diancama dengn hukuman.

Pada waktu kita membicarakan maslah Pasal 1 ayat 1 KUHp, pernah dikatakan bahwa ketentuan pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP antara lain mengandung sebuah asas yang mengatakan bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidaka diberlakukan secara surut.

Asas tersebut ternyata adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 dari Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie yang mengatakan :

“bahasa Belanda hal. 151”

yang artinya : “Undang-undang itu hanya mengikat bagi hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan untuk diberlakukan surut”.

Ini berarti bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita hanya dapat diberlakukan bagi tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang setelah undang-undang pidan itu memiliki sutu kekuatan hukum untuk diberlakukan sebagai undang-undang.

Timbullah pertanyaan yaitu bilamana suatu undang-undang pidana dapat dipandanag telah memilki satu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang.

Pada dassrnya semua rencana undang-undang itu baru memiliki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang setelah diundangkan.

Mangenai saatnya yang tepat bilaman suatu rancangan undang-undang itu mulai memilki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang, hal itu biasanya ditentukan dalam salah satu pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

Beberapa contoh dari pasal-pasal semacam itu yang telah menentukan ssuatu saat yang tepat mengenai mulai berlakunya suatu undang-undang seperti di bawah ini :
a. Pasal 17 dari UU No. 1 Tahun 1946 berbunyi : “undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden”.
b. Pasal IV dari UU No. 73 Tahun 1958 berbunyi : “undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan”.
c. Pasal 37 dari UU No. 3 Tahun 1971 berbunyi :”undang-undang ini disebut sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mulai berlaku pada hari diundangkan”.
d. Pasal 286 dari UU No. 8 Tahun 1981 berbunyi: “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Setelah suatu RUU diundangkan dalam Lembaran Negara, maka tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa orang sering mengatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.

Apabila kita telah mengetahui tentang bilamana suatu RUU itu dapat dipandang telah memilki suatu kekuatan hukum untuk diberlakukan secara sah sebagai suatu undang-undang, maka timbullah kini suatu pertanyaan lain yaitu tentang bilamana suatu undang-undang pidana atau suatau ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus dipandang sebagai tidak berlaku lagi.

Suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu hanya kehilangan kekuatan hukumnya untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau sebagai ketentuan pidan menurut undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya, apbila undang-undang pidana atau ketentuan pidana menurut undang-undang itu telah ditiadakan atau dicabut dengan suatu undang-undang yang lain, baik karena diganti dengan suatu undang-undang pidan atau dengan suatu ketentuan pidana yang lain yang dianggap lebih sesuai dengan keadaan yang baru atau dengan keadaan yang telah berubah, ataupun karena masalahnya oleh pembentuk undang-undang telah dipandang tidak perlu diatur lagi dalam undang-undang.

Suatu undang-undang pidana juga dapat kehilangan kekuatan hukumnya untuk diberlakukan secara sah sebagai undang-undang karena telah lampaunya suatu jangka waktu tertentu, yakni undang-undang pidana itu memang sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja, atau dengan dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan dalam suatu keadaan yang tertentu saja.

Suatu pengetahuan yang tepat entang bilamana suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu dapat dipandang mulai berlaku, merupakan salah satu unsure yang penting untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu secara tepat.

Maka itu untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPitu secara tepat, orang harus mengetahui secara pasti bilamana suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu mulai berlaku secara sahdan tentang bilaman suatu tindak pidan itu telah diancam oleh pelakunya.

2. HUBUNGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya, maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasrkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut.

Ini berarti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan diancam dengan hukumnan oleh undang-undang itu hanya dapat dihukum dan dituntut berdasrkan undang-undang pidan atau berdasrkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku, pada waktu orang tesebut telah melakukan tindakannya yang terlarang dan diancam dengan hukuman.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 kUHP yang telah dibicarakan di atas, pada dasrnya terhadap pelaku tindakan yang terlarang itu harus diberlakukan undang-undang pidanaatau harus diberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama (lex temporis delicti) dan bukan dengan suatu undang-undang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru.

Akan tetapi tenyata bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, telah meniadakan dasar di atas untuk kepentingan terdakwa.

Mengingat kenyataan bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu oleh pembentuk undang-undang, ditemp[atkan secara langsung di bawajh letentuan pidana eperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa antara ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas itu pastilah terdapat suatu hubungan, setidak-tidaknya bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPitu dapat dipandang sebagai pendahuluan dari ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Rumusan dari ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu berbunyi :

“bahasa Belanda hal.155”

yang artinya : “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Mr. E.M.L. ENGELBRECHT telah menterjemahkan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP di atas itu :
“apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangka”.

Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiamn telah menterjemahkan rumusan ketentuan pidana dalam Pasla 1 ayat 2 KUHP itu sebagai :
“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap teredakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Drs. FIEN SOEBROTO menerjemahkan rumusan ketentuan pidana Pasal 1 ayat 2 KUHP itu :
“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Apabila kini kita hubungkan kembali semua terjemahan di atas itu dengan rumusan ketentuan pidana Pasal 1 ayat 2 KUHP dalam bentuknya yang asli dalam bahasa Belanda, maka akan segera dapat diketahui :
a. Baik ENGELBRECHT, Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, maupun FIEN SOEBROTO telah meniadakan unsure “tijdstip” atau saat di dalam terjemahan-terjemahan mereka, padahal di atas telah dijelaskan bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu dengan cara setepat-tepatnya, unsure saat terjadinya suatu tindak pidana itu merupakan salah satu unsur yang harus dapat diketahui secara tepat pula.
b. Baik ENGELBRECHT, Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan perkataan bepalingen yang artinya ketentuan-ketentuan (bentuk jamak), dengan perkataan ketentuan (bentuk tunggal) saja, seolah-olah hanya terdpat satu ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi terdakwa.
c. Baik Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiaman, maupun FIEN SOEBROTO, telahg menerjemahkan perkataan het feit yang berarti tindakan itu hanya dengan perkataan perbuatan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yaitu tentang perbuatan yang mana telah dimaksud oleh pembentuk undng-undang dengan perkataan feit dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu. Dengan memakai kata petunjuk “itu” pembentuk undang-undang dapat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan feit dalam rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah feit seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP.
d. ENGELBRECHT telah menerjemahkan perkataan gunstigste bepalingen yang berarti ketentuan-ketentuan yang paling menguntungakan itu dengan perkataan ketentuan yang paling baik, dan FIEN SOEBROTO menerjemahkan perkataan itu dengan perkataan aturan yang paling ringan. Perkataan yang dipakai ENGELBRECHT di atas itu dapat menimbulkan kesan seolah-olah semua ketentuan itu sifatnya baik atau juga ada yang buruk, sedang perkatan yang dipakai FIEN SOEBROTO itu menunjukkan bahwa penerjemah telah mengartikan perkataan bepalingen dalam rumusa Pasal 1 ayat 2 KUHP itu sebagai aturan yang mengatur berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan pada terdakwa, padahal sebenarnya bukan demikian. Penerjemahan oleh Tim penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan perkataan ketentuan yang paling menguntungakan itu, menurut hemat saya adalah terjamahan yang paling benar walau tidak sepenuhnya benar, karena seharusnya kata bepalingen itu harus diterjemahkan dengan perkataan ketentuan-ketentuan dan bukan dengan perkataan ketentuan saja.

Dari pembicaraan di atas dapat diketahui bahwa perkataan gunstigste bepalingen dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu ternyata telah dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Demi penerapan hukum yang baik, keadaan semacam itu sudah barang tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja dan perku segera diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang betlaku di hukum pidana.

Bagaimanakah kini kita menyelesaikan perbedaan pendapat tentang perkataan gunstigste bepalingen tersebut?

Mengingat bahwa perkataan gunstigste bepalingen itu telah dipakai orang dalam bidang hukum pidana, maka sebagai yuris kita juga hrus berusaha mencari penyelesaiannya sesuai aturan permainan yang berlaku dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Oleh karena perkataan gunstigste bepalingen itu ternyata telah dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka teringatlah kita pada arrest HOGE RAAD tanggal 12 November 1900, W. 7526 yang pada dasarnya mengatakan :
“Apabila perkataan-perkatan dalam undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas, maka orang tidak dibenarkan memberikan pengertian yang lain yang menyimpang dari pengertian perkataan tersebut dengan membuat suatu penafsiran. Akan tetapi, jika perkataaperkataan dalam undang-undang itu ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka adalah lebih baik jika orang mengetahui apa yang sebnarnya telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang, daripada terikat secara harafiah pada perkataan-perkataan tesebut”.

Untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang telah suatu perkataan yang telah dipergunakannya untuk merumuskan suatu ketentun pidana itu, teringatlah kita pendapat Prof. van HAMEL yang telah mengatakan bahwa untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang itu, orang dapat meakai beberapa metode penafsiran undang-undang, yang semuanya harus dipakai secara bersama-sama. Metode-metode penafsiran undang-undang itu adalah metode penafsiran secara grammatisch, metode penafsiran secara logis, metode penafsiran secara sistermatis, dan metode penafsiran secara histories.

Dengan memakai metode penafsiran secara grammatisch, kita mendapat suatu petunjuk bahawa perkataan gunstigste itu berasal dari kata gunst, yang ternyata memilki beberapa pengertian, masing-masing sebagai goedgezind yang berarti “yang paling sesuai”, sebagai voodelig yang berarti “yang menguntungkan” dan sebagai aangenaam yang berarti “yang menyenangkan”.

Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis, kini kita menghubungkan perkataan gunst itu dengan lain-lain ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam KUHP sendiri maupun yang ada dalam perundang-undangan lain. Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis ini kita mendapat beberapa petunjuk :
a. Perbuatan menyembunyikan orang yang sedang dituntut atau membantu orang seperti itu untuk melepaskan diri dari penuntutan, ataupun dengan maksud mempersulit penuntutan terhadap orang tersebut, dengan sengaja telah merusak, menghilangkn atau menyembunyikan barang-barangt bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP itu disebut juga sebagai begunstigings delict.
b. Perbuatan menadah seperti yang diatur dalam pasal 480-485 KUHP itu oleh pembentuk UU juga digolongkan sebagai begunstgings misdrijven, yang semuanya telah diatur dalam Bab ke-XXX dari Buku ke-II KUHP.
c. Perkataan begunstigen itu juga telah dipakai dalam rumusan pasal 7 Ordonasi Idienstneming van Werklieden atau Ordonasi tentang Penerimaan Pegawai untuk Bekerja, Staatblad 1911 nomor 540 yang mengatakan antara lain : “Barangsiapa menghasut seorang pegawai untuk tidak mentaati perjanjian kerjanya atau dengan suatu cara telah begunstigen ketidaktaatan tersebut…. .

Dengan memakai metode penafsiran secara sistematis di atas itu, kita juga belum dapat mengetahui secara pasti yaitu dalam pengertian yang mana perkataan begunstigen atau begunstiging itu telah dipakai oleh pembentuk undang-undang, oleh karena perkataan-perkataan tersebut telah dipakai dalam arti yang berbeda-beda.

Dengan memakai metode penafsiran secara histories, kita hanya dapat mengetahui dari Memorie van Toelichting tentang pembentukan Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bahwa pembentukan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu semata-mata adalah untuk kepentingan tertuduh.

Untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang tentang pemakaian perkataa gunstigste dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, tinggallah kita memakai metode penafsiran secara logis.

Dengan metode penafsiran ini kita mencoba menghubungkan beberapa pengertian dari perkataan gunst yang telah kita ketahui di atas itu dengan perkataan ketentuan-ketentuan, untuk kemudian menentukan pengertian yang manakah yang paling tepat dihubungkan dengan perkataan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan melihat pada arti dari apa yang dimaksud dengan perkataan gunstigste bepalingen itu sendiri, tenyata terjemahan yang paling tepat dari perkataan gunstigste bepalingen itu adalah terjemahan dengan perkataan “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan”.

3. ARTI PERUBAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Apakah yang dimaksud dengan perkataan “perubahan dalam perundang-undangan”dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu?

Seperti dikatakan di atas, antara ketetuan pidana pasal 1 ayat 1 KUHP dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP yerdapat suatu hubungan tertentu.
Oleh karena dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu antara lain terdapat perkataan “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan” dan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP ada perkataan “ketentuan pidana menurut undang-undang”, maka sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya mengetahui lebih dahulu apa yang sebenarnya telah dimaksud oleh pembentuk UU dengan perkataan undang-undang dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut.

Mengenai perkataan undang-undang atau wet itu sendiri, kita harus membuat perbedaan antara apa yang disebut undang-undang dalam arti formal ataupun yang dalam bahasa belanda sering disebut sebagai wet in formale zin dengan yang disebut undang-undang dalam arti material ataupun yang dalam bahasa Belanda erring disebut sebagai wet in materiale zijn.

Undang-undang dalam arti formal adalah undang-undang yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 UUD RI tahun 1945,yaitu UU yang kewenangan untuk membentuknya ada di tangan Presiden dan DPR.

Undang-undang dalam arti material adalah semua perturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa atau badan-badan kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang memilki kekuatan hukum etap untuk diberlakukan secara umum, seperti keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri, peraturan daerha, dan lain-lain.

Timbul kini pertanyaan, apakah perkataan undang-undang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal ataukah dalam arti material.

Prof. van BEMMELEN berpendapat bahwa perkataan undang-undang atau wet dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP itu haruslah diartikan sebagai UU dalam arti formal.

Seperti yang telah dikatakan pada waktu itu, kita membicarakan masalah Pasal 1 ayat 1 KUHP, para gurubesar berpendapat bahwa perkataan undang-undang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti material bukan sebagai undang-undang dalam arti formal.

Megenai perkataan “perubahan” di dalam perundang-undangan dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para sarjan. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara para sarjana itu telah timbul oleh karena undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan perundang-undangan.

Mengenai perkataan “perubahan dalam perundang-undangan” seperti dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu, pada dasrnya terdapat 2 paham, yaitu paham formal dan paham material, yang disebutkan terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi 2 paham, masing-masing paham material terbatas dan paham material tiodak terbatas.

Menurut paham formal, yang dimaksud dengan perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu hanyalah perubahan dalam perundang-undangan pidana atau perubahan di dalam strafwtgeving saja.

Paham formal ini diatur oleh Prof.van HMEL, Prof. IMONS dan Prof. ZEVENBERGEN.

Menurut paham material, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukan hanya perubahan dalam perundang-undangan pidana saja, melainkan juga perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam lain-lain peundang-undangan yang telah menyebabkan suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya secara textual telah tidak berubah itu, kemudian menjadi pengertian yang lain.

Menurut paham material terbatas, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukanlah setiap perubahan-perubahan yang telah terjadi karena adnya keyakinan hukum atau karena adanya rechtsovertuiging yang berubah, dan bukan karena adanya keadan-keadan yang berubah.

Menurut paham material tidak terbatas, yang dimaksud perubahan dalam perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah perubahan yang terjadi dalam semua undang-undang dalam arti material, yang memilki pengaruh terhadap suatu ketentuan pidana.

Paham material tidak terbatas ini dianut anatar lain oleh Prof. POMPE dan Prof. van HATTUM.

Paham material terbatas itu untuk pertama kalinya diperkenankan oleh Prof. SIMONS yang kemudian dianut dan dikembangkan oleh Dr. van GEUNS.

Mengenai apa sebabnya perkataan “perubahan dalam perundang-undangan” dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu ahrus diartikan sebagai “perubahan di dalam perundang-undangan pidana”. Prof. van HAMEL dan Prof. SIMONS berpendapat, karena antara ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dengan ketentuan pidana seperti dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat suatu hubungan timbal balik.

Kedua orang gurubesar di atas ingin mengatakan, oleh karena antara ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat suatu hubungan timbal balik, sedang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu terdapat perkataan “berdasrkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang”. Maka perkataan “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP itu haruslah diartikan sebagai perubahan dalam perundang-undangan pidana saja.

Tentang hal tersebut berkatalah Prof. van HAMEL antara lain :

“bahasa Belanda hal. 162”

yang artinya : “perubahan dalam perundang-undangan itu berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, hal mana udah jelas mengingat adanya hubungan timbale balik antara kedua ayat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP”.

Tentang hal yang sama berkatalah Prof. SIMONS anatar lain :

“bahasa Belanda hal. 162”

yang artinya : “ketentuan dalam Pasal 1 ayat2 KUHP itu hanya diberlakukan apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan. Mengingat bahwa perkataan tersebut telah dirumuskan secara begitu umum, maka menurut pendapat saya, baik ditinjau dari dasar yang telah dijadikan dasar bagi peraturan tersebut maupun ditinjau dari hubungannya dengan pasal 1 ayat 1 KUHP, perubahan dalam perundang-undangan itu haruslah diartikan sebagai perubahan dalam perundang-undangan saja, dan bukan suatu perubahan dalam hukum perdata atau dalam hukum tata usaha negara, oleh krena walaupun ia mempunyai pengaruh terhadap hal dapat dihukumnya suatu tindakan tertentu, akan tetapi ia tidak membawa perubahan terhadap hal dilarang dan diancamnya suatu tindakan dengan hukuman, seperti yang telah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana”.

Tentang hal tersebut berkatalah Prof. POMPE antara lain :

“bahasa Belanda hal. 163”

yang artinya : “perkataan perundang-undangan itu dengan demikian janganlah diartikan sebagai perundang-undangan pidana. Sebab apabila tidak demikian, pastilah pembentuk undang-undang itu telah menulisnya dengan perkataan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, maka apabila suatu perubahan dalam perundang-undangan yang telah terjadi di luar undang-undang pidana itu mempunyai pengaruh terhadap hal dapat dihukumnya seseorang, perubahan semacam itu juga dapat diberlakukan sesuai dengan pengertian perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP”.

Pada dasarnya professor van HATTUM mempunyai pendapat yang sama dengan professor POMPE, yakni bahwa perkataan perundang-undangan dalam rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP itu hendaklah janganlah di artikan sebagai perundang-undangan pidana saja.

Tentang hal tersebut berkatalah professor van HATTUM antara lain :

“bahasa Belanda hal:164”

yang artinya :”hingga demikian jauh pertanyaan yang selalu di kemukakan yaitu apakah yang di maksud dengan perkataan perundang-undang itu hanyalah perundang-undangan pidana saja, tidaklah mempunyai arti sama sekali. Oleh karena setiap perubahan, naik dalam undang-undang perdata, dalam undang-undang Tata Usaha Negara ataupun dalam lain-lain perundang-undangan, yang telah mengakibatkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam undang-undang Pidana itu juga merupakan perubahan dalam perundang-undangan.

Mengenai paham formal yang di anut professor SIMONS itu berkatalah professor van HATTUM antara lain :

“Bahasa belanda, hal 164”

yang artinya :”oleh karena itu paham formal yang di anut SIMONS itu menurut hemat saya tidak tepat, oleh karena paham tersebutmenafsirkan perkataan “perubahan di dalam perundang-undangan” secara demikian sempit, sehingga yang dapat di masukkan kedalam pengertian hanyalah perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan Pidana saja”.

Untuk menguatkan pendapat di atas, professor van HATTUM menunjuk pada arrest HOGE ROAD tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 dengan mengatakan bahwa arrest tersebut merupakan bukti dikesampingkannya paham formal professor SIMONS oleh HOGE ROAD.

Paham formal seperti yang di anut professor SIMONS, professor van HAMEL, dan professor ZEFENBERGEN itu memang mengandungkelemahan-kelemahan, terutama apabila paham tersebut di hubungkan dengan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang, yang oleh suatu pembentuk undang-undang yang lebih rendah daripada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun seorang pengusaha yang mempunyai hak untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, telah dengan sengaja di bentuk untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu tertentu saja.

Sebagai contoh misalnya ketentuan-ketentuan pidana yang di bentuk olehseorang walikota atau seorang penguasa militer dengan maksud menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang mungkin dapat timbul dalam suatu keadaan darurat.

Oleh karena ketentuan-ketentuan pidana seperti itu memang di maksudkan untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu yang relative singkat, maka para pelanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, biasanya baru di ajukan ke pengadilan untuk diadili setelah ketentuan pidana yang bersangkutan itu di cabut atau tidak berlaku lagi.

Kelemahan formal dalam hal ini ialah oleh karena dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 1 ayat 2 KUHP itu terdapat suatu penjelasan yang mengatakan :

“tidak termasuk ke dalam pegertian ‘perubahan di dalam perundang-undangan ‘, yaitu pencabutan kembali peraturan-peraturan sementara yang telah di buat berdasarkan suatu undang-undang, yang memang telah di maksudkan untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja.”.

sedang undang-undang sendiri tidak mengenal pengecualian semacam itu.

Contoh suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana yang dengan sengaja telah di bentuk untuk diberlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu seperti itu, dan yang pelanggarannya baru di ajukan ke pengadilan setelah ketentuan pidana itu sendiri di cabut, dapat di lihat dari kasus berikut ini.

Untuk menghadapi suatu keadaan darurat yang timbul di kota Leeuwarden, pada tahun 1893 walikota leeuwarden mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang setiap orang berkerumun di jalan umum.

Kewenangan walikota leeuwarden untuk mengeluarkan peraturan semacam itu, memang telah ditentukan dalam pasal 187 dari Gemeentewet yang berlaku di negeri Belanda pada waktu itu.

Pandangan terhadap peraturan yang di keluarkan walikota leeuwarden tersebut, oleh pasal 443 W.v.S telah di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus gulden.

Sewaktu peraturan walikota leeuwarden tersebut masih berlaku, seseorang telah melangarnya akan tetapi orang tersebut baru di ajukan ke pengadilan setelah keadaan daruratnya berakhir dan setelah peraturannya itu sendiri di cabut.

Di depan pengadilan tertuduh telah berusaha membela dirinya dengan mengatakan, bahwa pencabutan peraturan walikota leeuwarden itu merupakan suatu oerubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 W.v.S. sehingga pengadilan harus memberlakukan ketentuan-ketentuan yang peling menguntungkan bagi dirinya, dan oleh kerena itu pengadilan harus membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan leeuwarden ternyata menolak alasan yang di kemukakan tertuduh dalam pembelaannya, dan menghukum tertuduh kerena pelanggaran yang telah di lakukannya.

Setelah melalui proses pemeriksaan pada tingkat banding, pengadilan tinggi ternyata telah menguatkan putusan pengadilan leeuwarden yang kemudian pemohon mengajukan kasasi kepada HOGE RAAD.

Dengan arrestnya tanggal 19 juli 1893 W.6375 HOGE RAAD ternyata menolak permohonan kasasi dari terhukum dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
1. bahwa pasal 443 W.v.S. itu tidak berubah.
2. walupun seandanya peraturan walikota leeuwarden itu juga harus di masukan ke dalam pengertian “perundang-undangan” dan bukan sekedar suatu “peraturan pelaksanaan”. Itu tidak berarti bahwa pencabutan kembali peraturan tersebut merupakan suatu “perubahan di dalam perundang-undangan” seperti yang di maksud dalam pasal 1 ayat 2 W.v.S.;
3. bahwa larangan dalam pasal 443 W.v.S terhadap pelanggaran seperti itu tetap berlaku, walaupun peraturan yang di keluarkan walikota leeuwarden itu telah d cabut kembali sebelum perkaranya itu sendiri diadili..

dari arrestnya tanggal 19 Juni 1893, W. 6375 tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa HOGE RAAD ternyata telah mengenyampingkan paham formal yang d anut professor van HAMEL, professor SIMONS, dan professor ZEVENBERGEN, akan tetapi HOGE RAAD juga tidak sepenuhnya mengikuti penjelasan yang terdapat dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 1 ayat 2 KUHP yang telah di bicirakan di atas.

Dalam arrestnya tanggal 19 juni 1893, W. 6375 tersebut, HOGE RAAD dalam pertimbangannya ternyata masih ikut mempertimbangkan masalah “masih tetap berlakunya pasal 443 W.v.S.”. padahal HOGE RAAD secara singkat harus dapaat mangatakan, bahwa tidak termasuk ke dalam pengertian “perubahan d dalam perundang-undangan”. Yaitu pencabutan kembali peraturan-peraturan sementara yang telah dibuat berdasarkan suatu undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan, yang memang dengan sengaja telah di bentuk untuk di berlakukan dalam suatu jangka waktu yang tertentu saja.

Dari arrest-nya di atas itu dapat pula diketahui, bahwa HOGE RAAD mwnganut paham material terbatas.

Paham yang di anut HOGE RAAD itu di sebut paham material terbatas oleh karena HOGE RAAD dalam arrest-nya di tatas itu telah membuat suatu pembatasan, seolah-olah HOGE RAAD hanya mau mengakui adanya suatu perubahan dalam perundang-undangan, apabila suatu perubahan yang telah terjadi dalam satu bagian hukum itu benar-benar merupakan akibat dari adanya suatu kesadaran hukum atau suatu rechtsovertuiging yang berubah, yakni:

a. tentang menjadi tidak di larangnya suatu perbuatan,
b. tentang menjadi tidak di hukumnya seorang karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu dan
c. tentang menjadi lebih di perberatnya atau lebih di peringannya hukum yang dapat di jatuhkan.

Keuntungan dari di anutnya paham material terbatas itu adalah, di mungkinkanya orang untuk tidak memberlakukan ketentuan pidana yang telah di atur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP pada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang setiap kali perlu di ubah, yakni cukup dangan mengatakan bahwa dalam perubahan tersebut tidak terdapat suatu kesadaran hukum yang berubah.

Peraturan-peraturan seperti yang di maksud di atas itu adalah peraturan-peraturan yang biasanya telah banyak di buat oleh para penguasa terutama dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang, yang setiap kali perlu di ubah untu di sesuaikan dengan keadaan-keadaan yang setiap kali dapat berubah.

Akan tetapi paham material terbatas itupun mengandung kelemahan-kelemahan, oleh karena kenyataan itulah menunjukan kepada kita, bahwa biasanya sangat sulit untuk dapat memastikan, apakah suatu perubahan yang telah terjadi dalam peundang-undangan itu sebenarnya merupakan suatu akibat dari adanya suatu “kesadaran hukum yang berubah” atau bukan, terutama apabila hal tersebut tidak di nyatakan secara tegas dalam pertimbangan Undang-undang yang bersangkutan.

Walaupun MAHKAMA AGUNG kita telah menggunakan perkataan-perkataan yang lain dari pada yang telah di pergunakan oleh HOGE RAAD dalam arrest-nya tanggal 19 juni 1893 W.6375 tersebut di atas, akan tetapi dari beberapa putusan kasasinya dapat di ketahui, bahwa MAHKAMA AGUNG kita juga menganut paham material terbatas.

Beberapa putusan-putusan kasasi dari MAHKAMA AGUNG yang menunjukan. Bahwa MAHKAMAH AGUNG juga menganut paham mwterial terbatas antara lain adalah :
a. M.A.22 Desember 1964 No. 22 K/Sip?1964 yang telah mengatakan bahwa pada penggantian PP No.20/1962 dengan PP No.20/1963 tidak ada perubahan mengenai norma-normanya sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapat diberlakukan.
b. M.A 7 Januari 1964 No. 143 K/Kr/1963 yang telah mengatakan bahwa “walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang keadaan bahaya juga turut dihapus, namun karena masih ada peraturan-peraturan lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan-perhimpunan tertentu, “grond idée” dari undang-undang keadaan bahaya tidaklah berubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini telah ada perubahan perundang-undangan”.
c. M.A 24 November 1964 No. 144 K/Kr?1963 yang telah mengatakan bahwa “keberatan didalam memory kasasi bahwa dengan dicabutnya peraturan faktur mengenai barang-barang tertentu, di dalam perkara ini yakni ban-ban oto, oleh Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 12 Juni 1963 No. 499/M/1963, haruslah diberlakukan Pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapt dibenarkan, karena peraturan faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur itu masih diakui, sehingga tidak terdapat perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP”.

Apakah paham material terbatas itu merupakan paham yang satu-satunya telah dianut oleh HOGE RAAD?

Dari arrest-nya tanggal 3 Desember 1906, W.8468 dapat diketahui, bahwa di samping menganut paham material terbatas, HOGE RAAD juga menganut paham material tidak terbatas.

Arrest HOGE RAAD tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 di atas merupakan suatu arrest yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD, setelah pada tingkat kasasi HOGE RAAD melakukan pemeriksaan tentang perkara seorang wanita yang oleh pengadilan di kota Valenloo telah dijatuhi hukuman karena dinyatakan bersalah telah memberikan kesempatan pada seorang gadis “di bawah umur” melkukan pebuatan melanggar kesusialaan. Wanit tersebut telah dinyatklan bersalah melanggar Pasal 295 ayat 1 angka 2 kuhp.

Pada tingkat banding Pengadilan tinggi Amhem ternyat telah membebaskn terhukum dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa bagi terhukum harusdiberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Putusan banding dari pengadilan tinggi Amhem tersebut kemudian oleh procureur-generaal pada pengadilan tinggi tersebut telah dimohonkan kaasi kepada HOGE RAAD, dengan alasan bahwa ia hanya akan dapt menerima adanya perubahan dalam suatu perundang-undangan deperti yang dimaksud dalam Pasl 1 ayat 2 KUHP, yaitu apabila perubahan tersebut telah terjadi dalam Undang-undang pidana.

Dengan arrest-nya tanggal 3 Desember 1906, W. 8468 yang juga dikenal dengan nama “Venlose koppelaarster-arrest” itu, HOGE RAAD ternyat telah menolak permohonan kasai dari procureur-generaal pada pengadilan tinggi Amhem dan telah menguatkan putusan banding dari pengadilan tinggi Amhem yang telah membebaskan terhukum dari segala tuntutan hukum, dengn alasan bahwa ketentuan mengenai “batas usia belum dewasa” yang tedapat dalam pasal 330 B.W itu juga berlaku bagi pengertian “di bawah umur” dalam rumusan Pasal 259 ayat 1 angka 2 KUHP, sehimgga perubahan yang telah terjai mengenai “batas usia belum dewasa” dalam B.W. itu juga harus dipandang sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Peristiwa itu sendiri adalah sebagai berikut :

Pada satu hari dalam bulan Desember 1904, seorang wanita dalam profesinya sebagai seorang germo telah melakukan suatu kejahatan melanggar pasal 295 ayat 1 angka 2 KUHP, karena ia telah memberikan kesempatan kepada seorang anak gadis berusia 21 tahun untuk melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan.

Pengadilan di kota venloo yang mengadili wanita itu telah menjatuhkan hukuman bagi wanita tersebut.

Pada waktu Pengadilan Tinggi di Arnhem memeriksa kembali perkarfanya pada tingkat banding pada tahun 1906, ternyata dengan undang-undang tanggal 9 februari 1901, batas usia belum dewasa dalam pasal 330 B.W. itu telah diubah, yakni diajukan kembali dari 23 tahun menjadi 21 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1905, sedang rumusan ketentuan pidana dalam pasal 295 ayat 1 angka 2 KUHP itu sendiri tidak mengalami perubahan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, baik Pengadilan Tinggi di Arnhem maupun HOGE RAAD memandang perubahan yang telah terjadi dalam Burgerlijk Wetboek itu juga sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, sehingga bagi terhukum harus diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan.

Apakah MAHKAMAH AGUNG kita juga telah mengikuti jejak HOGE RAAD yang menganut paham material tidak terbatas?

Dari putusan-putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia yang hingga kini telah berhasil dikumpulkan, belum diperoleh petunjuk bahwa MAHKAMAH AGUNG kita juga telah menganut paham material tidak terbatas.

HOGE RAAD di Negeri Belanda itu ternyata tidak selalu berpegang teguh pada paham material tidak terbatas yang dianutnya, oleh karena dari arrest-nya tanggal 6 Januari 1936, N.J. 1936 No. 312 yang juga dikenal dengan nama “crisis akkerbouw-arrest” itu dapat diketahui bahwa HOGE RAAD telah kembali menganut paham material tidak terbatas, yang sejak tahun 1919 telah diperkenalkan oleh Doktor van GEUNS, dan yang sejak dikeluarkannya arrest tersebut di atas, kemudian menjadi yurisprudensi tetap dari HOGE RAAD.

Dalam arrest tanggal 6 Januari 1936, N.J. 1936 No. 312 di atas itu, HOGE RAAD berpendapat bahwa dengan dicabutnya suatu ketentuan yang mengharuskan orang meminta surat pengantar dari Yayasan Pusat Pertanian, apabila orang itu bermaksud mengangkut kentang dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu bukanlah merupakan suatu perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

4. PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIPERBANDINGKAN

Di atas pernah dikatakan bahwa dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu terdapat suatu ketentuan yang mengatakan : “Apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukan aketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Ini berarti bahwa apabila terjadi sesuatu perubahan dalam perundang-undangan setelah seseorang melakukan suatu tindakan yang terlaranaga menurut undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, maka orang harus membuat suatu perbandingan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yaitu untuk menentukan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Akan tetapi dapat pula terjadi, bahwa antara saat seseorang terdakwa itu melakukan suatu tindakan yang terlarang dengan saat terdakwa tersebut diajukan ke pengadilan, pada waktu itu telah diberlakukan suatu undang-undang yang baru, oleh pembentuk undang-undnag yang telah diberlakukan suatu undang-undnag yang lain, yakni apa yang dalam doktrin sering disebut sebagain suatu tussenwet.

Untuk menilai ketentuan-ketentuan yang mana yang bersifat paling menguntungkan bagi terdakwa, tussenwet seperti itu juga harus dimasukkan sebagai undang-undang yang harus ikut diperbandingkan dengan undang-undang yang lama dan dengan undang-undang yang baru.

5. ARTI KETENTUAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN

Sebelum kita membahas ketentuan-ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan itu dapat meliputi ketentuan-ketentuan seperti berikut :

Prof. SIMONS berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu dapat berkenaan dengan :

1. Hal dapat dihukumkan perbuatannya itu sendiri,
2. Bentuk pertanggung jawabannya,
3. Syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuaqtan,
4. Jenis hukumannya,
5. Berat-ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan,
6. Pelaksanaan hukumannya itu sendiri,
7. Batalnya hak untuk melakukan penuntutan dan
8. Masalah kadaluwarsa.
Profesor van HAMEL berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu dapat berkenaan dengan :

1. Semua ketentuan dalam hokum material yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian menurut hokum pidana mengenai suatu perilaku,
2. Pertanggung jawaban menurut hokum pidana,
3. Syarat-syarat tambahan mengenai hak untuk melakukan penuntutan dan mengenai hak untuk menjatuhkan hukuman,
4. Jenis hukumannya,
5. Lamanya hukuman yang telah dijatukan,
6. Ketentuan mengenai delik-delik aduan,
7. Ketentuan-ketentuan mengenai penuntutan menurut hokum pidana dan
8. Ketentuan-ketentuan mengenai hukuman.
Mengenai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu Profesor van HATTUM berpendapat, bahwa perubahan tersebut dapat terjadi karena :

1. Ancaman hukumannya telah diperberat atau diperingan,
2. Pada suatu rumusan delik itu telah ditambahkan unsure-unsur yang baru atau unsure-unsur suatu delik itu telah dirumuskan dengan cara yang lain,
3. Suatu delik aduan itu telah dijadikan delik biasa ataupun sebaliknya,
4. Cara-cara menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana itu telah diperluas dan
5. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku drukpersmisdrijven itu telah diperpanjang.
Khusus mengenai diperpanjangnya jangka waktu kedaluwarsa seperti yang dimaksud diatas itu, Profesor van HATTUM berpendapat bahwa dalam hal semacam itu tidak dapat disangkal lagi telah terjadi suatu perubahan dalam perundang-undangan, hingga tidak ada alas an untuk tidak memberlakukan ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Akan tetapi mengenai masalah yang berkenan dengan “hak untuk melaksanakan hukuman” seperti yang telah diatur dalam pasal 84 KUHP itu, Profesor van HATTUM sependapat dengan Profesor NOYON, Profesor LANGEMEIJER dan Profesor ZEVENBERGEN yang mengatakan, bahwa perubahan dalam pasal 84 KUHP itu walupun mungkin saja ia bersifat menguntukan bagi terhukum, ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu tidak boleh diberlakukan bagi terhukum, oleh karena itu dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut secara tegas telah disebutkan “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Ketentuan-ketentuan yang bagaimanakah yang sebenarnya dapat dipandang sebagai “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa” seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu?

Mengenai ketentuan-ketentuan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu, sebenarnya sulit bagi kita untuk membuat suatu rumusan yang dapat diberlakukan secara umum.
Tentang hal tersebut berkatalah Profesor POMPE antara lain :

“Walke bepalingen voor de verdachte de gunstigste zijn moet van geval tot beoordeeld worden “.

yang artinya : “Mengenai ketentuan-ketentuan yang mana merupakan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, hal mana harus dinilai sesuai dengan peristiwa masing-masing”.

Dengan menunjuk pada bunyi arrest HOGE RAAD tanggal 25 Juni 1906, W.8395, Profesor POMPE telah mengemukakan alas an pendapatnya di atas, oleh karena mungkin saja dapat terjadi, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lama itu merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi seorang terdakwa, sedang bagi terdakwa yang lain justru ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang baru itu dirasakan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

Menurut Profesor van HATTUM, untuk menentukan ketentuan yang mana yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu adalah sangat mudah, yaitu apabila ancaman hukuman menurut suatu ketentuan pidana itu telah diperingan, atau apabila suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya bukan merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat temporer itu telah dicabut.

Akan tetapi masalahnya akan menjadi lebih sulit, apabilah telah terjadi perubahan-perubahan yang lebih besar dalam system Undang-undang Pidana itu sendiri.

Sebagai contoh adalah misalnya, jika yang mengalami perubahan itu ancaman hukuman yang terdapat dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang, yaitu suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana yang lama diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun, dan menurut ketentuan pidana yang baru telah diubah menjadi hukuman penjara selama 1 tahun, maka sudah jelas bahwa ketentuan pidana yang terakhir itulah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Atau apabila suatu tindak pidana itu menurut ketentuan pidana yang lama telah diancam dengan suatu hukuman penjara, sedang menurut ketentuan pidana yang baru telah diancam dengan hukuman kurungan, maka ketentuan pidana yang telah mengancam dengan hukuman kurungan itulah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi pasal 69 ayat 1 KUHP yang mengatakan, bahwa berat ringannya hukuman pokok yang tidak sejenis itu ditentukan oleh urutan hukaman-hukuman pokok seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 KUHP, sedang pasal 10 KUHP itu sendiri telah menyebutkan urutan jenis-jenis hukuman pokok tersebut sebagai berikut :
1. Hukuman mati,
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman kurungan dan
4. Hukuman denda.

Perubahan seperti dimaksudkan di atas dapat juga berkenan dengan perubahan mengenai lembaga voorwaardelijke veroordeling atau lembaga penjatuhan hukuman bersyarat, yakni lembaga penghukuman yang telah diatur dalam pasal 14a KUHP, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang tanggal `12 Juni 1915, Staatsblad No. 247.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa suatu penjatuhan hukuman secara bersyarat itu lebih menguntungkan bagi nterhukum dari pada suatu penjatuhan hukuman secara tidak bersyarat, oleh karena itu dengan penjatuhan hukuman bersyarat terhukum tidak perlu melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim, sedang dengan penjatuhan hukuman tidak bersyarat terhukum secara fisik harus melaksanakan hukumannya dalam lembaga permasyarakatan.

Mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut, timbul kini pertanyaan, hukuman yang manakah yang lebih berat, suatu hukuman tidak bersyarat dengan jangka waktu yang sangat singkat atau suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang relative lama.

Dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 30 Juni 1919, W. 10437 dan tanggal 7 Mei 1017, W.10121, ternyata HOGE RAAD telah mengemukakan pendirianya mengenai lembaga penjatuhan hukuman bersyarat tersebut dengan mengatakan antara lain, bahwa masalah bersyarat atau tidak bersyarat itu bukan berkenaan dengan hukuman itu sendiri, melainkan berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi hukuman.

Sedang dalam arrest-nya tanggal 18 Desember 1933, N.J. 1934 halaman 298, W. 12705, HOGE RAAD antara lain mengatakan bahwa :

“suatu hukuman penjara tidak bersyarat itu menurut pengertian Pasal 424 Sv. Bukan merupakan suatu hukuman yang lebih berat dari pada suatu hukuman bersyarat dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan lamanya hukuman tidak bersyarat. Oleh karena perintah tidak perlu melaksanakan suatu hukuman itu tidak mengubah hukumannya itu sendiri”.

Untuk menentukan ketentuan pidana yang manakah yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, akan menjadi lebih sulit lagi, apabila undang-undang yang lama itu telah mengancam suatu tindak pidana dengan suatu hukuman yang lebih berat akan tidak mengenal adanya hukuman tambahan atau bijkkomende straf, sedang undang-undang yang baru ternyata telah memperingan hukumannya suatu hukuman tambahan bagi tindak pidana yang bersangkutan.

HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat, bahwa mengingat dalam hal seperti itu sangat sulit menentukan ketentuan yang mana yang paling menguntungkan terdakwa, maka tidak ada jalan lain kecuali memberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama, oleh karena orang sebenarnya hanya dapat menyimpang dari undang-undang yang lama, apabila ketentuan mennurut undang-undang yang baru itu benar-benar bersifat menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam hal-hal semacam itu, HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat bahwa orang harus kembali pada peraturan yang pokok, yaitu memberlakukan lex temporis delicti atau memberlakukan undang-undang yang berlaku pada waktu terdakwa melakukan tindak pidananya.

Kesulitan untuk menentukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa juga dapat timbul, apabila dalam undang-undang yang baru itu ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana diperingan, akan tetapi jangka waktu kedaluwarsanya tindak pidana tersebut diperpanjang atau apabila dalam undang-undang yang baru itu ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana itu diperberat akan tetapi bagi tindak pidana tersebut telah disyaratkan adanya suatu pengaduan.

Menurut Profesor POMPE, hal-hal seperti yang dimaksudn di atas itu berada di luar ruang lingkup permasalahan yang diatur dalam ketentuan pidana menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, oleh karena ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu sebenarnya mengatur masalah “hal dapat dihukumnya seseorang” dengan hal-hal yang telah dibicarakan di atas itu sebenarnya berkenan dengan “hal dapat dituntutnya seseorang”.

HAZEWINKEL-SURINGA ternyata tidak dapat menerima pendapat Profesor POMPE tersebut.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, ketentuan pidana pasal 1 ayat 2 KUHP itu tidak membuat perbedaan antara “hal dapat dihukumnya seseorang” dengan “hal dapat dituntutnya seseorang”. Dalam ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu pembentuk undang-undang berbicara secara umum yaitu tentang “ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Ketentuan-ketentuan seperti dimaksud di atas itu dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, justru karena disyaratkan suatu pengaduan dan diperpanjangnya jangka waktu kedaluwarsa itu telah memperkecil kemungkinan bagi orang untuk berurusan dengan pengadilan, sebaliknya telah memperbesar kemungkinan bagi orang untuk tidak dapat dihukum.

Bagaimana kini seandainya undang-undang yang lama itu tidak mensyaratkan adanya suatu pengaduan, akan tetapi menentukan adanya suatu ancaman hukuman yang lebih ringan dari pada yang telah ditentukan dalam undang-undang yang baru. Atau dengan perkataan lain, ketentuan dalam undang-undang yang manakah merupakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, seandainya undang-undang yang baru itu di samping telah menentukan suatu ancaman hukuman yang lebih berat, juga telah mensyaratkan adanya suatu pengaduan.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, permasalahan tersebut tidak akan pernah dapat diselesaikan ”in abstracto”. Menurut pendapat mereka memang sulit untuk dapat menentukan ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Apabila adanya suatu pengaduan yang telah disyaratkan dalam undang-undang yang baru itu dapat dianggap menguntungkan, nyatanya danya suatu ancaman hukuman yang lebih ringan dalam undang-undang yang lama itu, mau tidak mau jg harus diakui sebagai suatu ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dan apabila orang ingin mengatakan bahwa undnag-undang yang lama itu lebih menguntungkan bagi terdakwa, nyatanya adanya suatu pengaduan yang telah disyaratkan dalam undang-undang yang baru itu merupakan suatu ketentuan yang lebih mengunbtungkan bagi terdakwa.

Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, dalam hal semacam itu pilihan hakim tentang ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sepenuhnya digantungkan pada sikap orang yang berwewenang mengajukan pengaduan, yang ada hakikatnya hanya dapat terjadi in concreto. Hal tersebut sesuai dengan pendapat HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 1 Maret 1926, N.J. 1926 halaman 301. W. 11499.

Berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dalam menentukan ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa seperti yang dimaksud di atas itu, Profesor van HATTUM berpendapat bahwa ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu, pada dasarnya tidak ditentukan oleh anggapan seolah-olah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang baru itu pada umumnya lebih menguntungkan atau tidak, melainkan oleh kenyataan yakni peraturan-peraturan yang mana, yang in concreto telah dipergunakan untuk mengadili terdakwa itu, merupakan peraturan yang peling menguntungkan bagi terdakwa.

Oleh karena ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu telah dirumuskan sedemikian luas atau sedemikian umum, maka para penulis pada umumnya berpendapat bahwa ketenuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu bukan saja harus diperhatikan oleh hakim yang mengadili terdakwa pada peradilan tingkat pertama, melainkan juga oleh para hakim yang mengadili terdakwa pada peradilan tingkat banding dan para peradilan tingkat kasasi.

Kebenaran pendapat para penulis di atas itu, telah dikuatkan oleh pendapat Profesor NOYON, yang telah membuat suatu penafsiran menurut sejarah ndang-undang, yaknio dengan melihat ke dalam memori penjelasan mana beliau dapat mengetahui bahwa perubahan dalam perundang-undangan itu juga harus diperhatikan dalam peradilan-peradilan yang lebih tinggi dari pada peradilan tingkat pertama.

Dengan demikian dapat terjadi, bahwa hakim Pengadilan Negeri pada peradilan tingkat pertama itu masih memberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama, sedang hakim Pengadilan Tinggi pada peradilan tingkat banding harus memberlakukan ketentuan-ketentuan menurut undang-undang yang baru.

Hal tersebut juga dapat terjadi, apabila terdapat suatau verzet atau suatu perlawanan ataupun apabila MAHKAMAH AGUNG pada peradilan tingkat kasasi telah memutuskan untuk memberikan putusannya sendiri mengenai pokok perkara, atau yang biasa juga disebut rechtspraak tenprincipale.

Akan tetapi bila pada peradilan tingkat kasasi itu MAHKAMAH AGUNG tidak memberikan putusannya ten principale, maka MAHKAMAH AGUNG tidak perlu memperhatikan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, seandainya setelah MAHKAMAH AGUNG itu sampai pada putusan akhirnya, kemudian telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan.

* * * * *

Posted in 2

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT TEMPAT

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA
MENURUT TEMPAT

1. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA SUATU NEGARA

Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana suatu negara antara lain dapat kita jumpai dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 KUHP sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan hukum pidana.

Di berlakukannya lex loci delicti – atau undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah di lakukan-terhadap pelakunya telah di kenal orang sejak abad ke sembilan. Sejak abad tersebut diberlakukanya Undang-undang pidana suatu negara, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negagaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang di ketahui telah melakukan tindak pidana di dalam wilayahnya, ataupun diberlakukannya Undang-undang Pidana suatu negara suatu negara asing terhadap orang-orang yang sesungguhnya bukan warga negara tersebut. Sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat di dalam sejarah hukum pidana.

Dari sejarah hukum pidana itu pula, kita ketahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh MAYER disebut “elementar prinzip” atau yang oleh van HAMEL disebut “grondbeginsel”. Yang kedua-duanya dapat kita terjemahkan dengan perkataan “asas dasar”, yang menentukan bahwa “pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana itu, hakim tidak dibenarkan memberlakukan Undang-undang Pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiari.

Sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum, para penulis umumnya tidak menyangkal kebenaran ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut diatas. Sesungguhnyapun demikian, orang juga harus mengakui kenyataan, bahwa dewasa ini adalah sulit bagi negara yang mana seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut tanpa menyimpang sedikitpun juga, setidak-tidaknya dengan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain.

Di negara kita keharusan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain itu dapat kita jumpai secara tersirat dalam ketentuan-ketentuan seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2, 6, dan pasal 76 ayat 2 KUHP.

Apabila keharusan seperti dimaksud di atas itu dapat di anggap sebagai suatu penyimpangan terhadap ketentuan seperti yang terdapat ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dinegara kita penyimpangan tersebut telah diperluas oleh keharusan untuk juga memperhatikan “pengecualian-pengecualian yang di akui dalam hukum antarbangsa”, seperti uang di atur dalam Pasal 9 KUHP.

Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang indonesia itu dapat diberlakukan terhadap warga negara indonesia, yang di luar Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang oleh ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang negara dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan, diancam dengan suatu hukuman”.

Pasal 6 KUHP berbunyi: pemberlakuan dari Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu dibatasi demikian rupa, hingga hukuman mati itu tidak dapat dijatuhkan kerena perbuatan-perbuatan, yangoleh undang-undang dari Negara dimana perbuatan-perbuatan itu telah di lakukan, telah tidak diancam dengan hukuman mati”.

Pasal 76 ayat 2 KUHP berbunyi: “apabila putusan tersebut berasal dari seseorang hakim yang lain, maka terhadap orang yang sama tidak dilakukan penuntutan karena tindak pidana yang sama, yaitu apabila putusan tersebut berupa:
1. pembebasan atau pembebasan dari tuntutan hukum dan
2. suatu penjatuhan hukuman yang diikuti oleh pelaksana dari seluruh masa hukuman, pengampunan atau kedaluarsanya hukuman”.

Dari bunyi ketiga pasal KUHP di atats, jelaslah bahwa di negara kita ini dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim harus memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku dinegara-negara lain.

Pasal 9 KUHP berbunyi: “pemberlakuan dari pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 KUHP di atas, maka jelaslah bahwa penyimpangan terhadap “elementar prinzip” dari MAYER itu di Negara kita telah diperluas sedemikian rupa, sehingga dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim bukan saja diharuskan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di Negara-negara lain, melainkan ia juga diwajibkan memperhatikan hukum antar bangsa.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa ketentuan seperti yang di atur dalam pasal 6 KUHP itu tidak terdapat dalam Wetboek van strafrecht yang berlaku di negeri Belanda pada dewasa ini. Hal tersebut adalah wajar, oleh kerena lembaga hukuman mati itu sudah tidak lagi di kenal lagi disana.

Sekarang kita tinggal mempersoalkan bagaimana caranya agar pelaku suatu tindak pidana itu dapat diadili oleh hakim seperti yang di maksid dalam asas dasar termaksud di atas.

2. ASAS-ASAS TENTANG BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT TEMPAT

Untuk memecahkan persoalan tersebut di dalam doktrin dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai “asas-asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat” ataupun yang dalam bahasa Belanda di sebut “de beginselen van de werking der strafwet naar de plaats”. Asas-asas tersebut adalah :

1. asas territorial atau territoaliteist-beginsel atau yang juga disebut lands-beginsel;

2. asas kebangsaan atau nationalitets-beginsel atau yang juga di sebut personaliteits-beginsel atau actieve persoonlijkheidsstelsel atau actieve nationaliteits-beginsel atau yang juga di sebut subjek-tionsprinzip;

3. asas perlindungan atau beschermings-beginsel atau yang juga di sebut passief nationaliteits-beginsel atau Realprinzip atau schutz-prinzip atau yang oleh Profesor SIMONS juga di sebut Prinzip derbeteilingten rechtsordnung dan

4. asas persamaan atau universalsiteits-beginsel atau yang juga di sebut wetstrafpflege atau yang oleh professor van HAMEL juga disebut wetstrafpflege.

Menurut asas territorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana itu telah di lakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor van HATTUM, bahwa setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karenanya hakim di setiap negagra dapat mengadili setap orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-undang Pidana yanmg berlaku di negaranya. Ini berarti bahwa Undang-undang Pidana suatu Negara itu bukan saja dapat di berlakukan terhadap warga Negara dari Negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya di ketahui telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Profesor SIMONS, berlakunya asas ini berdasarkan pada asas kedaulatan suatu Negara, yang neliputi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada di dalam wilayah Negara tersebut, harus menaati dan menundukan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di Negara itu.

Wilayah kekuasaan suatu Negara meliputi seluruh wilayah daratan yang terdapat di Negara tersebut, yag batas-batasnya di darat di manapun di dunia ini di tentukan dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Negara tersebut dengan Negara-negara tetangganya. Selanjutnya meliputi juga laut sekitar Negara-negara tersebut atau sekitar pulau-pulau yang terdapat di dalam Negara itu hingga jarak 3 mil laut (1 mil = 1,851,5 m) dari pantai, dihitung dari batas air laut dengan darat pada waktu air surut, yaitu sebagaimana yang di ajarkan oleh van BIJNKERSHHOEK, yang pada zamannya jarak tersebut ternyata sesuai apa yang disebut “terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis”, setidak-tidaknya sesuai dengan jarak yang mampu di capai oleh peluru yang di tembakan dari senjata-senjata yang paling modern ketika itu , apabila dewasa ini orang tetap berpegang teguh pada cara menentukan wilayah laut sesuai Negara dengan berpedoman pada jarak dari pantai kea rah laut yng di capai oleh peluruh sebuah meriam, kiranya cara tersebut sudah tidak rasional lagi. Kerena seperti sudah kita ketahui sebuah peluru kendali jarak sedang saja dewasa ini dapat mencapai sasaran di atas laut yang jauhnya 1.000 – 3.000 kilometer dari tempat peluru kendali tersebut diluncurkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga jarak 3 mil laut tersebut adalah jarak yang secara resmi di akui dalam hukum antara bangsa. Yang sudah pasti termasuk kealam wilayah kekuasaan suatu Negara adalah teluk-teluk, bagian dari laut yang menjorok kedaratan di antara dua tepi yang sempit, seluruh laut-laut pedalaman dan daerah laut sepanjang pantai sejauh 3 mil laut dari garis pantai sebagaimana yang telah dikatakan diatas. Penguasaan atas wilayah laut seperti itu adalah penting bagi setiap Negara, yaitu untuk menjamin keamanan Negara-negara yang bersangkutan.

Dapat di berlakukannya Undang-undang Pidana Negara kita terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak Pidana di atas laut territorial Negara kita itu telah di putuskan oleh HOGE RAAD dalam berbagai putusan kasasinya.

Ordonasi tanggal 18 Agustus 1939, staatsblad Tahun 1939 No. 442, yang juga di kenal sebagai territoriale zee en meritieme kringen ordonantie 1939 membuat perbedaan antara apa yang di sebut laut territorial dengan perairan territorial. Menurut Pasal 1 ayat 1 Ordonansi tanggal 18 Agustus 1939, yang di maksud dengan “laut territorial Indonesia” atau “indonesiasche territoriale zee” adalah wilayah laut hingga jarak 3 mil dari pulau-pulau atau bagian-bagian dari pulau-pulau yang termasuk ke dalam wilayah daratan Indonesia, diukur dari batas air laut yang mencapai daratan pada waktu air surut. Termasuk ke dalam pengertian pulau-pulau adalah juga karang-karang dan gosong-gosong yang tampak di permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan yang di maksud dengan “perairan territorial” atau “teritoriale wateren” adalah laut territorial berikut laut sepanjang pantai, daerah perairan teluk-teluk, muara-muara sungai dan terusan-terusan.

Menurut beberapa penulis wilayah kekuasaan suatu Negara itu bukan hanya meliputi wilayah-wilayah daratan dan laut territorial Negara yang bersangkutan, melainkan juga meliputi wilayah udara di atas wilayah daratan dan wilayah laut territorial seperti yang di maksud di atas. Sehingga apa yang telah terjadi di dalam pesawat udara atau di dalam balon udara yang sedang berada di atas wilayah daratan atau di atas wilah laut territorial suatu Negara itu, haruslah di anggap sebagai telah terjadi di dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Sebab apabila tidak demikian, maka di atas bumu ini akan terdapat suatu wilayah yang tidak terbatas dimana orang dapat melakukan segala macam tindak pidana tanpa dapat dihukum.

Asas territorial ini terdapat dalam ketentuan undang-undang seperti yang di atur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukab terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana di dalam Negara Indonesia”. Asas territorial seperti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, yaitu seperti yang telah di atur dalam pasal 2 KUHP yang mengatakan antara lain bahwa: “ ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap setiap orang yang di luar Negara Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (tertentu) di atas alat pelayaran Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan “alat pelayaran Indonesia”, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya. Akan tetapi perkataan “alat pelayaran” itu sendiri dapat kita jumpai dalam rumusanPasal 94 KUHP yang berbunyi:”termasuk ke dalam pengertian kapal Indonesia adalah alat-alat pelayaranyang menurut Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan izin untuk mempergunakan bendera Indonesia telah dipandang sebagai kapal-kapal laut”.

Undang-undang yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan pemberian izin menggunaka bendera Indonesia seperti di maksud dalam pasal 94 KUHP atau keputusan tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal tahun 1934, Sttasblad tahun 1935 No. 565, yang mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 Desember 1935. menurut pasal 1 dari keputusan tersebut yang dimaksud “kapal laut” adalah setiap alat pelayaran yang digunakan untuk berlayar di laut atau yang dibuat untuk maksud yang sama. Sedang pasal 2 ayat 1 dari keputusan tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kapal laut Indonesia” adalah kapal laut yang dimilki oleh seorang atau lebih warga Negara Indonesia atau yang dua pertiganya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan selebihnya dimilki oleh orang-orang lain yang berdiam di Indonesia.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang, Prof. Van HATTUM telah mencoba membuat suatu rumusan yang bersifat umum tentag apa yang dimaksud “kapal laut Indonesia” yaitu sebagai : “semua alat pelayaran apapun namanya dan bagaimanapun sifatnya yang dipergunakan untuk berlayar di laut tau yang dibuat untuk maksud ayng sama, kecuali :

a. kapal-kapal perang
b. alat-alat pelayaran kepunyaan perkumpulan-perkumpulan oelh raga layer yang diakui oleh menteri
c. kapal-kapal milik Negara atau milik suatu lembaga umum yang dipakai unutuk kepentingan umum
d. alat-alat pelayaran yang dipakai untuk menangkap ikan di pantai
e. perahu-perahu penolong
f. kapal-kapal dengan ruang muatan kurang dari 20 meter kubik.

Sedang mengenai “alat pelayaran Indonesia” telah ia rumuskan sebagai “setiap benda yang berlayar atau dapat berlayar, apapun namanya bagaimanapun sifatnya, asalkan saja benda tersebut berada di air, sehingga harus uga dimasukkan ke dalam pengertiannya, yaitu benda-benda sperti ponto-ponton, dok-dok terapung dan lain-lain.

Penggunaan perkataan “di luar Negara” Indonesia dalam rumusan Pasal 3 KUHP di atas itu menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 KUHP itu oleh pembentuk undang-undang bukan dibentuk berdasarkan suatu asas yang terdapat dalam hukum antar bangsa yang menganggap “schip is territoir” atau yang menganggap kapal itu sebagai wilayah suatu Negara, dalam hal ini wilayah Negara Indonesia, melainkan berdasarkan pertimbangan apabila ketentuan semacam itu tidakdicantumkan dalam KUHP kita, maka apabila ada orang yang di atas sebuah kapal Indonesia yang sedang berlayar di laut bebas atau sedang berlabuh di daerah perairan suatu Negara asing telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut undang-undang pidana Indonesia, aleh karena laut bebas itu bukan merupakan wilayah Negara manapun didunia ini atau karena undang-undang pidana suatu Negara asing oleh Negara yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai tidak dapat diberlakukan erhadap orang-orng yang di atas suatu kapal asing telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun kapal tersebut sedang berada di wilayah perairannya.

Misalnya, seorang awak kapal yang di atas kapal dagang atau kapal penumpang berbendera Indonesia telah melakukan suatu tindak pidana pada waktu kapal tersebut sedang berlabh di suatu pelabuhan Negara Prancis. Seandainya ketentuan seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP itu tidak ada, maka apabila orang tersebut melakukan suatu tndak pidana tertentu, ia tidak akan mengahadapi suatu penuntutan atau penghukuman menurut undang-undang pidana yang ebralaku di Negara manapun,oleh karena Negara Prancis yng perundang-undangan pidananya menganut asas territorial itu telah membuata pengecualia-pengecualian seperti yang telah di \akui dalam apa yang disebut Avis du Conseil d’Etat tanggal 6 November 1806, yaitu yang menutup kemungkina diberlakukannya undang-undang pidana Prancis terhadsap apapun yang terjadi di atas kapal-kapal dagang dari Negara asinfg yang sedang berada di wilayah perairannya, kecuali jika suatu kejahatan telah dilakukan oleh ataupun tehadap orang-orang yang tidak temasuk sebagai awak kapal, atau jika kejahatnnya itu sendiri telah mengganggu kedamaian di pelabuhan ataupun jika campur tangan penguasa di Prancis memang telah sengaja diminta.

Perkataan avis dalam bahasa Prancis tersebut memiliki berbagai arti seperti: pendapat, penilaian, pandangan, saran, pemberitaan, peringatan, ataupun pengunguman, sedang perkataan Conseil d’Etat itu berarti Dewan Negara, sehingga Avis du Conseil d’Etat sesuai pernyataan di atas dapat dikatakan sebagai Saran dari Dewan Negara (Prancis)
Seperti yang telah dikatakan di atas, ketentuan dalam Pasal 3 KUHP itu bukan dibentuk berdasar sebuah asas yang tedapat dalam sebuah hukum antar bangsa-bangsa yang menganggap kapal itu sebagai wilayah Negara asalnya. Sebab apabila kita mengangap kapal-kapal kita itu sebagai bagian dari wilayah Negara kita, maka wajarlah apabila kita harus menuntu agar kepada kapal-kapal kita, bai itu merupakan kapal dagang maupun kap[al penumpang, diberikan apa yang disebut recht van seterritorialiteit atau yang lazim disebut hak eksteritorial di Negara manapun kapal-kapal tersebut sedang berada. Jika kita dapat berbuat demikian, maka wajarah pula jika Negara-negara lain juga berhak berbuat hal yang sama, dengan akibat bahwa undang-undang pidana setiap negara di dunia ini menjadi tidak dapat diberlakukantehadap setiap orang yang berada di atas kapal-kapal asing yang telah melakukan tindakan-tindakan secara langsungmendatangkan bahaya atau kerugian bagi masin-masing negara, sungguhpun tindakan-tindakan terebut telah dilakukan di atas sebuah kapal yang sedang berlabuh di pelabuhannya sendiri.

Sudah tentu kita tidak menghendaki terjadinya peristiwa-peristiwa seperti tut. Pasal 3 KUHP itu hanya ingin mengatakan bahwa bagaimana bangsa Indonesia tidak menghendaki pelaku-pelaku suatu tindak pidana , yang pada hakikatnya telah mekaukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum di atas sebuah kapal berbendera Indonesia itu terlepas dari suatu penuntutan atau penghukuman, dimanapun kapal berbendera Indonesia tu sedang berada.

Akan tetapi ini tidak berarti kita menutup kemungkinan bagi negara-negara lain untuk emmberlakukan undang-undang pidana mereka terhadap orang-orang yang berada di atas kapal ayng berbendera Indonesia, apabila orang-orang tersebutdi dalam wilayah kekuasaannya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di mana para pelakunya menurut undang-undang yang ebrlaku di negara-negara tersebut telah diancam dengan suatu hukuman. Kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau penghukuman seperti itu telah diakui secara tegas dalam Pasal 76 ayat 2 KUHP.

Dengan demikian, maka undang-undang pidana Indonesia itu juga dapat diberlakukan terhadap setiap orang di atas kapal-kapal negara asing yang berada di wilayah perairan negara kita, yang diketahui telah melakukan suatu perbuatan terlarang, di mana menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, pelaku atau pelaku-pelaku perbuatan yang dilarang tersebut telah dinyatakan dapat dihukum, kecuali apabila tedapat suatu pengecualian seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 KUHP.

Ketentuan-ketentuan menurut undang-undang dalam pasal 3 KUHP secara umum telah dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang di luar negara Indonesia telah melakukan suatu tindak pidan di atas kapal Indonesia. Dengan demikian, maka agar seseorang itu dapat dihukum menurut undang-undang pidana Indonesia, orang tersebut tidak perlu memiliki hubungan tertentu dengan kapal yang bersangkutan. Undang-undang pidana Indonesia dapat juga diberlakukan misalnya terhadap orang-orang yang secara kebetulan datang berkunjung ke atas kapal Indonesia atau terhadap korban-korban kecelakaan di lauty yang kebetulan telah ditolong dan dinaikkan ke atas kapal Indonesia tersebut.

Oleh karena dalam rumuan Pasal 3 KUHP itu telah dipergunakan perkataan “setiap orang” dan yang dimaksudkan di situ pastilah setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan, maka timbullah suatu pertanyaan apakah orang-orang yang pada hakikatnya bukan warga negara Indonesia itu dapat melakukan suatu tindak pidana, yang menurut undang-undang pidana Indonesia telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang hanya dapat diberlakukan oleh warga-warga negara Indonesia saja, yaitu seperti yang telah diatur dalam Pasal 450 atau Pasal 451 KUHP?

Perkataan tindak pidana dalam pasal 3 KUHP itu haruslah diartkan sebagai tindak pidana menurut undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia. Agar seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana menurut suatu pasal KUHP yang bersangkutan. Dalam rumusan-rumusan tindak pidan menurt Pasal 450 dan Pasal 451 KUHP itu jelaslah, bahwa keadaan sebagai warga negara Indonesia merupakan suatu unsure dari tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Maka itu, seorang warga negara asing tidak mungkin dapat dituntut dan dihukum karena dituduh melakukan tindak pidana melanggar Pasal 450 atau Pasal 451 KUHP oleh alat-alat negara Indonesia, sekalipun mereka itu telah melakukan jenis perbuatan terlarang yang sama seperti dimaksud dalma pasal 450 atau Pasal 451 KUHP, meskipun perbuatan-perbuatan mereka itu telah mereka lakukan di atas sebuah kapal Indonesia yang sedang berada di laut bebas atau di lau territorial suatu negara asing.

Menurut asas kebangsaan, undang-undang pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warg negaranya di manapun mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri. Asas kebangsaan ini dianut oleh undang-undang pidana kita, yaitu seperti yang dapat kita jumpai dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHP.

Oleh karena ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 5 KUHP itu telah menimbulkan suatu permasalahan di dalam doktrin, maka untuk mengetahui permasalahannya yang sebenarnya, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 5 KUHP tersebut.

Dari rumusan pasal 5 KUHP di atas dapat kita ketahui, bahwa menurut Pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP dapat diberlakukannya Undang-undang pidana Indonesia terhadap warga negaranya yang bersalah telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu di lar negeri itu tidak digantungkan pada suatu ketentuan pidan menurut undang-undang negara di mana tindak pidana tersebut telah dilakukan, sedang menurut pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP dapat diberlakukannya undang-undang pidana Indonesia terhadap wraga negaranya yang bersalah telah melakukan suatu tndak pidana di luar negeri itu digantungkan pada kenytaan apakah tindajk pidana tersebt juga telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang pidana negara di mana tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan.

Ketentuan pidana menurut Pasal 5 KUHp di atas memang sangat membingungkan. Sebagai contoh misalnya sebuah kasus yang menyangkut seorang warga negara Indonesia yang telah menikah di Indonesia dan baginya berlaku ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 BW yang berbunyi : “pada suatu saat yang sama seorang laki-laki itu hanya dapat teriakt dalam suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita itu pada saat yang sama hanya dapat erikat dalam suatui perkawinan dengan seorang laki-laki”. Karena pekerjaannya pada suatu hari ia telah dikirimkan oleh perusahaannya ke Arab Saudi untuk waktu selama 3 Tahun. Setelah setahun berada di sana ternyata ia telah menikah kembali dengan seorang warga negara Saudi Arabia, di mana yang terkahir ini kemudian telah melepaskan kewarganegaraan Saudfi Arabianya dan mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Menurut ketentuan pidan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP, perbuatan menikah kembali seperti dimaksud di atas itu dapat dituntu dan dihukum sesuai undang-undang pidana yang ebrlaku di Indonesia, oleh karen itu secara tegas telah dilarang dalam Pasal 279 ayat 1 angka 1 KUHP walaupun perbuatannya itu elah ia lakukan di luar negara Indonesia, dan di negara Arab Saudi itu sendiri, perbuatan semacam itu bukanlah perbuatan yang dapat dituntut and dihukum sesuai undang-undang pidana yang beralaku di negara tersebut. Akan tetapi menurut ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP ternyata undang-undang pidana Indonesia tidak dapat diberlakukan tehadap warga negara Indonesia yang bersangkutan, karena ketentuan pidana ini telah menyebutkan secara tegas, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku di Araba Saudi telah diancam dengan suatu hukuman, sedang kenyataannya adalah tidak demikian.

Menurut hemat saya ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu harus diartikan sebagai “melakukan” lain-lain tidak pidana kecuali jenis-jenis tindak pidana yang telah disebutkan secara limitative dalam pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP, sehingga terhadap warga negara Indonesia yang elah menikah kembali di negara Arab Saudi seperti yang telah disebutkan da;lam contoh di atas itu tetap dapat diberlakukan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam pada hukuman yang dicantumkan oleh ndang-undang Pidana negara di mana tindak pidana yang bersangkutan telah di lakukan, tidak perlu harus sejenis dangan hekuman yang diancamkan oleh undang-undang pidana yang berlaku di negara Indonesia, melainkan cukup apabila di negara tersebut suatu perbuatan yang dilakukan telah diancam degan hukuman dan di Indonesia perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan. Akan tetapi perlu kiranya diketahui, bahawa dari putusan hakm yang mengadili perkara yang bersangkutan telah menyelidiki apakah si pelaku karena perbuatannya itu menurut Undang-undangt Pidana yang berlaku di negara di mana perbuatan tersebut telah dilakukan memang benar telah diancam dengan suatu hukuman. Karena tidak tampaknya pertimbangan seperti itu akan menyebabkan putusan hakim dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Bagaimana kini dengan wanita Arab Saudi yang telah menikah dengan warga negara Indonesia yang sebelum menikah dengan wanita tersbut telah pernah menikah dengan seorang wanita lainnya menurut yang menurut undang-undang yang berlaku baginya, warga negara Indonesia tersebut pada suatu saat yang sama tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita, sedang wanita warga negara Arab Saudi tersebut justru telah menjadi warga negara Indonesia setelah ia menikah dengan lelaki warga negara Indonesia tersebut di atas. Apakah terhadap wanita itu dapat diberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Adalah beruntung baginya bahwa ia telah menikah dengan seseorang warga negara Indonesia dan bukan seorang warga negara Belanda, oleh karena tindak pidana seperti yang dewasa ini dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP telah ditambah dengan perkataan “nomor 2”, sedang dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 5 ayat 2 Wetbook van Strafrecht yang berlaku di Belanda, perkataan tersebut hingga kini tidak pernah ditambahkan pada rumusannya yang asli. Menurut ketentuan Pasal 241 ayat 1 angka 2 Wetbok van Strafrecht dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Wetbook van Strafrecht, keran wanita tersebut dianggap sebagai telah turut serta melakukan suatu overspel atau suatu perzinahan dengan seoang laki-laki yang telah menikah, maka ia dapat dihukum dengan hukuman penjara selam-lamnya enam bulan, yaitu apabila ada pengaduan dari istri warga negara Belanda yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf b KUHP wanita tersebut karena perbuatan yang sama sebenarnya juga dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, apabila ada pengaduan dari istri warga negara Indonesia yang di luar negara Indonesia telah melakukan tindak pidana seperti yang telah melakukan tindak pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 279 ayat 1 angka 1 KUHP. Akan tetapu karena menurut ketentuan pasala 5 ayat 1 angka 2 KUHP telah ditentukan, bahwa terhadap dirinya itu hanya da[at diberlakukakn ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia apabila perbuatannya itu di Indonesia telah dianggap sebagai suatu hukuman, sedang kenyataannya tidaklah demikian, maka Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf b KUHP termaksud di atas tidak dapat diberlakukan terhadap wanita tersebut, walaupun menurut contoh di atas ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP itu telah diperbaharui.

Dalam memberlakukan ketentuan pidana menurut Pasal 5 KUHP ini perlu diketahui, bahwa keadaan sebagai warga negara Indonesia itu bukan merupakan suatu unsure dari tindak pidana menurut Pasal 5 KUHP meinkan hanya merupakan syarat untuk memberlakukan pasal yang bersangkutan, sehingga hal tersebut5 oleh hakim tidak perlu dinyatkan sebagi terbukti.

Prof. van HATTUM meragukan apakah dalam segala hal ketentuan pidana eperti yang telah diatur dalam Pasal 5 KUHP itu memenuhi kebutuhan, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa kepentingan warga negarasendiri di luar negeri itu ternyata tidak mendapat perlindungan secara cukup, dan rumusan Pasal 5 KUHP seperti yang ada dewasa ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak disadari, sehingga tindak pidana yang telah dilakuikan orang di luar wilayah kekuasaan suatu negara itu menjadi tidak dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu misalnya kejahatan pidana menurut Pasala 5 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu misalnya kejahatan yang telah dilakukan di laut bebas di luar suatu alat eplayarajn. Prof. van HATTUM juga meragukan apakh suatu tindak pidana yang telah dilakukan orang di atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas itu dapat dianggap sebagai telah dilakukan di dalam wilayah kekuasaan suatu negara tertentu, mengingat bahwa pembentuk undang-undang kita tidak pernah memandang kapal itu sebagai suatu wilayah negara.

Prof. van HATTUM sendiri tidak menjelaskan tentang alasan mengapa ia berpandapat, bahwa kepentingan warga negara sendiri di luar negeri itu kurang mendapat perlindungan. Tentang hal tersebut adalah menarik untuk diketahui, yaitu tulisan Prof, van BEMMELEN dalam kitab kumpulan tulisan-tulisannya yang berjudul Op de grenzen van het Starfrecht, cetakan H.D. TJEENK WILLINK & ZOON N.V.HAARLEM, tahun 1955 halaman 33 dan selanjutnya dengan judul Nederlanders in het buitenland onvoldoende beschernd atau warga negara Belanda tidak cukup memperoleh perlindungan di luar negeri.

Dalam tulisannya, Profesor van BEMMELEN talah memberikan babarapa contoh tentang kurangnya perlindungan yang diperoleh para warga negara Belanda yang berada di luar negeri dari Undang-undang Pidana yang mereka miliki. Contoh-contoh itu adalah: sebuah kapal Belanda berada dalam bahaya di laut bebas. Sebuah kapal asing yang kebetulan berada di dekat kapal Belanda tersebut telah menangkap tanda bahaya yang telah di kirimkan oleh kapal Belanda yang berada dalam keadaan bahaya itu. Akan tetapi nakoda kapal asing tersebut ternyata menolak memberikan pertolongannya. Kapal belanda itu kemudian tenggelam ke dasar laut dengan seluruh muatannya dan seluruh awak kapalnya. Kapal asing yang telah menolak memberikan pertolongan kepada kapal Belanda itu kemudian memasuki sebuah pelabuhan di negeri Belanda. Akan tetapi polisi di negeri belanda itu tidak dapat berbuat apa-apa, oleh karena undang-undang Pidana negeri Belanda itu tidak dapat di berlakukan terhadap nahkoda kapal asing tersebut. Mengenai hal tersebut bertanyalah Prof. van BEMMELEN: “ Apakah benar bahwa baik di dalam hukum pidana Belanda maupun di dalam hukum pidana internasional itu terdapat suatu kekosongan itu benar-benar ada.

Di katakan selanjutnya oleh professor van BEMMELEN, bahwa hukum pidana nasional di negara belanda itu sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi nyawa negara Belanda, baik di luar negeri maupun di laut bebas. Bahkan juga apabila misalnya seorang warga negara Inggris telah membunuh seorang warga negara Belanda di London kemudian melarikan diri ke negeri Belanda, baik polisi maupun penuntut umum di negeri Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap warga negara Inggris tersebut, selama pemerintah Inggris tidak meminta kepada pemerintah Belanda untuk menyerahkan orang itu untuk di tuntut berdasarkan Undang pidana yang berlaku di negaranya.

Profsor van BEMMELEN itu selanjutnya juga mencatat suatu kenyataan, bahwa Undang-undang pidana Belanda justru mengancam dengan hukuman setiap nahkoda Belanda yang tidak memberikan pertolongannya kepada kapal lain yang berada dalam bahaya, dan sebaliknya tidak memberikan suatu sanksi bagi nakoda-nakoda asing yang tidak memberikan pertolongannya kepadasebuah kapal yang berada dalam bahaya. Ia menganggap bahwa kualifikasi sebagai pelanggaran dalam tindak pidana tersebut di atas adalah tidak memadai, dan ia berpendapat bahwa tindak pidana semacam itu sudah selayaknya di kualifikasikan sebagai kejahatan.

Tulisan professor van BEMMELEN di atas seharusnya sudah sejak lama dapat di ambil manfaatnya oleh pembentuk Undng-undang kita untuk menyempurnakan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, misalnya dengan menambahkan suatu ketenruan baru dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana kita, yang mengatakan bahwa Undang-undang pidana itu juga dapat di berlakukan terhadap setiap orang asing yang di luar Indonesia telah melakukan suatu tindakan yang menurut Undang-undang negara di mana tindakan tersebut telah di lakukan, di ancam dengan suatu hukuman apapun yang telah di lakukan di suatu tempat dimana tidak suatu Undang-undang negara mana pun yang berlaku, sejauh tindakan tersebut telah ditujukan kepada bangsa Indonesia atau kepada warga negara Indonesia.

Ketentuan seperti di maksud di atas itu bukansaja di kehendaki oleh pemikiran seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi antara lain : “yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melainkan juga sangat di butuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum setiap warga negara Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat pribadi, di manapun kepentingan-kepentingan hukum tersebut berada.

Mengenai kekurangan terdapat dalam rumusan pasal 5 KUHP seperti yang telah di kemukakan oleh profesor van HATTUM di atas adalah, bahwa dengan adanya persyaratan bahwa “menurut undang-undang dari negara di mana di mana suatu tindak pidana itu telah di lakukan harus juga di ancam dengan suatu hukuman “. Maka sebagai akibat ialah bahwa terhadap para pelaku tindak pidana yang telah meakukan tindakannya di luar wilayah kekuasaan suatu negara tidak dapat di berlakukan ketentuan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh telah di kemukakan oleh professor van HATTUM suatu tindak pidana yang telah di lakukan di lautan bebas di luar suatu alat pelayaran. Seperti telah di katakan di ata, professor van HATTUM juga meragukan apakah suatu tindak pidana yang telah di lakukan di atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas itu dapat di anggap sebagai telah di lakukan di dalam wilayah suatu negara tertentu, mengingat bahwa asas “schip is teritoriair” itu secara tegas telah dinyatakan tidak di anut oleh pembentuk undang-undang pada waktu membentuk pasal 3 KUHP.

Dengan alasan yang sama NOYON berpendapat bahwa ketentuan ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 2 KUHP itu tidak mungkin di berlakukan terhadap orang telah melakukan suatu tindak pidana da atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas. Professor SIMONS berpendapat, bahwa ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu hanya dapat di berlakukan terhadap orang telah melakukan suatu tindak pidana di atas sebuah kapal asing yang sedang berada di laut bebas, apabila negara asal kapal tersebut menganut paham “schip is territoir “. Sebaliknya Prof. POMPE dan LANGEMEIJER berpendapat,bahwa mengingat maksudketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 5ayat 1 angka 2 KUHP, maka ketentuan pidana tersebut selalu dapat diperluas berakunya, yaitu sampai aa tinak-tindak pidana yang dilakukan atas sebuah kapal asing yang sedang berada di laut bebas. Sedang Prof. van HATTUM sendiri menyatakan kesependapatannya dengan Prof. POMPE dan LANGEMEIJER dalam hal tersebut di atas, dengan alasan bahwa pendapat edua guru besar itu sesuai dengan pendapat pembentuk undang-undang.

Untuk mendapat kejelasan tentang ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 KUHP itu,pada akhirnya kita juga harus mengetahui alasan dibentuknya ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP.

Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 KUHP itu telah dibentuk dengan maksud untuk mencegah para warga asing yang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri yang bersifat sangat merugikan itu jangan sampai tetap tidak dapat dihukum, karena setelah melakukan suatu tindak pidana itu kemudian merekam menjadi warga negara Indonesia, yang tidak mengenal ketentun tentang kewajiban menyerahkan warga negara sendiri kepada suatu warga negara asing.

Negara kita hanya mengenal penyerahan atau utilevering warga negara asing, yang di luar negara Indonesia telah melakukan beberapa tindak pidana tertentu,yaitu yang secara limitative telah disebutkan dalam pasal 2 K.B. tanggal 8 Mei 1883 No. 26 Staatsblad 1883 No. 188.

Tidak ada kewajiban bagi warga negara kita untuk menyerahkan setiap warga negara asing kepada setiap negara asing yang telah meminta kepada negara kita untuk menyerahkan warga-warga negara asing tersebut kepada mereka, kecuali kepada negara-negara asing yang telah mengadakan perjanjian penyerahan dengan negara kita.

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, baru pada tanggal 7 Juni 1974 pertama kalinya RI mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara asing, yakni dengan pemerintah Malaysia yang telah disahkan dengan UU No. 9 Tahun 1974 (LN. 1976 No. 38) dan terakhir dengan pemerintah kerajaan Thailan pada tahun 1978 yang telah disahkan dengan UU No. 2 Tahun 1978 (LN. 1978 No. 2 T.L.N Nomor 3117).

Seperti yang telah dikatakan di atas, asas kebangsaan seperti yang dianut oleh undang-undang pidana kita itu dapat kita jumpai dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 7 KUHP.

Pasal 7 KUHP tersebut berbunyi: “Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri Indonesia, yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan salah satu tindak pidana yang dirumuskan di dalam Bab ke-XXXVIII dari buku ke-II KUHP.

Dari ketentuan Pasal 7 KUHP di atas, diketahui bahwa dimanapun seorang pegawai negeri Indonesia itu berada, apabila ia bersalah telah melakukan salah satu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam NAN ke-XXVIII Buku ke-II KUHP, maka terhada dirinya tetap diberlakukan Undang-undang pidana yang berlaku di negaranya.

Perkataan “pegawai negeri Indonesia” dalam Pasal 7 KUHP haruslah ditafsirkan sebagai setiap orang yang bekerja pada Pemerintah Indonesia, ehingga ia dapat merupakan seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara dari suatu negara asnig, asalkan ia memenuhi pernyataan untuk disebut sebagai pegawai negeri Indonesia.

KUHP sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentng apa yang dimaksud “pegawai negeri”, akan tetapi dalam pasal 92 hanya menjelaskan tentang siapa saja yang dapat dianggap sebagai seorang pegawai negeri, dan dalam pasala 215 hanya menjelaskan tentang siapa saja yang dapat disamakan dengan pegawai negeri dan itupun hanya berlaku bagi pengertian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211-214 KUHP, sehingga tidak berlaku bagi pengertian pegawai negeri menurut Pasal 7 KUHP dan menurut rumusan pasal-pasal dalam BAB ke-XXVIII dari buku ke-II KUHP di atas.

Menurut HOGE RAAD, yang dimaksud pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang dalam suatu jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat kekuasaannya.

Kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab ke-XXVIII dari Buku ke-II KUHP seperti dalam Pasal 7 KUHP itu adalah jenis kejahatan yang oleh Undang-undang sendiri dinamakan “kejahata-kejahatan jabatan” atau “ambtsmisdrijven” yang biasanya juga dilakukan orang di luar negeri, sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu memberikan contoh tentang bilamana kejahatan semacam itu dapat dilakukan di luar negeri.

Dalam memory penjelasan tentang pembentukan pasal 7 KUHP di atas, pembentuk undang-undang telah memberi beberapa contoh tentang bilaman suatu kejahatan jabatan itu dapat dilakukan orang di luar negeri, misalnya pada waktu pegawai pos yang menumpang kereta api telah melintasi perbatasan negara atau sewaktu pegawai pos yang menumpang kereta apai telah melintasi perbatasan negara atau pada waktu pegawai-pwegawai polisi yang bertugas mengawal tahanan untuk diserahkan kepada suatu negara asing telah melintasi perbatasan negaranya dan memasuki kekuasaan suatu negara lain.

Timbul kini suatu pertanyaan, apakah terhadap mereka yang telah menggerakkan seorang pegawai negeri Indonesia di luar negeri untuk melakukan suatu kejahatan jabatan ataupun terhadap mereka yang telah membantu seorang pegawai Indonesia di luar negeri yang melakukan sautu kejahatan jabatan juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Berlakunya ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 7 KUHP itu semata-mata digantungkan pada keadaan si pelaku sebagai pegawai negeri Indonesia. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia itu tidak dapat diberlakukanb tehadap mereka yang di luar negeri telah menggerakkan seorang pegawai negeri Indonesia untuk melakukan kejahatan jabatan tauapun untuk mereka yang di luar negeri telah membantu seorang pegawai negeri Indonesia untuk melakukan satu kejahatan jabata, kecuali apabila mereka sendiri pada waktu menggerakkan atau membantu seorang pegawai negeri Indonesia melakukan suatu kejahatan jabatan, juga telah berindak dalam keadaanya sebagai pegawai negeri Indonesia.

Mengenai pasal 5 dan pasal 7 KUHP itu sendiri, pada akhirnya masih perlu di ketahui bahwa pada umumnya para penulis sependapat bahwa dalam ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 KUHP itu terdapat asas kebangsaan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan asas yang terdapat dalam ketentuan pidana sepeti yang diatur dalam pasal 7 KUHP. Berbeda dengan pendapat lain-lain penulis yang menganggap bahwa dalam ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 7 KUHP itu terdapat asas kebangsan, maka profesor van BEMMELEN berpendapat bahwa dalam ketentuan pidana tersebut bukan hanya terdapat asas kebangsaan, melainkan juga asas perlindungan, oleh karena didalamnya juga terkandung kepentingan negara, yaitu agar para pegawai negeri Indonesia iru tidak melakukan suatu kejahatan jabatan di luar negeri.

Dianutnya asas kebangsaan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia itu, kecuali yang dapat di lihat dalam rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana seperti yang dia atur dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHP tersebut di atas, juga dapat di jumpai dalam rumusan pasal 22 dari Consulaire wetstaatsblad tahun 1972 No. 207 yang mengatakan :

“Terhadap tindak pidana yang telah di lakukan oleh warga negara Indonesia di dalam lingkungan kekonsulan-kekonsulan seperti yang di sebutkan di dalam pasal 1 c di atas dapat di berlakukan Undang-undang pidana Indonesia selama tidak di tentukan lain di dalam undang-undang ini atau di dalam suatu peraturan umum.”

Bahkan juga dalam rumusan-rumusan pasal 4 dan pasal 5 kitab undang-undang Hukum Militer, yang dengan syarat-syarat tertentu telah memperluas berlakunya Undang-undang pidana Indonesia itu terhadap anggota militer Indonesia yang di luar negeritelah melakukan suatu tindak pidana walaupun menurut undang-undang pidana dimana tindak pidanya telah di lakukan, anggota militer tersebut tidak di ancam dengan suatu hukuman kerena perbuatannya itu.

Menurut asas perlindungan berlakunya undang-undang pidana suatu negara itu tuidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan negara yang berkepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Alasannya adalah bahwa pada setiap negara telah di beri kepercayaan oleh rakyatnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum mereka, sehingga setiap negara juga berwenang memperluas berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangannya sejauh tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum rakyat yang telah di percayakan kepadanya iti menghendaki ia berbuat demikian.

Dalam kitab pelajarannya berkatalah professor SIMONS antara lain :
“bahasa belanda hal 107”

Perkataan “rechtsgoed” dalam kalimat di atas itu dalam praktek ternyata sering di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “benda hukum”, yang sebenarnya tidak benar sama sekali. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kita memeng di kenal pengertian benda menurut suatu pasal KUHP, akan tetapi pengertian yang sebenarnya dari apa yang oleh professor SIMONS tersebut “rechtgoed” itu berbeda dengan penertian benda menurut suatu pasal KUHP seperti dimaksud diatas.

Perkataan “rechtgoed”seperti yang telah di gunaka professor SIMONS itu sebenarnya adalah terjemahan menurut professor SIMONS sendiri dari perkataan “Rechtsgut” dalam bahasa Jerman.

Di Jerman sendiri perkataan “Gut” masih menjadi permasalahan di antara para penulis, yaitu tentang hubungannya dengan pengertian perkataan ”interesse” atau “kepentingan”. Di antara para penulis jerman yang pernah mempergunakan perkataan “rechtsgut” itu adalah von LISZT dan itupun dalam rangka membahas hubungan “gut” gengan interesse, ia mengatakan antara lain: “die durch das recht geschutzten interessen” ingin saya sebut “rechtsguter”. Atau “kepentingan yang di lindungi oleh hukum itu ingin saya sebut rechtsguter”.

Perkataan rechtsgut yang oleh professor SIMONS telah di terjemahkan di dalam bahasa belanda dengan perkataan rechtgoed dan dalam praktek di Indonesia sering di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan benda hukum itu sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan rechtsbelang atau kepentingan hukum, sehingga perkataan rechtgoed menurut professor SIMONS itu sebaiknya di terjemahkan dengan perkataan kepentingan hukum, yakni suatu perkataan yang lebih sederhana dan yang lebih lazim di pergunakan oleh orang dalam ilmu pengetahuan hukum.

Professor SIMONS sendiri yang berpendapat bahwa keberatan-keberatan terhadap panggunaan perkataaan rechtgoed itu tidak beralasan sama sekali, pada akhirnya juga telah menyatakan kesetujuannya terhadap panggunaan perkataan rechtsbelang di samping perkataan rechtgoed, yang menurut professor SIMONS meliputi setiap cirri manusia, hak-hak, lembaga-lembaga, keadaan-keadaaan atau hubungan-hubungan yang ada hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang telah menjadi sasaran suatu tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pidana Indonesia, asas perlindungan itu dapat kita jumpai antara lain di dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang di rimuskan dalam pasal-pasal 4 dan 8 KUHP.

Dalam pasal 4 KUHP telah di tentukan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap ornag tampa memendang kebangsaan orang-orang tersebut, yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan beberapa tindak pidana tertentu, yang oleh pembentuk undang-undang telah di golongkan ke dalam jenis kejahatan yang membahayakan kepentingan-kepentiangan nasional tertentu yang perlu mendapat perlindungan.

Kepentingan-kepentingan nasional yang di pandang perlu mendapat perlindungan sebagaiman yang telah di makusud di atas itu adalah:

a. terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
b. terjaminya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia;
c. terjaminya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia; dan
d. terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan di bawa ke dalam kekuasaan-kekuasaan bajak laut.

Dalam pasal 8 KUHP telah di tentukan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap nahkoda dan penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia tidak melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar negeri.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas dapat di ketahui, bahwa asas perlindungan itu secara jelas oleh pembentuk undang-undang telah di ajukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat lebih umum daripada yang sekedar yang bersifat pribadi. Berbeda dengan negara kita, dewasa ini banyak negara lain telah menganut asas perlindunngan dalam undang-undang pidana mereka untuk melindungi nyawa warga-warga negaranya dimanapun mereka itu berada.

Di Indonesia keadaanya lain lagi. Nyawa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu sama sekali tidak mendapat perlindungan dari negara, khususnya apabila kepentingan hukum yang mungkin paling berharga bagi setiap warga negara Indonesia itu telah menjadi sasaran tindak pidana yang telah di lakukan oleh warga negara dari negara-negara asing di luar negeri.

Undang-undang pidana kita seperti yang dewasaini berlaku di negara kita, dalam penerapannya kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang aneh dan bukan tidak mungkin oleh sebagian orang telah di anggap sebagai undang-undang yang kurang adil bagi warga negara Indonesia.

Contohnya : seorang mahasiswa warga negara Indonesia yang sedang menuntut pelajaran di jepang telah di bunuh oleh seseorang disana. Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku disana, pembunuhnya telah melarikan diri dari jepang dan menyamar bebagai seorang turis, dan justru telah pergi ke Indonesia, dimana ia kemudian telah di ketahui oleh alat-alat negara indonesiasebagai pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa warga negara Indonesia termaksud di atas.

Apabila yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia di atas itu misalnya seorang warga negara jepang, maka alat-alat negara Indonesia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap pembunuh yang berkewarganegaraan jepang tersebut, oleh kerena ketentuan-ketentuam pidana menurut undang-undang Indonesia tidak dapat di berlakukan terhadap dirinya. Ia mungkin baru di tuntut dan di hukum menurut undang-undang yang berlaku di jepang, apabila sewaktu-waktu ia kembali ke negaranya dan itupun bergantung pada kenyataan apakah perbuatannya itu telah di ketahui oleh alat-alat negara di sana atau belum. Selama ia berada di bunmi Indonesia dan selama pemerintah jepang tidak meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan orang tersebut untuk dituntut di negaranya, maka ia bebas pergi kemana-mana saja di Indonesia tanpa alat-alat negara di sini dapat berbuat sesuatu terhadap dirinya.

Apa kiranya yang akan terjadi seandainya yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia seperti di maksud di dalam contoh di atas itu bukan seorang warga negara jepang, melainkan seorang warga negara Indonesia lainnya yang katakanlah sedang berlibur di jepang? Karena perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan seperti dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan karena perbuatannya itu telah di ancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang yang berlaku di jepang, maka menurut ketentuan undang-undang pasal 5 ayat 1 angka 2 terhadap dirinya dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia, sehingga setibanya kembali di tanah air orang tersebut pasti akan di tangkap oleh alat-alat negara dan di tuntut dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan, yakni melanggar pasal 338 KUHP.

Bolehkah keganjilan seperti dimaksud di atas di pandang sebagai sesuatu yang wajar untuk tetap di pertahankan dalam alam kemerdekaan dewasa ini? Kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang pidana kita itu perlu segera di isi, misalnya dengan menambahkan perkataan “suatu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa warga negara Indonesia” pada rumusan ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam pasal-pasal 4 dan 5 ayat 1 KUHP.

Marilah kita melihat pasal 8 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap nakoda dan penumpang-[enumpang dari sebuah alat pelayaran Indonesia yang telah bersalah melakukan salah satu tindak pidana seperti yang telah di rumuskan di dalam bab ke XXIX buku ke-II dan di dalam bab ke-IX buku ke-III di luar negara Indonesia, juga apabila tindak pidana tersebut telah di lakukan di luar alat pelayaran tersebut”.

Pentingnya ketentuan pidana seperti yang telah di rumuskan dalam pasal 8 KUHP di atas itu terletak pada di cantumkannya perkataan “di luar alat pelayaran” dalam rumusan ketentuan pidana tersebut. Karena jika tindak-tindak pidana seperti yang di maksud dalam pasal 8 KUHP itu telah di lakukan orang “di atas alat pelayaran” maka terhadap para pelakunya dapat di berlakukan ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 3 KUHP yang telah di bicarakan terlebih dahulu.

Berlakunya ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 8 KUHP itu bergantung pada keadaan si pelaku, yaitu sebagai nakoda atau sebagai penumpang alat pelayaran Indonesia yang bersangkutan.

Timbul kini pertanyaan dapatkah terhadap seseorang yang telah menggerakan seorang nakoda atau seorang penumpang alat pelayaran Indonesia di luar negeri untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran di luar alat pelayaran yang ia pimpin atau tumpangi itu di berlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia seperti yang di atur dalam pasal 8 KUHP? Atau dapatkah ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia di berlakukan terhadap seseorang yang telah membantu nakoda atau penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia melakukan tindak pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 8 KUHP tersebut?

Menurut NOYON-LANGEMEIJER, ketentuan pidana dalam pasal 8 KUHP itu hanya di tujukan kepada nakoda dan penumpang suatu alat pelayaran Indonesia. Ini berarti bahwa ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 8 KUHP itu tidak dapat di berlakukan terhadap siapapun yang di luar negeri telah menggerakan seseorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayarandi luar alat pelayaran yang di pimpin atau di tumpanginya, kecuali jika dalam melakukan perbuatannya itu orang tersebut telah bertindak dalam keadaannya sebagai nakoda ataupun sebagai penumpang alat pelayaran itu sendiri.

Apakah ini berarti bahwa orang yang telah menggerakan seorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia untuk melakukan suatu tindak pidana, atau orang yang telah membantu di lakukannya suatu tindak pidana oleh seorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia itu tidak pernah dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia?

Menurut hemat saya, dalam hal tersebut kita harus melihat kebangsaan si pelaku, jika ia seorang warga negara asing jelaslah bahwa ia tidak akan pernah dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di negara kita, kerena tidak ada sebuah pasalpun dalam undang-undang kita yang melarang orang asing turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar negeri. Bagaimana jika pelaku tersebut adalah warga negara indomesia?

Jika perbuatannya itu menurut undang-undang pidana kita di kualifikasikan sebagai kejahatan, dan di negara tempat perbuatan itu dilakukan, oleh undang-undang pidana yang berlaku di negara tesebut di ancam dengan suatu hukuman, maka berdasarkan bunyi ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP, warga negara Indonesia itu tetap dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

Asas perlindungan itu di negara kita juga dapat di jumpai dalam bab 1 pasal 3 dari undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, lembaran negara tahun 1955 No. 27 yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu juga berlaku bagi mereka yang di luar negeri talah turut serta melakukan tindak pidana ekonomi seperti yang di maksud dalam undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tersebut.

Menurut asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dan negara-negara lain yaitu seperti yang terdapat antara lain dalam pasal-pasal 438 dan 444 KUHP, yang mengancam dengan hukuman terhadap siapa saja yang telah bersalah melakukan pembajakan di laut dengan segala akibat yang mungkin dapat timbul karena perbuatan tersebut. Asas persamaan ini juga dapat di jumpai dalam ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah di atur dalam pasal 4 angka 2 dan pasal 4 angka 4 KUHP sejauh kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut.

Pasal 4 anggka 2 KUHP itu semula di bentuk semata-mata untuk melindungi mata uang dan uang kertas negara ataupun uang kertas yang telah di keluarkan oleh bank silkurasi, akan tetapi sejak tahun 1932 yang harus dilindungi itu bukan hanya mata uang dan uang kertas negara melainkan juga mata uang dan uang kertas negara lain, sehingga tidak salah kiranya apabila orang berpendapat bahwa pasal 4 anggka 2 KUHP itu mengandung asas persamaan. Dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang memalsukan mata uang atau uang kertas negara asalnya di Indonesia, orang tersebut akan di tuntut dan di adili menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara ini.

HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat bahwa asas persamaan itu bukan hanya terdapat dalam pasal-pasal 438 dan 444 KUHP, melaikan juga dalam pasal-pasl 445 dan 446 KUHP yang semuanya bertujuan memberantas pembajakan di laut dan lain-lain perbuatan yang ada hubungannya dengan tidak pidana tersebut.

Pembajakan di laut atau yang ada dalam bahas kita juga sering di sebut sebagai perompakan sangat jarang di lakukan orang dalam suatu wilayah kekuasaan suatu negara, melainkan di laut bebas. Sebuah kapal perompak di anggap sebagai kapal yang tidak mempunyai kebangsaan, sedangkan para perompaknya itu sendiri menurut hukum antar bangsa di pandang sebagai “hostis generic humani”, sehingga mereka itu dapat di adili oleh negara manapun di dunia ini, yang alat-alat negaranya telah berkasil menanggkap mereka. Apabila negara-negara di dunia ini tidak berusaha membuat dirinya masing-masing berwenang untuk bertindak terhadap para perompak seperti yangdi maksud di atas, maka tindak pidana perompak itu tidak akan perna dapat di tuntut oleh negara manapun juga. Oleh karena itulah maka pembentuk undang-undang kita merasa perlu membentuk ketentuan pidana seperti yang dewasa ini kita jumpai dalam pasal 4 angka 4 KUHP.

Sebagian besar negara-negara di dunia ini mempunyai pandangan yang sama mengenai beberapa perbuatan manusia yang di pandangnya sebagai perbuatan-perbuatanyang harus di berantas. Misalnya apa yang di sebut slavenhandel atau perdagangan budak, handel in blanke slavinnen atau perdagangan wanita, yakni usaha untuk menyediakan wanita-wanita bagi rumah-rumah pelacuran ataupun juga apa yang di sebut handel in verdovende middelen atau perdagangan obat-obat bius semua bangsa yang beradab pastilah mengutuk perbuatan-perbuatan seperti itu.

Dalam hal ini asas persamaan akan sangat membantu keinginan manusia untuk memberantas pebuatan-perbuatan di atas, yaitu apabila setiap negara mau memasukan perbuatan-perbuatan di atas sebagai tindak pidana, terhadap setiap pelakunya dapat di berlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di negara masing-masing tanpa membedakan kebangsaan si pelaku dan tanpa memandang di manapun perbuatan itu telah di lakukan.

Akan tetapi asas persamaan tersebut juga memberi peluang terhadap timbulnya pertentangan-pertentangan antarbangsa, mengingat tidak adanya kesamaan dalam undang-undang pidana yang berlaku di berbagai negara di dunia ini. Untuk mencegah terjadinya pertentangan-pertentangan seperti di maksud di atas, jalan keluar yang terbaik adalahmelalui perjanjian-perjanjian yang dapat di adakan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, dimana diperjanjikan cara-cara yang dianggap paling baik untuksecara bersama-sama memberantas tindak pidana seperti di maksud diatas.

3. PENGECUALIAN-PENGECIALIAN YANG DI AKUI DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA

Apabila pada awalnya pembahasan mengenai”berlakunya undang-undang pidana menurut tempat” ini telah di katakana bahwa ketentuan dalam pasal 9 KUHP itu merupakan perluasan penyimpangan dari yang di sebut elementer prinsip oleh MAYER, maka baiklah kita melihat apa yang sebenarnya telah di tentukan dalam pasal 9 KUHP tersebut.

Pasal 9 KUHP berbunyi: “pemberlakuan dari pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 itu dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang di akui dalam hukum antarbangsa”.

Dicantumkan ketentuan tersebut di dalam undang-undang pidana kita sebenarnya tidak perlu, setiap undang-undang pidana negara manapun di dunia wajib menghormati asas-asas hukum antar bangsa yang telah di akui secara umum. Akan tetapi pencantumannya dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu dapat di mengerti, oleh karena pada waktu kitab undang-undang pidana di bentuk, terdapat suatu pendapat yang bersifat umum, bahwa kebiasaan yang tidak dapat berlaku sebagai hukum apabila undang-undang sendiri tidak menentukan sebaliknya. Padahal apa yang di sebut hukum antarbangsa itu sesungguhnya tidak lain daripada kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar bangsa yang lazim dan secara terus menerus di lakukan orang, sehingga akhirnya di anggap sebagai hukum yang berlaku.

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 9 KUHP itu, asa yang mengatakan bahwa “kebiasaan itu dapat berlaku sebagai hukum” dan yang telah di tuangkan dalam pasal 15 algemene bepalingen, berlaku juga bagi kebiasaan-kebiasaan antarbangsa seperti yang di maksud di atas tanpa memandang apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut telah demikian lama di akui atau di lakukan orang dalam praktek.

Pasal 15 algemene bepalingen van wetgeving, statsblad 1847 No. 23 yang berasal dari pasal 3 algemene bepalingen van wetgeving yang berlaku di negeri belanda itu berbunyi:

“bahasa Belanda hal. 115”

Yang artinya: “selain daripada pengecualian-pengecualian yang di nyatakan berlaku bagi orang-orang Indonesia dan orang –orang yang di persamakan dengan orang-orang Indonesia, kebiasaan itu tidak berlaku sebagai hukum, kecuali jika undang-undangmenentukan demikian”.

Sebagaimana yang telah di katakana di atas, apa yang di sebut hukum antarbangsa itu sesungguhnya merupakan kebiasaaan-kebiasaan yang dengan sendirinya adalah tidak tertulis.dengan di tentukannya di dalam pasal 9 KUHP bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan pidana seperti yang di rumuskan dalam pasal—pasal 2-5 7 dan 8 KUHP itu di batasi olehpenecualian-pengecualianyang di akui dalam hukum antarbangsa, terhadap siapa saja dan dalam hal yang bagaimana ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu tidak dapat di berlakukan.

Sesuai dengan memori penjelasan, yang pwrlu mendapat perhatian itu adalah tindak pidana-tindak pidana, baik yang telah di lakukan orang di dalam maupun di luar negeri, apabila di dalam tersangkut orang-orang yang mempunyai apa yang di sebut hak eksteritorial atau recht van exterritorialiteit.

Profesor van HAMEL berpendapat bahwa hukum antar bangsa yang perlu di perhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu damai, dan sependapat dengan penulis penulis lain bahwa dalam hukum antar bangsa seperti yang di maksud dalam pasal 9 KUHP itu yang terutama adalahhak eksteritorial yang dimiliki oleh para kepala negara asing, para duta negara asing berikut keluarga dan pegawai-pegawai kedutaan mereka, kapal-kapal pemerintah khusunya kapal-kapal perang negara asing berikut awak kapalnya dan personal angkatan perang negara-negara asing yang berada di negara ini dengan izin dari pemerintah republic Indonesia.

Sebagai akibat dari dimiliknya hak eksteritorial tersebut, maka terhadap mereka diberlakukan undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, apabila mereka itu telah melakukan suatu tindak pidana di negara ini. Akan tetapi tidak berarti bahwa negara kita tidak berhak berbuat sesuatu apabila mereka itu secara nyata telah mengancam ataui membahayakan kepentingabn-kepentingan nasional kita, hanya saja bukan dengan cara menurut mereka undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, melainkan dengan cara yang lazim dipakai di hukum antarbangsa, yaitu misalnya dengan memerintahkan orang tersebut meninggalkan negara kita atau dengan meminta kepada negara yang telah mengirimkannya ke Indonesia untuk memanggil kembali orang tersebut ataupun dengan menuntut ganti rugu kepada negara yang telah mengirimkan orang itu ke Indonesia.

Dalam kebiasaan-kebiasaan antar bangsa atau yang biasa disebut hukum antar bangsa itu terdapat suatu pengakuan bahwa hak eksteritorial itu dimiliki oleh :

1. seorang kepala negara yang dengan persetujuan suatu negara lain telah datang berkunjung ke negara tersebut dalam rangka perjalanan ke negara-negara lain, kecuali apabila kepala negara itu atas kemauannya sendiri, telah melepaskan haknya misalnya karena perjalanan atau kunjungannya itu bersifat incognito. Hak eksteritorial ini tidak dimilki oleh anggota keluarga atau lain-lain orang yang menyertai kepala negara tersebut dalam perjalanan atau kunjungannya.
2. seorang duta yang oleh negara yang satu telah ditempatkan di negara lain tanpa memandang sebutan atau tingkat, berikut anggota-anggota keluarganya dan pegawai-pegawai kedutaannya. Tentang apakah hak eksteritorial itu juga dimiliki oleh pegawai-pegawai kedutaan yang memiliki kewargangaraan dari negara di mana duta itu ditempakan pemerintahnya, menurut Prof. van HAMEL, masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut Prof. van BEMMELEN, hak eksteritorial itu dimiliki juga oleh “het eigenlijke gezantschapspersoneel” atau “personal kedutaan yang sebenarnya” atau yang juga disebut “gens d’uniforme” seperti para konselir dan para sekretaris, walaupun mereka itu dalam kenyataannya tidak memakai unform atau seragam. Akan tetapi hak eksteritorial itu tidak dimilki oleh pelayan-pelayan tersebut dengan personal yang sebenarnya dari suatu kedutaan yang memilki hak ekstreitorial, mereka itu seringdisebut “gens de livree”.
Hak eksreritorial ini melekat apda pribadi para duta dan orang-orang lain seperti dimaksud di atas, akan tetapi ia melekat pada yang disebut “gezantschapshotel” atau “penginapan kedutaan”. Mengingat bahwa hak ekteritorial itu pada hakikatnya merupakan suatu hak pribadi, maka tempat kediaman para duta dan keluarga serta para pegawai kedutaan itu sebenarnya bukan merupakan suatu wilayah negara asing, hanya untuk memasukinya para penyidik atau penuntut umum harus mendapat izin lebih dulu dari duta yang ebrsangkutan. Kekebalan yang dimilki oleh seorang duta itu tidak harus menyebabkan setiap detik yang dilakukan orang di tempat kediamannya itu dipandang sebgai telah dilakukan di luar batas-batas negara di mana duta tersebut ditempatkan, sehingga undang-undang pidana negara yang bersangkutan tidaka dapat diberlakuka terhadap suatu pelaku delik teesebut. Dan karena itulah HAZEWINKEL SURINGA lebih suka menyebut hak seorang duta itu sebagai suatu immunitet atau kekebalan daripada hak eksteritorial. Penyebutan tersebut dipandang lebih tepat karena dengan dimilikinya hak semacam itu oleh seorang duta, yang menjadi tidak ada itu bukanlah sifatnya yang dapat dihukum tentang segala sesuatu yang telah ia lakukan, melainkan hanya sifatna yang dapat dituntut. Dimiliknya kekebalan negara itu oleh seseorang di negara kita tidak menutup kemungkinan bagi alat-alat negara kita untuk menuntut dan menghukum mereka yang tidaka memilki kekebalan, yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.
Bagaimana dengan mereka yang biasa disebut concul atau konsol. Apakah mereka juga memilki hak eksteritorial atau kekebalan? Walaupun para konsol itu merupakan pejabat-pejabat dalam pergayulan antarbangsa, akan tetapi mereka itu tidak memilki hak eksteritorial, sehinggan pada mereka dapat diberlakukan undang-undang pidana negara di mana mereka ditempatkan. Tiak dapat diberlakukan undang-undang pidana suatu negara terhadap para konsol yang telah ditempatkan di negara tersebut hanyalah dapat terjadi melalui perjanjian antara pemerintah negara yang menempatkan konsol dengan pemerintah negara di mana konsol tersebut ditempatkan.
Para konsol itu sebenarnya bukanlah merupakan wakil-wakil diplomatic melainkan hanya wakil-wakil perdagangan. Walau begitu di Indonesia, para konsol itu mendapat beberapa keistimewaan antara lain seperti yang telagh ditentukan oleh Pasal 7a Undang-undang Pengawsan Orang Asing, Undang_undang Darurat No.9 Tahun 1953. lembaran Negara Tahun 1953 No. 64 yang mengatakan bahwa Undang-undang Pengawasan Orang Asing tersebut tidak berlaku bagi para pejabat diplomatic dan konsuler asing.

3. kapal perang suatu negara dan seluruh awak kapalnya yang berada di wilayah negara lain. Berbeda dengan apayang disebut gezantschapshotel, kapal-kapal perang itu dipandang sebagai bagian dari wilayah negara lain dengan segala konsekuensinya, yaitu antara lain bahwa tindak pidana yang dilakukan di ata kapal perang suatu negara asing itu harus dipandang sebagai telah dilakukan di atas wilayah negara asing. Prof. SIMONS dan Prof. van HAMEL berpendapata bahwa terhadap awak kapal perang asing yang telah melakukan suatu tindak pidana itu hanya dapat diberlakukan undang-undang pidana negara asalnya, termasuk juga apabila tindak pidana teesbut telah mereka lakukan di luar kapal perang tempat mereka ditugaskan. NOYON-LANGEMEIJER berpendapat lain. Hak eksteritorial itu tidak dimiliki secara pribadi oleh awak kapal perang asing, sehingga terhadap awak kapalnya yang telah melakukan sutu tindak pidana di luar kapal perang tempat mereka itu ditugaskan, tetap apat diberlakukan undang-undang pidana negara tempat tindak pidana mereka tersebut dilakukan.

Apa yang dibicarakan di atas itu menyangkut keadaan di mana kapal perang suatu negara itu telah memasuki suatu wilayah negara lain dengan perstujuan dari pemerintah negara yang dikunjungi. Bagaimana jika sebuah kapal perang eagara aing memasuki sebuah pelabuhan negara lain tanpa mendapt persetujuan terlebih dulu dari pemerintah negara pemilik pelabuhan tersebut? Pemerintah negara yang disebut tekhir ini dapat menolak kedatangan kapal pernag tersebut atau ia dapat memerintahkan kapal perang tersebut meninggalkan wilayah perairannya, akan tetapi suatu tindakan menurut hukum pidana tetap terlarang.

Di atas telah dikatakan bahwa kapal asing tiu dalam kebiasaan antar bangsa diakui sebagai wilayah dari negara tempat negara kapal pernag tersebut berasal. Ini memungkinkan sebuah kapal perang dari negara itu menjadi tempat pelarian dari para penjahat dari negara yang sedang dikunjunginya, dengan akibat bahwa penyerahan para penjahat yang telah melarikan diri ke atas sebuah kapal perng itu haruslah diminta oleh pemerintah tempat kapal perang itu sedang berada kepada pemerintah negara pemilik kapal perang yang bersangkutan atau dengan perkataan lain dalam hal seperti dimaksud di atas, orang harus menempuh segala tata cara seolah-olah para penjahat itu telah melewati batas-batas negara da berada di suatunegara asing.

Apabila suatu warga negara Indonesia telah melakukan suatu pencurian di atas sebuah kapal perang asing yang sedang berlabh di salah satu pelabuhan kita, kemudian untuk menyelamtkan diri dari penagkapan leh awak kapal pernag tersebut, warga negara Indonesia itu melompat ke laut dan berenang ke pantai, maka apabila orang tersebut berhasil ditangkap oleh alat-alat negara yang berada di daratan yang emngetahui perbuataanya itu, orang tesebut akan diajukan di pengadilan karena telah melakukan suatu pencurian di luar negara Indnesia, melanggar Pasal 5 ayat 2 dihubungkan dengan Pasal 362 KUHP.

Angota-anggota Agkatan Perang asing yang dengan persetujuan pemerinath suatu negara, berada di atas wilayah negara tersebut. Kepada mereka itu juga diberikan hak eksteritorial. Apabila kedatangan angota-anggota angkatan perang suatu negara asing di dalam suatu negara itu telah terjadi tanpa persetujuan pemerintah dari negara yang mereka datangi, maka sebagai musuh mereka itu memilki hak yang sama. Sebagai tentara pendudukan mereka itu hanya patuh padsa hukum yang berlaku di nagaranya dan hanya dapat diadili oleh suatu pengadilan yang ada di negaranya. Karena kewajiban untuk patuh pada hukum negara yang dikalahkannya akan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka itu perlu diketahui bahwa bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota-anggota tentara pendudukan itu, terhadap pelakunya tidak diberlakukan hukum pidana yang biasa melainkan hukum perang. Pembunuhan, pembakaran, perusakan dan lain-lain perbuatan yang mereka lakukanb di negara yang diduduki itu, selam perbuatannya itu berupa perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan dalam hukum antarbangsa sebagai oorlogsdaad atau tindkan peperangan, bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara yang telah mereka kalahkan. Dengan demikian, maka tidak dapat dihukumnya anggota-anggota tentara penddudukan itu bukan merupakan akibat dari tidak dapat diberlakukannya undang-undang pidana negara yang mereka kalhkan dalam peperangan, melainkan kerna tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum.

* * * * *

Posted in 1