Skip to content

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT TEMPAT

June 12, 2010

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA
MENURUT TEMPAT

1. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA SUATU NEGARA

Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana suatu negara antara lain dapat kita jumpai dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 KUHP sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan hukum pidana.

Di berlakukannya lex loci delicti – atau undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah di lakukan-terhadap pelakunya telah di kenal orang sejak abad ke sembilan. Sejak abad tersebut diberlakukanya Undang-undang pidana suatu negara, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negagaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang di ketahui telah melakukan tindak pidana di dalam wilayahnya, ataupun diberlakukannya Undang-undang Pidana suatu negara suatu negara asing terhadap orang-orang yang sesungguhnya bukan warga negara tersebut. Sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat di dalam sejarah hukum pidana.

Dari sejarah hukum pidana itu pula, kita ketahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh MAYER disebut “elementar prinzip” atau yang oleh van HAMEL disebut “grondbeginsel”. Yang kedua-duanya dapat kita terjemahkan dengan perkataan “asas dasar”, yang menentukan bahwa “pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana itu, hakim tidak dibenarkan memberlakukan Undang-undang Pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiari.

Sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum, para penulis umumnya tidak menyangkal kebenaran ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut diatas. Sesungguhnyapun demikian, orang juga harus mengakui kenyataan, bahwa dewasa ini adalah sulit bagi negara yang mana seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut tanpa menyimpang sedikitpun juga, setidak-tidaknya dengan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain.

Di negara kita keharusan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain itu dapat kita jumpai secara tersirat dalam ketentuan-ketentuan seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2, 6, dan pasal 76 ayat 2 KUHP.

Apabila keharusan seperti dimaksud di atas itu dapat di anggap sebagai suatu penyimpangan terhadap ketentuan seperti yang terdapat ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dinegara kita penyimpangan tersebut telah diperluas oleh keharusan untuk juga memperhatikan “pengecualian-pengecualian yang di akui dalam hukum antarbangsa”, seperti uang di atur dalam Pasal 9 KUHP.

Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang indonesia itu dapat diberlakukan terhadap warga negara indonesia, yang di luar Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang oleh ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang negara dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan, diancam dengan suatu hukuman”.

Pasal 6 KUHP berbunyi: pemberlakuan dari Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu dibatasi demikian rupa, hingga hukuman mati itu tidak dapat dijatuhkan kerena perbuatan-perbuatan, yangoleh undang-undang dari Negara dimana perbuatan-perbuatan itu telah di lakukan, telah tidak diancam dengan hukuman mati”.

Pasal 76 ayat 2 KUHP berbunyi: “apabila putusan tersebut berasal dari seseorang hakim yang lain, maka terhadap orang yang sama tidak dilakukan penuntutan karena tindak pidana yang sama, yaitu apabila putusan tersebut berupa:
1. pembebasan atau pembebasan dari tuntutan hukum dan
2. suatu penjatuhan hukuman yang diikuti oleh pelaksana dari seluruh masa hukuman, pengampunan atau kedaluarsanya hukuman”.

Dari bunyi ketiga pasal KUHP di atats, jelaslah bahwa di negara kita ini dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim harus memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku dinegara-negara lain.

Pasal 9 KUHP berbunyi: “pemberlakuan dari pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 KUHP di atas, maka jelaslah bahwa penyimpangan terhadap “elementar prinzip” dari MAYER itu di Negara kita telah diperluas sedemikian rupa, sehingga dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim bukan saja diharuskan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di Negara-negara lain, melainkan ia juga diwajibkan memperhatikan hukum antar bangsa.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa ketentuan seperti yang di atur dalam pasal 6 KUHP itu tidak terdapat dalam Wetboek van strafrecht yang berlaku di negeri Belanda pada dewasa ini. Hal tersebut adalah wajar, oleh kerena lembaga hukuman mati itu sudah tidak lagi di kenal lagi disana.

Sekarang kita tinggal mempersoalkan bagaimana caranya agar pelaku suatu tindak pidana itu dapat diadili oleh hakim seperti yang di maksid dalam asas dasar termaksud di atas.

2. ASAS-ASAS TENTANG BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT TEMPAT

Untuk memecahkan persoalan tersebut di dalam doktrin dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai “asas-asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat” ataupun yang dalam bahasa Belanda di sebut “de beginselen van de werking der strafwet naar de plaats”. Asas-asas tersebut adalah :

1. asas territorial atau territoaliteist-beginsel atau yang juga disebut lands-beginsel;

2. asas kebangsaan atau nationalitets-beginsel atau yang juga di sebut personaliteits-beginsel atau actieve persoonlijkheidsstelsel atau actieve nationaliteits-beginsel atau yang juga di sebut subjek-tionsprinzip;

3. asas perlindungan atau beschermings-beginsel atau yang juga di sebut passief nationaliteits-beginsel atau Realprinzip atau schutz-prinzip atau yang oleh Profesor SIMONS juga di sebut Prinzip derbeteilingten rechtsordnung dan

4. asas persamaan atau universalsiteits-beginsel atau yang juga di sebut wetstrafpflege atau yang oleh professor van HAMEL juga disebut wetstrafpflege.

Menurut asas territorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana itu telah di lakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor van HATTUM, bahwa setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karenanya hakim di setiap negagra dapat mengadili setap orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-undang Pidana yanmg berlaku di negaranya. Ini berarti bahwa Undang-undang Pidana suatu Negara itu bukan saja dapat di berlakukan terhadap warga Negara dari Negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya di ketahui telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Profesor SIMONS, berlakunya asas ini berdasarkan pada asas kedaulatan suatu Negara, yang neliputi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada di dalam wilayah Negara tersebut, harus menaati dan menundukan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di Negara itu.

Wilayah kekuasaan suatu Negara meliputi seluruh wilayah daratan yang terdapat di Negara tersebut, yag batas-batasnya di darat di manapun di dunia ini di tentukan dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Negara tersebut dengan Negara-negara tetangganya. Selanjutnya meliputi juga laut sekitar Negara-negara tersebut atau sekitar pulau-pulau yang terdapat di dalam Negara itu hingga jarak 3 mil laut (1 mil = 1,851,5 m) dari pantai, dihitung dari batas air laut dengan darat pada waktu air surut, yaitu sebagaimana yang di ajarkan oleh van BIJNKERSHHOEK, yang pada zamannya jarak tersebut ternyata sesuai apa yang disebut “terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis”, setidak-tidaknya sesuai dengan jarak yang mampu di capai oleh peluru yang di tembakan dari senjata-senjata yang paling modern ketika itu , apabila dewasa ini orang tetap berpegang teguh pada cara menentukan wilayah laut sesuai Negara dengan berpedoman pada jarak dari pantai kea rah laut yng di capai oleh peluruh sebuah meriam, kiranya cara tersebut sudah tidak rasional lagi. Kerena seperti sudah kita ketahui sebuah peluru kendali jarak sedang saja dewasa ini dapat mencapai sasaran di atas laut yang jauhnya 1.000 – 3.000 kilometer dari tempat peluru kendali tersebut diluncurkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga jarak 3 mil laut tersebut adalah jarak yang secara resmi di akui dalam hukum antara bangsa. Yang sudah pasti termasuk kealam wilayah kekuasaan suatu Negara adalah teluk-teluk, bagian dari laut yang menjorok kedaratan di antara dua tepi yang sempit, seluruh laut-laut pedalaman dan daerah laut sepanjang pantai sejauh 3 mil laut dari garis pantai sebagaimana yang telah dikatakan diatas. Penguasaan atas wilayah laut seperti itu adalah penting bagi setiap Negara, yaitu untuk menjamin keamanan Negara-negara yang bersangkutan.

Dapat di berlakukannya Undang-undang Pidana Negara kita terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak Pidana di atas laut territorial Negara kita itu telah di putuskan oleh HOGE RAAD dalam berbagai putusan kasasinya.

Ordonasi tanggal 18 Agustus 1939, staatsblad Tahun 1939 No. 442, yang juga di kenal sebagai territoriale zee en meritieme kringen ordonantie 1939 membuat perbedaan antara apa yang di sebut laut territorial dengan perairan territorial. Menurut Pasal 1 ayat 1 Ordonansi tanggal 18 Agustus 1939, yang di maksud dengan “laut territorial Indonesia” atau “indonesiasche territoriale zee” adalah wilayah laut hingga jarak 3 mil dari pulau-pulau atau bagian-bagian dari pulau-pulau yang termasuk ke dalam wilayah daratan Indonesia, diukur dari batas air laut yang mencapai daratan pada waktu air surut. Termasuk ke dalam pengertian pulau-pulau adalah juga karang-karang dan gosong-gosong yang tampak di permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan yang di maksud dengan “perairan territorial” atau “teritoriale wateren” adalah laut territorial berikut laut sepanjang pantai, daerah perairan teluk-teluk, muara-muara sungai dan terusan-terusan.

Menurut beberapa penulis wilayah kekuasaan suatu Negara itu bukan hanya meliputi wilayah-wilayah daratan dan laut territorial Negara yang bersangkutan, melainkan juga meliputi wilayah udara di atas wilayah daratan dan wilayah laut territorial seperti yang di maksud di atas. Sehingga apa yang telah terjadi di dalam pesawat udara atau di dalam balon udara yang sedang berada di atas wilayah daratan atau di atas wilah laut territorial suatu Negara itu, haruslah di anggap sebagai telah terjadi di dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Sebab apabila tidak demikian, maka di atas bumu ini akan terdapat suatu wilayah yang tidak terbatas dimana orang dapat melakukan segala macam tindak pidana tanpa dapat dihukum.

Asas territorial ini terdapat dalam ketentuan undang-undang seperti yang di atur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukab terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana di dalam Negara Indonesia”. Asas territorial seperti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, yaitu seperti yang telah di atur dalam pasal 2 KUHP yang mengatakan antara lain bahwa: “ ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap setiap orang yang di luar Negara Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (tertentu) di atas alat pelayaran Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan “alat pelayaran Indonesia”, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya. Akan tetapi perkataan “alat pelayaran” itu sendiri dapat kita jumpai dalam rumusanPasal 94 KUHP yang berbunyi:”termasuk ke dalam pengertian kapal Indonesia adalah alat-alat pelayaranyang menurut Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan izin untuk mempergunakan bendera Indonesia telah dipandang sebagai kapal-kapal laut”.

Undang-undang yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan pemberian izin menggunaka bendera Indonesia seperti di maksud dalam pasal 94 KUHP atau keputusan tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal tahun 1934, Sttasblad tahun 1935 No. 565, yang mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 Desember 1935. menurut pasal 1 dari keputusan tersebut yang dimaksud “kapal laut” adalah setiap alat pelayaran yang digunakan untuk berlayar di laut atau yang dibuat untuk maksud yang sama. Sedang pasal 2 ayat 1 dari keputusan tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kapal laut Indonesia” adalah kapal laut yang dimilki oleh seorang atau lebih warga Negara Indonesia atau yang dua pertiganya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan selebihnya dimilki oleh orang-orang lain yang berdiam di Indonesia.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang, Prof. Van HATTUM telah mencoba membuat suatu rumusan yang bersifat umum tentag apa yang dimaksud “kapal laut Indonesia” yaitu sebagai : “semua alat pelayaran apapun namanya dan bagaimanapun sifatnya yang dipergunakan untuk berlayar di laut tau yang dibuat untuk maksud ayng sama, kecuali :

a. kapal-kapal perang
b. alat-alat pelayaran kepunyaan perkumpulan-perkumpulan oelh raga layer yang diakui oleh menteri
c. kapal-kapal milik Negara atau milik suatu lembaga umum yang dipakai unutuk kepentingan umum
d. alat-alat pelayaran yang dipakai untuk menangkap ikan di pantai
e. perahu-perahu penolong
f. kapal-kapal dengan ruang muatan kurang dari 20 meter kubik.

Sedang mengenai “alat pelayaran Indonesia” telah ia rumuskan sebagai “setiap benda yang berlayar atau dapat berlayar, apapun namanya bagaimanapun sifatnya, asalkan saja benda tersebut berada di air, sehingga harus uga dimasukkan ke dalam pengertiannya, yaitu benda-benda sperti ponto-ponton, dok-dok terapung dan lain-lain.

Penggunaan perkataan “di luar Negara” Indonesia dalam rumusan Pasal 3 KUHP di atas itu menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 KUHP itu oleh pembentuk undang-undang bukan dibentuk berdasarkan suatu asas yang terdapat dalam hukum antar bangsa yang menganggap “schip is territoir” atau yang menganggap kapal itu sebagai wilayah suatu Negara, dalam hal ini wilayah Negara Indonesia, melainkan berdasarkan pertimbangan apabila ketentuan semacam itu tidakdicantumkan dalam KUHP kita, maka apabila ada orang yang di atas sebuah kapal Indonesia yang sedang berlayar di laut bebas atau sedang berlabuh di daerah perairan suatu Negara asing telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut undang-undang pidana Indonesia, aleh karena laut bebas itu bukan merupakan wilayah Negara manapun didunia ini atau karena undang-undang pidana suatu Negara asing oleh Negara yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai tidak dapat diberlakukan erhadap orang-orng yang di atas suatu kapal asing telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun kapal tersebut sedang berada di wilayah perairannya.

Misalnya, seorang awak kapal yang di atas kapal dagang atau kapal penumpang berbendera Indonesia telah melakukan suatu tindak pidana pada waktu kapal tersebut sedang berlabh di suatu pelabuhan Negara Prancis. Seandainya ketentuan seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP itu tidak ada, maka apabila orang tersebut melakukan suatu tndak pidana tertentu, ia tidak akan mengahadapi suatu penuntutan atau penghukuman menurut undang-undang pidana yang ebralaku di Negara manapun,oleh karena Negara Prancis yng perundang-undangan pidananya menganut asas territorial itu telah membuata pengecualia-pengecualian seperti yang telah di \akui dalam apa yang disebut Avis du Conseil d’Etat tanggal 6 November 1806, yaitu yang menutup kemungkina diberlakukannya undang-undang pidana Prancis terhadsap apapun yang terjadi di atas kapal-kapal dagang dari Negara asinfg yang sedang berada di wilayah perairannya, kecuali jika suatu kejahatan telah dilakukan oleh ataupun tehadap orang-orang yang tidak temasuk sebagai awak kapal, atau jika kejahatnnya itu sendiri telah mengganggu kedamaian di pelabuhan ataupun jika campur tangan penguasa di Prancis memang telah sengaja diminta.

Perkataan avis dalam bahasa Prancis tersebut memiliki berbagai arti seperti: pendapat, penilaian, pandangan, saran, pemberitaan, peringatan, ataupun pengunguman, sedang perkataan Conseil d’Etat itu berarti Dewan Negara, sehingga Avis du Conseil d’Etat sesuai pernyataan di atas dapat dikatakan sebagai Saran dari Dewan Negara (Prancis)
Seperti yang telah dikatakan di atas, ketentuan dalam Pasal 3 KUHP itu bukan dibentuk berdasar sebuah asas yang tedapat dalam sebuah hukum antar bangsa-bangsa yang menganggap kapal itu sebagai wilayah Negara asalnya. Sebab apabila kita mengangap kapal-kapal kita itu sebagai bagian dari wilayah Negara kita, maka wajarlah apabila kita harus menuntu agar kepada kapal-kapal kita, bai itu merupakan kapal dagang maupun kap[al penumpang, diberikan apa yang disebut recht van seterritorialiteit atau yang lazim disebut hak eksteritorial di Negara manapun kapal-kapal tersebut sedang berada. Jika kita dapat berbuat demikian, maka wajarah pula jika Negara-negara lain juga berhak berbuat hal yang sama, dengan akibat bahwa undang-undang pidana setiap negara di dunia ini menjadi tidak dapat diberlakukantehadap setiap orang yang berada di atas kapal-kapal asing yang telah melakukan tindakan-tindakan secara langsungmendatangkan bahaya atau kerugian bagi masin-masing negara, sungguhpun tindakan-tindakan terebut telah dilakukan di atas sebuah kapal yang sedang berlabuh di pelabuhannya sendiri.

Sudah tentu kita tidak menghendaki terjadinya peristiwa-peristiwa seperti tut. Pasal 3 KUHP itu hanya ingin mengatakan bahwa bagaimana bangsa Indonesia tidak menghendaki pelaku-pelaku suatu tindak pidana , yang pada hakikatnya telah mekaukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum di atas sebuah kapal berbendera Indonesia itu terlepas dari suatu penuntutan atau penghukuman, dimanapun kapal berbendera Indonesia tu sedang berada.

Akan tetapi ini tidak berarti kita menutup kemungkinan bagi negara-negara lain untuk emmberlakukan undang-undang pidana mereka terhadap orang-orang yang berada di atas kapal ayng berbendera Indonesia, apabila orang-orang tersebutdi dalam wilayah kekuasaannya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di mana para pelakunya menurut undang-undang yang ebrlaku di negara-negara tersebut telah diancam dengan suatu hukuman. Kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau penghukuman seperti itu telah diakui secara tegas dalam Pasal 76 ayat 2 KUHP.

Dengan demikian, maka undang-undang pidana Indonesia itu juga dapat diberlakukan terhadap setiap orang di atas kapal-kapal negara asing yang berada di wilayah perairan negara kita, yang diketahui telah melakukan suatu perbuatan terlarang, di mana menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, pelaku atau pelaku-pelaku perbuatan yang dilarang tersebut telah dinyatakan dapat dihukum, kecuali apabila tedapat suatu pengecualian seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 KUHP.

Ketentuan-ketentuan menurut undang-undang dalam pasal 3 KUHP secara umum telah dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang di luar negara Indonesia telah melakukan suatu tindak pidan di atas kapal Indonesia. Dengan demikian, maka agar seseorang itu dapat dihukum menurut undang-undang pidana Indonesia, orang tersebut tidak perlu memiliki hubungan tertentu dengan kapal yang bersangkutan. Undang-undang pidana Indonesia dapat juga diberlakukan misalnya terhadap orang-orang yang secara kebetulan datang berkunjung ke atas kapal Indonesia atau terhadap korban-korban kecelakaan di lauty yang kebetulan telah ditolong dan dinaikkan ke atas kapal Indonesia tersebut.

Oleh karena dalam rumuan Pasal 3 KUHP itu telah dipergunakan perkataan “setiap orang” dan yang dimaksudkan di situ pastilah setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan, maka timbullah suatu pertanyaan apakah orang-orang yang pada hakikatnya bukan warga negara Indonesia itu dapat melakukan suatu tindak pidana, yang menurut undang-undang pidana Indonesia telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang hanya dapat diberlakukan oleh warga-warga negara Indonesia saja, yaitu seperti yang telah diatur dalam Pasal 450 atau Pasal 451 KUHP?

Perkataan tindak pidana dalam pasal 3 KUHP itu haruslah diartkan sebagai tindak pidana menurut undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia. Agar seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana menurut suatu pasal KUHP yang bersangkutan. Dalam rumusan-rumusan tindak pidan menurt Pasal 450 dan Pasal 451 KUHP itu jelaslah, bahwa keadaan sebagai warga negara Indonesia merupakan suatu unsure dari tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Maka itu, seorang warga negara asing tidak mungkin dapat dituntut dan dihukum karena dituduh melakukan tindak pidana melanggar Pasal 450 atau Pasal 451 KUHP oleh alat-alat negara Indonesia, sekalipun mereka itu telah melakukan jenis perbuatan terlarang yang sama seperti dimaksud dalma pasal 450 atau Pasal 451 KUHP, meskipun perbuatan-perbuatan mereka itu telah mereka lakukan di atas sebuah kapal Indonesia yang sedang berada di laut bebas atau di lau territorial suatu negara asing.

Menurut asas kebangsaan, undang-undang pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warg negaranya di manapun mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri. Asas kebangsaan ini dianut oleh undang-undang pidana kita, yaitu seperti yang dapat kita jumpai dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHP.

Oleh karena ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 5 KUHP itu telah menimbulkan suatu permasalahan di dalam doktrin, maka untuk mengetahui permasalahannya yang sebenarnya, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 5 KUHP tersebut.

Dari rumusan pasal 5 KUHP di atas dapat kita ketahui, bahwa menurut Pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP dapat diberlakukannya Undang-undang pidana Indonesia terhadap warga negaranya yang bersalah telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu di lar negeri itu tidak digantungkan pada suatu ketentuan pidan menurut undang-undang negara di mana tindak pidana tersebut telah dilakukan, sedang menurut pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP dapat diberlakukannya undang-undang pidana Indonesia terhadap wraga negaranya yang bersalah telah melakukan suatu tndak pidana di luar negeri itu digantungkan pada kenytaan apakah tindajk pidana tersebt juga telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang pidana negara di mana tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan.

Ketentuan pidana menurut Pasal 5 KUHp di atas memang sangat membingungkan. Sebagai contoh misalnya sebuah kasus yang menyangkut seorang warga negara Indonesia yang telah menikah di Indonesia dan baginya berlaku ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 BW yang berbunyi : “pada suatu saat yang sama seorang laki-laki itu hanya dapat teriakt dalam suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita itu pada saat yang sama hanya dapat erikat dalam suatui perkawinan dengan seorang laki-laki”. Karena pekerjaannya pada suatu hari ia telah dikirimkan oleh perusahaannya ke Arab Saudi untuk waktu selama 3 Tahun. Setelah setahun berada di sana ternyata ia telah menikah kembali dengan seorang warga negara Saudi Arabia, di mana yang terkahir ini kemudian telah melepaskan kewarganegaraan Saudfi Arabianya dan mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Menurut ketentuan pidan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP, perbuatan menikah kembali seperti dimaksud di atas itu dapat dituntu dan dihukum sesuai undang-undang pidana yang ebrlaku di Indonesia, oleh karen itu secara tegas telah dilarang dalam Pasal 279 ayat 1 angka 1 KUHP walaupun perbuatannya itu elah ia lakukan di luar negara Indonesia, dan di negara Arab Saudi itu sendiri, perbuatan semacam itu bukanlah perbuatan yang dapat dituntut and dihukum sesuai undang-undang pidana yang beralaku di negara tersebut. Akan tetapi menurut ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP ternyata undang-undang pidana Indonesia tidak dapat diberlakukan tehadap warga negara Indonesia yang bersangkutan, karena ketentuan pidana ini telah menyebutkan secara tegas, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku di Araba Saudi telah diancam dengan suatu hukuman, sedang kenyataannya adalah tidak demikian.

Menurut hemat saya ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu harus diartikan sebagai “melakukan” lain-lain tidak pidana kecuali jenis-jenis tindak pidana yang telah disebutkan secara limitative dalam pasal 5 ayat 1 angka 1 KUHP, sehingga terhadap warga negara Indonesia yang elah menikah kembali di negara Arab Saudi seperti yang telah disebutkan da;lam contoh di atas itu tetap dapat diberlakukan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam pada hukuman yang dicantumkan oleh ndang-undang Pidana negara di mana tindak pidana yang bersangkutan telah di lakukan, tidak perlu harus sejenis dangan hekuman yang diancamkan oleh undang-undang pidana yang berlaku di negara Indonesia, melainkan cukup apabila di negara tersebut suatu perbuatan yang dilakukan telah diancam degan hukuman dan di Indonesia perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan. Akan tetapi perlu kiranya diketahui, bahawa dari putusan hakm yang mengadili perkara yang bersangkutan telah menyelidiki apakah si pelaku karena perbuatannya itu menurut Undang-undangt Pidana yang berlaku di negara di mana perbuatan tersebut telah dilakukan memang benar telah diancam dengan suatu hukuman. Karena tidak tampaknya pertimbangan seperti itu akan menyebabkan putusan hakim dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Bagaimana kini dengan wanita Arab Saudi yang telah menikah dengan warga negara Indonesia yang sebelum menikah dengan wanita tersbut telah pernah menikah dengan seorang wanita lainnya menurut yang menurut undang-undang yang berlaku baginya, warga negara Indonesia tersebut pada suatu saat yang sama tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita, sedang wanita warga negara Arab Saudi tersebut justru telah menjadi warga negara Indonesia setelah ia menikah dengan lelaki warga negara Indonesia tersebut di atas. Apakah terhadap wanita itu dapat diberlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Adalah beruntung baginya bahwa ia telah menikah dengan seseorang warga negara Indonesia dan bukan seorang warga negara Belanda, oleh karena tindak pidana seperti yang dewasa ini dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP telah ditambah dengan perkataan “nomor 2”, sedang dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 5 ayat 2 Wetbook van Strafrecht yang berlaku di Belanda, perkataan tersebut hingga kini tidak pernah ditambahkan pada rumusannya yang asli. Menurut ketentuan Pasal 241 ayat 1 angka 2 Wetbok van Strafrecht dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Wetbook van Strafrecht, keran wanita tersebut dianggap sebagai telah turut serta melakukan suatu overspel atau suatu perzinahan dengan seoang laki-laki yang telah menikah, maka ia dapat dihukum dengan hukuman penjara selam-lamnya enam bulan, yaitu apabila ada pengaduan dari istri warga negara Belanda yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf b KUHP wanita tersebut karena perbuatan yang sama sebenarnya juga dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, apabila ada pengaduan dari istri warga negara Indonesia yang di luar negara Indonesia telah melakukan tindak pidana seperti yang telah melakukan tindak pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 279 ayat 1 angka 1 KUHP. Akan tetapu karena menurut ketentuan pasala 5 ayat 1 angka 2 KUHP telah ditentukan, bahwa terhadap dirinya itu hanya da[at diberlakukakn ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia apabila perbuatannya itu di Indonesia telah dianggap sebagai suatu hukuman, sedang kenyataannya tidaklah demikian, maka Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf b KUHP termaksud di atas tidak dapat diberlakukan terhadap wanita tersebut, walaupun menurut contoh di atas ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP itu telah diperbaharui.

Dalam memberlakukan ketentuan pidana menurut Pasal 5 KUHP ini perlu diketahui, bahwa keadaan sebagai warga negara Indonesia itu bukan merupakan suatu unsure dari tindak pidana menurut Pasal 5 KUHP meinkan hanya merupakan syarat untuk memberlakukan pasal yang bersangkutan, sehingga hal tersebut5 oleh hakim tidak perlu dinyatkan sebagi terbukti.

Prof. van HATTUM meragukan apakah dalam segala hal ketentuan pidana eperti yang telah diatur dalam Pasal 5 KUHP itu memenuhi kebutuhan, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa kepentingan warga negarasendiri di luar negeri itu ternyata tidak mendapat perlindungan secara cukup, dan rumusan Pasal 5 KUHP seperti yang ada dewasa ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak disadari, sehingga tindak pidana yang telah dilakuikan orang di luar wilayah kekuasaan suatu negara itu menjadi tidak dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu misalnya kejahatan pidana menurut Pasala 5 ayat 1 angka 2 KUHP, yaitu misalnya kejahatan yang telah dilakukan di laut bebas di luar suatu alat eplayarajn. Prof. van HATTUM juga meragukan apakh suatu tindak pidana yang telah dilakukan orang di atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas itu dapat dianggap sebagai telah dilakukan di dalam wilayah kekuasaan suatu negara tertentu, mengingat bahwa pembentuk undang-undang kita tidak pernah memandang kapal itu sebagai suatu wilayah negara.

Prof. van HATTUM sendiri tidak menjelaskan tentang alasan mengapa ia berpandapat, bahwa kepentingan warga negara sendiri di luar negeri itu kurang mendapat perlindungan. Tentang hal tersebut adalah menarik untuk diketahui, yaitu tulisan Prof, van BEMMELEN dalam kitab kumpulan tulisan-tulisannya yang berjudul Op de grenzen van het Starfrecht, cetakan H.D. TJEENK WILLINK & ZOON N.V.HAARLEM, tahun 1955 halaman 33 dan selanjutnya dengan judul Nederlanders in het buitenland onvoldoende beschernd atau warga negara Belanda tidak cukup memperoleh perlindungan di luar negeri.

Dalam tulisannya, Profesor van BEMMELEN talah memberikan babarapa contoh tentang kurangnya perlindungan yang diperoleh para warga negara Belanda yang berada di luar negeri dari Undang-undang Pidana yang mereka miliki. Contoh-contoh itu adalah: sebuah kapal Belanda berada dalam bahaya di laut bebas. Sebuah kapal asing yang kebetulan berada di dekat kapal Belanda tersebut telah menangkap tanda bahaya yang telah di kirimkan oleh kapal Belanda yang berada dalam keadaan bahaya itu. Akan tetapi nakoda kapal asing tersebut ternyata menolak memberikan pertolongannya. Kapal belanda itu kemudian tenggelam ke dasar laut dengan seluruh muatannya dan seluruh awak kapalnya. Kapal asing yang telah menolak memberikan pertolongan kepada kapal Belanda itu kemudian memasuki sebuah pelabuhan di negeri Belanda. Akan tetapi polisi di negeri belanda itu tidak dapat berbuat apa-apa, oleh karena undang-undang Pidana negeri Belanda itu tidak dapat di berlakukan terhadap nahkoda kapal asing tersebut. Mengenai hal tersebut bertanyalah Prof. van BEMMELEN: “ Apakah benar bahwa baik di dalam hukum pidana Belanda maupun di dalam hukum pidana internasional itu terdapat suatu kekosongan itu benar-benar ada.

Di katakan selanjutnya oleh professor van BEMMELEN, bahwa hukum pidana nasional di negara belanda itu sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi nyawa negara Belanda, baik di luar negeri maupun di laut bebas. Bahkan juga apabila misalnya seorang warga negara Inggris telah membunuh seorang warga negara Belanda di London kemudian melarikan diri ke negeri Belanda, baik polisi maupun penuntut umum di negeri Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap warga negara Inggris tersebut, selama pemerintah Inggris tidak meminta kepada pemerintah Belanda untuk menyerahkan orang itu untuk di tuntut berdasarkan Undang pidana yang berlaku di negaranya.

Profsor van BEMMELEN itu selanjutnya juga mencatat suatu kenyataan, bahwa Undang-undang pidana Belanda justru mengancam dengan hukuman setiap nahkoda Belanda yang tidak memberikan pertolongannya kepada kapal lain yang berada dalam bahaya, dan sebaliknya tidak memberikan suatu sanksi bagi nakoda-nakoda asing yang tidak memberikan pertolongannya kepadasebuah kapal yang berada dalam bahaya. Ia menganggap bahwa kualifikasi sebagai pelanggaran dalam tindak pidana tersebut di atas adalah tidak memadai, dan ia berpendapat bahwa tindak pidana semacam itu sudah selayaknya di kualifikasikan sebagai kejahatan.

Tulisan professor van BEMMELEN di atas seharusnya sudah sejak lama dapat di ambil manfaatnya oleh pembentuk Undng-undang kita untuk menyempurnakan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, misalnya dengan menambahkan suatu ketenruan baru dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana kita, yang mengatakan bahwa Undang-undang pidana itu juga dapat di berlakukan terhadap setiap orang asing yang di luar Indonesia telah melakukan suatu tindakan yang menurut Undang-undang negara di mana tindakan tersebut telah di lakukan, di ancam dengan suatu hukuman apapun yang telah di lakukan di suatu tempat dimana tidak suatu Undang-undang negara mana pun yang berlaku, sejauh tindakan tersebut telah ditujukan kepada bangsa Indonesia atau kepada warga negara Indonesia.

Ketentuan seperti di maksud di atas itu bukansaja di kehendaki oleh pemikiran seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi antara lain : “yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melainkan juga sangat di butuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum setiap warga negara Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat pribadi, di manapun kepentingan-kepentingan hukum tersebut berada.

Mengenai kekurangan terdapat dalam rumusan pasal 5 KUHP seperti yang telah di kemukakan oleh profesor van HATTUM di atas adalah, bahwa dengan adanya persyaratan bahwa “menurut undang-undang dari negara di mana di mana suatu tindak pidana itu telah di lakukan harus juga di ancam dengan suatu hukuman “. Maka sebagai akibat ialah bahwa terhadap para pelaku tindak pidana yang telah meakukan tindakannya di luar wilayah kekuasaan suatu negara tidak dapat di berlakukan ketentuan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh telah di kemukakan oleh professor van HATTUM suatu tindak pidana yang telah di lakukan di lautan bebas di luar suatu alat pelayaran. Seperti telah di katakan di ata, professor van HATTUM juga meragukan apakah suatu tindak pidana yang telah di lakukan di atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas itu dapat di anggap sebagai telah di lakukan di dalam wilayah suatu negara tertentu, mengingat bahwa asas “schip is teritoriair” itu secara tegas telah dinyatakan tidak di anut oleh pembentuk undang-undang pada waktu membentuk pasal 3 KUHP.

Dengan alasan yang sama NOYON berpendapat bahwa ketentuan ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 2 KUHP itu tidak mungkin di berlakukan terhadap orang telah melakukan suatu tindak pidana da atas sebuah kapal asing yang sedang berlayar di laut bebas. Professor SIMONS berpendapat, bahwa ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu hanya dapat di berlakukan terhadap orang telah melakukan suatu tindak pidana di atas sebuah kapal asing yang sedang berada di laut bebas, apabila negara asal kapal tersebut menganut paham “schip is territoir “. Sebaliknya Prof. POMPE dan LANGEMEIJER berpendapat,bahwa mengingat maksudketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 5ayat 1 angka 2 KUHP, maka ketentuan pidana tersebut selalu dapat diperluas berakunya, yaitu sampai aa tinak-tindak pidana yang dilakukan atas sebuah kapal asing yang sedang berada di laut bebas. Sedang Prof. van HATTUM sendiri menyatakan kesependapatannya dengan Prof. POMPE dan LANGEMEIJER dalam hal tersebut di atas, dengan alasan bahwa pendapat edua guru besar itu sesuai dengan pendapat pembentuk undang-undang.

Untuk mendapat kejelasan tentang ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 KUHP itu,pada akhirnya kita juga harus mengetahui alasan dibentuknya ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 2 KUHP.

Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 KUHP itu telah dibentuk dengan maksud untuk mencegah para warga asing yang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri yang bersifat sangat merugikan itu jangan sampai tetap tidak dapat dihukum, karena setelah melakukan suatu tindak pidana itu kemudian merekam menjadi warga negara Indonesia, yang tidak mengenal ketentun tentang kewajiban menyerahkan warga negara sendiri kepada suatu warga negara asing.

Negara kita hanya mengenal penyerahan atau utilevering warga negara asing, yang di luar negara Indonesia telah melakukan beberapa tindak pidana tertentu,yaitu yang secara limitative telah disebutkan dalam pasal 2 K.B. tanggal 8 Mei 1883 No. 26 Staatsblad 1883 No. 188.

Tidak ada kewajiban bagi warga negara kita untuk menyerahkan setiap warga negara asing kepada setiap negara asing yang telah meminta kepada negara kita untuk menyerahkan warga-warga negara asing tersebut kepada mereka, kecuali kepada negara-negara asing yang telah mengadakan perjanjian penyerahan dengan negara kita.

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, baru pada tanggal 7 Juni 1974 pertama kalinya RI mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara asing, yakni dengan pemerintah Malaysia yang telah disahkan dengan UU No. 9 Tahun 1974 (LN. 1976 No. 38) dan terakhir dengan pemerintah kerajaan Thailan pada tahun 1978 yang telah disahkan dengan UU No. 2 Tahun 1978 (LN. 1978 No. 2 T.L.N Nomor 3117).

Seperti yang telah dikatakan di atas, asas kebangsaan seperti yang dianut oleh undang-undang pidana kita itu dapat kita jumpai dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 7 KUHP.

Pasal 7 KUHP tersebut berbunyi: “Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri Indonesia, yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan salah satu tindak pidana yang dirumuskan di dalam Bab ke-XXXVIII dari buku ke-II KUHP.

Dari ketentuan Pasal 7 KUHP di atas, diketahui bahwa dimanapun seorang pegawai negeri Indonesia itu berada, apabila ia bersalah telah melakukan salah satu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam NAN ke-XXVIII Buku ke-II KUHP, maka terhada dirinya tetap diberlakukan Undang-undang pidana yang berlaku di negaranya.

Perkataan “pegawai negeri Indonesia” dalam Pasal 7 KUHP haruslah ditafsirkan sebagai setiap orang yang bekerja pada Pemerintah Indonesia, ehingga ia dapat merupakan seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara dari suatu negara asnig, asalkan ia memenuhi pernyataan untuk disebut sebagai pegawai negeri Indonesia.

KUHP sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentng apa yang dimaksud “pegawai negeri”, akan tetapi dalam pasal 92 hanya menjelaskan tentang siapa saja yang dapat dianggap sebagai seorang pegawai negeri, dan dalam pasala 215 hanya menjelaskan tentang siapa saja yang dapat disamakan dengan pegawai negeri dan itupun hanya berlaku bagi pengertian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211-214 KUHP, sehingga tidak berlaku bagi pengertian pegawai negeri menurut Pasal 7 KUHP dan menurut rumusan pasal-pasal dalam BAB ke-XXVIII dari buku ke-II KUHP di atas.

Menurut HOGE RAAD, yang dimaksud pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang dalam suatu jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat kekuasaannya.

Kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab ke-XXVIII dari Buku ke-II KUHP seperti dalam Pasal 7 KUHP itu adalah jenis kejahatan yang oleh Undang-undang sendiri dinamakan “kejahata-kejahatan jabatan” atau “ambtsmisdrijven” yang biasanya juga dilakukan orang di luar negeri, sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu memberikan contoh tentang bilamana kejahatan semacam itu dapat dilakukan di luar negeri.

Dalam memory penjelasan tentang pembentukan pasal 7 KUHP di atas, pembentuk undang-undang telah memberi beberapa contoh tentang bilaman suatu kejahatan jabatan itu dapat dilakukan orang di luar negeri, misalnya pada waktu pegawai pos yang menumpang kereta api telah melintasi perbatasan negara atau sewaktu pegawai pos yang menumpang kereta apai telah melintasi perbatasan negara atau pada waktu pegawai-pwegawai polisi yang bertugas mengawal tahanan untuk diserahkan kepada suatu negara asing telah melintasi perbatasan negaranya dan memasuki kekuasaan suatu negara lain.

Timbul kini suatu pertanyaan, apakah terhadap mereka yang telah menggerakkan seorang pegawai negeri Indonesia di luar negeri untuk melakukan suatu kejahatan jabatan ataupun terhadap mereka yang telah membantu seorang pegawai Indonesia di luar negeri yang melakukan sautu kejahatan jabatan juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Berlakunya ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 7 KUHP itu semata-mata digantungkan pada keadaan si pelaku sebagai pegawai negeri Indonesia. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia itu tidak dapat diberlakukanb tehadap mereka yang di luar negeri telah menggerakkan seorang pegawai negeri Indonesia untuk melakukan kejahatan jabatan tauapun untuk mereka yang di luar negeri telah membantu seorang pegawai negeri Indonesia untuk melakukan satu kejahatan jabata, kecuali apabila mereka sendiri pada waktu menggerakkan atau membantu seorang pegawai negeri Indonesia melakukan suatu kejahatan jabatan, juga telah berindak dalam keadaanya sebagai pegawai negeri Indonesia.

Mengenai pasal 5 dan pasal 7 KUHP itu sendiri, pada akhirnya masih perlu di ketahui bahwa pada umumnya para penulis sependapat bahwa dalam ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 5 KUHP itu terdapat asas kebangsaan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan asas yang terdapat dalam ketentuan pidana sepeti yang diatur dalam pasal 7 KUHP. Berbeda dengan pendapat lain-lain penulis yang menganggap bahwa dalam ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 7 KUHP itu terdapat asas kebangsan, maka profesor van BEMMELEN berpendapat bahwa dalam ketentuan pidana tersebut bukan hanya terdapat asas kebangsaan, melainkan juga asas perlindungan, oleh karena didalamnya juga terkandung kepentingan negara, yaitu agar para pegawai negeri Indonesia iru tidak melakukan suatu kejahatan jabatan di luar negeri.

Dianutnya asas kebangsaan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia itu, kecuali yang dapat di lihat dalam rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana seperti yang dia atur dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHP tersebut di atas, juga dapat di jumpai dalam rumusan pasal 22 dari Consulaire wetstaatsblad tahun 1972 No. 207 yang mengatakan :

“Terhadap tindak pidana yang telah di lakukan oleh warga negara Indonesia di dalam lingkungan kekonsulan-kekonsulan seperti yang di sebutkan di dalam pasal 1 c di atas dapat di berlakukan Undang-undang pidana Indonesia selama tidak di tentukan lain di dalam undang-undang ini atau di dalam suatu peraturan umum.”

Bahkan juga dalam rumusan-rumusan pasal 4 dan pasal 5 kitab undang-undang Hukum Militer, yang dengan syarat-syarat tertentu telah memperluas berlakunya Undang-undang pidana Indonesia itu terhadap anggota militer Indonesia yang di luar negeritelah melakukan suatu tindak pidana walaupun menurut undang-undang pidana dimana tindak pidanya telah di lakukan, anggota militer tersebut tidak di ancam dengan suatu hukuman kerena perbuatannya itu.

Menurut asas perlindungan berlakunya undang-undang pidana suatu negara itu tuidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan negara yang berkepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Alasannya adalah bahwa pada setiap negara telah di beri kepercayaan oleh rakyatnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum mereka, sehingga setiap negara juga berwenang memperluas berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangannya sejauh tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum rakyat yang telah di percayakan kepadanya iti menghendaki ia berbuat demikian.

Dalam kitab pelajarannya berkatalah professor SIMONS antara lain :
“bahasa belanda hal 107”

Perkataan “rechtsgoed” dalam kalimat di atas itu dalam praktek ternyata sering di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “benda hukum”, yang sebenarnya tidak benar sama sekali. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kita memeng di kenal pengertian benda menurut suatu pasal KUHP, akan tetapi pengertian yang sebenarnya dari apa yang oleh professor SIMONS tersebut “rechtgoed” itu berbeda dengan penertian benda menurut suatu pasal KUHP seperti dimaksud diatas.

Perkataan “rechtgoed”seperti yang telah di gunaka professor SIMONS itu sebenarnya adalah terjemahan menurut professor SIMONS sendiri dari perkataan “Rechtsgut” dalam bahasa Jerman.

Di Jerman sendiri perkataan “Gut” masih menjadi permasalahan di antara para penulis, yaitu tentang hubungannya dengan pengertian perkataan ”interesse” atau “kepentingan”. Di antara para penulis jerman yang pernah mempergunakan perkataan “rechtsgut” itu adalah von LISZT dan itupun dalam rangka membahas hubungan “gut” gengan interesse, ia mengatakan antara lain: “die durch das recht geschutzten interessen” ingin saya sebut “rechtsguter”. Atau “kepentingan yang di lindungi oleh hukum itu ingin saya sebut rechtsguter”.

Perkataan rechtsgut yang oleh professor SIMONS telah di terjemahkan di dalam bahasa belanda dengan perkataan rechtgoed dan dalam praktek di Indonesia sering di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan benda hukum itu sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan rechtsbelang atau kepentingan hukum, sehingga perkataan rechtgoed menurut professor SIMONS itu sebaiknya di terjemahkan dengan perkataan kepentingan hukum, yakni suatu perkataan yang lebih sederhana dan yang lebih lazim di pergunakan oleh orang dalam ilmu pengetahuan hukum.

Professor SIMONS sendiri yang berpendapat bahwa keberatan-keberatan terhadap panggunaan perkataaan rechtgoed itu tidak beralasan sama sekali, pada akhirnya juga telah menyatakan kesetujuannya terhadap panggunaan perkataan rechtsbelang di samping perkataan rechtgoed, yang menurut professor SIMONS meliputi setiap cirri manusia, hak-hak, lembaga-lembaga, keadaan-keadaaan atau hubungan-hubungan yang ada hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang telah menjadi sasaran suatu tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pidana Indonesia, asas perlindungan itu dapat kita jumpai antara lain di dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang di rimuskan dalam pasal-pasal 4 dan 8 KUHP.

Dalam pasal 4 KUHP telah di tentukan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap ornag tampa memendang kebangsaan orang-orang tersebut, yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan beberapa tindak pidana tertentu, yang oleh pembentuk undang-undang telah di golongkan ke dalam jenis kejahatan yang membahayakan kepentingan-kepentiangan nasional tertentu yang perlu mendapat perlindungan.

Kepentingan-kepentingan nasional yang di pandang perlu mendapat perlindungan sebagaiman yang telah di makusud di atas itu adalah:

a. terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
b. terjaminya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia;
c. terjaminya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia; dan
d. terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan di bawa ke dalam kekuasaan-kekuasaan bajak laut.

Dalam pasal 8 KUHP telah di tentukan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap nahkoda dan penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia tidak melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar negeri.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas dapat di ketahui, bahwa asas perlindungan itu secara jelas oleh pembentuk undang-undang telah di ajukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat lebih umum daripada yang sekedar yang bersifat pribadi. Berbeda dengan negara kita, dewasa ini banyak negara lain telah menganut asas perlindunngan dalam undang-undang pidana mereka untuk melindungi nyawa warga-warga negaranya dimanapun mereka itu berada.

Di Indonesia keadaanya lain lagi. Nyawa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu sama sekali tidak mendapat perlindungan dari negara, khususnya apabila kepentingan hukum yang mungkin paling berharga bagi setiap warga negara Indonesia itu telah menjadi sasaran tindak pidana yang telah di lakukan oleh warga negara dari negara-negara asing di luar negeri.

Undang-undang pidana kita seperti yang dewasaini berlaku di negara kita, dalam penerapannya kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang aneh dan bukan tidak mungkin oleh sebagian orang telah di anggap sebagai undang-undang yang kurang adil bagi warga negara Indonesia.

Contohnya : seorang mahasiswa warga negara Indonesia yang sedang menuntut pelajaran di jepang telah di bunuh oleh seseorang disana. Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku disana, pembunuhnya telah melarikan diri dari jepang dan menyamar bebagai seorang turis, dan justru telah pergi ke Indonesia, dimana ia kemudian telah di ketahui oleh alat-alat negara indonesiasebagai pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa warga negara Indonesia termaksud di atas.

Apabila yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia di atas itu misalnya seorang warga negara jepang, maka alat-alat negara Indonesia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap pembunuh yang berkewarganegaraan jepang tersebut, oleh kerena ketentuan-ketentuam pidana menurut undang-undang Indonesia tidak dapat di berlakukan terhadap dirinya. Ia mungkin baru di tuntut dan di hukum menurut undang-undang yang berlaku di jepang, apabila sewaktu-waktu ia kembali ke negaranya dan itupun bergantung pada kenyataan apakah perbuatannya itu telah di ketahui oleh alat-alat negara di sana atau belum. Selama ia berada di bunmi Indonesia dan selama pemerintah jepang tidak meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan orang tersebut untuk dituntut di negaranya, maka ia bebas pergi kemana-mana saja di Indonesia tanpa alat-alat negara di sini dapat berbuat sesuatu terhadap dirinya.

Apa kiranya yang akan terjadi seandainya yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia seperti di maksud di dalam contoh di atas itu bukan seorang warga negara jepang, melainkan seorang warga negara Indonesia lainnya yang katakanlah sedang berlibur di jepang? Karena perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan seperti dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan karena perbuatannya itu telah di ancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang yang berlaku di jepang, maka menurut ketentuan undang-undang pasal 5 ayat 1 angka 2 terhadap dirinya dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia, sehingga setibanya kembali di tanah air orang tersebut pasti akan di tangkap oleh alat-alat negara dan di tuntut dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan, yakni melanggar pasal 338 KUHP.

Bolehkah keganjilan seperti dimaksud di atas di pandang sebagai sesuatu yang wajar untuk tetap di pertahankan dalam alam kemerdekaan dewasa ini? Kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang pidana kita itu perlu segera di isi, misalnya dengan menambahkan perkataan “suatu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa warga negara Indonesia” pada rumusan ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam pasal-pasal 4 dan 5 ayat 1 KUHP.

Marilah kita melihat pasal 8 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat di berlakukan terhadap nakoda dan penumpang-[enumpang dari sebuah alat pelayaran Indonesia yang telah bersalah melakukan salah satu tindak pidana seperti yang telah di rumuskan di dalam bab ke XXIX buku ke-II dan di dalam bab ke-IX buku ke-III di luar negara Indonesia, juga apabila tindak pidana tersebut telah di lakukan di luar alat pelayaran tersebut”.

Pentingnya ketentuan pidana seperti yang telah di rumuskan dalam pasal 8 KUHP di atas itu terletak pada di cantumkannya perkataan “di luar alat pelayaran” dalam rumusan ketentuan pidana tersebut. Karena jika tindak-tindak pidana seperti yang di maksud dalam pasal 8 KUHP itu telah di lakukan orang “di atas alat pelayaran” maka terhadap para pelakunya dapat di berlakukan ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 3 KUHP yang telah di bicarakan terlebih dahulu.

Berlakunya ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 8 KUHP itu bergantung pada keadaan si pelaku, yaitu sebagai nakoda atau sebagai penumpang alat pelayaran Indonesia yang bersangkutan.

Timbul kini pertanyaan dapatkah terhadap seseorang yang telah menggerakan seorang nakoda atau seorang penumpang alat pelayaran Indonesia di luar negeri untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran di luar alat pelayaran yang ia pimpin atau tumpangi itu di berlakukan ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia seperti yang di atur dalam pasal 8 KUHP? Atau dapatkah ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia di berlakukan terhadap seseorang yang telah membantu nakoda atau penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia melakukan tindak pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 8 KUHP tersebut?

Menurut NOYON-LANGEMEIJER, ketentuan pidana dalam pasal 8 KUHP itu hanya di tujukan kepada nakoda dan penumpang suatu alat pelayaran Indonesia. Ini berarti bahwa ketentuan pidana seperti yang di atur dalam pasal 8 KUHP itu tidak dapat di berlakukan terhadap siapapun yang di luar negeri telah menggerakan seseorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayarandi luar alat pelayaran yang di pimpin atau di tumpanginya, kecuali jika dalam melakukan perbuatannya itu orang tersebut telah bertindak dalam keadaannya sebagai nakoda ataupun sebagai penumpang alat pelayaran itu sendiri.

Apakah ini berarti bahwa orang yang telah menggerakan seorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia untuk melakukan suatu tindak pidana, atau orang yang telah membantu di lakukannya suatu tindak pidana oleh seorang nakoda atau seorang penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia itu tidak pernah dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia?

Menurut hemat saya, dalam hal tersebut kita harus melihat kebangsaan si pelaku, jika ia seorang warga negara asing jelaslah bahwa ia tidak akan pernah dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di negara kita, kerena tidak ada sebuah pasalpun dalam undang-undang kita yang melarang orang asing turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar negeri. Bagaimana jika pelaku tersebut adalah warga negara indomesia?

Jika perbuatannya itu menurut undang-undang pidana kita di kualifikasikan sebagai kejahatan, dan di negara tempat perbuatan itu dilakukan, oleh undang-undang pidana yang berlaku di negara tesebut di ancam dengan suatu hukuman, maka berdasarkan bunyi ketentuan pidana seperti yang telah di atur dalam pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP, warga negara Indonesia itu tetap dapat di tuntut dan di hukum menurut perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

Asas perlindungan itu di negara kita juga dapat di jumpai dalam bab 1 pasal 3 dari undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, lembaran negara tahun 1955 No. 27 yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu juga berlaku bagi mereka yang di luar negeri talah turut serta melakukan tindak pidana ekonomi seperti yang di maksud dalam undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tersebut.

Menurut asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dan negara-negara lain yaitu seperti yang terdapat antara lain dalam pasal-pasal 438 dan 444 KUHP, yang mengancam dengan hukuman terhadap siapa saja yang telah bersalah melakukan pembajakan di laut dengan segala akibat yang mungkin dapat timbul karena perbuatan tersebut. Asas persamaan ini juga dapat di jumpai dalam ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah di atur dalam pasal 4 angka 2 dan pasal 4 angka 4 KUHP sejauh kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut.

Pasal 4 anggka 2 KUHP itu semula di bentuk semata-mata untuk melindungi mata uang dan uang kertas negara ataupun uang kertas yang telah di keluarkan oleh bank silkurasi, akan tetapi sejak tahun 1932 yang harus dilindungi itu bukan hanya mata uang dan uang kertas negara melainkan juga mata uang dan uang kertas negara lain, sehingga tidak salah kiranya apabila orang berpendapat bahwa pasal 4 anggka 2 KUHP itu mengandung asas persamaan. Dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang memalsukan mata uang atau uang kertas negara asalnya di Indonesia, orang tersebut akan di tuntut dan di adili menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara ini.

HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat bahwa asas persamaan itu bukan hanya terdapat dalam pasal-pasal 438 dan 444 KUHP, melaikan juga dalam pasal-pasl 445 dan 446 KUHP yang semuanya bertujuan memberantas pembajakan di laut dan lain-lain perbuatan yang ada hubungannya dengan tidak pidana tersebut.

Pembajakan di laut atau yang ada dalam bahas kita juga sering di sebut sebagai perompakan sangat jarang di lakukan orang dalam suatu wilayah kekuasaan suatu negara, melainkan di laut bebas. Sebuah kapal perompak di anggap sebagai kapal yang tidak mempunyai kebangsaan, sedangkan para perompaknya itu sendiri menurut hukum antar bangsa di pandang sebagai “hostis generic humani”, sehingga mereka itu dapat di adili oleh negara manapun di dunia ini, yang alat-alat negaranya telah berkasil menanggkap mereka. Apabila negara-negara di dunia ini tidak berusaha membuat dirinya masing-masing berwenang untuk bertindak terhadap para perompak seperti yangdi maksud di atas, maka tindak pidana perompak itu tidak akan perna dapat di tuntut oleh negara manapun juga. Oleh karena itulah maka pembentuk undang-undang kita merasa perlu membentuk ketentuan pidana seperti yang dewasa ini kita jumpai dalam pasal 4 angka 4 KUHP.

Sebagian besar negara-negara di dunia ini mempunyai pandangan yang sama mengenai beberapa perbuatan manusia yang di pandangnya sebagai perbuatan-perbuatanyang harus di berantas. Misalnya apa yang di sebut slavenhandel atau perdagangan budak, handel in blanke slavinnen atau perdagangan wanita, yakni usaha untuk menyediakan wanita-wanita bagi rumah-rumah pelacuran ataupun juga apa yang di sebut handel in verdovende middelen atau perdagangan obat-obat bius semua bangsa yang beradab pastilah mengutuk perbuatan-perbuatan seperti itu.

Dalam hal ini asas persamaan akan sangat membantu keinginan manusia untuk memberantas pebuatan-perbuatan di atas, yaitu apabila setiap negara mau memasukan perbuatan-perbuatan di atas sebagai tindak pidana, terhadap setiap pelakunya dapat di berlakukan ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku di negara masing-masing tanpa membedakan kebangsaan si pelaku dan tanpa memandang di manapun perbuatan itu telah di lakukan.

Akan tetapi asas persamaan tersebut juga memberi peluang terhadap timbulnya pertentangan-pertentangan antarbangsa, mengingat tidak adanya kesamaan dalam undang-undang pidana yang berlaku di berbagai negara di dunia ini. Untuk mencegah terjadinya pertentangan-pertentangan seperti di maksud di atas, jalan keluar yang terbaik adalahmelalui perjanjian-perjanjian yang dapat di adakan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, dimana diperjanjikan cara-cara yang dianggap paling baik untuksecara bersama-sama memberantas tindak pidana seperti di maksud diatas.

3. PENGECUALIAN-PENGECIALIAN YANG DI AKUI DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA

Apabila pada awalnya pembahasan mengenai”berlakunya undang-undang pidana menurut tempat” ini telah di katakana bahwa ketentuan dalam pasal 9 KUHP itu merupakan perluasan penyimpangan dari yang di sebut elementer prinsip oleh MAYER, maka baiklah kita melihat apa yang sebenarnya telah di tentukan dalam pasal 9 KUHP tersebut.

Pasal 9 KUHP berbunyi: “pemberlakuan dari pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 itu dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang di akui dalam hukum antarbangsa”.

Dicantumkan ketentuan tersebut di dalam undang-undang pidana kita sebenarnya tidak perlu, setiap undang-undang pidana negara manapun di dunia wajib menghormati asas-asas hukum antar bangsa yang telah di akui secara umum. Akan tetapi pencantumannya dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu dapat di mengerti, oleh karena pada waktu kitab undang-undang pidana di bentuk, terdapat suatu pendapat yang bersifat umum, bahwa kebiasaan yang tidak dapat berlaku sebagai hukum apabila undang-undang sendiri tidak menentukan sebaliknya. Padahal apa yang di sebut hukum antarbangsa itu sesungguhnya tidak lain daripada kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar bangsa yang lazim dan secara terus menerus di lakukan orang, sehingga akhirnya di anggap sebagai hukum yang berlaku.

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 9 KUHP itu, asa yang mengatakan bahwa “kebiasaan itu dapat berlaku sebagai hukum” dan yang telah di tuangkan dalam pasal 15 algemene bepalingen, berlaku juga bagi kebiasaan-kebiasaan antarbangsa seperti yang di maksud di atas tanpa memandang apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut telah demikian lama di akui atau di lakukan orang dalam praktek.

Pasal 15 algemene bepalingen van wetgeving, statsblad 1847 No. 23 yang berasal dari pasal 3 algemene bepalingen van wetgeving yang berlaku di negeri belanda itu berbunyi:

“bahasa Belanda hal. 115”

Yang artinya: “selain daripada pengecualian-pengecualian yang di nyatakan berlaku bagi orang-orang Indonesia dan orang –orang yang di persamakan dengan orang-orang Indonesia, kebiasaan itu tidak berlaku sebagai hukum, kecuali jika undang-undangmenentukan demikian”.

Sebagaimana yang telah di katakana di atas, apa yang di sebut hukum antarbangsa itu sesungguhnya merupakan kebiasaaan-kebiasaan yang dengan sendirinya adalah tidak tertulis.dengan di tentukannya di dalam pasal 9 KUHP bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan pidana seperti yang di rumuskan dalam pasal—pasal 2-5 7 dan 8 KUHP itu di batasi olehpenecualian-pengecualianyang di akui dalam hukum antarbangsa, terhadap siapa saja dan dalam hal yang bagaimana ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu tidak dapat di berlakukan.

Sesuai dengan memori penjelasan, yang pwrlu mendapat perhatian itu adalah tindak pidana-tindak pidana, baik yang telah di lakukan orang di dalam maupun di luar negeri, apabila di dalam tersangkut orang-orang yang mempunyai apa yang di sebut hak eksteritorial atau recht van exterritorialiteit.

Profesor van HAMEL berpendapat bahwa hukum antar bangsa yang perlu di perhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu damai, dan sependapat dengan penulis penulis lain bahwa dalam hukum antar bangsa seperti yang di maksud dalam pasal 9 KUHP itu yang terutama adalahhak eksteritorial yang dimiliki oleh para kepala negara asing, para duta negara asing berikut keluarga dan pegawai-pegawai kedutaan mereka, kapal-kapal pemerintah khusunya kapal-kapal perang negara asing berikut awak kapalnya dan personal angkatan perang negara-negara asing yang berada di negara ini dengan izin dari pemerintah republic Indonesia.

Sebagai akibat dari dimiliknya hak eksteritorial tersebut, maka terhadap mereka diberlakukan undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, apabila mereka itu telah melakukan suatu tindak pidana di negara ini. Akan tetapi tidak berarti bahwa negara kita tidak berhak berbuat sesuatu apabila mereka itu secara nyata telah mengancam ataui membahayakan kepentingabn-kepentingan nasional kita, hanya saja bukan dengan cara menurut mereka undang-undang pidana yang berlaku di negara kita, melainkan dengan cara yang lazim dipakai di hukum antarbangsa, yaitu misalnya dengan memerintahkan orang tersebut meninggalkan negara kita atau dengan meminta kepada negara yang telah mengirimkannya ke Indonesia untuk memanggil kembali orang tersebut ataupun dengan menuntut ganti rugu kepada negara yang telah mengirimkan orang itu ke Indonesia.

Dalam kebiasaan-kebiasaan antar bangsa atau yang biasa disebut hukum antar bangsa itu terdapat suatu pengakuan bahwa hak eksteritorial itu dimiliki oleh :

1. seorang kepala negara yang dengan persetujuan suatu negara lain telah datang berkunjung ke negara tersebut dalam rangka perjalanan ke negara-negara lain, kecuali apabila kepala negara itu atas kemauannya sendiri, telah melepaskan haknya misalnya karena perjalanan atau kunjungannya itu bersifat incognito. Hak eksteritorial ini tidak dimilki oleh anggota keluarga atau lain-lain orang yang menyertai kepala negara tersebut dalam perjalanan atau kunjungannya.
2. seorang duta yang oleh negara yang satu telah ditempatkan di negara lain tanpa memandang sebutan atau tingkat, berikut anggota-anggota keluarganya dan pegawai-pegawai kedutaannya. Tentang apakah hak eksteritorial itu juga dimiliki oleh pegawai-pegawai kedutaan yang memiliki kewargangaraan dari negara di mana duta itu ditempakan pemerintahnya, menurut Prof. van HAMEL, masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut Prof. van BEMMELEN, hak eksteritorial itu dimiliki juga oleh “het eigenlijke gezantschapspersoneel” atau “personal kedutaan yang sebenarnya” atau yang juga disebut “gens d’uniforme” seperti para konselir dan para sekretaris, walaupun mereka itu dalam kenyataannya tidak memakai unform atau seragam. Akan tetapi hak eksteritorial itu tidak dimilki oleh pelayan-pelayan tersebut dengan personal yang sebenarnya dari suatu kedutaan yang memilki hak ekstreitorial, mereka itu seringdisebut “gens de livree”.
Hak eksreritorial ini melekat apda pribadi para duta dan orang-orang lain seperti dimaksud di atas, akan tetapi ia melekat pada yang disebut “gezantschapshotel” atau “penginapan kedutaan”. Mengingat bahwa hak ekteritorial itu pada hakikatnya merupakan suatu hak pribadi, maka tempat kediaman para duta dan keluarga serta para pegawai kedutaan itu sebenarnya bukan merupakan suatu wilayah negara asing, hanya untuk memasukinya para penyidik atau penuntut umum harus mendapat izin lebih dulu dari duta yang ebrsangkutan. Kekebalan yang dimilki oleh seorang duta itu tidak harus menyebabkan setiap detik yang dilakukan orang di tempat kediamannya itu dipandang sebgai telah dilakukan di luar batas-batas negara di mana duta tersebut ditempatkan, sehingga undang-undang pidana negara yang bersangkutan tidaka dapat diberlakuka terhadap suatu pelaku delik teesebut. Dan karena itulah HAZEWINKEL SURINGA lebih suka menyebut hak seorang duta itu sebagai suatu immunitet atau kekebalan daripada hak eksteritorial. Penyebutan tersebut dipandang lebih tepat karena dengan dimilikinya hak semacam itu oleh seorang duta, yang menjadi tidak ada itu bukanlah sifatnya yang dapat dihukum tentang segala sesuatu yang telah ia lakukan, melainkan hanya sifatna yang dapat dituntut. Dimiliknya kekebalan negara itu oleh seseorang di negara kita tidak menutup kemungkinan bagi alat-alat negara kita untuk menuntut dan menghukum mereka yang tidaka memilki kekebalan, yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.
Bagaimana dengan mereka yang biasa disebut concul atau konsol. Apakah mereka juga memilki hak eksteritorial atau kekebalan? Walaupun para konsol itu merupakan pejabat-pejabat dalam pergayulan antarbangsa, akan tetapi mereka itu tidak memilki hak eksteritorial, sehinggan pada mereka dapat diberlakukan undang-undang pidana negara di mana mereka ditempatkan. Tiak dapat diberlakukan undang-undang pidana suatu negara terhadap para konsol yang telah ditempatkan di negara tersebut hanyalah dapat terjadi melalui perjanjian antara pemerintah negara yang menempatkan konsol dengan pemerintah negara di mana konsol tersebut ditempatkan.
Para konsol itu sebenarnya bukanlah merupakan wakil-wakil diplomatic melainkan hanya wakil-wakil perdagangan. Walau begitu di Indonesia, para konsol itu mendapat beberapa keistimewaan antara lain seperti yang telagh ditentukan oleh Pasal 7a Undang-undang Pengawsan Orang Asing, Undang_undang Darurat No.9 Tahun 1953. lembaran Negara Tahun 1953 No. 64 yang mengatakan bahwa Undang-undang Pengawasan Orang Asing tersebut tidak berlaku bagi para pejabat diplomatic dan konsuler asing.

3. kapal perang suatu negara dan seluruh awak kapalnya yang berada di wilayah negara lain. Berbeda dengan apayang disebut gezantschapshotel, kapal-kapal perang itu dipandang sebagai bagian dari wilayah negara lain dengan segala konsekuensinya, yaitu antara lain bahwa tindak pidana yang dilakukan di ata kapal perang suatu negara asing itu harus dipandang sebagai telah dilakukan di atas wilayah negara asing. Prof. SIMONS dan Prof. van HAMEL berpendapata bahwa terhadap awak kapal perang asing yang telah melakukan suatu tindak pidana itu hanya dapat diberlakukan undang-undang pidana negara asalnya, termasuk juga apabila tindak pidana teesbut telah mereka lakukan di luar kapal perang tempat mereka ditugaskan. NOYON-LANGEMEIJER berpendapat lain. Hak eksteritorial itu tidak dimiliki secara pribadi oleh awak kapal perang asing, sehingga terhadap awak kapalnya yang telah melakukan sutu tindak pidana di luar kapal perang tempat mereka itu ditugaskan, tetap apat diberlakukan undang-undang pidana negara tempat tindak pidana mereka tersebut dilakukan.

Apa yang dibicarakan di atas itu menyangkut keadaan di mana kapal perang suatu negara itu telah memasuki suatu wilayah negara lain dengan perstujuan dari pemerintah negara yang dikunjungi. Bagaimana jika sebuah kapal perang eagara aing memasuki sebuah pelabuhan negara lain tanpa mendapt persetujuan terlebih dulu dari pemerintah negara pemilik pelabuhan tersebut? Pemerintah negara yang disebut tekhir ini dapat menolak kedatangan kapal pernag tersebut atau ia dapat memerintahkan kapal perang tersebut meninggalkan wilayah perairannya, akan tetapi suatu tindakan menurut hukum pidana tetap terlarang.

Di atas telah dikatakan bahwa kapal asing tiu dalam kebiasaan antar bangsa diakui sebagai wilayah dari negara tempat negara kapal pernag tersebut berasal. Ini memungkinkan sebuah kapal perang dari negara itu menjadi tempat pelarian dari para penjahat dari negara yang sedang dikunjunginya, dengan akibat bahwa penyerahan para penjahat yang telah melarikan diri ke atas sebuah kapal perng itu haruslah diminta oleh pemerintah tempat kapal perang itu sedang berada kepada pemerintah negara pemilik kapal perang yang bersangkutan atau dengan perkataan lain dalam hal seperti dimaksud di atas, orang harus menempuh segala tata cara seolah-olah para penjahat itu telah melewati batas-batas negara da berada di suatunegara asing.

Apabila suatu warga negara Indonesia telah melakukan suatu pencurian di atas sebuah kapal perang asing yang sedang berlabh di salah satu pelabuhan kita, kemudian untuk menyelamtkan diri dari penagkapan leh awak kapal pernag tersebut, warga negara Indonesia itu melompat ke laut dan berenang ke pantai, maka apabila orang tersebut berhasil ditangkap oleh alat-alat negara yang berada di daratan yang emngetahui perbuataanya itu, orang tesebut akan diajukan di pengadilan karena telah melakukan suatu pencurian di luar negara Indnesia, melanggar Pasal 5 ayat 2 dihubungkan dengan Pasal 362 KUHP.

Angota-anggota Agkatan Perang asing yang dengan persetujuan pemerinath suatu negara, berada di atas wilayah negara tersebut. Kepada mereka itu juga diberikan hak eksteritorial. Apabila kedatangan angota-anggota angkatan perang suatu negara asing di dalam suatu negara itu telah terjadi tanpa persetujuan pemerintah dari negara yang mereka datangi, maka sebagai musuh mereka itu memilki hak yang sama. Sebagai tentara pendudukan mereka itu hanya patuh padsa hukum yang berlaku di nagaranya dan hanya dapat diadili oleh suatu pengadilan yang ada di negaranya. Karena kewajiban untuk patuh pada hukum negara yang dikalahkannya akan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka itu perlu diketahui bahwa bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota-anggota tentara pendudukan itu, terhadap pelakunya tidak diberlakukan hukum pidana yang biasa melainkan hukum perang. Pembunuhan, pembakaran, perusakan dan lain-lain perbuatan yang mereka lakukanb di negara yang diduduki itu, selam perbuatannya itu berupa perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan dalam hukum antarbangsa sebagai oorlogsdaad atau tindkan peperangan, bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara yang telah mereka kalahkan. Dengan demikian, maka tidak dapat dihukumnya anggota-anggota tentara penddudukan itu bukan merupakan akibat dari tidak dapat diberlakukannya undang-undang pidana negara yang mereka kalhkan dalam peperangan, melainkan kerna tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum.

* * * * *

From → 1

One Comment
  1. terima kasih pak

Comments are closed.

%d bloggers like this: