Skip to content

Ringkasan Disertasi

REVITALISASI PERADILAN ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
DELIK ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

REVITALIZATION OF ADAT COURT AS AN ALTERNATIVE OF
ADAT DELICT SETTLEMENT AT PAPUA ADAT LAW COMMUNITY

BUDIYANTO
P0400310032

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya.
Di era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan, yang meliputi: pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat; kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan; ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negara tercermin dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan makna bahwa hukum adat diakui eksistensinya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di bidang sistem peradilan pidana pengakuan terhadap eksistensi hukum adat, tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menjadi pintu masuk bagi seorang hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat) dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditangani. Oleh sebab itu, hukum positif yang baik dan memiliki daya keberlakuan tinggi, maka harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law).
Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung pengertian bahwa peradilan yang diakui hanyalah peradilan negara, dan tidak diakui lagi ada peradilan lain dalam sistem peradilan nasional.
Sejak berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelengga-rakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN. 1951 Nomor 9), maka secara berangsur-angsur Inheemsche Rechtspraak (peradilan Pribumi/Peradilan Adat) dan Zelfbestuur Rechtspraak (Peradilan Swapraja) tersebut dihapus, kecuali peradilan desa (dorpsjustitie). Hal ini berarti, jika terjadi perselisihan adat (pelanggaran delik adat) yang mengadili seharusnya adalah pengadilan negeri, bukan peradilan adat. Namun dalam kenyataannya hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara adat tidak semua mengetahui dan memahami nilai-nilai yang hidup pada masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bahwa hakim dalam memutus perkara (perkara adat), wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (hukum adat yang berlaku). Hal ini bertujuan agar putusan hakim tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan menurut masyarakat hukum adat setempat.
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (disingkat undang-undang Otsus), maka khusus Provinsi Papua dibentuk dan diberlakukan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara adat (delik adat/hukum pidana adat) selain peradilan negara yang berlaku secara nasional selama ini. Selanjutnya upaya untuk memperkokoh kedudukan peradilan adat dan pelaksanaannya bagi masyarakat adat di Papua, maka disusunlah Peraturan Daerah Khusus (disingkat Perdasus) Papua Nomor 20 tahun 2008 tentang Peradilan adat di Papua.
Sekalipun Otsus dan Perdasus telah mengakui dan mengatur kewenangan kepada peradilan adat dalam menangani perkara adat di Provinsi Papua, namun dalam implementasinya penyelesaian delik adat tersebut dinilai masih belum optimal. Munculnya masalah dan perdebatan terkait dengan keberadaan peradilan adat tersebut, dipengaruhi oleh aspek teritorial, yaitu kondisi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki sebuah tatanan hukum adat yang beragam antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Hal ini berpengaruh terhadap proses atau cara penyelesaian kasus (delik adat) dan penerapan sanksi adatnya.
Perdebatan terkait dengan putusan peradilan adat yang bersifat tidak final. Konsekuensinya bahwa putusan peradilan adat selama ini dapat dibatalkan oleh pengadilan negara dalam hal ada pihak yang menolak atau keberatan terhadap putusan hakim adat. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan kedudukan peradilan adat tidak mandiri dan berada di bawah sub-ordinasi peradilan negara.
Masalah lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan peradilan adat di Provinsi Papua adalah belum ada batasan yang jelas tentang jenis-jenis perkara (delik adat) yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat tanpa melalui peradilan negara. Perkara-perkara yang diselesaikan peradilan adat tergantung pada ada tidaknya pengaduan masyarakat hukum adat. Sejauh ini nampak belum ada kerjasama/koordinasi dalam bentuk pelimpahan perkara-perkara yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat. Padahal fungsi dari peradilan adat sesungguhnya dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memperkuat dan memaksimalkan fungsi dari peradilan adat itu sendiri.
Kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum nasional selama ini masih tampak belum secara tegas mengacu pada hukum adat. Keberadaan hukum tidak tertulis (hukum adat) selama ini hanya terbatas pengakuan saja dan digunakan oleh hakim peradilan negara ketika suatu perkara yang diajukan tidak diatur oleh undang-undang (hukum pidana). Hukum adat yang selama ini diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat belum dapat diakomodasi dalam pembentukan hukum nasional.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat diduga kuat menimbulkan perbedaan prinsip, pandangan, dan kepercayaan masyarakat hukum adat dalam memahami hukum nasional dan keberadaan peradilan negara. Oleh karena itu untuk memberdayakan (merevitalisasi) peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat, maka diperlukan adanya sinergitas dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sinergitas antara peradilan adat dan peradilan negara, antara aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat, serta semua pihak terkait termasuk masyarakat hukum adat, pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses peradilan adat dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, dan dapat menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran delik adat.
Dengan demikian upaya penegakan hukum di Papua tidak hanya monopoli pengadilan negara saja, tetapi perlu diberikan ruang yang cukup kepada masyarakat hukum adat untuk memberdayakan (revitalisasi) peradilan adat sebagai lembaga adat yang berguna untuk menyelesaikan pelanggaran delik adat. Hal ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dan menciptakan ketentraman serta kedamaian pada masyarakat hukum adat. Apalagi bila permasalahan hukum itu timbul di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara maksimal oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan tersebut, maka kehadiran Otsus dan Perdasus sesungguhnya merupakan peluang yang amat prospektif dan strategis untuk memberdayakan fungsi lembaga peradilan adat di Provinsi Papua. Oleh karena itu pengkajian secara mendalam terhadap persoalan ini dinilai sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan konsep metode dan sistem yang dapat dijadikan dasar bagi pemecahan masalah dalam memberdayakan atau mendayagunakan (merevitalisasi) peradilan adat di Provinsi Papua.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah eksistensi dan kedudukan peradilan adat dalam hukum positif dan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
2. Sejauhmana tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
3. Sejauhmana upaya pemerintah mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi dan kedudukan peradilan adat dalam hukum positif dan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui dan memahami tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat yang diharapkan dapat memberikan nilai positif pada masyarakat hukum adat Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.
D. Kegunaan Penelitian
1. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait, tentang peradilan adat dan delik adat di Papua.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka pengembangan dan pembangunan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peradilan adat di masa yang akan datang.
E. Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan, maka telah ditemukan disertasi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
1. Disertasi, Karolus Kopong Medan (2006), Universitas Diponegoro Semarang, berjudul “Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur”. Penelitian Karolus memfokuskan pada keutamaan dari peradilan rekonsiliatif untuk berupaya membangun kembali harmonisasi sosial dalam konteks yang lebih luas, baik secara individual, kolektif maupun dengan Yang Illahi dalam sebuah kosmologi sosial. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada upaya untuk mendayagunakan (revitalisasi) peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat Provinsi Papua.
2. Disertasi, Mohammad Jamin (2014), Universitas Brawijaya Malang, berjudul “Peradilan Adat: (Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi)”. Disertasi Mohammad Jamin, memfokuskan tentang politik hukum pengakuan terhadap kelembagaan, kewenangan dan putusan peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca berlakunya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada pemberdayaan peradilan adat di Provinsi Papua, sehingga penyelesaian delik adat dapat berjalan lebih optimal dalam memberikan keadilan kepada masyarakat hukum adat.
3. Tesis, Guswan Hakim (2008), Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Peranan Kalo Sara Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe (The Role of Kalo Sara as an Alternative Settlement of Disputes Tolaki Tribes of Konawi Regency)”. Fokus penelitian Guswan Hakim adalah jenis sengketa yang terjadi pada masyarakat adat suku Tolaki yang penyelesaiannya melalui lembaga Kalosara, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada upaya pemberdayaan peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat Papua.
4. Tesis, Muhammad Amin Hamid (2013), Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul: “Kajian Sosio Antropologis Atas Penerapan Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional”. Fokus penelitian Muhammad Amin Hamid adalah khusus mengkaji keberlakuan hukum pidana adat Enggros Tobati secara sosio antropologis, sedangkan penelitian ini khusus mengkaji tentang upaya memberdayakan peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian delik adat di Provinsi Papua.
5. Tesis, Sara Ida Magdalena Awi (2012), Universitas Udayana Denpasar, berjudul: “Para-para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Huum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura”. Fokus penelitian Sara Ida, khusus mengkaji lembaga para-para adat sebagai lembaga penyelesaian perkara yang diakui oleh masyarakat adat Suku Nafri di Kota Jayapura, sedangkan penelitian ini khusus mengkaji tentang upaya memberdayakan peradilan adat agar berfungsi secara optimal.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum Adat
Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari”.
Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Belanda ”adat recht”. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronye, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers”. Istilah ”adatrecht” kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie” sebagai istilah teknis yuridis.
Soepomo, berpendapat hukum adat diartikan sebagai “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.” Hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Friedrich Carl von Savigny, menyebutnya sebagai Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeist berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.
C. van Vollenhoven, Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat
Istilah masyarakat adat sering disamakan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat diambil dari terjemahan kata indigenous peoples, yang dibedakan dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu rechtgemencshap. Istilah masyarakat adat mempunyai dimensi makna yang luas dari sekedar aspek hukum, padahal dalam masyarakat adat sangat erat terkait dengan dimensi kultural, religi dan sebagainya. Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa istilah masyarakat hukum adat hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum, tetapi secara yuridis justru istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah yang tepat, dalam kaitannya dengan kajian ilmu hukum. Istilah masyarakat hukum adat telah lazim digunakan dalam kalangan hukum adat, dan memiliki ciri-ciri yang komprehensif.
Selanjutnya perbedaan juga terjadi pada penggunaan istilah “masyarakat hukum” dan “masyarakat hukum adat”, Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.
C. Macam-macam Masyarakat Hukum Adat
Menurut Dominikus Rato, masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas 3 (tiga) macam, yaitu:
1. Geneologis: yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan. Berdasarkan garis keturunan ini dapat dikategorikan lagi dalam 3 macam, yaitu: (a). Patrilineal, yaitu susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki), (b) Matrilineal yaitu susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan), dan (c) Bilateral atau Parental yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus.
2. Territorial: yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan. Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini terikatan oleh atau berasal dari daerah yang sama atau terikat oleh tempat tinggal yang sama. Dengan demikian, terdapat ikatan emosional yang sangat erat antara manusia sebagai penghuni atau penduduk dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya.
3. Teritorial-geneologis: yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan kedua azas di atas yaitu kedarahan dan kedaerahan.
D. Masyarakat Hukum Adat di Papua
1. Letak Geografis dan Topografi
Provinsi Irian Jaya diganti menjadi “Papua” sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Kata “Papua” berasal dari bahasa melayu yang berarti “rambut keriting”, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004 Papua dibagi menjadi 2 (dua) Provinsi oleh Pemerintah Indonesia, bagian timur tetap memakai nama “Papua” yang Ibukota Provinsinya Kota Jayapura, sedangkan bagian barat bernama “Irian Jaya Barat” dan Sejak tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 dengan Ibukota Provinsinya Manokwari.
Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten dan 1 kota dengan 250 kecamatan dan 2.442 kelurahan/desa. Kemudian pada tahun 2010, mekar menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan 385 kecamatan dan 3.565 kelurahan/desa. Kabupaten Yahukimo memiliki jumlah kecamatan terbanyak (51 kecamatan dan 518 desa) dan Kabupaten Yalimo memiliki kecamatan paling sedikit (5 kecamatan dan 27 desa).
Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, yaitu daerah dataran rendah, daerah pegunungan, ada sebagian besar tanah yang berawa-rawa dan banyak pulau yang berjejer di daerah pesisir.
Keadaan topografi Provinsi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah adalah Kabupaten Merauke dengan ketinggian 3,5 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tertinggi adalah Pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian mencapai 1.000–3.000 meter di atas permukaan laut. Sungai-sungai besar beserta anak sungainya mengalir ke arah selatan dan utara.
Sungai-sungai tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi andalan bagi kehidupan masyarakat setempat. Selain itu terdapat pula beberapa danau, di antaranya adalah Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Danau Rembabai di Kabupaten Sarmi, Danau Yamur, Danau Tigi dan Danau Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai.
2. Kondisi Iklim
Keadaan iklim di Papua sangat dipengaruhi oleh topografi daerah. Papua terletak tepat di sebelah selatan garis katulistiwa, oleh karena itu pada daerah yang bergunung-gunung memiliki iklim yang bervariasi dan berbeda dengan daerah Indonesia lainnya. Keadaan iklim Papua termasuk iklim tropis, dengan keadaan curah hujan sangat bervariasi terpengaruh oleh lingkungan alam sekitarnya. Di daerah pesisir barat dan utara beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.500 – 7.500 mm pertahun.
3. Keadaan Penduduk
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan berdasarkan hasil pengolahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Papua sebanyak 2.833.381 orang yang terdiri 1.505.883 laki-laki dan 1.327.498 perempuan. Berdasarkan data dari BPS Republik Indonesia dan Bappenas Tahun 2013 jumlah penduduk Provinsi Papua Naik menjadi 3.032.500 orang, terdiri atas 1.603.200 laki-laki dan 1.429.300 perempuan.
4. Keadaan Kebudayaan
Provinsi Papua memiliki kebudayaan yang beraneka ragam mulai dari bahasa, adat-istiadat, sistem kekerabatan, sistem kepemimpinan, dan organisasi sosial yang ada pada masing-masing daerah. Dari segi bahasa terdapat kurang lebih 250 macam bahasa sesuai dengan kelompok suku yang diklasifikasikan berdasarkan faktor keturunan, kekayaan dan sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi kepemimpinan seseorang dalam masyarakat.
Menurut data sensus penduduk Tahun 2000 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 312 suku setelah diketemukannya 62 suku baru di Papua dan terdapat sekitar 250 bahasa. Sumber lain menyebutkan 253 bahasa, sementara Mohammad Jamin menyebut 263 bahasa lokal. Hal ini berbeda pula dengan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua bahwa di Papua terdapat kurang lebih 386 macam bahasa, khusus di wilayah Provinsi Papua berjumlah 329 bahasa yang tersebar di 28 Kabupaten dan 1 Kota, dan selebihnya terdapat 57 bahasa di Provinsi Papua Barat.
5. Keadaan Agama
Sebelum Agama Islam dan Kristen masuk di Papua, masyarakat telah memiliki kepercayaan sendiri yaitu sistem kepercayaan tradisi. Masing-masing kelompok masyarakat tradisional menjalankan sistem kepercayaan tradisinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya.
Agama yang dianut penduduk asli Papua adalah mayoritas Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Penduduk di bagian utara, barat dan timur kebanyakan Agama Kristen Protestan, sedangkan penduduk bagian selatan dan sebagian pedalaman Enarotali memeluk Agama Kristen Katolik. Sebagian penduduk asli terutama daerah Fak-Fak dan kepulauan Raja Ampat Sorong menganut Agama Islam.
Sekarang ini di Provinsi Papua telah berkembang Agama Kristen Protestan dan Katolik, Agama Islam, Agama Hindu, dan Agama Budha.
E. Corak Hukum Adat
Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak, yaitu: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.
F. Pengertian Hukum Pidana Adat
Menurut beberapa literatur Hukum Adat, Istilah Hukum Pidana Adat berasal dari istilah bahasa Belanda Adat Delicten Recht yang diartikan sebagai Hukum Pelanggaran Adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal di kalangan masyarakat adat.
Istilah ”Adat Delicten Recht” berasal dari Ter Haar, yang diartikan sebagai setiap gangguan terhadap benda materiil maupun inmateriil kepunyaan orang perorangan atau kelompok sosial. Dalam masyarakat adat, dimana terhadap gangguan-gangguan tersebut menimbulkan reaksi negatif yang menuntut pemulihan kembali dari keseimbangan kosmis yang terganggu tersebut.
Bushar Muhammad, menyatakan ”Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat”.
Menurut van Vollenhoven ”delik adat” adalah ”perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.
Menurut I Made Widyana, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka delik adat adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan tatanan adat masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang yang telah menimbulkan kegoncangan dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat kepada pelanggarnya.
G. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat
Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat dalam perundang-undangan, yaitu:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9), yaitu:
“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.
Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP tetapi sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.
Kedua, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP.
Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985, yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984, dalam perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dalam perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987, dalam perkara perbuatan kesusilaan.
4. Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2008, menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
5. Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
H. Jenis Delik Adat
Menurut Tolib Setiadi jenis delik adat dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Jenis delik yang paling berat yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib.
2. Jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan famili yaitu berupa: a) hamil di luar perkawinan. b) melarikan seorang perempuan. c) perbuatan zinah.
3. Jenis delik adat yang umum terjadi, misalnya: a) pembunuhan dapat diberikan reaksi adat yang seberat-beratnya dan kemudian membayar denda berupa hewan besar sebagai ”pembasuh dudun” karena tanpa ini suatu kutukan yang dialami masyarakat akan terus terjadi berupa bala bencana pada masa yang akan datang.
4. Jenis delik dianggap delik tetapi pada suku lain dianggap biasa. Misalnya: jual beli manusia (budak belian) dan pemenggalan kepala, pada orang suku tertentu tidak merupakan suatu delik tetapi orang dari suku lain merupakan delik berat.
5. Jenis delik terhadap harta benda. Misalnya pada masyarakat Batak a) mencuri buah-buahan di tanah (yang sudah jatuh) dinamakan “mamorus”. b) merampok orang yang sedang di jalan umum dinamakan “manamun” (“begal”-Jawa). c) pencurian oleh sejumlah orang disebut “kecu”. Pada umumnya di seluruh Indonesia menurut hukum adat orang yang mencuri dihukum membayar kembali barang-barang atau nilai barang yang dicurinya serta membayar denda kepada orang yang dicuri barangnya.
I. Sanksi Adat
Eksistensi sanksi pidana adat yang tercantum dalam konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 dinilai sebagai langkah maju dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Ketentuan tentang sanksi pidana adat dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP 2008, yaitu, “pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”. Tegasnya, agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkrit pada praktek penegakan hukum telah ditentukan pula adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e RUU KUHP 2008 berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Asasnya, hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut apabila pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) RUU KUHP 2008, bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai tindak pidana adat, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Penjatuhan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasl 67 ayat (1) huruf e dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
Dengan demikian sanksi adat/ reaksi adat/ koreksi adat adalah tindakan atau usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu termasuk yang bersifat religius magis, akibat adanya pelanggaran delik adat. Secara garis besarnya, sanksi adat dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
1. Penggantian kerugian “im-materiil” dalam pelbagai rupa seperti menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup suatu permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

J. Peradilan Adat di Indonesia
Istilah “peradilan“ (rechtspraak) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan“ yang dilakukan dengan sistem persidangan (Permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan atau di muka pengadilan. Peradilan menurut Hilman Hadikusuma adalah perbuatan yang sifatnya menetapkan apakah sesuatu hal itu sesuai dengan hukum dan keadilan atau yang bersifat menyelesaikan sesuatu sesuai dengan hukum dan keadilan. Dengan kata lain peradilan adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan. Apabila pembicaraan berdasarkan hukum adat, maka disebut “peradilan hukum adat “ atau “peradilan adat“ saja. Dengan demikian peradilan adat adalah cara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal Instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Penjara.
Menurut Hilman Hadikusuma, peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum agama Islam masuk di Indonesia, masyarakat telah melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum adat. Peradilan adat adalah penyelesaian perselisihan secara damai di luar pengadilan negara (resmi) tanpa berdasarkan peraturan tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, melainkan berdasarkan hukum adat yang dilaksanakan secara kekeluargaan, dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang terlibat dalam perselisihan.
Sejak tahun 1848 peradilan di Indonesia terdapat dualisme peradilan, yaitu menurut hukum barat (Eropah) yang dikodifikasi, dan menurut hukum adat, yaitu hukum Indonesia yang tidak dikodifikasi, yang tidak tertulis secara teratur, termasuk yang menyangkut hukum agama. Menurut Hilman bahwa sistem dualisme tersebut dikarenakan penduduk yang beranekaragam, sehingga peradilannya berbeda-beda, yaitu: Peradilan Gubenemen, Peradilan Pribumi (Peradilan Adat), Peradilan Swapraja, Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
Kondisi tersebut mulai berubah pada waktu Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menye-lenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN.1951 Nomor 9). Melalui Undang-undang Darurat tersebut secara berangsur-angsur Inheemsche Rechtspraak (Peradilan Pribumi/Peradilan Adat) dan Zelfbestuur Rechtspraak (Peradilan Swapraja) dihapuskan. Peradilan yang terakhir dihapuskan adalah peradilan di Irian Barat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966. Dari kelima macam peradilan yang diwarisi masa kolonial yang masih tersisa adalah Peradilan Gubernemen (sekarang Pengadilan Negeri); Peradilan Agama; dan Peradilan Desa. Hal ini berarti, masih tersisa satu peradilan yang tidak tergolong peradilan negara sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan secara internal, di luar peradilan negara.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasannya disebutkan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak ada lagi tempat bagi peradilan swapraja yang bersifat feodalistik atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan perlengkapan negara. Undang-undang ini dicabut dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan, bahwa ”semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan melalui Undang-undang”. Dalam penjelasannya disebutkan selain pengadilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara.
Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa: “Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Pengertian peradilan adat juga diatur dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, bahwa “Peradilan adat adalah suatu sistem penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua”. Selanjutnya yang dimaksud pengadilan adat menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua bahwa Pengadilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.
Pasal 50 ayat (2) UU Otsus menyatakan bahwa di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat-masyarakat hukum adat tertentu. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang ada di Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Lebih lanjut dimuat pada Penjelasan Pasal 51 ayat (2) bahwa Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat.
K. Landasan Teori
1. Teori Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Adapun pembatasan terhadap HAM tersebut dapat dibagi menjadi: (1) universal : tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kepercayaan, usia, latar belakang, jenis kelamin, warna kulit. (2) Melekat (inherent): hak tersebut bukan hasil pemberian kekuasaan/orang lain.
Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia. Perkembangan terhadap rumusan HAM terjadi secara menyeluruh pada UUD 1945 Perubahan Kedua Tanggal 18 Agustus 2000. Babakan penting yang dihasilkan adalah ditetapkannya bab khusus yang mengatur mengenai HAM dalam Bab XA Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD 1945 Perubahan Kedua.
Todung Mulya Lubis menyebutkan ada 4 (empat) teori HAM, yaitu:
1. Pertama, hak-hak alami (natural rights), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.
2. Kedua, teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi.
3. Ketiga, teori relativitas kultural (cultural relativist theory), teori ini adalah salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami (natural rights), yang berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperalisme kultural (cultural imperalism). Manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.
4. Keempat, doktrin Marxis (Marxist doctrine and human rights). Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami (natural rights), karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual, apabila telah mendapat pengakuan dari negara dan kolektivitas.

2. Teori Sistem Hukum
Menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya The Legal System : A Social Science Perspective (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) bahwa dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: 1. Struktur hukum (legal structure), 2. Subtansi hukum (legal substance), dan 3. Budaya hukum (legal culture).

3. Konsep Keadilan Restoratif
Menurut Mark Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hotmaulana Hutauruk, bahwa:
Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”.
(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).
Keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami dan menanggapi tindak pidana. Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu-individu dan masyarakat, serta bukannya sekadar pelanggaran undang-undang abstrak melawan negara, sehingga adalah sangat beralasan bila korban atau anggota masyarakat dan pelaku sendiri, dituntut untuk memainkan peranan penting dalam proses penyelesaiannya. Pemulihan hubungan emosional dan kerugian materiil adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadan pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini.
Adapun keadilan restoratif (restorative justice) menurut Tony Marshall, adalah: “Suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana, serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang”.
Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip:
1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk merestore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Hal ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan untuk setidak-tidaknya memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula atau sebelum terjadi kejahatan.
4. Konsep Mediasi
Secara sederhana mediasi diartikan sebagai kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.16 Pengertian mediasi ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambil keputusan.
Ada 2 (dua) langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan mediasi pidana:
1. Langkah pertama, yaitu: (a) adanya persetujuan dari kedua pihak baik korban maupun pelanggar (pelaku tindak pidana) dalam hal upaya mediasi dilakukan, (b) pelaku mengucapkan kesediaan untuk berhenti lebih lanjut melakukan tindakan yang mengakibatkan korban, untuk menghadiri suatu program therapeutic-counselling yang disediakan oleh suatu lembaga; institusi kesehatan masyarakat, dan untuk memulihkan setiap kerusakan yang dilakukan terhadap korban dari kekerasan/kekejaman. (kompensasi untuk korban juga termasuk didalamnya).
2. Langkah kedua, yaitu: (a) Jika tindakan-tindakan (langkah pertama) diketahui sejauh ini telah selesai dilaksanakan, lalu jaksa penuntut umum menghentikan kasusnya, menghentikan setiap penuntutan dan menarik kasus dari laporan, (b) bila ada yang dari kondisi-kondisi (kesepakatan korban dan pelaku) yang sebelumnya dilanggar dalam periode tiga tahun, kasus itu dikembalikan dan prosedur penegakan hukum dilanjutkan seperti langkah sebelum mediasi dilakukan (seolah-olah penyelesaian sengketa dengan penengahan belum pernah terjadi), dan (c) Tidak ada upaya mediasi lainnya diizinkan untuk tindak pidana yang sama.
5. Konsep Penyelesaian Delik Adat
Menurut Moh. Koesnoe, ada dua cara dalam menangani perkara adat yaitu dengan cara menyelesaikan dan memutus. Dalam “ajaran menyelesaikan”, bahwa penyelesaian suatu perkara haruslah sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang berselisih di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama kembali sebagaimana sebelumnya. Dalam ajaran menyelesaikan ini, asas kerukunan mendapat penekanan. Asas kerukunan ini berhubungan erat dengan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari asas kerukunan ini dituangkan dalam “ajaran musyawarah mufakat”.
Kadangkala suatu perselisihan tidak mungkin digarap dengan ajaran menyelesaikan, oleh karena itu penyelesaian dilakukan dengan ajaran memutus. Ajaran ini berpendirian bahwa dalam hal sengketa itu membawa efek yang dapat menimbulkan adanya segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas dan jelas.
Dalam ajaran memutus lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan akal sehat dan lebih pada apa yang sebenarnya oleh sebab itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Di samping asas kerukunan yang menimbulkan ajaran menyelesaikan dan ajaran memutus di atas, Koesnoe juga mengungkap dua asas kerja lainnya yang biasa digunakan dalam mengadili perkara-perkara adat, yaitu asas kepatutan dan asas kelarasan.
6. Teori Sistem Peradilan Pidana
Sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita bahwa Remington dan Ohlin, mengemukakan bahwa:
Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atas tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri, mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara effisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
Berkaitan dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) adalah “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.
Untuk mengorganisasikan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP), Coffey mengajukan gagasan sistem sebagai suatu sistem linear yang terdiri dan tiga bagian penting yaitu masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). Konfigurasi tunggal dan tiga bagian sistem linear tersebut digambarkan sebagai berikut:
Dengan mempergunakan perbedaan-perbedaan antara bagian input, process, dan out put, maka akan tampak SPP secara lebih sistematis. Bagian input SPP adalah bagian pertama yang menyeleksi kamus-kamus pelanggaran hukum yang menjadi bahan masukan SPP, yaitu sejumlah kejahatan yang dilaporkan/ tercatat (reported crimes) sebagai bagian SPP yang berhubungan dengan korban, atau pelaku, atau bahkan keduanya. Sedang untuk kejahatan yang tidak dilaporkan/tersembunyi (unreported crimes/hidden crimes) hanya menjadi perkiraan atau menjadi dark number yang tidak dapat diseleksi sebagai bahan input.
7. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum menurut Syukri Akub dan Baharuddin Badaru diartikan sebagai suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yaitu: (1) Faktor Hukumnya sendiri, (2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
8. Teori Tujuan
Berkaitan dengan tujuan hukum, maka terdapat 2 (dua) teori, yaitu:
(1) Teori Etis. Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (absolute justice). Aristoteles mengajarkan 2 macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Namun pakar hukum lain membedakan dalam 6 macam, yaitu:
a. Keadilan Komutatif (iustitia commutativa),
b. Keadilan distributif (iustitia distributiva),
c. Keadilan vindikatif (iustitia vindicativa)
d. Keadilan kreatif (iustitia creativa)
e. Keadilan protektif (iustitia protectiva)
f. Keadilan legalis (iustitia legalis)
(2) Teori Utilitas. Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Subekti, yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Hal ini berarti tujuan hukum sedapat mungkin mendatangkan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam teori utilitas ini selanjutnya diajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak.
Selanjutnya menurut Achmad Ali, terdapat 3 (tiga) aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu:
1. Aliran etis, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan;
2. Aliran utilitis, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagian warga.
3. Aliran normatif-dogmatif, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
Pada kenyataannya menurut Achmad Ali, bahwa tujuan hukum terkadang tidak dapat diwujudkan sekaligus bahkan sering terjadi benturan diantara ketiganya. Dari kenyataan seperti ini kemudian lahirlah ”asas prioritas tiga nilai dasar tujuan hukum” dari Gustav Radbruch . Asas prioritas merupakan asas yang mengemukakan bahwa dalam setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Idealnya bahwa tiga dasar tujuan hukum tersebut seyogianya diusahakan agar dalam setiap putusan hakim maupun oleh aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat terlaksana secara bersama-sama, dan jika tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya lebih dulu, kemudian barulah kemanfaatannya, dan terakhir adalah kepastian hukumnya.
9. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata ”adil” yang diambil dari Bahasa Arab ”Adl”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang).
Menurut John Rawls teori keadilan dapat dibagi dua bagian yaitu: (1) penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih, serta (2) suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan. Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama. Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. John Rawls membagi 2 (dua) “prinsip keadilan”, yaitu:
Pertama, di dalam masyarakat yang berkeadilan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

10. Teori Konflik dan Teori Konsensus
Konflik adalah perilaku bersaing antara dua orang atau kelompok. Teori konflik dipelopori oleh Dahrendorf dan Antony Gidden. Kata kunci dari teori konflik adalah kepentingan. Kepentingan tampak berwujud dalam kerugian; baik kerugian materiil maupun immaterial. Tidak ada seorang pun mau dirugikan dalam pergaulan masyarakat. Setiap orang selalu mengukur dan menjaga kepentingannya, agar jangan sampai dirongrong oleh orang lain dalam lalu- lintas pergaulan sosial.
Menurut teori konsensus bahwa nilai-nilai adalah unsur utama dari kehidupan sosial. Tiap masyarakat; menjunjung nilai-nilai tertentu, dan nilai-nilai itulah yang menjadi pengikat satu masyarakat. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi mewarnai bentuk pergaulan dan tata-krama umum, dan ketidaktenteraman dapat terjadi kalau ada perilaku anggota masyarakat tertentu “keluar” dari tata-krama umum, dan kepada persona yang demikian dianggap telah melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu. Teori ini mengacu kepada penghargaan terhadap hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
11. Teori Keseimbangan
Teori ini dimungkinkan untuk mengadakan peninjauan dan pembahasan terhadap teori tujuan hukum acara pidana di atas dengan dampak yang bersifat individual dan bersifat sosial dalam penerapannya, sehingga terdapat keseimbangan perlindungan kepentingan individu di satu pihak dengan kepentingan masyarakat di lain pihak, serta sebagai wujud dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Norma yang dibuat dengan sengaja oleh pembuat undang-undang memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar tercapai keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan bila terjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.
12. Pendekatan Revitalisasi
Ade Saptomo menjelaskan revitalisasi adalah upaya-upaya sistematis dari terutama, penekun hukum dan politik untuk mengerti, memahami, dan menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat sebagai pedoman untuk bertindak dalam bidang sosial, budaya, politik, dan hukum. Dalam konteks politik, misalnya pemilihan pemimpin, adalah nilai budaya dalam hukum adat yang menjadi dasar bertindak untuk melahirkan pemimpin. Oleh karena itu pendekatan revitalisasi dapat ditempuh, melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan past tense, yaitu pendekatan yang merujuk pada apa, bagaimana, dimana dan mengapa yang ada pada masa lalu. Pendekatan present tense adalah pendekatan dengan melihat hukum adat dipahami sebagai waktu sekarang, yaitu hukum adat digambarkan sebagai gerakan dinamis yang diperankan oleh pelaku-pelaku hukum adat yang melewati batas-batas geografis, identitas suku dan situasional lainnya. Pendekatan future tense adalah pendekatan yang melihat hukum adat dipahami sebagai waktu mendatang dalam mengarungi dan menghadapi hukum negara maupun tatanan global sehingga tatanan adat menjadi bagian dari tatanan global.
13. Konsep Kebijakan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Nasional
Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Politik hukum pidana pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik yang melalui tahap operasionalisasi/fungsionaliasi/ konkretisasi hukum pidana, yaitu tahap perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.
L. Kerangka Pikir
Teori yang dijadikan dasar pijakan teoretis dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini terbagi dalam Grand Theory yaitu Teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dielaborasi dengan teori Sistem Hukum. Midle Range Theory menyangkut Teori Sistem Peradilan Pidana yang dielaborasi dengan Konsep Mediasi, Konsep Penyelesaian Delik Adat, dan Konsep Keadilan Restoratif, dan Applied Theory menyangkut Teori Penegakan Hukum yang dielaborasi dengan Teori Tujuan Hukum, Teori Keadilan, Teori Konflik dan Teori Konsensus, Teori Keseimbangan, Pendekatan Revitalisasi, dan Konsep Kebijakan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Nasional.
Konsep negara hukum merupakan wadah HAM, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal tersebut penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.
HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, fungsi negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar pada perhubungan antara manusia individu dengan negara. Hak asasi baru tumbuh ketika oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap bahaya, akibat yang sangat mendalam yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Negara Republik Indonesia mencantumkan pengaturan HAM dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34.
Kegiatan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab Negara. Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogianya tidak dipandang secara sempit, namun harus secara holistik. Dalam proses penegakan hukum ada dua aspek penting yang sering berbenturan, yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Aspek kepentingan umum di satu pihak menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (social order), sedangkan di lain pihak aspek kepentingan individu menghendaki adanya kebebasan individu. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi antara dua aspek kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Penyelesaian tindak pidana tidak harus berakhir di pengadilan, akan tetapi masih ada upaya lain yang lebih mudah sederhana tanpa mengurangi dari rasa keadilan itu sendiri. Mediasi pidana (mediasi penal) merupakan bentuk penyelesaian delik yang dilakukan di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa secara aktif untuk mengusahakan dilakukan sebuah penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan menghasilkan suatu penyelesaian dalam sebuah perdamaian. Bentuk penyelesaian yang mempertemukan pelaku dan korban ini salah satu cara dalam konsep restorative justice (keadilan restoratif), yaitu bentuk penyelesaian yang bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki korban selaku pihak yang telah dirugikan.
M. Definisi Operasional
Konsep yang dikembangkan terkait dengan judul dan yang akan dipergunakan sebagai landasan operasional adalah:
1. Revitalisasi adalah usaha yang dilakukan untuk menjadikan peradilan adat menjadi penting dan perlu sekali, yaitu dengan cara memberdayakan fungsi peradilan adat sehingga penyelesaian delik adat di Papua lebih optimal dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat.
2. Peradilan Adat adalah proses atau sistem penyelesaian delik adat/perkara adat yang lahir dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Papua.
3. Pengadilan Adat adalah Lembaga Peradilan yang berfungsi untuk menyelesaian delik adat/sengketa/perkara adat bagi masyarakat hukum adat tertentu di Provinsi Papua.
4. Delik adat adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi adat berdasarkan norma masyarakat hukum adat setempat, hal ini meliputi: (a) Perkara adat kesusilaan: hubungan cinta, seksual suka sama suka, pengingkaran janji kawin, zina, incest, perkawinan antar agama, kumpul kebo. (b) Perkara adat harta benda pencurian hasil kebun dan pengrusakan rumah adat (c) Perkara adat melanggar kepentingan pribadi: pengucapan kata-kata kotor, mencaci orang, memfitnah orang, menipu orang lain atau berbohong yang menimbulkan kerugian, menuduh tanpa bukti. (d) Perkara adat kelalaian: tidak melaksanakan kewajiban adat, tidak melakukan upacara adat, tidak menghadiri upacara adat, tidak menghadiri rapat adat, tidak membayar luran adat. (e) Perkara adat yang menyangkut tanah sepanjang berkaitan dengan hak ulayat. (f) Perkara adat yang menyangkut dengan pengangkatan anak yang tidak sah (tidak prosedural atau yang tidak melalui suatu sidang adat dan upacara adat).
5. Reaksi adat/Sanksi adat adalah kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran delik adat. Berbagai jenis reaksi adat/sanksi adat, antara lain: 1) pengganti kerugian materiil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahkan gadis yang telah dicemarkan; 2) pembayaran uang adat atau denda adat; 3) melakukan upacara/selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran; 4) penutup malu/permintaan maaf; 5) Menyerahkan perempuan tebusan, dan 6) pengasingan atau pengusiran dari lingkungan masyarakat hukum adat.
6. Masyarakat hukum adat, adalah warga masyarakat asli orang Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
7. Ondoafi (Ondofolo) adalah kepala atau pimpinan dalam pemerintahan adat (kepala adat) yang membawahi Koshelo di Sentani.
8. Koshelo (koselo) adalah pimpinan adat di tingkat kampung pada masyarakat adat Suku Sentani.
9. Keret (klen kecil) adalah kumpulan dari sekelompok keluarga yang tergabung dalam suatu rumah adat, yang di dalamnya terdapat kamar/bilik untuk menampung para keluarga batih. Masing-masing keret dipimpin oleh seorang Kepala Keret (Mananwir Keret).
10. Mananwir adalah pimpinan/kepala, dan Mnu dimaknai sebagai Kampung. Mananwir Mnu adalah pemimpin/kepala dalam wilayah tingkat kampung pada mayarakat adat Suku Biak.
11. Kankain Karkara Mnu (Kainkain Karkara Mnu), yaitu suatu lembaga adat Suku Biak yang mempunyai fungsi mengatur kehidupan bersama dalam suatu komunitas yang disebut mnu atau kampung.
12. Norma adat adalah sistim nilai, aturan, kebiasaan yang mengatur, mengikat hidup dan dipertahankan dalam masyarakat adat serta mempunyai sanksi yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut norma tersebut.
13. Bin Babyak adalah sanksi adat yang berwujud seorang perempuan atau gadis yang akan diserahkan sebagai tebusan, akibat kasus pembunuhan (Aipyokem, atau Mamuun) atau kasus yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
14. Struktur Hukum adalah berkaitan dengan proses pelembagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum, penerapan hukum, sampai pada penegakan hukum dan keadilan.
15. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan dalam menyelesaikan sebuah pelanggaran (delik adat).
16. Budaya Hukum adalah sikap dan tanggapan masyarakat terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat yang berlaku secara turun temurun.
17. Penyelesaian delik adat adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan pelanggaran delik adat yang terjadi, baik di tingkat keluarga, Klen/suku, atau ondoafi.
18. Korban adalah seseorang atau pihak yang telah menderita kerugian baik fisik ataupun psikis yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.
19. Saksi adalah seseorang atau pihak yang telah melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku delik.
20. Kebijakan hukum pidana adalah upaya yang rasional untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam bidang penegakan hukum, baik melalui upaya penal dan upaya non penal.
21. Pembangunan hukum nasional adalah upaya untuk melakukan penataan kembali atau mengevaluasi dibidang struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum ke arah yang lebih baik yang berorientasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum sosiologis/empiris (socio legal research), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan penelitian ini juga dikaji dari penelitian hukum normatif walaupun porsinya sangat kecil dan tidak dominan, karena berkaitan dengan substansi hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran delik adat yang terjadi.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua, khususnya pada masyarakat adat Suku Biak di Kabupaten Biak Numfor, Masyarakat Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, dan Masyarakat Adat Suku Enggros Tobati di Kota Jayapura. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga suku tersebut dianggap dapat merepresentasikan dalam penyelenggaraan peradilan adat di Provinsi Papua.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku-suku di Wilayah Provinsi Papua, tetapi karena berbagai faktor pertimbangan, maka dalam penelitian ini tidak semua populasi dapat diteliti.
2. Sampel
Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka sampel penelitian ditetapkan 2 (dua) Peradilan Adat di Biak dan Peradilan Adat di Sentani, yang meliputi:
a. Ketua Dewan Adat Suku Biak
b. Ketua Dewan Adat Suku Sentani
c. Kepala Suku (Kempala Kampung/Mananwir Mnu) Biak
d. Kepala Suku (Ondoafi) Suku Sentani
e. Masyarakat Adat Suku Biak dan Sentani sebanyak 20 orang.
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu Kepala Suku atau Ondoafi, hakim adat (Mananwir), pelaku delik adat, korban delik adat, tetua adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Kepala Suku atau Ondoafi, pelaku, korban, tetua adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner. Selain wawancara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul, hasil-hasil penelitian, dan literatur-literatur hukum yang dapat mendukung keabsahan hasil penelitian ini.
F. Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Keseluruhan data yang telah terkumpul diidentifikasi, disusun, hasilnya diolah dan dikaitkan dengan landasan teori yang relevan, kemudian dianalisis dan dikaji secara mendalam, dintepretasikan dan dicari argumentasi untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Eksistensi dan Kedudukan Peradilan Adat
1. Struktur Hukum
Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, salah satunya adalah pengadilan. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan adat (peradilan adat) di Provinsi Papua, maka struktur dalam pemerintahan adat yang dimaksud adalah para pemimpin atau pengurus adat (dalam hal ini kepala suku, kepala keret/klen, ondoafi, kepala kampung, atau tetua adat).
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat di Provinsi Papua mengenal adanya dualisme sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal ini berupa pemerintahan desa, dan kedudukannya berada di bawah pemerintahan kecamatan/distrik. Sedangkan pemerintahan non formal ini disebut juga dengan pemerintahan adat (tradisional), yaitu suatu sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat yang sudah ada sejak jaman purbakala secara turun temurun. Sistem pemerintahan adat di masing-masing daerah/suku memiliki kepemimpinan adat sendiri-sendiri sesuai dengan tipe kepemimpinan yang dianut oleh masing-masing pemerintahan adat, misalnya tipe kepemimpinan Pria Berwibawa, kepemimpinan Raja, kepemimpinan Keondoafian (Kepala Klen), dan sistem kepemimpinan Campuran.
Berdasarkan wawancara dengan Philip Deda selaku Sekretaris Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat, bahwa sistem kepemimpinan pada Suku Sentani dikenal adanya sistem kepemimpinan Ondoafi. Kepemimpinan adat ini disebut ondoafi/ondofolo yang diperoleh melalui pewarisan langsung dari orang tua kepada anak laki-laki tertuanya hingga keturunan seterusnya. Sistem kepemimpinan masyarakat adat Suku Sentani oleh Philipus Kopeuw dan Elsa Suebu, disebut sebagai struktur pemerintahan adat yang berlapis tiga, yaitu kepala adat yang disebut Ondoafi/Ondofolo, kepala suku yang disebut koselo, dan kepala keret yang disebut akhona. Ondofolo membawahi 5 kepala suku, dan kepala suku membawahi 5 kepada keret. Kepala keret ini memimpin beberapa keluarga. Jadi kalau dibuat sandi pemerintahannya ada 155 (satu lima-lima). Jadi Ondoafi dan kepala-kepala suku adalah berdarah biru, sebab mereka termasuk keturunan para raja di Sentani dan kepemimpinannya bersifat hierarki.
Kesatuan sosial dalam kelompok kerabat (klen kecil) di Biak disebut dengan istilah “Keret”. Suatu keret terdiri dari sejumlah keluarga batih yang disebut “sim”, yang masing-masing keluarga batih menempati sim (kamar/bilik). Mnu (kampung) terdiri atas keret-keret (klen-klen kecil). Dasar-dasar yang menyatukan para warga suatu kampung adalah karena faktor kesamaan keturunan dan kepentingan ekonomi dan politik. Ciri-ciri sebuah Mnu adalah memiliki penduduk, bangunan-bangunan berupa rumah-rumah keret (aberdado), rumah-rumah upacara (rumsram), dan wilayah tertentu, dan memiliki pemimpin kampung (yang disebut Mananwir Mnu).
Dalam struktur pemerintahan mnu (kampung) dikenal adanya suatu lembaga yang disebut dengan “kainkain karkara mnu” (dewan kampung), oleh Hendrik H.J. Krisifu disebut sebagai lembaga musyawarah kampung. Mananwir mnu bertanggung jawab dalam setiap permasalahan yang terjadi di kampung. Mananwir Mnu bertugas menyelesaikan sengketa, mengatur pembayaran denda, mengawasi sanksi, dan mencari jalan perdamaian demi tegaknya hukum adat dan ketertiban masyarakatnya.
Kainkain Karkara Mnu dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi Kainkain Karkara Biak. Secara etimologi Kainkain Karkara Biak memiliki arti sebagai berikut: kata kainkain, artinya duduk dan bermusyawarah, kata karkara artinya berbicara dan berpikir untuk mengambil keputusan terhadap masalah-masalah penting yang bermanfaat bagi masyarakat, dan kata Biak menunjukkan kepada suatu kesatuan daerah masyarakat hukum adat yang ditempati oleh orang Biak. Dengan demikian secara konseptual dapat disimpulkan bahwa Kainkain Karkara Biak adalah lembaga tempat bermusyawarah untuk berbicara, mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang penting dan bermanfaat bagi orang Biak.
Secara struktur hukum, maka lembaga penyelesaian delik adat bagi masyarakat hukum adat Biak dikenal dengan sebutan “Kainkain Karkara Biak”, sedangkan di masyarakat adat Suku Sentani dan Port Numbay Kota Jayapura dikenal dengan sebutan “Para-para Adat”, atau dikenal pula dengan sebutan “Obe Ongge”, dan dalam perkembangannya masyarakat adat di Sentani Timur menyebut dengan istilah Lembaga Adat “Kopemaho” (Kelompok/Forum Pemerhati Masyarakat Adat Ohey). Lembaga-lembaga adat tersebut merupakan tempat atau lembaga adat yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus/delik adat di masing-masing suku, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh hakim adat dan pengurus adatnya. Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat hukum adat untuk mencari keadilan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga tercipta adanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat.
Dengan demikian struktur kelembagaan adat di Provinsi Papua yang selama ini sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan adat sebagai bukti kuat bahwa peradilan adat di Provinsi Papua masih ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Struktur adat yang sudah terbentuk dan dijalankan oleh masing-masing suku dan keret tersebut bertanggung jawab atas segala sesuatu yag terjadi dalam wilayah adatnya. Kepala suku/ keret/ondoafi berwenang menyelesaikan sengketa adat atau pelanggaran delik adat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pengayoman warga adatnya terhadap kemungkinan terjadi gangguan di wilayah hukum adatnya.
Peradilan adat di Provinsi Papua berfungsi untuk menyelesaikan perkara (delik adat) di antara warga masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing. Dalam praktek peradilan adat juga menyelesaikan delik adat yang melibatkan salah satu pihak berasal dari masyarakat hukum adat lain, ataupun menyelesaikan perkara yang melibatkan warga hukum adat yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lain. Kendatipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat hukum adat, namun dalam kenyataannya putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final, dan dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya kewibawaannya (tidak berwibawa) sebagai lembaga peradilan adat yang sesungguhnya. Seharusnya peradilan adat memiliki kewibawaan dan kemandirian atas putusan yang telah diambil. Peradilan adat dikatakan memiliki kewibawaan apabila peradilan adat tersebut berfungsi sebagai lembaga peradilan yang dapat memberikan rasa keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan, lembaga yang mampu mengembalikan keseimbangan (memulihkan keadaan) seperti semula, dan lembaga yang dapat menjaga, melindungi dan mengharmoniskan hubungan antar individu dalam masyarakat hukum adat.
Seharusnya apabila berupaya mengembalikan kewibawaan peradilan adat, maka putusan peradilan adat yang telah dibuat harus bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga putusan peradilan adat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh lembaga (peradilan) yang lain, misalnya peradilan negara (Pengadilan Negeri). Dengan demikian ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Perdasus), yang memberikan peluang kepada salah satu pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan adat dapat mengajukan gugatan kepada Pegadilan Negeri, dapat dikatakan sebagai ketentuan yang kurang tepat dan menyimpang, karena telah mengaburkan keberadaan dan kewibawaan peradilan adat di Papua. Padahal di dalam Pasal 4 Perdasus secara tegas disebutkan bahwa kedudukan peradilan adat bukanlah merupakan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan adat yang berlaku dan berkedudukan di lingkungan masyarakat hukum adat di Papua. Oleh karena itu seolah-olah peradilan adat merupakan sub-ordinasi dari peradilan negara. Hal ini berarti kedudukan peradilan adat tidak lagi bersifat mandiri sebagai lembaga penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua, tetapi merupakan lembaga peradilan adat yang bersifat tidak final (sebagai peradilan adat yang terombang-ambing/mengambang), yang dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan adat. Cita-cita yang selama ini ditumpukan kepada peradilan adat, yaitu asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak lagi dapat diwujudkan. Penyelesaian delik adat yang awalnya dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat tidak dapat berjalan secara optimal. Proses untuk mencari keadilan semakin jauh dan bertambah panjang, keseimbangan kosmis yang telah terganggu tidak lagi dapat dipulihkan seperti semula, suasana dan hubungan dalam masyarakat akan tetap terganggu, dan bahkan dapat menimbulkan rasa kecewa dan dendam sebelum ada upaya pemulihan dari pihak yang telah merusak keseimbangan tersebut.
Dalam rangka untuk memberdayakan fungsi peradilan adat secara optimal dalam menyelesaikan delik adat, maka langkah yang dinilai tepat untuk dilakukan adalah:
Pertama, melakukan inventarisasi terhadap delik-delik adat yang masih berlaku dalam masyarakat hukum adat. Inventarisasi delik adat di Provinsi Papua merupakan suatu keharusan karena bertujuan untuk mengungkap jenis delik adat apa saja yang masih ada beserta sanksi adat yang masih diterapkan dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi. Hasil dari inventarisasi tersebut diidentifikasi berdasarkan wilayah, dievaluasi, dan dikaji secara mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti jenis delik adat (dan sanksi adat) apa saja yang masih relevan, dan jenis delik yang sudah tidak berlaku lagi (ditinggalkan/dihilangkan) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan masyarakat hukum adat. Hasil inventarisisi tersebut akan sangat berguna untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka pemberdayaan fungsi peradilan adat yang lebih optimal dalam memberikan keadilan masyarakat hukum adat.
Kedua, mempertegas kedudukan peradilan adat sebagai peradilan yang mandiri, bersifat final, dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara. Hal ini berarti putusan peradilan adat tidak lagi dapat dibatalkan oleh peradilan negara, dan peradilan adat tidak dapat dimintakan banding ke peradilan lain, karena putusan peradilan adat mengikat para pihak untuk mematuhi dan mentaati sebagai putusan perdamaian yang telah melalui proses musyawarah mufakat. Hal ini semata-mata untuk menjaga kewibawaan peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat dan prinsip win-win solution kepada para pihak, serta mengutamakan upaya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.
Ketiga, melakukan pembagian kewenangan yang jelas dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara. Berkaitan dengan pembagian kewenangan tersebut seharusnya peradilan adat hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah adat (delik adat) saja, sedangkan terhadap perkara lain yang tidak berkaitan dengan masalah adat menjadi kewenangan peradilan negara. Apabila ada pelanggaran delik adat yang diatur dalam hukum adat dan juga ada pelanggaran delik adat yang diatur dalam hukum pidana nasional, tetapi oleh para pihak telah dilakukan penyelesaian secara damai baik oleh para pihak ataupun melalui peradilan adat, maka seharusnya hal ini tidak perlu lagi pelakunya dituntut ke peradilan negara, karena kesalahan yang dilakukan pelaku telah ditebus dengan penyelesaian secara damai oleh para pihak, dan pelaku telah membayar denda adat kepada pihak korban atau keluarganya, di pengadilan adat.
Demikian halnya apabila para pihak yang berperkara telah memilih penyelesaian perkara melalui peradilan adat, maka seharusnya ada konsekuensi yang jelas yaitu para pihak tidak dapat lagi menolak putusan pengadilan adat, dan peradilan negara juga tidak dapat memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Adat, karena akan bertentangan dengan asas ne bis in idem, dan hakim Pengadilan Negeri wajib menolak perkara yang diajukan tersebut. Demikian halnya apabila para pihak menginginkan perkaranya diselesaikan melalui peradilan negara, maka konsekuensinya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, diwajibkan untuk berkonsultasi dengan tokoh adat atau kepala suku setempat berkaitan dengan penentuan sanksi adat yang dapat memulihkan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut, yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini berarti hakim harus mempertimbangkan secara hati-hati dan jika perlu menjatuhkan sanksi pidana pokok menurut hukum pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa sanksi adat kepada pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban secara adat dan memulihkan keadaan yang telah terganggu.
Keempat, berupaya mempertahankan keberadaan peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat yang sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Penyelesaian melalui peradilan adat dirasakan lebih mudah untuk dipahami karena senafas dengan akar budaya masyarakat hukum adat. Bahkan kasus pembunuhan sekalipun dapat diselesaikan secara damai dengan membayar sanksi adat/denda dan saling maaf-memaafkan, dan seolah-olah peradilan negara tidak diperlukan. Masyarakat hukum adat masih menghendaki adanya peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat dibandingkan memilih penyelesaian melalui peradilan negara (formal). Peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat diharapkan dapat sejalan atau bersinergi dengan peradilan umum dalam rangka penegakan hukum yang bermuara pada rasa keadilan, tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan dalam masyarakat hukum adat, tidak melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan asas kepatutan dan tidak menghilangkan nilai magis religiusnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan peradilan adat agar output penyelesaian delik adat tersebut dapat memberikan hasil yang optimal terutama dalam memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

2. Substansi Hukum
Pengakuan peradilan adat di Papua sebelum adanya Undang-undang Otonomi Khusus, tidak dapat dilepaskan dari sejarah peradilan dari masa ke masa yang telah dilalui selama ini. Secara filosofis, pengakuan peradilan adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945), bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pengakuan dan penghormatan sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara Sosiologis, peradilan adat telah dipraktekkan dalam masyarakat melalui hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah sejak dahulu kala, dan bahkan sebelum agama Islam masuk di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan hukum adat (peradilan adat) telah diakui dalam perundang-undangan sebagai berikut:
1. Ordonantie op de Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied (Staatsblad 1932 Nomor 80), Tanggal 18 Februari 1932 tentang Peraturan Peradilan Adat.
2. Inheemse Rechtspraak Verordening Molukken (Jav. Courant 24 September 1935 Nomor 77 Extra Bijvoegsel Nomor 57).)
3. Pasal 3a R.O. (Reglement of de Rechterlijke Organisatie), atau Peraturan Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatsblad 1935 Nomor 102.
4. Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN. 1951 Nomor 9).
5. Pasal 10 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 L.N. No.107 tahun 1964, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Pasal 25 ayat (1) dan 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
6. Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2005.
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
8. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan adat di Provinsi Papua mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. Keberadaan undang-undang Otsus dan Perdasus tersebut sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan peradilan adat yang selama ini hanya diakui dari aspek politik dan administrasi, sedangkan dari aspek kekuasaan kehakiman tidak diakui. Selain itu sebagai upaya untuk memperkokoh kedudukan peradilan adat, menjamin kepastian, kemanfaatan, keadilan, menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos, dan membantu pemerintah berkaitan dengan masalah penegakan hukum di Papua.
Keberadaan undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua dan Perdasus tentang Peradilan Adat di Papua pada kenyataannya dinilai belum banyak memberikan perubahan terhadap penyelesaian delik melalui lembaga peradilan adat. Penyelenggaraan peradilan adat di Papua selama ini dinilai masih sama seperti sebelum ada undang-undang Otsus dan Perdasus, yaitu sesuai dengan kondisi dan budaya yang berlaku di masyarakat hukum adat masing-masing. Keberadaan undang-undang Otsus dan Perdasus belum dapat secara optimal memperkokoh fungsi peradilan adat dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi. Secara umum dapat dikatakan walaupun ada perbedaan dalam hal cara penyelesaian kasus (delik adat) yang terjadi, tetapi pada prinsipnya terdapat persamaannya terutama dalam hal penerapan sanksi adat dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu konsep yang layak untuk ditawarkan guna memperkokoh peradilan adat adalah dengan menjadikan peradilan adat di Provinsi Papua lebih diberdayakan atau difungsikan lebih giat lagi sehingga fungsi peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat dapat memberikan rasa keadilan yang optimal khususnya pihak yang dirugikan (korban), dan memberikan kedamaian dan ketentraman masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan revitalisasi peradilan adat, maka langkah yang dianggap tepat dilakukan adalah (1) melakukan inventarisasi jenis delik adat dan sanksi adatnya di masing-masing suku dan wilayah, (2) membentuk struktur peradilan adat sesuai dengan adat-istiadat, sistem kekerabatan, sistem kepemimpinan, dan organisasi sosial pada wilayah adatnya masing-masing, (3) menunjuk kepala adat atau pemimpin adat sebagai hakim adat, atau menunjuk seseorang yang dipandang layak dan memahami tatanan adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat sebagai hakim adat sehingga dapat menyelesaikan delik adat yang terjadi dan dapat memberikan keadilan dan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa, dan (4) melakukan perubahan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan (Otsus dan Perdasus) yang dinilai menyimpang dan tidak lagi memberikan kewibawaan keberadaan peradilan adat.
Kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat hukum adat di Provinsi Papua belum memiliki peraturan pidana adat (delik adat) secara tertulis (dicatat). Hal ini terbukti dari hasil penelusuran yang dilakukan, bahwa masing-masing suku mempunyai ciri khas dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam menyikapi setiap sengketa/konflik adat (delik adat) yang terjadi. Masing-masing masyarakat hukum adat memiliki aturan/tatanan adat, dan sanksi adat sendiri-sendiri (walaupun ada kesamaannya, misalnya sanksi adat yang berupa ternak babi). Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa ternyata masyarakat hukum adat yang memiliki peraturan tentang hukum pidana adat (delik adat) secara tertulis dan tergolong lebih lengkap adalah Masyarakat Adat Napa (Biak) yang dikenal dengan “Sari Hukum Adat”, dan Masyarakat Hukum Adat Suku Jouw Warry Demta Kabupaten Jayapura dikenal dengan “Buku Panduan Hukum Adat (Dewan Adat Suku Jouw Warry)”. Sedangkan pada masyarakat hukum adat yang lain masih dalam tahap proses pembenahan dan penyusunan, misalnya Masyarakat hukum adat Suku Nafri, Suku Enggros Tobati di Kota Jayapura, dan Masyarakat Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, sampai saat ini telah memiliki struktur pemerintahan adat sendiri, yang sudah terbentuk sejak dahulu dan sudah berjalan sesuai fungsinya. Hanya saja mereka belum memiliki peraturan pidana adat secara tertulis/tercatat dalam sebuah buku/undang-undang. Peraturan pidana adat selama ini hanya terbatas pada peraturan hukum adat berdasarkan ketentuan para leluhur/tetua adat terdahulu yang diikuti dan dihormati sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pengurus peradilan adat secara rutin menangani perkara adat yang terjadi menurut aturan adat yang telah ada.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Masyarakat Hukum Adat Napa (Biak) telah menyusun peraturan hukum adat ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan “Sari Hukum Adat”. Sari Hukum Adat ini merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat hukum adat Suku Biak dan juga oleh masyarakat lain di luar dari masyarakat hukum adat Biak. Dasar pertimbangan disusunnya “Sari Hukum Adat” bagi masyarakat Napa (Biak), ada 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1. Dengan diakumulasikannya hukum adat ini diharapkan agar secara empiris mampu memberikan proteksi atau jaminan security terhadap segenap warga masyarakat adat bersama semua harta benda milik kepunyaannya.
2. Mampu memberikan arah yang jelas bagi terselenggaranya proses peradilan adat yang semi formal.
3. Memberikan otoritas kepada Badan Peradilan Adat untuk menyelenggarakan peradilan adat, khususnya masalah-masalah adat yang bersifat Insidentif, sekaligus merujuk perkara-perkara pidana dan perdata yang menjadi kewenangan pihak kepolisian dan pengadilan negeri kepada pihak kepolisian agar ditangani secara judicial oleh pihak yudikasi.
4. Dalam melaksanakan fungsi peradilan, Badan Hakim Adat hendaknya dimampukan oleh seperangkat hukum adat, sehingga rasa aman dan nyaman dari warga masyarakat adat dapat tercipta.

Kedudukan Sari Hukum Adat bukanlah merupakan pengganti hukum nasional (hukum positif/hukum negara/Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/hukum pidana), tetapi Sari Hukum Adat akan memposisikan sebagai hukum yang hanya berlaku bagi masyarakat adat (Suku Biak) atau dapat dipergunakan untuk menyelesaikan oleh masyarakat hukum adat lain yang membutuhkan keadilan melalui penyelesaian secara adat. Sari hukum adat dan hukum pidana nasional, keduanya akan berjalan seiring sejalan, bersinergi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Adolof Baransano dan Anthon Yarangga, bahwa Sari Hukum Adat adalah peraturan adat (dapat dikatakan sebagai KUHP-nya orang Biak) yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang oleh adat dan lengkap dengan sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang/kelompok anggota/warga masyarakat adat Biak. Sanksi adat sebagaimana diatur dalam Sari Hukum Adat Biak ini bersifat fleksibel/elastis artinya tergantung pada permintaan korban dan persetujuan atau kemampuan dari si pelaku. Jadi sanksi adat ini dapat berubah lebih berat/banyak atau lebih ringan/sedikit. Sanksi adat dalam hal ini hanya sebagai pedoman saja, agar masyarakat mengetahui sanksi apa yang akan diterimanya jika sebagai pelaku pelanggaran delik adat. Dalam praktek Sari Hukum Adat Biak pernah juga digunakan untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan antara warga adat Biak dengan warga dari suku lain (Jawa, Makassar, dan Batak), misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian seseorang, kasus pengeroyokan (penganiayaan), kasus pengancaman dan kasus pengrusakan. Delik-delik adat sebagaimana yang diatur dalam Sari Hukum Adat Napa (Biak) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi institusi adat (pengurus/hakim adat) dalam menyelesaikan kasus adat (delik adat) yang terjadi di masyarakat adat Suku Biak.
3. Budaya Hukum
Berkaitan dengan budaya hukum Ahmad Ubbe, menyatakan bahwa:
Budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum bekerja tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai fungsi, pertama, sistem perundang-undangan yang belum tertata dengan baik, masih terdapatnya kekosongan-kekosongan, maupun kualitas yang belum baik, serta adanya perundang-undangan kolonial. Kedua, budaya hukum juga berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari sektor-sektor di luar hukum, dan pengaruh-pengaruh negatif pembangunan ekonomi, serta pengaruh dari melemahnya penghormatan (pelecehan) hukum. Ketiga, budaya hukum terpengaruh pada globalisasi kehidupan bangsa-bangsa di dunia.
Berkaitan dengan budaya hukum, Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip M. Syamsudin, menyatakan budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.
Berkaitan dengan konsep budaya hukum sebagaimana yang telah dikemukakan, maka apabila dicermati dan dikaji secara mendalam hal ini erat sekali dengan kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua yang menerapkan hukum adat sebagai dasar penyelesaian delik adat. Sikap dan perilaku masyarakat adat terhadap hukum dibangun atas dasar keyakinan bahwa tatanan adat yang telah diatur menjadi pedoman bertindak yang patut untuk diikuti dan ditaati. Delik adat yang telah dilanggar oleh warga adat akan dituntut pertanggungjawaban secara adat melalui lembaga peradilan adat (lembaga musyawarah adat).
Masyarakat adat telah secara mendalam menjiwai keberadaan hukum adat di wilayahnya. Norma adat yang secara turun-temurun tersebut telah diakui dan dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tatanan adat di wilayahnya. Nilai-nilai yang tercermin dalam tatanan adat tersebut telah membentuk pola perilaku masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Pola perilaku masyarakat didasarkan atas norma adat yang telah disepakati bersama dan telah hadir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat adat. Norma adat tersebut mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mengatur tentang hal-hal yang baik dan yang buruk. Apabila ada yang melanggar norma yang telah ditentukan oleh masyarakat adat tersebut, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
Sikap kurang percaya yang ditunjukkan oleh masyarakat adat terhadap peradilan negara yang seringkali tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat (dinilai merugikan masyarakat). Hal ini merupakan cermin dari budaya yang diyakini bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim negara tidak mampu mengembalikan suasana kosmis yang telah terganggu akibat adanya pelanggaran delik adat oleh pelaku. Hukuman (sanksi pidana) yang dijatuhkan oleh hakim negara (Pengadilan Negeri) kepada pelaku tindak pidana hanya dapat menebus kesalahan dan perbuatan sebagaimana diancam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan bukan untuk mengembalikan keseimbangan alam yang telah tergoncang. Selain itu adanya pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana adat itu sendiri yang berbeda dengan pemidanaan (sanksi pidana) dalam hukum pidana. Sanksi pidana dalam kajian ilmu hukum pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap individu/perorangan (asas personal), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, sedangkan sanksi pidana adat adalah upaya yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang telah terganggu, yang tidak saja dapat dipertanggung jawabkan kepada perorangan/individu, tetapi juga dapat dimintakan pertangung jawaban pidananya kepada kelompok/suku/ masyarakat adat. Tanggung jawab yang dibebankan kepada selain individu juga kelompok ini sering disebut dengan tanggung jawab komunal, yaitu, korban dapat menuntut ganti rugi adat kepada keluarga atau kepada suku dari pihak pelaku. Hal ini sangat beralasan karena corak dari hukum adat itu sendiri adalah kebersamaan (komunal), yaitu hubungan hukum antara anggota masyarakat didasarkan atas kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.
Secara filosofis tanggung jawab secara komunal ini merupakan tanggung jawab bersama akibat salah satu anggota keluarga yang menimbulkan kerugian kepada warga adat lainnya. Secara adat hal ini sangat dimungkinkan karena keluarga atau suku bertanggung jawab dan berwenang melindungi masyarakatnya dan wajib menanggung segala sesuatu dan akibatnya. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari hubungan yang sangat erat antara suku dan masyarakat adatnya. Para keluarga saling bergotong royong untuk membayar denda adat/sanksi adat, dan berusaha semaksimal mentaati putusan adat. Pemenuhan sanksi adat dilakukan semata-mata untuk menciptakan kedamaian dan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu seperti semula sebelum terjadi pelanggaran adat (delik adat).
Berdasarkan teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat ditegaskan bahwa keberadaan peradilan adat di Provinsi Papua telah secara nyata dapat dilihat dalam masing-masing sistem hukum tersebut. Keberadaan peradilan adat dapat diketahui dari struktur kelembagaan adat yang ada pada masyarakat adat yang bersangkutan, misalnya di Biak ada Mananwir yang bertindak sebagai hakim adat, ondoafi atau kepala suku/keret sebagai hakim adat di wilayah adatnya, semua fungsi yang ada pada struktur kelembagaan masyarakat tersebut mengindikasikan kuat keberadaan peradilan adat di masyarakat adat masih eksis, diakui dan hidup di tengah-tengah masyarakat adat. Secara nyata juga dapat dilihat dari substansi hukumnya, bahwa hukum adat (peradilan adat) itu masih ada dan menjelma sebagai sebuah norma adat yang memuat ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk yang disertai dengan sanksi adat apabila ada yang melanggar ketentuan adat yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat setempat. Kemudian bukti nyata dalam budaya hukum dapat dilihat dari sikap dan perilaku dari masyarakat adat baik secara individu maupun kelompok/ masyarakat yang secara nyata dan sadar patuh dan taat terhadap ketentuan atau aturan adat tersebut. Budaya hukum masyarakat yang cenderung untuk menyelesaikan delik adat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melalui peradilan adat yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan kepuasan atas hasil putusan hakim adat dalam menyelesaikan pelanggaran delik adat karena dapat mengembalikan keseimbangan yang telah tergoncang.

B. Ragam Delik Adat, Proses Penyelesaian dan Sanksi Pidana Delik Adat di Provinsi Papua
1. Jenis Delik Adat
Berdasarkan hasil penelitian di Dewan Adat Biak, bahwa jenis-jenis delik yang diatur dalam Sari Hukum Adat bagi masyarakat hukum adat Biak Provinsi Papua adalah:
1. Wosbin (diartikan sebagai Perkosaan atau Perzinahan).
Pasal 1, yaitu Remaja pria dengan remaja wanita.
Ayat (1) menyebutkan: Perzinahan dilakukan remaja pria dengan remaja wanita perlu mendapat arahan dari hakim adat agar keduanya dapat dijadikan dalam suatu perkawinan. Untuk itu, orang tua atau wali dari remaja pria perlu menempuh mekanisme perkawinan adat yang diawali dengan “fakfuken”.
Ayat (2) apabila remaja pria menolak arahan hakim adat, akan berdampak pada sanksi adat berupa: (a) piring besar sebanyak 2 buah, (b) piring kuah sebanyak 5 buah, (c) piring makan sebanyak 20 buah, dan (d) uang tunai sebesar Rp. 500.000,-.
Ayat (3) apabila remaja wanita menolak arahan hakim adat, berdampak pada sanksi adat berupa penurunan denda sebagai berikut: (a) piring besar sebanyak 2 buah, (b) piring kuah sebanyak 5 buah, (c) piring makan sebanyak 20 buah, dan (d) uang tunai sebesar Rp. 300.000,-. Ayat (4) apabila kedua-duanya menolak arahan hakim adat, akan berdampak pada sanksi adat berimbang, yaitu berbanding satu, karena kedua-duanya telah bersekongkol melecehkan kesucian adat.
Pasal 2, yaitu Remaja pria dengan Ibu Keluarga.
Ayat (1) perzinahan dilakukan antara remaja pria dengan ibu keluarga ditetapkan sanksi sebagai berikut: (a) piring besar sebanyak 3 buah, (b) piring kuah sebanyak 8 buah, (c) piring makan sebanyak 25 buah, dan (d) uang tunai sebesar Rp. 700.000,-.
Ayat (2) apabila perzinahan menimbulkan niat cerai oleh pihak suami atas perbuatan isterinya akan berdampak pada sanksi adat sebagaimana diatur dalam elemen “Maumewer” (perceraian). Sanksi setelah terjadi “Maumewer” adalah:
1) Apabila perceraian Itu terjadi akibat pelanggaran isteri (berzinah) dan perbuatan itu didukung lebih dari dua saksi maka perceraian boleh dilakukan dengan “pampampum” (uang penolakan) sebesar Rp. 500.000,-
2) Apabila perceraian itu dilakukan karena kesalahan suami Bin Bekya (poligami) sehingga Isteri diceraikan, maka seluruh harta yang ada di dalam rumah menjadi miliknya ditambah ganjaran sebesar Rp. 3.000.000,-
3) Apabila kesalahan suami berakibatkan permintaan cerai darl isteri, maka kepadanya akan diberikan uang pelepasan sebesar Rp. 1.000.000,-
4) Masalah anak dalam adat Biak tidak boleh dibagikan.
Pasal 3, yaitu Bapak Keluarga dengan Ibu Keluarga lain.
Ayat (1): Perzinahan dilakukan seorang laki-laki dengan istri orang lain akan berdampak pada sanksi adat berupa: (a) Piring besar 5 buah, (b) Piring kuah 13 buah, (c) Piring makan 35 buah, (d) Uang tunal Rp. 1.000.000,-.
Ayat (2): Pihak isteri yang berzinah melakukan perdamaian adat terhadap isteri dari laki-laki yang berzinah dengan sarana perdamaian adat sebagai berikut: (a) Piring besar 2 buah, (b) Piring kuah (5) buah, (c) Piring makan 10 buah, (d) Uang tunai Rp. 300.000,-
Pasal 4, yaitu Bapak keluarga dengan wanita remaja
Ayat (1): Perzinahan dilakukan seorang bapak keluarga dengan wanita remaja ditetapkan sanksi adat sebagai berikut: (a) Piring besar 3 buah (b) Piring kuah 8 buah (c) Piring makan 30 buah (d) Uang tunai Rp. 700.000,-
Ayat (2): Pihak wanita remaja yang berzinah melakukan perdamaian adat terhadap isteri dari laki-laki yang berzinah dengan sarana perdamaian adat sebagai berikut: (a) Piring besar 1 buah, (b) Piring kuah 3 buah, (c) Piring makan 10 buah, (d) Uang tunai Rp. 200.000,-
Ayat (3): Perzinahan dilakukan antara bapak keluarga dengan janda produktif ditetapkan sanksi adat sebagai berikut: (a) Piring besar 3 buah, (b) Piring kuah 7 buah, (c) Piring makan 25 buah, (d) Uang tunai Rp. 500.000,-
Ayat (4): Janda Produktif yang berbuat zinah melakukan perdamaian adat terhadap isteri dari laki-laki yang berzinah dengan sarana perdamaian adat sebagai berikut: (a) Piring besar 1 buah (b) Piring kuah 2 buah, (c) Piring makan 10 buah, (d) Uang tunai Rp. 200.000,-
2. Rakafkofen (diartikan sebagai Umpatan)
Pasal 5: Rakafkofen dapat dibedakan menjadi:
Ayat (1): Mencela seseorang dalam arena pertengkaran dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Ayat (2): Menyambung cerita seseorang sehingga berkembang menjadi masalah adat, dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Ayat (3): Mendiskusikan seseorang dalam sebuah forum cerita dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
3. Rapapik (Perkelahian)
Pasal 6: Rapapik dapat dibedakan menjadi:
Ayat (1): “Aror kam” (meneriakkan seseorang dengan suara lantang) karena emosi dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
Ayat (2): Sarabrab Wos (saling berbantah satu sama lain) dengan caci maki, dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pelaku.
Ayat (3): Famforwas (Apwaworek) yaitu seseorang rnenyumpahi lawan bicaranya dapat dibenahi dengan perdamaian adat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan diakhiri dengan perdamaian oleh pihak Gereja
Ayat (4): Mengadu Fisik tanpa alat tajam dikenakan sanksi adat sebagai berikut:
1. Pihak pelaku utama: a. Piring kuah 3 buah, b. Piring makan 5 buah, c. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pihak korban: a. Piring kuah 2 buah, b. Piring makan 3 buah, c. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ).
Ayat (5): Mengejar seseorang dengan alat tajam dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Ayat (6): Memasuki halaman seseorang dengan motif hendak membunuh dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (7): Melukai seseorang dikenakan sanksi adat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seluruh biaya perawatan menjadi tanggungan pihak pelaku.
Ayat (8): Apabila pelaku dilukai oleh lawannya (Pihak korban), maka biaya perawatan ditanggung sendiri, dan pihak lawan (korban) hanya menyelesaikan darah dengan perdamaian adat sebagai berikut: (a) Piring kuah 3 buah, (b) Piring makan 5 buah, (c) Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
Ayat (9): Aipyokem (korban pembunuhan) dapat diselesaikan berdasarkan fenomena Binbabyak.
4. Penyadapan Milo (Minuman Lokal).
Pasal 7, yaitu: Menyadap minuman lokal dari kelapa dapat dirincikan sebagai berikut:
Ayat (1): Untuk kepentingan konsumsi sendiri hanya boleh disadap satu (1) pohon saja.
Ayat (2): untuk kepentingan memperlancar aktivitas perekonomian keluarga hanya boleh disadap dua (2) pohon kelapa.
Ayat (3): Menyadap untuk kepentingan komersial (diperdagangkan) tidak diizinkan demi hukum adat.
Pasal 8, yaitu: Gangguan Kamtibmas yang diakibatkan kemabukan dapat disikapi adat sebagai berikut:

Ayat (1): Pelaku mendapat nasehat oleh Hakim Adat atau Mananwir Mnu/Keret, sebanyak tiga (3 ) kali.
Ayat (2): Apabila Nasihat dan peringatan Hakim Adat atau Manawir Adat tidak dihiraukan, akan berdampak tindakan pemutusan mayang kelapa sadapannya.
Ayat (3): Dalam hal pemutusan mayang kelapa yang berimplikasi pada tindakan balasan penyadap terhadap Manawir Adat, maka yang bersangkutan dapat dirujuk kepada pihak kepolisian untuk mendapat penangan lebih lanjut.
5. Kararauw (Pencurian)
Pasal 9, yaitu Kasus pencurian dapat dibedakan menjadi:
Ayat (1): Mencuri hasil tanaman atau kebun milik orang lain dikenakan sanksl adat sebagai berikut: (a) Membayar nilai dari seiuruh hasil curiannya kepada pihak pemilik. (b) Berdamai dengan pihak korban sekaligus, merehabilitasi nama baik dengan sarana rehabilitasi nama baik, berupa: (1) Piring kuah 5 buah, (2) Piring makan 10 buah, (3) Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Ayat (2): Mencuri harta milik seseorang dalam rumah dikenakan sanksi sebagai berikut: (a) Mengembalikan hasil curiannya, (b) Membayar rumah dengan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,- c. Merehabilitir nama baik dengan sarana rehabilitasi berupa: (1) Piring kuah 5 buah, (2) Piring makan 10 buah, (3) Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Rusaknya Barang Pinjaman
Pasal 10, yaitu: Rusaknya sebuah barang pinjaman akibat kesengajaan dikenakan sanksi adat sebagai berikut: (a) Menggantikannya dengan barang sejenis dalam keadaan utuh/baru, (b) Mengikat kepercayaan korban dengan sarana pengikat sebesar Rp. 100.000,- Rusaknya benda pinjaman bukan karena sengaja karena kondisi benda itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan sesaat dipinjamkannya, hanya diganti dengan benda yang sama.
7. Orwarek (Penyegelan)
Pasal 11, yaitu: Sesuatu yang sedang dalam keadaan segel oleh pemiliknya dilindungi hukum adat seperti halnya dengan:
Ayat (1): Perahu yang sedang ditutupi daun kelapa Apabila daun kelapa yang menutupl perahu dibuang dengan maksud untuk dipakai tanpa sepengetahuan pemilik, dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah ).
Ayat (2): Tanaman yang disegel bila diabaikan, akan berdampak pada sanksi adat berupa: (1) Membayar nilai seluruh hasil curian, (2) Memperbaiki hubungan baik pelaku terhadap pemilik dengan sarana perdamaian berupa: (a) Piring kuah 5 buah, (b) Piring makan 10 buah, (c) Uang tunai Rp.100.000,- . Ayat (3): Bekas kebun (Yapur) atau bekas rumah (Rum wai) hanya boleh diatur secara internal oleh rnarga yang merasa memilikinya.
8. Rofamfan (Ternak)
Pasal 12, yaitu: Kebiasaan membiarkan ternak berkeliaran dalam lingkungan permukiman patut ditiadakan karena akan berdampak pada sejumlah resiko sebagai berikut:
Ayat (1): Ternak ayam yang hilang karena jauh dari halaman pemiliknya (lebih kurang 100 meter sampai 150 meter) resiko bagi pemiliknya karena kelalaiannya.
Ayat (2): Ternak babi yang merusak tanaman orang lain, baik di halaman maupun kebun dapat dilukai atau dibunuh tanpa tuntutan adat.
Ayat (3): Ternak babi yang dibunuh oleh pemilik halaman atau kebun dapat dikembalikan utuh kepada pemilik ternak babi untuk dikonsumsi atau dijual.
Ayat (4): Apabila sebagian tanaman sudah dihabiskan oleh ternak babi, maka pemilik ternak wajib memberi sebagian dari dagingnya untuk mengganti semua kerugian pemilik kebun atau halaman.
Ayat (5): Ternak babi yang dibunuh dan disembunyikan dari pemiliknya, walaupun di halaman atau di dalam kebun akan dikenakan sanksi adat berupa: (a) Membayar setengah dari nilai seluruh ternak babi, (b) Merehabilitasi hubungan kedua belah pihak dengan sarana perdamaian sebagai berikut: (1) Piring besar 1 buah, (2) Piring kuah 3 buah, (3) Piring makan 10 buah, (4) Uang tunai Rp. 100.000,-.
9. Farakuken (Persengketaan karena Tanaman).
Ayat (1): Apabila tanaman yang dipersengketakan itu adalah tanaman sagu, maka cara satu-satunya untuk menyelesaikannya adalah kedua belah pihak membuat dua tempat ramasan. Hakim adat akan menilai siapa di antara kedua tempat ramasan itu cepat berisi, dialah yang memiliki tanaman sagu.
Ayat (2): Apabila tanaman yang di persengketakan itu kelapa, maka hakim adat dapat membagi hak kepemilikan kedua belah pihak dalam dua kurun waktu tertentu masing-masing tiga (3) bulan. Di awal penyelesaiannya Hakim Adat akan memegang tangan pihak pertama untuk diletakannya di atas batang kelapa sambil berbicara agar kelapa dapat membuktikan secara alamiah, akan siapa pemiliknya agar dalam tiga bulan pertama itu buahnya berkelimpahan. Bila dalam tiga bulan pertama pohon kelapa kurang menghasilkan buah, dapat digulirkan pemilikan sementara kepada pihak kedua selama tiga bulan dengan cara demikian akan di ketahui siapa pimiliknya.
10. Hak dan Kewajiban Saksi
Ayat (1): Dalam penyelesaian kasus adat perlu di hadirkan saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang serta berada di kedua belah pihak.
Ayat (2): Sebelum memberikan kesaksian seorang anggota Majelis Jemaat akan mengambil sumpah terhadap para saksi sebagal berikut: “Demi Tuhan, saya bersumpah saya, dalam memberikan keterangan, akan berupaya mengutamakan kebenaran dan keadilan tanpa pengaruh darl siapa pun juga” sumpah dibaca anggota majelis jemaat dan diikuti oleh saksi.
Ayat (3): Saksi yang tidak konsekwen terhadap sumpahnya, dapat dikenakan sanksi adat sebagai berikut: (a) Membayar biaya administrasi peradilan adat Rp.250.000,-, (b) Dicabut hak yang disandangnya sebagai saksi dalam Peradilan Adat yang sedang berlangsung.

Berdasarkan jenis-jenis delik adat tersebut, maka dapat diberikan contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Biak dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat Biak, yaitu:
1. Keputusan Dewan Adat Biak Kankain Karkara Byak Bar Sorido-KBS No.02.2/BA.O/II/2013.
Memutuskan: 1). Keluarga besar tiga (3) pelaku dituntut denda sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ditambah sejumlah piring adat Biak (disesuaikan) disepakati 131 buah piring. 2). Pembayaran denda dilakukan satu kali dan lunas. 3). Kedua pihak yang berperkara sepakat untuk berdamai dan memohon kasusnya dicabut dari polisi karena sudah selesai. 4). Keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut lagi pada keluarga pelaku dkk. 5). Keluarga pelaku dkk menyatakan telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 6). Bilamana ada pihak yang kemudian hari sengaja melanggar kesepakatan ini, maka akan dituntut kembali sesuai ketentuan hukum adat Papua, hukum agama, dan hukum pemerintah yang berlaku.
Demikan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan bersama ini selanjutnya menjadi keputusan final dari Lembaga Adat Biak Bar Sorido-KBS untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
Para mananwir Adat Biak selaku Hakim Adat Bapak JJK. Mandibondibo, Bapak Mecky Randongkir dan Bapak Abraham Manaku, dalam pesan-pesan awal maupun pesan-pesan sementara berjalannya persidangan Adat, mengharapkan kalau ada niat baik dan kedua pihak berperkara untuk berdamai, maka harus patuh pada kesepakatan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Kesimpulan Umum: Pihak Keluarga Korban, mengajukan tuntutan sanksi adat Biak berupa: Satu (1) wanita dan sejumlah uang dan barang.
Pihak Keluarga (Pelaku), Memohon dan menyatakan khusus untuk memberi seorang anak wanita sebagai gantinya pada keluarga korban, hal ini tidak dapat dipenuhi, untuk itu menawarkan kemampuan untuk menebusnya adalah: bersedia membayar denda Adat sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ditambah sejumlah piring sesuai adat Biak ditambah satu (1) ekor babi untuk tanda perdamaian.
Pihak keluarga Korwa (Korban), menerima baik tawaran dan kesanggupan pihak pelaku dan juga bersedia menanggung satu (1) ekor babi untuk perdamaian.
Demikian jalannya proses peradilan adat yang mengacu pada asas kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat dan memperhatikan asas peradilan sederhana, cpat dan biaya ringan.
Tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Adat Biak di Biak, Ketua Dewan Adat Lani Jaya di Lani Jaya, Kapolres Biak Numfor di Biak, Kapolres Lani Jaya di Lani Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri di Biak, Ketua Pengadilan Negeri di Biak, Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak, Bupati Kabupaten Lani Jaya di Lani Jaya, Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak, Ketua DPRD Kabupaten Lani Jaya di Lani Jaya, dan Arsip.
2. Keputusan Dewan Adat Biak Kankain Karkara Byak Bar Sorido-KBS No.02.1/BA.O/I/2013. Bahwa untuk mencapai keseimbangan yang adil, nyaman dan bermartabat dalam menegakkan hukum adat Papua khususnya hukum adat Biak di kalangan masyarakat adat Byak yang berada di wilayah hukum adat Byak Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, maka setelah mempelajari dan mencermati latar belakang kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Sorido Raya (Bonmamor) yang mengakibatkan, kematian korban di RSUD Biak pada tanggal 24 Desember 2012 serta tuntutan dan gugatan keluarga korban terhadap keluarga pelaku, maka Dewan Adat Biak Bar Sorido-KBS mengacu kepada: Dasar Hukum UUD 1945 Bab IV Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) (Amandemen ke-II), UU Otsus Papua No.21/2001 Bab IX Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) s/d (8), Perdasus Papua No.20/2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
Memperhatikan 1. Ketetapan Sari Hukum Adat Byak Bar Sorido-KBS tanggal 22-25 Oktober di Ridge I Biak Tahun 2003. 2. Hasil Revisi Hukum Adat Byak Bar Sorido-KBS tanggal 25 November 2005 di Sorido. 3. Usul/saran yang berkembang dalam persidangan. 4. Hasil Kesepakatan kedua belah pihak.
Menimbang: 1. Korban telah lanjut usia dan menjadi korban sebagai pejalan kaki, 2. Keluarga pelaku tidak proaktif dengan keluarga korban sejak dirawat di RSUD sampai pada waktu pemakaman di Kampung Sorido. 3. Keluarga pelaku adalah warga Kampung Inggiri lebih memilih menghindar dengan alasan keamanan pada hal Kampung Inggiri adalah keluarga dekat dengan korban dan telah menjaadi jaminan bahwa keluarga tetap aman.
Memutuskan, Menetapkan: 1. Keluarga pelaku dituntut keuarga (korban) denda sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) 2. Pembayaran tahap ke-I Rp.20 juta Lunas. 3. Pembayaran tahap ke-II Rp.25 juta dengan toleransi waktu bulan April 2013. 4. Kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk kasus yang ada dicabut dari dari polisi karena sudah selesai/berdamai. 5. Keluarga Korban menyatakan tidak akan menuntut keluarga pelaku sekarang atau di waktu kapanpun. 6. Bilamana ada pihak yang kemudian sengaja melanggar kesepakatan ini, maka akan dituntut kembali sesuai ketentuan hukum adat Biak yang berlaku dan hukum negara yang berlaku.
Demikan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan bersama ini selanjutnya menjadi keputusan Lembaga Dewan Adat Biak Bar Sorido-KBS untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta mengikat semua pihak.
Kesan dan pesan dari Kedua belah pihak : 1. Wakil Keluarga Korban, pada prinsipnya tetap menghormati dan menghargai serta menjujung tinggi Tata Krama Adat Biak yang dibangun untuk mencapai perdamaian secara kekeluargaan. Bapak Atus. Sroyer (Kepala Kampung Inggiri), mohon agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik melalui Lembaga Dewan Adat Biak Bar Sorido-KBS demi rasa kedamaian dan ketentraman keluarga pelaku sebagai warga Masyarakat di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota.
Tuntutan Keluarga Korban.
1 .Denda sebesar Rp. 40 Juta 2. Ditambah satu Anak Perempuan. Tanggapan Keluarga pelaku pada dasarnya tetap menghormati dan menghargai tuntutan berdasarkan Adat Istiadat Biak Papua namun tuntutan Denda sebesar Rp.40 Juta dapat dipertimbangkan sehubungan dengan keluarga pelaku masih mempunyai sejumlah anak yang perlu dihidupi dan dibiayai. Sedangkan Adat Istiadat yang berbeda (Biak Papua-Makasar), maka sangat berat untuk dipertimbangkan tuntutan tambah dengan satu (1) Anak Perempuan. Persiapan keluarga pelaku yang ada Rp.20 Juta, dan Dua ( 2) buah piring besar.
Keluarga Korban: menegaskan bila tuntutan Denda Anak Perempuan tidak dipenuhi maka, tuntutan akhir adalah Rp. 100 juta, dan tidak dapat ditawar lagi.
Negosiasi akhir para Mananwir selaku Hakim Adat bersama wakil Keluarga korban serta wakil keluarga pelaku, akhirnya kesepakatan yang diterima kedua belah pihak adalah: Rp. 45 juta dari tuntutan 100 juta.
Kesimpulan Akhir: 1. Tuntutan Denda Rp 45 Juta. 2. Pembayaran tahap I Rp : 20 Juta Lunas. 3. Pembayaran tahap II Rp : 25 Juta Menyusul pada bulan April 2013. 4. Kasus yang ada dipolisi dapat di cabut oleh keluarga korban dan selanjutnya didamaikan di Lembaga Adat Biak Bar Sorido-KBS.
Berdasarkan kedua kasus yang telah dipaparkan tersebut dapat dicermati, bahwa kasus tersebut jenisnya sama, yaitu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kasus tersebut dalam tatanan hukum adat Biak disebut sebagai apiokem (pembunuhan), sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi adat dengan menyerahkan seorang anak gadis kepada keluarga korban sebagai pengganti atau tebusan nyawa yang hilang (Bin Babyak). Delik ini dikenal dengan istilah “kepala ganti kepala atau darah ganti darah”, untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut. Selain harus menyerahkan seorang anak gadis juga masih ada tuntutan sejumlah uang, hal ini bagi pelaku tentu ada yang tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar sebagaimana yang dituntut keluarga korban. Oleh karena itu kedua belah pihak saling tawar menawar, negosiasi, dan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan, yang difasilitasi dan dimediasi oleh Dewan adat Biak. Tujuan sanksi adat ini secara filosofis adalah selain untuk menghilangkan rasa kesal, rasa marah dan dendam keluarga korban, juga untuk mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang selama ini terjalin erat, dan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat ada pelanggaran delik adat. Perempuan tebusan yang diserahkan kepada keluarga korban secara simbolik untuk mengganti nyawa yang telah hilang tersebut, dengan maksud untuk dikawini sebagai suami isteri. Jenis perkawinan tebusan ini menurut masyarakat adat Biak dinamakan Perkawinan Pengganti Korban Pembunuhan (Farbakbuk Bin Babyak), dan termasuk perkawinan luar biasa, karena wanita diberikan oleh keluarga pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang menjadi korban sebagai pengganti dengan maksud agar wanita tersebut kelak dalam perkawinannya melahirkan seorang anak sebagai pengganti korban dan selain dari itu berfungsi sebagai alat perdamaian dan sekaligus mengikat hubungan kekeluargaan di antara kedua keluarga yang bersangkutan serta menghilangkan dendam kesumat. Apabila pelaku juga meninggal di kemudian hari dan dinyatakan terbukti salah oleh kepala adat, maka pihak keluarga korban hanya meminta sejumlah uang yang disebut dengan istilah “uang darah” serta penyelesaianya dapat sampai ke polisi.
Proses perkawinan adat akibat adanya Farbakbuk Bin Babyak, ditiadakan termasuk maskawinnya dengan syarat apabila di kemudian hari wanita tersebut melahirkan seorang anak, maka suami diwajibkan untuk membayar maskawin (Ararem). Apabila ternyata anaknya perempuan, maka maskawin (ararem) nya sebagian diberikan kepada keluarga korban sebagai tanda. Sedangkan apabila melahirkan anak laki-laki, maka maskawinnya untuk orang tua wanita tebusan tersebut penuh, artinya tanpa dikurangi sedikitpun. Hal inilah sebenarnya makna filosofisnya, dari perempuan tebusan yang dituntut oleh keluarga korban, akhirnya hubungannya menjadi lebih erat dan bahkan menjadi satu keluarga.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Philip Deda, Sekretaris Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat bahwa jenis delik adat yang terjadi di wilayah adat Suku Sentani adalah:
1. Pertanggungjawaban terhadap adanya hubungan gelap antara pria yang telah beristeri dengan wanita lain. Putusan adat berupa denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Delik Penipuan tentang jual beli benda. Putusan adat menjatuhkan denda adat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan berupa gelang.
3. Delik Pembakaran rumah. Putusan adat berupa denda adat berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan berupa gelang. Menurut adat Suku Sentani bahwa pembakaran atau pembongkaran rumah dapat digolongkan sebagai tindakan yang dapat memicu terjadinya perang suku, terlebih pembakaran rumah adat atau pembakaran kampung yang dihuni oleh suku-suku. Dendanya akan bertambah besar karena termasuk kategori jenis pelanggaran adat yag berat.
4. Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Putusan adat pelaku wajib membayar maskawin dan menjemput korban dengan upacara adat.
5. Delik zina. Putusan adat berupa denda uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bayar maskawin.
6. Delik penganiayaan. Putusan adat berupa denda uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sesuai permintaan korban, rehabilitasi nama baik, dan apabila pelaku masih keturunan ondoafi, maka pelaku tidak boleh naik tahta.
7. Delik Pencurian. Pelanggaran delik pencurian ini dendanya berupa uang dan manik-manik, uang yang dibayar tergantung nilai barang yang dicurinya. Selain itu dikenakan denda adat berupa a) Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Ondoafi, serta pihak keluarga pemilik yang sah atas barang dimaksud. b) Mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Untuk masalah pencurian yang dilakukan oleh anak-anak hanya diberikan nasehat untuk tidak mengulangi lagi, serta untuk barang yang berharga saja yang biasanya melalui proses peradilan adat. Delik pencurian dapat memicu perang suku, apabila pencurian tersebut berkaitan dengan perempuan, hasil kebun, atau hasil hutan.
Berdasarkan jenis delik yang telah dikemukakan tersebut, terlihat bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam hukum adat pada masyarakat adat Papua diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam menyikapi hal tersebut, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui peradilan adat ataupun melalui peradilan umum (peradilan negara). Hal ini sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian melalui jalur non formal (di luar pengadilan) atau melalui jalur formal (pengadilan). Dalam undang-undang Otsus dan perdasus telah diberikan keleluasaan dalam memilih peradilan yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan delik adat. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan adat, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini dimungkinkan apabila salah satu pihak yang berperkara tersebut merasa keberatan atas putusan pengadilan adat yang telah memeriksanya, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.
2. Proses Penyelesaian Delik Adat
Penyelesaian delik adat di Papua pada umumnya diselesaikan dengan cara perdamaian (mediasi) dan cara kekerasan (perang/perang suku). Konflik/sengketa dapat terjadi karena adanya tatanan/norma hukum adat yang dilanggar oleh pelaku (terjadi pelanggaran delik adat), dan karena berkaitan dengan perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran yang sangat serius, antara lain:
a. Batas tanah (wilayah). Sengketa tanah atau lahan merupakan masalah yang serius karena dipandang sebagai simbol kekayaan, nilai sosial, politik dan ekonomi demi kelangsungan hidup komunitasnya. Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Tanah tersebut bermanfaat sebagai lahan yang dapat menopang hidup keluarga dan sebagai sumber mata pencaharian dan mencari nafkah serta merupakan tempat tinggal bagi keluarga dan keturunannya.
b. Perempuan. Perempuan merupakan sumber konflik, karena berkaitan dengan masalah perzinahan, hubungan sex di luar nikah, dan pemerkosaan. Perempuan dipandang sebagai simbol mata air dan sumber kesuburan bagi keluarga dalam segala hal, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.
c. Pembunuhan. Kematian seseorang merupakan masalah yang sangat serius, karena apabila pihak keluarga korban yang tidak dapat menerima kematian tersebut, maka akan melakukan upaya balas dendam kepada pelaku atau keluarganya, dan dapat berakibat terjadi perang. Apabila keluarga korban tidak menghendaki pembalasan dengan melakukan pembunuhan, maka sebagai gantinya keluarga korban menuntut pembayaran kepala dengan sejumlah uang atau sejumlah ekor babi kepada pihak pelaku.
d. Pembakaran rumah atau kampung. Tindakan pembakaaran rumah atau kampung merupakan perbuatan yang sangat serius, karena dianggap sebagai perbuatan yang menentang dan kejam, sehingga menimbulkan kerugian dan bahkan kematian. Pembakaran rumah atau kampung merupakan bentuk perbuatan yang berupaya untuk menghilangkan dan mengusir golongan etnis tertentu.
e. Pencurian. Perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang merendahkan harga diri seseorang, oleh karena itu para orang tua selalu menasihati anak-anaknya agar jangan mencuri, dan memberikan teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Teladan dalam perkataan berarti orang tua atau keluarga selalu bijak dalam bertutur kata, sopan dan menghormati terhadap orang yang lebih tua. Teladan perbuatan berarti selalu menanamkan sifat bekerja keras dalam membuka kebun, menanam sagu, berburu, menangkap ikan, dan membangun rumah di wilayah hak ulayatnya. Pencurian merupakan perbuatan yang dapat menjadi penyebab sengketa dalam kehidupan masyarakat hukum adat, misalnya pencurian terhadap harta benda, hasil kebun, ternak/hewan piaraan atau di danau/laut, dan pencurian terhadap perempuan (perzinahan, perkosaan).
Berdasarkan kelima jenis delik adat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sangat serius, maka pada umumnya diselesaikan dengan cara kekerasan (perang/perang suku). Berdasarkan hasil wawancara dengan Martinus Omba, bahwa di Papua perang antar suku pada umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu perang terbuka dan perang tersembunyi/terselubung. Perang terbuka dilakukan untuk membunuh pelaku yang telah melanggar norma adat dan sebagai wujud sanksi adat. Perang tertutup merupakan tindakan suatu keluarga atau marga untuk membalas kejahatan yang dialaminya (dilakukan oleh anggota keluarga atau orang sewaan) dan eksekusinya dilakukan secara rahasia. Sasaran balas dendam utamanya adalah pada pelanggar adat, apabila pelanggar adat tidak ditemukan, maka sasaran selanjutnya adalah saudaranya (kakak atau adik) sebagai korbannya.
Penyelesaian dengan cara kekerasan (perang suku) ini dalam perkembangannya sudah banyak ditinggalkan, hanya di wilayah tertentu misalnya: di wilayah sebelah utara dari Pegunungan Tengah (ditempati suku Damal, Dani, Dalem), sebelah selatan (suku Amungme dan Nduga), sebelah timur (suku Kupel dan Ngalum), dan sebelah barat (suku Moni dan ekagi) yang masih mempertahankan cara penyelesaian dengan melakukan perang suku. Perang suku pernah terjadi antara dua kampung yang melibatkan Suku Dani dan Suku Moni di Kampung Timika Gunung Jayanti Distrik Kuala Kencana Timika Kabupaten Mimika, pada bulan Mei 2014 lalu. Perang suku terjadi karena dipicu oleh sengketa lahan garapan antara kedua suku yang sama-sama merasa berhak atas lahan tersebut. Pengurus lembaga adat berusaha untuk menghimbau kedua kelompok agar menghentikan pertikaian dan membicarakan proses damai. Dasar pertimbangan penyelesaian kasus antar suku adalah tempat kejadian, siapa pelaku dan korbannya, dan siapa yang berwenang menyelesaikannya, serta aturan atau norma adat mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apabila kedua belah pihak saling mempertahankan kebenaran, maka penyelesaian dengan cara perang suku tidak dapat dihindari.
Penyelesaian delik yang tidak berkaitan dengan tanah, perempuan, pembunuhan, pembakaran rumah, dan pencurian dapat diselesaikan secara damai. Tetapi dalam perkembangan saat ini delik adat tersebut sering diupayakan untuk diselesaikan perdamaian secara adat walaupun merupakan pelanggaran adat yang sangat berat/serius, misalnya kasus kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, penganiayaan, membawa lari seorang gadis, pencurian, dan perzinahan, pada umumnya dapat diselesaikan secara adat dengan cara perdamaian oleh para pihak sendiri atau diselesaikan melalui pengadilan adat.
Keberadaan pengadilan adat di Provinsi Papua pada dasarnya bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara adat yang diajukan. Susunan keanggotaan peradilan adat diatur menurut ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh fungsionaris adat (disebut hakim adat), yang dapat dibantu oleh pengurus adat sesuai dengan kondisi masyarakat hukum adat masing-masing. Masyarakat adat yang menganut sistem kepemimpinan pria berwibawa yang menjadi fungsionaris adat (hakim adat) adalah pimpinan adat atau secara tunggal, sistem kepemimpinan raja fungsionaris adatnya adalah raja, sistem keondoafian fungsionaris adat adalah ondoafi/kepala suku, sistem kepemimpinan campuran fungsionaris adatnya dipimpin oleh seorang Mananwir Mnu atau kepala kampung.
Mekanisme penyelesaian perkara adat, yaitu kewenangan untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat, maka wajib dipatuhi oleh para pihak (pelaku delik adat). Tata cara pengambilan putusan dan pelaksanan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan sistem kepemimpinan yang dianut, yang meliputi sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.
Penyelesaian secara perdamaian ditempuh dengan cara mediasi oleh pihak keluarga untuk menawarkan cara penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Penyelesaian delik pada dasarnya dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian secara adat (non penal/non litigasi/mediasi), dan juga penyelesaian melalui pengadilan negeri (penal/litigasi). Bentuk penyelesaian pelanggaran terhadap delik adat yang ditempuh dengan cara penyelesaian secara adat, maka tahapan dan mekanismenya dimulai dari adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh pihak korban atau keluarganya kepada pengurus adat, oleh pengurus adat ditindaklanjuti dengan membuat surat pemanggilan atau pemberitahuan secara lisan tentang pokok permasalahan, tempat dan waktu dilakukan pertemuan atau rapat adat atau sidang adat. Setiap suku atau wilayah berbeda-beda cara dan mekanisme penyelesaiannya.
Menurut hasil wawancara dengan JJK. Mandibondibo, bahwa pada prinsipnya penyelesaian delik adat pada Bar Sorido Biak dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Mediasi penyelesaian delik adat dilakukan oleh Dewan Adat Biak Bar Sorido-KBS melalui lembaga Kainkain Karkara Byak (peradilan adat). Pihak pelaku dan korban dihadirkan dan dipertemukan dalam sidang adat yang biasanya di ruang dewan adat, atau di rumah adat (Kepala Kampung). Selanjutnya setelah para pihak hadir di hadapan Mananwir/fungsionaris adat/ hakim adat, para tokoh agama, tokoh adat dan warga masyarakat hukum adat, maka mananwir yang memimpin sidang adat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak korban (keluarga) untuk mengajukan/menyampaikan tuntutannya kepada pihak pelaku. Setelah itu pelaku diberikan kesempatan menanggapi tuntutan korban, apabila pelaku setuju dengan tuntutan yang diajukan oleh korban, maka hal tersebut dianggap telah terjadi kesepakatan sehingga dapat disahkan oleh Mananwir, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran denda adat. Namun apabila terjadi saling tawar menawar tentang ketidakmampuan, keberatan dan alasan lainnya, maka sebelumnya hakim adat menahan dahulu konsep eksekusinya, dan diserahkan kepada para pihak untuk berunding mencari kesepakatan. Hakim adat dapat mengusulkan atau menawarkan solusi kepada kedua belah pihak agar terjadi kesepakatan, misalnya pelaku hanya mampu membayar denda adat setengah dari tuntutan korban dan sisanya akan dipenuhi di kemudian hari, dan ternyata pelaku sudah berusaha tetapi sampai tiga kali kesempatan masih belum mampu membayar denda adat, masih diberikan kesempatan lagi yang terakhir untuk berusaha mencari pelunasan pembayaran adat tersebut. Namun apabila ternyata pada kesempatan yang keempat sudah diberikan ternyata pelaku hanya mampu menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka hal tersebut oleh hakim adat dianggap sah, karena pemahamannya bahwa pelaku benar-benar sudah tidak mampu lagi dan tidak berdaya, sehingga prinsipnya adalah pembayaran yang kecil (nilai yang kecil) membayar yang besar (nilai yang besar). Dalam berita acara akan tetap ditulis sebesar yang dibayarkan pelaku tetapi nilainya dianggap sama dengan tuntutan yang diminta pihak korban, dan dianggap tidak ada sisa lagi dan bersifat final. Apabila korban tetap tidak mau menerima pembayaran dan tidak menerima ketidakmampuan akhir dari si pelaku, maka hakim adat meminta diberikan mandat untuk menyerahkan konsep untuk menyelesaikan kasus, agar kedua belah pihak dapat menerima konsep yang diajukan hakim adat tersebut, misalnya, dengan cara menambah sedikit denda adat yang disanggupi oleh pelaku tersebut sehingga pada akhirnya pihak korban menerima konsep yang dibuat oleh hakim adat. Setelah pelaku dan korban sama-sama sepakat, selanjutnya Mananwir menjatuhkan putusan berupa sanksi denda adat sesuai kesepakatan, dan mengumumkan cara pembayaran adatnya.
Proses pembayaran adat yang berupa barang atau uang akan diajukan pada sidang berikutnya, kecuali sanksi adat yang berupa permohonan maaf dapat langsung dilakukan di saat sidang adat. Pelaksanaan pembayaran adat berupa uang atau barang pada sidang berikutnya diserahkan kepada pimpinan sidang adat (hakim adat). Pimpinan sidang memanggil para pihak, kemudian tangan kedua belah pihak dipegang dan dipersatukan (berjabat tangan), sedangkan tangan pimpinan adat (mananwir) memegang kapur sirih dan pihak pelaku diwajibkan meminta maaf kepada korban (keluarganya) yang disambut pemberian maaf dari pihak korban atau keluarga. Kemudian sambil menengadahkan kepala ke atas kedua belah pihak mengucapkan janji dengan hati yang bersih dan suci berjanji dihadapan Tuhan, di atas kepala ada Tuhan dan manusia hidup dengan menginjakkan kaki diatas bumi, apabila diantara para pihak ada yang mengingkarinya, maka pihak yang mengingkarinya harus mengumpulkan kapur sirih yang telah ditiup tersebut. Secara simbolik hal ini mengandung makna yang sangat dalam, karena janji yang telah diucapkan tersebut harus ditepati dan ditaati oleh kedua belah pihak dan tidak bleh ada dendam lagi. Kemudian kapur sirih yang ada di tangan mananwir tersebut ditiup sehingga terbang berhamburan, hal ini berarti prosesi perdamaian dan pengucapan janji tersebut telah selesai dan kasus dianggap telah selesai dengan tuntas. Selama ini belum pernah ada kasus yang telah diselesaikan secara adat muncul kembali. Namun apabila ada kasus yang telah diselesaikan secara adat, kemudian ternyata muncul kembali, maka sanksi adatnya tentu akan bertambah berat dari sebelumnya.
Masyarakat hukum adat pada dasarnya mentaati sanksi adat berdasarkan putusan hakim adat, karena pertama, mereka merasa bahwa di luar pengadilan mereka diuntungkan dengan adanya pembayaran adat, kedua, mereka enggan untuk mengingkari janji atau sumpah yang telah diucapkan pada sidang adat, karena dengan mengingkari janji hukum adat tersebut, maka mereka akan merasa dikejar-kejar selama hidupnya. Prinsipnya sumpah dan janji yang disampaikan ketika berdamai itu dianggap memiliki nilai sakral. Oleh karena itu setelah menerima kesepakatan, maka dilakukan pengikat dan sekaligus menjadi larangan agar tidak dendam, bahkan tidak mengulanginya. Secara formalitas disiapkan pinang oleh pelaku untuk kemudian diserahkan kepada pihak korban, kemudian dilanjutkan dengan seremonial atau prosesi adat, seperti di Timika dikenal dengan acara patah anak panah, di Biak dilakukan dengan acara peniupan kapur sirih, di wilayah Kabupaten Jayawijaya (Wamena) ditandai dengan pesta bakar batu dan penyerahan hewan babi disertai tarian sebagai tanda perdamaian dan kasus dianggap selesai.
Penyelesaian secara musyawarah mufakat sudah lama dikenal dan dipraktekkan sejak dulu di masyarakat, begitu juga di masyarakat adat Provinsi Papua. Penyelesaian delik adat yang timbul di masing-masing suku berbeda-beda mekanisme dan cara yang dilakukan, tetapi pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembalikan keadaan kosmis yang terganggu sehingga terciptanya kembali keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Adapun tahap-tahap penyelesaian delik adat di Provinsi Papua umumnya dilakukan dengan mekanisme, sebagai berikut:
1. Penyelesaian pada awalnya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, yaitu antara pelaku dan korban sepakat untuk bertemu dan saling duduk bersama untuk bermusyawarah dan berupaya mencari penyelesaian yang dipandang adil dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya kedua belah pihak sama-sama menyadari kesalahan masing-masing dan sama-sama saling memaafkan sehingga bersepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut dan mendendam. Penyelesaian pada tahap ini belum melibatkan keluarga, tetapi kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
2. Penyelesaian musyawarah antar keluarga, yaitu penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang tidak mencapai kesepakatan dalam mencari solusi, kemudian diselesaikan secara adat melalui pihak keluarga pelaku dan keluarga korban. Para pihak bertemu di tempat rumah korban atau pelaku atau di rumah keluarga lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pertemuan tersebut para pihak dan para anggota keluarga berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari upaya penyelesaian yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Umumnya penyelesaian di tingkat keluarga ini sangat efektif pada saat keluarga masih ada ikatan kekerabatan sehingga kesepakatan akan lebih mudah dicapai dibandingkan dengan tidak ada ikatan kekerabatan. Oleh karena itu kedua belah pihak masih mempertahankan budaya penyelesaian melalui mekanisme menurut hukum adat. Pada saat penyelesaian delik adat mengalami hambatan atau kendala dan bahkan tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak atau di tingkat keluarga, maka persoalan tersebut dibawa ke tingkat suku/klen (penyelesaian antar suku/klen).
3. Penyelesaian melalui mediasi, upaya penyelesaian ini dilakukan apabila penyelesaian yang telah ditempuh di tingkat antar keluarga tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menunjuk seorang mediator yang biasanya adalah dari tokoh masyarakat (tomas), tokoh adat (todat), tokoh gereja (toga), atau dari aparat kepolisian.
4. Penyelesaian melalui kepala suku, upaya penyelesaian ini dilakukan apabila cara penyelesaian antar para pihak, keluarga, dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Kepala suku bertindak sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa. Wakil dari suku/klen yang berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka datang dan duduk bersama di tempat/rumah pertemuan, kemudian membicarakan dan mendiskusikan untuk mencari solusi terbaik diantara kedua pihak (keluarga) yang sedang berselisih tersebut. Dalam pertemuan di tingkat suku/klen ini mereka akan mengungkapkan hal-hal terbaik dan bahkan terburuk apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan di tingkat suku/klen tersebut. Pihak pelaku (keluarganya) berusaha untuk menyakinkan pihak korban (keluarganya) bahwa pelaku atau (keluarga) akan bertanggung jawab, dan menyampaikan permintaan maaf atas permasalahan yang terjadi. Apabila kedua belah pihak menyetujui dan sepakat, maka kepala suku/klen yang memimpin pertemuan adat tersebut selanjutnya memberikan putusan. Keputusan yang telah diambil oleh kepala suku/klen akan dipatuhi oleh para pihak, dan bila putusan tersebut tidak disepakati para pihak, maka akan diselesaikan ke peradilan adat yang melibatkan Ondoafi/kepala adat dan pengurus adat.
5. Penyelesaian melalui kepala adat (ondoafi), adalah upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan adat. Kepala adat (Ondoafi/Mananwir) bertindak sebagai hakim adat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus delik adat yang terjadi. Penyelesaian secara adat diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korbannya langsung kepada kepala adat (Ondoafi atau Mananwir), atau karena penyelesaian melalui suku atau keret tidak tercapai kesepakatan. Apabila kasusnya murni menyangkut delik adat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum pemerintah (hukum negara), maka selanjutnya kasus langsung ditangani oleh kepala adat (ondoafi) dan pengurus adat. Tahap selanjutnya pengurus adat melakukan pemanggilan kepada pelaku dan korban, atau mendatangi tempat tinggal atau rumah pelakunya untuk hadir dalam sidang adat pada waktu yang telah ditentukan. Pada hari yang telah ditentukan pelaku dan korban datang/dibawa oleh pengurus adat ke rumah adat (lembaga musyawarah adat). Setelah pelaku (keluarganya) dan korban (keluarganya) dihadirkan di rumah adat, bersama pengurus adatnya, tokoh masyarakat, dan masyarakat selanjutnya dilakukan sidang adat. Dalam sidang adat tersebut pelaku dan korban atau keluarga yang mewakili diminta untuk menjelaskan duduk perkaranya atau menceritakan awal mula terjadinya kasus sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Diceritakan pula bahwa kasusnya sudah pernah dilakukan penyelesaian di tingkat keluarga dan kepala suku tetapi tidak tercapai kesepakatan. Setelah itu dihadirkan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat terjadi pelanggaran adat tersebut. Setelah para saksi dan semua pihak didengar, maka giliran para mananwir atau penasihat adat atau tokoh atau tetua adat untuk menyampaikan pesan-pesan, nasihat, petunjuk, harapan untuk berdamai dan atau menawarkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Setelah semua pihak setuju, maka selanjutnya hakim adat (Mananwir/Ondoafi) menjatuhkan putusan tentang sanksi adat (denda adat) ataupun pembebasan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat tersebut. Oleh karena itu pihak pelaku dituntut untuk jujur dan mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban, begitu juga terhadap korban dituntut untuk menceritakan sesungguhnya apa yang dialami akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Kejujuran ini sangat penting dalam penyelesaian di sidang adat, dan hal yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pelaku dan korban harus dengan iklas dan sukarela untuk meminta maaf dan saling memaafkan terhadap perbuatan yang telah terjadi. Apabila kejujuran dan permintaan maaf ini berjalan dengan baik, maka penyelesaian adat tersebut akan sukses pula, dan tujuan untuk mengembalikan kosmis yang terganggu dapat dipulihkan dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran adat. Pada tingkat kepala adat (ondoafi) ini para pihak akan dengan sukarela mematuhi keputusan peradilan adat yang akan diambil. Apabila sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat disetujui oleh pelaku dan korban (keluarga), maka tahap selanjutnya adalah penanda-tanganan atau berjabat tangan sebagai simbol atas persetujuan yang telah disepakati, dilanjutkan dengan pengangkatan sumpah di hadapan seluruh masyarakat yang hadir dalam sidang adat tersebut. Hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut selanjutnya para pihak saling berjabat tangan dan berpelukan di hadapan hakim adat (Mananwir/ondoafi) dan dengan demikian maka perselisihan dinyatakan selesai dan tidak ada lagi saling dendam dan bermusuhan, dan kedua belah pihak dinyatakan sebagai satu keluarga/suku. Setelah sidang dinyatakan selesai maka pelaksanaan sanksi adat yang telah disepakati tersebut diserahkan di kepada hakim adat untuk selanjutnya diserahkan kepada korban atau keluarganya. Sejauh ini putusan hakim adat di lembaga Kankain Karkara Biak dan putusan dalam Para-para Adat Suku Sentani selalu dipatuhi dan dihormati oleh para pihak, dan merekapun percaya bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim peradilan adat merupakan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak, sehingga kondisi yang tergoncang selama ini dapat kembali normal seperti semula sebelum terjadi pelanggaran delik adat. Kepuasan yang dirasakan masyarakat adat atas putusan hakim peradilan adat tersebut mencerminkan rasa keadilan yang mendalam bagi para pihak yang berperkara, dan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Para pihak yang selama ini terlibat dalam suatu masalah adat, dapat berkumpul kembali dalam hubungan kekerabatan, dan kembali hidup dalam suasana yang damai, rukun dan tenteram, serta tidak ada lagi perasaan dendam, bermusuhan, dan saling curiga satu sama lain. Para pihak tidak lagi merasa ada yang menang atau ada yang kalah, mereka merasa sama-sama menang (win win Solution), sehingga suasana batin yang bersifat kosmis dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian melalui peradilan adat merupakan penyelesaian yang sudah mendarah daging dan menjadi satu jiwa dalam masyarakat adat serta dipercaya dapat menyelesaikan masalah adat dengan baik dan memuaskan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.

3. Sanksi Adat
Pada umumnya masalah-masalah yang menimbulkan perkara pidana di Provinsi Papua adalah awalnya berasal dari kasus perdata. Kasus perdata berujung pada kasus pidana, misalnya masalah perkawinan kemudian terjadi pembunuhan, kasus tanah berakhir dengan pembunuhan. Dengan demikian kasus perdata yang mengundang masalah pidana. Oleh karena itu dalam hukum adat tidak memisahkan unsur perdata adat dan pidana adat. Dalam praktik polisi selalu mempersoalkan masalah yang sudah terjadi kemudian memprosesnya hingga ke pengadilan. Sedangkan hukum adat mempersoalkan apa yang menjadi penyebabnya, dan melihat pada materi persoalan, seperti unsur-unsur yang memberatkan dan unsur yang meringankan. Misalnya kasus pembunuhan, semula kedua orang adalah teman, dan sudah sama-sama menikmati minuman keras akhirnya akibat pengaruh minuman keras keduanya tidak dapat mengendalikan diri hingga terjadi saling pukul. Dalam hal ini kesalahan seseorang harus dilihat sebagai cara untuk menentukan sanksi adat. Misalnya kasus pembunuhan di Biak sudah ditetapkan pemberatannya yaitu pembayaran dengan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah perempuan 1 orang. Sanksi adat ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan delik tersebut dan berada di wilayah hukum adat Biak. Pelaku dilihat sebagai seorang pribadi yang melakukan sesuatu persoalan di jalan raya di wilayah hukum adat Sorido KBS Kota Biak. Denda adat yang berupa perempuan tersebut dinilai oleh banyak kalangan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar norma-norma gerejani. Hal ini oleh masyarakat adat sesungguhnya tidak melanggar HAM dan melanggar norma gerejani, sebab adanya seorang wanita ini adalah untuk melahirkan jalur pengganti si korban, dengan demikian perempuan ini akan bertindak sebagai juru damai dan juru konsultasi ketika ada konflik, yang terulang antara dua kubu ini. Seorang wanita tersebut dapat memberikan nasihat kepada pihak yang akan bersengketa, dengan menunjukkan bahwa wanita tersebut sebagai bukti jika ada konflik dan menimbulkan korban, dan nanti akan ada lagi adik atau saudara dari para pihak yang akan menjadi wanita pengganti seperti dirinya, oleh karena itu cukuplah kasus ini seperti yang telah terjadi dan tidak perlu terjadi lagi. Dengan demikian wanita tersebut sebagai juru pendamai dan konsultasi bagi kedua belah pihak yang akan konflik. Sehingga atas dasar sebagai juru pendamai dan konsultasi inilah, maka di khusus di Biak denda berupa wanita merupakan pembayaran wajib yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku. Sedangkan pelanggaran delik yang tidak menimbulkan kematian, dendanya hanya berupa uang dan piring sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya denda adat khusus delik zinah yang dilakukan antara bujang dengan bujang dibayar denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), piring besar minimal 20 buah, piring kuah (mangkok) menyesuaikan minimal 20 buah, piring makan minimal sebanyak 24 buah (2 lusin), sedangkan si perempuan didenda separuh dari denda laki-laki, karena perempuan tersebut dianggap proaktif terhadap terjadinya delik tersebut. Denda tersebut dapat saja lebih rendah dari ketentuan tersebut, hal ini tergantung kemampuan para pelakunya. Zinah yang dilakukan oleh antara bujang dengan yang sudah berkeluarga (salah satunya telah telah berkeluarga), dendanya menjadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan piring tetap. Sedangkan perempuannya jika ada unsur-unsur proaktif lebih dominan, dendanya separuh dari laki-laki, dan jika tidak ada unsur-unsur proaktif, maka perempuan tersebut dibebaskan dari denda adat. Zinah yang dilakukan oleh seseorang yang kedua-duanya telah berkeluarga, maka dendanya wajib Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan piring tetap. Hal ini karena tingkat persoalan mereka itu berbeda, para pelaku dapat membangkitkan emosional terutama terhadap suami pelaku dan isteri pelaku sebagai pihak yang dikhianati, tidak dihormati dan tidak dihargai sebagai suami ataupun isteri. Kemudian zinah di kalangan keluarga sendiri, seperti adik dengan isteri kakaknya, atau kakak dengan isteri adiknya, maka dendanya menjadi lebih berat yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), piring besar sebanyak 50 buah, piring kuah 50 buah, piring makan bervariasi antara 5-10 lusin.
Piring ini fungsi lainnya dapat dianggap sebagai lambang suatu bentuk manusia, yaitu piring besar 1 buah sebagai kepala yang mengatur seperti kehidupan manusia untuk makan, minum, hidup dan berperilaku, piring kuah itu yang menyimpan semua yang dimakan dan melambangkan badan manusia, sedangkan piring makan melambangkan kaki, tangan yang bergerak mencari makan. Piring tersebut mempunyai fungsi nilai kulturnya adalah nilai kepala, badan, dan kaki tangan, karena perilaku yang tidak benar dibangun dari nilai kultur tersebut.
Di wilayah adat Provinsi Papua pembayaran sanksi adat atau denda adat adalah berupa benda atau barang, misalnya berwujud manik-manik, kapak batu (di Jayapura biasa disebut “Tomako Batu”), gelang batu (“Iir”). Selain barang/benda yang berwujud batu tersebut, masih ada barang lain yang dipakai sebagai pembayaran sanksi/denda adat, yaitu penyerahan hewan babi (jumlahnya ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak). Denda adat ini berfungsi sebagai penyeimbang keharmonisan yang telah dilanggar dan mengembalikan sejumlah nilai adat yang terabaikan, oleh karena itu benda-benda yang diberikan dalam sanksi/denda adat memiliki nilai yang sangat tinggi dan sakral. Tanpa adanya benda-benda adat yang diberikan, maka hubungan antar masyarakat hukum adat menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan sejumlah nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat hukum adat menjadi terabaikan. Dalam banyak hal, pemberlakuan denda adat ini justru terjadi jalinan hubungan kekerabatan yang baru antara pihak pelaku dan pihak korban.
Namun dalam perkembangnya sanksi adat berwujud benda adat tersebut, semakin sulit diperoleh, dan bahkan semakin langka, misalnya piring adat (piring guci kuno), kapak batu, dan manik-manik batu. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka wujud benda adat sebagai alat pembayaran denda adat beralih wujud ke benda yang lain, misalnya dalam perkembangnya bergeser ke arah finasiil (uang), yang besar atau nilainya disesuaikan dengan nilai dari benda adat yang sudah langka tersebut. Dengan demikian apabila dicermati maka dapat dikatakan bahwa wujud barang yang dipergunakan sebagai alat pembayaran denda adat memang berubah dan bergeser semata-mata ke arah uang. Pergeseran ini memang tidak dapat dihindari karena keadaan (hukum adatnya) yang berubah. Meskipun demikian secara substansi nilai dan makna pembayaran denda adat tersebut tidak berubah (tetap). Bergesernya benda adat berubah ke nilai finansial justru dinilai sebagai hal yang meringankan, karena orang tidak lagi bersusah payah untuk mencari benda adat, tetapi cukup dengan membayar sejumlah uang yang nilainya disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan dan kondisi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal yang terpenting dari pembayaran benda adat yang bergeser ke nilai finansiil adalah makna dari sebuah pembayaran tersebut, semata-mata untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang telah tergoncang seperti semula.
Selanjutnya berkaitan dengan penentuan sanksi adat, maka dalam proses sidang adat awalnya korban menuntut pelaku dengan sejumlah uang yang sangat tinggi, hal ini sesungguhnya merupakan sarana pendidikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu (menimbulkan efek jera dan takut terhadap sanksi adat). Dalam sidang adat para pihak melakukan tawar menawar, sebagai upaya untuk meminta keringanan kepada korban/ keluarganya serta penyesalan yang mendalam kepada korban/keluarganya. Sehingga dalam proses tawar menawar tersebut terlihat adanya ketegangan antara kedua belah pihak, namun setelah ada nasehat dari para tokoh adat dan tetua-tetua adat, maka ketegangan tersebut dapat diredakan/ ditenangkan, sehingga akhirnya disepakati sanksi adat yang adil bagi kedua belah pihak. Sanksi adat yang awalnya terlihat sangat tinggi tetapi pada akhirnya tidak tinggi.
Upaya penyelesaian delik adat dilakukan oleh para pihak yang dimulai dengan permintaan maaf dan kesepakatan damai oleh pihak pelaku kepada korban. Pemberian maaf oleh korban merupakan kesepakatan dan jawaban atas permintaan maaf dari pelaku, yang pada umumnya disertai dengan upaya pemulihan kerugian yang berbentuk fisik, psikis ataupun berupa uang (tergantung kesepakatan). Dalam tataran peradilan adat pernyataan rasa penyesalan dan permintaan maaf pelaku merupakan elemen yang sangat penting untuk memulihkan gangguan keseimbangan yang terganggu, disamping elemen perbaikan dan pemulihan kerusakan serta kerugian yag dialami oleh korban. Bentuk sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku tidak hanya berupa pernyataan penyesalan dan permintaan maaf, tetapi dapat mencakup tindakan yang berupa perbaikan kerusakan dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk barang atau benda yang diyakini memiliki nilai magis, uang (pembayaran denda adat), atau pembayaran bentuk yang lain misalnya: berupa hewan/binatang, atau bahkan perempuan sebagai pengganti jika ada korban yang meninggal.
Proses pemenuhan kewajiban adat/denda adat ini selalu menjadi kendala dalam penyelesaian kasus, karena besar kecilnya atau berat dan ringannya tidak ditentukan secara pasti, tetapi perlu dilakukan negosiasi serta kemampuan dari pihak pelaku. Masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian kasus adalah:
1. Kesepakatan atas nominal uang selalu bersifat relatif, pada awalnya tuntutan korban/keluarganya sangat tinggi, tetapi pada akhirnya setelah proses sidang adat disepakati denda yang lebih ringan.
2. Pergeseran wujud benda adat menjadi wujud uang, semata-mata untuk lebih memudahkan pelaku dalam memenuhi kewajiban adat, tetapi tidak menghilangkan makna terhadap sanksi adat.
3. Nilai dan bentuk denda adat tergantung pada status dan kedudukan sosial pihak pelaku dan korban.
4. Meski telah terjadi kesepakatan jumlah denda adat, tapi terkadang masih mengalami perubahan.

C. Upaya Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Keberadaan Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
1. Kebijakan Hukum Pidana
Kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda), dan istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana (“penal policy”, “criminal law policy” atau “srafrechtspolitiek”). Oleh Lilik Mulyadi, kebijakan (policy/politiek) diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Hal ini berarti bahwa dalam rangka melakukan revitalisasi peradilan adat di Provinsi Papua guna memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral dilakukan dengan mengadakan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Nilai-nilai dimaksud adalah berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional yang sampai saat ini belum selesai, sangat memerlukan bahan kajian komparatif, karena masih ada sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan pembaharuan hukum pidana nasional. Khususnya berkaitan dengan kajian perbandingan dan penggalian dari hukum adat dan hukum agama, untuk dapat dijadikan sumber dalam pembentukan hukum pidana nasional yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang telah memberikan ruang kelunakan terhadap penegakan hukum dengan lebih mengedepankan upaya non penal walaupun merupakan perkara tindak pidana akan tetapi penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dinilai sebagai langkah yang baik apabila dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum yang di dalamnya ada ide restoratif justice (keadilan restoratif). Hal ini oleh Suparmin, dinyatakan bahwa strategi restorative justice (pemulihan keadaan) dapat meningkatkan kepercayaan (trust), karena menunjukkan bahwa Polri bertindak sebagai fasilitator, bukan penghukum (penegak hukum) yang menjurus ke arah yang represif, melainkan mengutamakan ”perdamaian” (dalam penegakan keadilan masyarakat) bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan, dan berperan menghasilkan win-win situation.
Upaya pemerintah pusat dan daerah harus sejalan dalam penentuan garis kebijakan, hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah mengakui peradilan adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Kemudian pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, maka bagi Provinsi Papua akan dibentuk dan diberlakukan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara adat disamping adanya badan peradilan umum. Selajutnya upaya pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan masyarakat dalam memberikan sikapnya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah maupun pusat. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini, maka dukungan masyarakat menjadi sangat penting untuk ikut terlibat dalam pembaharuan hukum pidana nasional ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dan mennunjang dalam penegakan hukum. Dengan demikian menurut A. Suriyaman Mustari Pide, kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum (efektivitas hukum). Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan rasa takut sanksinya dan juga karena adanya paksaan tetapi karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum harus ditaati.
Kebijakan hukum pidana yang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum pidana adalah dengan mengedepankan pembentukan hukum nasional yang bertitik tolak pada hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pemerintah bukan hanya mengakui keberadaan hukum adat dalam proses peradilan pidana melalui kewenangan seorang hakim, tetapi harus dengan sungguh-sungguh mengakomodir hukum tradisional (hukum adat) ke dalam pembentukan hukum pidana nasional. Walaupun untuk memberlakukan hukum adat secara nasional adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tersebut dapat diakomodasi kedalam substansi pembentukan hukum nasional. Misalnya dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008 (disingkat RUU KUHP 2008) telah mencatumkan ke dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e, tentang pidana tambahan terdiri atas pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan dapat dijatuhkan kepada pelaku walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Sementara Pasal 116 ayat (2) RUU KUHP 2008, yaitu pidana tambahan terdiri atas pemenuhan kewajiban adat.
Upaya untuk memasukkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat tersebut merupakan langkah yang patut diberikan apresiasi, namun langkah tersebut belum dapat terwujud benar-benar menjadi sebuah KUHP hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya keberanian dan menciptakan terobosan baru dalam melakukan perombakan di bidang hukum yang dinilai vital dan sangat mendesak, yaitu upaya pembentukan hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) secara nasional harus diprioritaskan, disamping bidang hukum yang lainnya yang masih dipengaruhi oleh hukum kolonial. Pembentukan hukum nasional yang dilakukan seyogyanya mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat, sehingga dalam implementasinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan dapat berjalan efektif dalam mengatur dan menanggulangi masalah kejahatan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana nasional harus dapat mengakomodir hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, sehingga apabila terdapat perkara/kasus yang berkaitan dengan masalah hukum adat, hakim tidak perlu repot dalam mencari dan menerapkan hukumnya. Selain itu pengakuan peradilan adat tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang Otsus dan Perdasus, melainkan harus ada terobosan hukum yang baru untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Salah satu langkah yang dinilai tepat adalah dengan merevisi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 25 Tentang Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengakuan peradilan adat yang selama ini diatur dalam undang-undang Otsus dan Perdasus yang khusus bagi Provinsi Papua, maka tentu dinilai tidak adil bagi provinsi lain yang juga hukum adat dan peradilan adatnya masih hidup dan sangat kuat diakui keberadaannya. Apabila pemerintah bercita-cita memperkokoh keberadaan peradilan adat, maka sudah seharusnya tidak hanya khusus bagi Provinsi Papua dan Aceh saja, tetapi berlaku juga bagi daerah lain (meskipun bukan merupakan daerah otonomi khusus, tetapi hukum adatnya masih hidup). Oleh karena itu konsep idealnya adalah:
Pertama, peradilan adat dimasukkan kedalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, perlu ditambah lagi lingkungan peradilan adat.
Kedua, peradilan adat menjadi bagian dari peradilan khusus, sehingga Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan (ditambah lagi peradilan adat) yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Ketiga, melakukan revitalisasi peradilan adat dalam sebuah bentuk dan struktur yang dapat diterima dan berlaku bagi seluruh masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu peradilan adat harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya untuk merevitalisasi peradilan adat yang dapat berlaku secara nasional bukanlah untuk bersaing dengan peradilan umum, tetapi semata-mata untuk memberikan peluang pada masyarakat hukum adat untuk menentukan cara menyelesaikan sengketa sesuai dengan nilai-nilai dan jiwa dalam hukum adat.
Keempat, seharusnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak saja dalam perkara perdata saja tetapi dimungkinkan juga terhadap perkara pidana, khususnya terhadap kategori tindak pidana aduan, tindak pidana ringan (tindak pidana yang kerugiannya dinilai kecil atau tidak membahayakan jiwa manusia), tindak pidana yang melibatkan pelakunya masih tergolong anak, tindak pidana berkaitan dengan hukum adat (delik adat) yang sudah diselesaikan melalui lembaga adat, tindak pidana kategori sebagai pelanggaran (bukan kejahatan), dan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.
Kelima, Peradilan adat tetap dipertahankan dan dihidupkan kembali sesuai dengan bentuk aslinya dalam masyarakat adat, tetapi pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat harus dipertegas dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sehingga kedudukannya menjadi jelas bahwa peradilan adat sejajar dengan peradilan negara, dan memiliki putusan akhir yang final dan tidak dapat dibatalkan atau dilakukan pemeriksaan ulang oleh peradilan negara. Oleh karena itu perlu diatur secara jelas dan tegas tentang kewenangan dan jenis perkara yang dapat diselesaikan dan diputus oleh peradilan adat, sehingga dalam implementasinya tidak tumpang tindih dan terkesan tarik menarik kewenangan. Seolah-olah peradilan adat juga berwenang menyelesaikan dan memutus semua jenis delik baik yang diatur dalam hukum adat maupun dalam hukum pidana (KUHP). Padahal sesungguhnya kewenangan peradilan adat hanya terbatas pada pelanggaran yang berkaitan dengan adat saja (delik adat atau pelanggaran adat murni) yang tidak diatur dalam dalam KUHP. Apabila perbuatan yang diatur dalam hukum adat tetapi juga diatur dalam hukum pidana (KUHP), maka kewenangan peradilan adat hanya terbatas menyelesaikan dan memutus pelanggaran adatnya saja, sedangkan terhadap perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam KUHP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Peradilan adat bukan merupakan peradilan tingkat pertama dan peradilan negara bukan peradilan banding peradilan adat. Perkara yang sudah diselesaikan peradilan adat dan sudah ada putusan hakim adat, perkaraya harus ditolak dan tidak dapat diajukan lagi peradilan negara, karena ini bertentangan dengan “asas nebis ini idem”, yaitu setiap orang tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya oleh karena perkaranya telah diputuskan oleh hakim (hakim adat) dalam kasus yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 76 KUHP).
2. Pembangunan Hukum Nasional dan Kendalanya
Menurut Barda Nawawi Arief, kata ”pembangunan” sering diidentikkan atau terkait erat di dalamnya dengan berbagai istilah/ masalah ”pengembangan, pembaharuan, reformasi, pembinaan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi/re-evaluasi”. Jadi tercakup di dalamnya pengertian ”development”, ”reform”, ”renovation”, ”rebuild”, ”reconstuction”, ”evaluation/re-evaluation”. Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang ”sistem hukum”, maka Sistem Hukum Nasional (disingkat SHN) dapat dikatakan sebagai kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional, yaitu ”substansi hukum nasional”, ”struktur hukum nasional”, dan ”budaya hukum nasional”.
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar. Sejalan dengan arah politik hukum nasional tersebut di atas, maka sistem hukum pidana nasional perlu untuk dilakukan reevaluasi dan reorientasi dasar¬-dasar pemikiran yang disesuaikan dan berlandaskan pada nilai filosofis, sosiologis dan kultural bangsa Indonesia dengan memperhatikan perkembangan dunia secara global. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi pembaruan konsep nilai, pokok-pokok pemikiran dan wawasan; pembaruan hukum pidana materiel, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, pembaruan organisasi dan tata laksana lembaga penegakan hukum, mekanisme, koordinasi dan kerjasama, sarana prasarana; kesadaran dan perilaku hukum serta pembinaan pendidikan hukum yang mengacu pada ilmu hukum pidana nasional.
Dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan di Provinsi Papua, yaitu:
Pertama, melakukan upaya pendekatan kebijakan yang diarahkan pada pembinaan, penataan, dan pemantapan kembali hukum adat dan hukum positif agar dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapai dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan di Provinsi Papua.
Kedua, melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat dalam memahami dan menyikapi keberadaan hukum positif dan hukum adat.
Ketiga, mencegah penggunaan sanksi adat yang cenderung memberatkan dan melanggar Hak Asasi Manusia.
Keempat, melakukan inventarisasi terhadap delik-delik adat dan sanksinya, dan dilakukan pengklasifikasian dan evaluasi terhadap jenis delik adat dan sanksinya yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi masyarakat sekarang.
Kelima, melakukan revitalisasi peradilan adat yang berkaitan dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau delik adat, sehingga objek sengketa atau delik adat yang tidak berkaitan dengan adat harus dilimpahkan kepada peradilan negara.
Keenam, melakukan penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai sebagai landasan hukum yang kuat apabila peradilan adat akan dijadikan sebagai bagian dari peradilan negara, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses peradilan dan sekaligus untuk menghindari adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap putusan peradilan adat.
Kendala yang dihadapi untuk mensosialisasikan hukum pidana adat sebagai hukum positif bagi masyarakat adat adalah:
1. Kepercayaan masyarakat (adat) terhadap keberadaan peradilan negara cenderung menurun dan seakan telah luntur dalam jiwa masyarakat (adat). Mereka berpandangan bahwa keadilan di negara ini tidak lagi berpihak kepada rakyat dan masyarakat adat.
2. Masih adanya polemik atau perbedaan pandangan antara hukum adat (tradisional), Hukum nasional. Adanya sikap di kalangan elit pemerintah yang dinilai lambat dan cenderung kurang peduli dalam merancang dan melaksanakan politik hukum dapat berdampak pada semakin rumitnya polemik yang terjadi, serta akan memperpanjang polemik yang terjadi.
3. Keberadaan peradilan adat dalam konteks hukum pidana Indonesia masih menimbulkan dua makna, yaitu di satu sisi peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian delik melalui mekanisme peradilan adat, di sisi lain hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang mengatur bahwa penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau perundang-undangan Indonesia, diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, dan sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (di luar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunitas masyarakat tradisional masih menjadi alternatif atau pilihan utama dibandingkan dengan mekanisme peradilan formal.
4. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada. Realitasnya bahwa masyarakat adat enggan atau ada perasaan takut apabila berhadapan dengan para aparat penegak hukum, terlebih lagi ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme dalam berperkara di pengadilan yang serba prosedural, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat adat hanya memahami tradisi hukum yang berlaku dalam hukum adatnya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga munculnya sistem hukum formal akan menambah kebingungan ketika keadilan hakiki yang diharapkan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat adat sebagai individu maupun kelompok.
5. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat adat setempat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat adat lebih memilih peradilan adat dibandingkan mekanisme menurut sistem hukum formal (peradilan formal/pemerintah). Penyelesaian melalui peradilan adat memiliki ciri khas yang tidak dimiliki peradilan negara, yaitu peradilan adat diproses oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya, prosesnya lebih sederhana dan cepat, melibatkan pihak korban secara langsung, dan dianggap lebih berkeadilan.
6. Banyaknya perkara pidana yang tidak diteruskan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan bahwa kasusnya telah diselesaikan secara damai di kepolisian, pelaku dan korban membuat surat pernyataan (aparat polisi sebagai mediatornya), perkaranya telah dicabut oleh pihak korban, dan kasusnya telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat (peradilan adat).
7. Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah:
a) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
b) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 82 KUHP);
c) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
d) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir);
e) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
f) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan(deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
g) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adatyang diselesaikan melalui lembaga adat.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Eksistensi peradilan adat diakui, dihormati dan ditaati oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua sebagai lembaga untuk menyelesaikan delik adat secara damai dan mampu memberikan rasa keadilan. Struktur hukumnya, dijalankan oleh kepala adat pada masing-masing wilayah. Secara substansi hukum, hukum adat masih ada/hidup dan berlaku sebagai norma adat yang disertai adanya sanksi adat bagi yang melanggarnya. Secara budaya hukum, bahwa sikap dan perilaku masyarakat hukum adat baik secara individu ataupun kelompok secara sadar patuh dan taat terhadap aturan/norma adat. Kedudukan peradilan adat Papua merupakan lembaga peradilan adat yang hanya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat setempat, dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara. Putusan pengadilan adat bukan merupakan putusan yang final dan mandiri, karena apabila salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan hakim adat dapat mengajukan pemeriksaan ulang ke Pengadilan Negeri. Kewibawaan pengadilan adat menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang ketika putusan hakim adat dibatalkan oleh peradilan negara, sehingga peradilan adat tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan secara optimal.
2. Penyelesaian delik adat di Provinsi Papua dilakukan dengan cara mediasi yang memiliki kesamaan dengan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian delik adat melalui lembaga adat/ pengadilan adat senantiasa berpedoman pada prinsip musyawarah dan mufakat serta dalam suasana kekeluargaan. Penyelesaian delik adat umumnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pelaku dan korban, apabila tidak tercapai kesepakatan akan ditempuh melalui tingkat keluarga, penyelesaian melalui mediasi (mediatornya tokoh masyarakat, tokoh adat, atau dari aparat kepolisian), penyelesaian melalui kepala suku, dan penyelesaian terakhirnya melalui lembaga adat/pengadilan adat, yaitu kepala adat bertindak sebagai hakim adat yang berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara adat (delik adat). Apabila di tingkat peradilan adat ternyata ada salah satu pihak yang tidak puas, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum positif secara arif dan bijaksana pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua, telah ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu kebijakan hukum pidana, dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menentukan arah kebijakan yang lebih baik ke masa mendatang, yang mencakup kebijakan dalam perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan dalam menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan pembangunan hukum nasional pemerintah telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan), masyarakat secara luas dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk dapat mendukung keberadaan hukum adat dan peradilan adat agar dapat secara arif dan bijaksana menyelesaikan delik adat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua, dan dapat memberikan rasa keadilan, terutama dalam mengembalikan terganggunya keseimbangan kosmis.
B. Saran
1. Dibutuhkan adanya langkah untuk melakukan inventarisasi terhadap jenis-jenis delik adat yang masih ada/hidup/berlaku dan sanksi adatnya, melakukan upaya untuk mengembalikan kewibawaan pengadilan adat yang terjelma dalam putusannya sebagai putusan yang final dan mandiri, melakukan pembagian kewenangan yang jelas dalam memeriksa dan memutus perkara, dan berupaya mempertahankan peradilan adat sebagai lembaga penyelesian delik adat yang sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi masyarakat hukum adat Papua. Dalam rangka mewujudkan langkah tersebut, terutama dalam hal mengembalikan dan menjaga kewibawaan terhadap peradilan adat Papua, maka seharusnya dilakukan perubahan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua, sehingga penyelesaian delik adat oleh hakim adat dapat memberikan hasil yang optimal terutama dalam memberikan rasa keadilan.
2. Tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat yang selama ini berjalan sebaiknya tetap mengedepankan nilai dasar kultural yang asli dari masyarakat adat, tanpa mengurangi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masyarakat adat, sehingga tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri, mengakui perbuatan, permintaan maaf serta bertanggung jawab kepada korban dapat tercapai dengan baik dan dapat mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu.
3. Kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum nasional yang dilakukan pemerintah seyogyanya diarahkan pada kebijakan yang memprioritaskan pada usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional semata-mata untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berupaya untuk melakukan harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi, sehingga eksistensi hukum adat dan peradilan adat tetap terjaga dan tidak terusik oleh adanya pikiran atau sikap yang mempertentangkan antara hukum adat dan hukum nasional.
DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku:
Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
Abdul Rahman Upara. 2011. Eksistensi Putusan Pengadilan Adat di Papua Dalam Perspektif Asas Ne Bis In Idem. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Cenderawasih. Volume IV No.1 Juni 2011. Jayapura.
Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press Andico Multiplay. Yogyakarta.
Achmad Ali. 2010. Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. Kencana. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Achmad Ali I).
———. 1996. Menguak Teori Hukum. Yasrif. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Acmad Ali II).
———. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal). Kencana Prenada Media Group, Jakarta. (Selanjutnya ditulis Achmad Ali III).
Ade Saptomo. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Ahmad Irzal Fardiansyah. 2010. Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan Terhadap Nilai Yang Hidup Di Masyarakat. Makalah Seminar. UGM. Yogyakarta.
Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.
Ahmad Ubbe. 2008. Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesinambungan dan Perubahannya. Yarsif Watampone. Jakarta.
Anonim. 2012. LAKIP Provinsi Papua Tahun 2012. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2012. Pemerintah Provinsi Papua. Papua.
Arma Diansyah. 2011. Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya. Tesis tidak diterbitkan. Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.
A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Pelita Pustaka. Makassar. (Selanjutnya ditulis A. Suriyaman Mustari Pide I)
———. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Prenadamedia Group. Jakarta. (Selanjutnya ditulis A. Suriyaman Mustari Pide II).
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua. 2005. Laporan Akhir Studi Peluang dan Kendala dalam Melakukan Investasi di Provinsi Papua. Papua.
Bambang Purnomo. 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta.
Bambang Sutiyoso. 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. UII Press. Yogyakarta.
Barda Nawawi Arief. 2008. Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Pustaka Magister. Semarang. (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief I).
———. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief II).
———. 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief III).
———. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Genta Publising. Yogyakarta. (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief IV).
Bushar Muhammad. 1997. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Bushar Muhammad I).
———. 1983. Pokok-pokok Hukum Adat. Pradnya Paramitha. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Bushar Muhammad II).
Carl Joachim Fredrich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqin). Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
C. Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung.
Chainur Arrasjid. 2008. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Cornelis van Vollenhoven. 1983. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc. Jakarta.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. PT. RajaGrafindo. Jakarta.
Dian Cahyaningrum. 2007. Penyertaan Modal Pemda Provinsi Papua pada BUMN dan Perusahaan-Perusahaan Swasta yang Berdomisili dan Beroperasi di Wilayah Provinsi Papua”, di Provinsi Papua-Indonesia, pada tanggal 3-9 September 2007. Peneliti Muda Bidang Hukum Ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta.
Dominikus Rato. 2011. Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
Dyah Irawati dan Hinijati Widjaja. 2006. Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani Kabupaten Jayapura). Uki Press. Jakarta.
Ella Yulaelawati. 2014. Buku Data PAUDNI Tahun 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal. Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI.
Fachmi. 2011. Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. PT. Ghalia Indonesia Publishing. Jakarta.
Farida Kaplele. 2014. Revitalisasi Sanksi Yang Hidup Di Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. LoGos Publishing. Bandung.
Ferry Aries Suranta. 2012. Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia. Gramata Publishing. Jakarta.
F.H. Edy Nugroho. 2008. Keberadaan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Gloria Juris. Volume 8 Nomor 1 Januari-April 2008: 42-56.
Frans Reumi. 2010. Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Khusus Bagi Papua. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Volume II Nomor 2. November 2010.
H. Abdurrahman. 2003. Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Disampaikan pada Sarasehan Perailan Adat Konggres Masyarakat Adat Nusantara II Mataram (NTB) tanggal 20 September 2003.
Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
H. Ahmad Ubbe. 2008. Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesinambungan dan Perubahannya. Yarsif Watampone. Jakarta.
Hazairin, “Kata Pengantar (Hakim Desa)”, dalam R. Soepomo, 1972. Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen, terjemahan: Rasjad St. Suleman. Bhratara. Jakarta.
H. Dudu Duswara Machmudin. 2010. Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa). PT Refika Aditama. Bandung.
Hedar Laudjeng. 2003. Mempertimbangkan Peradilan Adat. Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Jakarta.
H. Eman Suparman. 2012. Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan. PT. Fikahati Aneska. Jakarta.
Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. Salemba Humanika.
Hendrik H.J. Krisifu. 2010. Mengenal Kainkain Karkara Biak Sebuah Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Biak. Jurnal Hukum Dan Masyarakat Tahun 9 Nomor 1 Halaman 1-102 Januari 2010. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Jayapura.
H. Heri Tahir. 2010. Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
Herbert L. Packer. 1968. The Limits Criminal of Criminal Sanctions. Stanford University Press. California.
Hilman Hadikusuma. 1989. Peradilan Adat di Indonesia. CV Miswar. Jakarta. (Selanjutnya ditulis H. Hilman Hadikusuma I)
———. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju. Bandung. (Selanjutnya ditulis H. Hilman Hadikusuma II).
———. 1989. Hukum Pidana Adat. Alumni. Bandung. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma III).
———. 1992. Pengantar Hukum Pidana Adat. Pradnya Paramita Jakarta. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma IV).
———. 1981. Hukum Ketatanegaraan Adat. Alumni. Bandung. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma V).
———. 2003. Hukum Waris Adat. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma VI).
———. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Mandar Maju. Bandung. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma VII).
H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20, Nuansa, Bandung.
H.M.G. Ohorella dan H. Aminuddin Salle. 1995. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan. Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta.
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Husen Alting. 2010. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang). LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
I Ketut Sudantra, I Nyoman Nurjaya, A. Mukthie Fadjar, Isrok. 2013. Dinamika Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
I Made Sukadana. 2012. Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
I Made Widnyana.1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung. (Selanjutnya ditulis I Made Widnyana I).
———. 2009. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). PT Fikahati Aneska. Jakarta. (Selanjutnya ditulis I Made Widnyana II).
———. 2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. PT. Fikahati Aneska. (Selanjutnya ditulis I Made Widnyana III).
Iman Sudiyat. 1985. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
I Nyoman Sirtha. 2008. Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali. Udayana University Press. Denpasar.
Isakh Samuel Rumaikeuw. 2002. Sari Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Napa. KKB. Biak.
Ismael Roby Silak. 2011. Konflik Perang dan Perdamaian Orang Yali di Angguruk. Pustaka Refleksi. Makassar.

I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Udayana University Press, Denpasar Bali.
Jimly Asshiddiqie. 2008. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum (Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007–2012”. Bandung 19 Januari 2008). Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
J. Mampioper. 1982. Pengaruh Mas-Kawin Terhadap Pembangunan, Skripsi Sarjana Muda Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Jayapura.
John Rawls. 1995. A Theory of Justice. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. (Teori Keadilan) diterjemahkan oleh Uzair Fausan dan Heru Prasetyo. 2006. Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Johszua Robert Mansoben. 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (Seri LIPI-RUL No.5). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Indonesian Institute of Sciences) Jakarta-Indonesia and Leiden University-Leiden The Netherlands.
Karolus Kopong Medan. 2006. Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores Nusa Tenggara Timur. Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
Kenneth J. Peak. 1978. Justice Administration Police, Courts, and Corrections Management. Prentice Hall Inc. A Simon & Sauster Company. Englewood Cliff. New Jersey.
Kuat Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Lalu Parman. 2008. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.
Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation. New York.
———. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation. New York. Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh M. Khozim. 2009. Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, Nusa Media. Bandung.
Lilik Mulyadi. 2010. Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya. Laporan Penelitian. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada bulan Juni-Juli 2010. (Selanjutnya ditulis Lilik Mulyadi I)
———. 2010. Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, Untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010. (Selanjutnya ditulis Lilik Mulyadi II).
———. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. PT. Alumni. Bandung. (Selanjutnya ditulis Lilik Mulyadi III).
Liza Marina dan Dessy Sunarsi. 2012. Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Jurnal Widya Hukum. Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012.
Mahrus Ali. 2013. Melampaui Positivisme Hukum Negara. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
Majda El-Muhtaj. 2009. Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Rajawali Pers. Jakarta.
Marc Galenter. 1993. Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat. dalam Ihromi, T.O (ed). “Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai “. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Jakarta.
Marwan Mas. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
Marwanto Harjowiryono. 2012. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Papua. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Jakarta.
Melkias Hetaria. 2010. Hak Asasi Manusia Suatu Pengembangan Konsep Ideal di Indonesia. LoGoz Publishing. Bandung.
M. Hamdan. 1997. Politik Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
Mohammad Jamin. 2014. Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Moh. Koesnoe. 1978. Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Airlangga University Press. Surabaya.
Mohamad Sobari. 2005. Peradilan Adat di Papua. Kerjasama Kepolisian Daerah Papua-FH Uncen dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jayapura.
M. Syamsudin. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. (Selanjutnya ditulis Muladi I).
———. 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. (Selanjutnya ditulis Muladi II).
———. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. (Selanjutnya ditulis Muladi III).
Munawara, M. Syukri Akkub, Musakkir. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. Fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
Musakkir. 2011. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 19 Nomor 3, September 2011. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
Noah Wamebu. Tanpa Tahun. Pemetaan Partisipatif Multipihak: Wilayah Adat Nambluong Di Kabupaten Jayapura–Papua. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Pujiyono. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. CV. Mandar Maju. Bandung.
Purwati. 1990. Hukum Adat dan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Nomor 52 Tahun XVI September 1990. (Selanjutnya ditulis Purwati I).

———. 1990. Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Hukum Pidana Nasional, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, No.51. Tahun XVI. Juni 1990. (Selanjutnya ditulis Purwati II).
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta.
Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bina cipta. Bandung.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
R. Soepomo. 1963. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Universitas. Jakarta.
R. Tresna. 1978. Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Pradnya Paramita. Jakarta.
Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Sara Ida Magdalena Awi. 2012. Para-para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.
Soedarto. 1983. Hukum dan Hukum Pidana. PT Alumni. Bandung.
Soepomo. 1983. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramitha. Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah.1982. Pengantar Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo. Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Soerjono Soekanto I).
———. 1983. Beberapa Permasalahan Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia. UI Press. Jakarta. (Selanjutnya ditulis Soerjono Soekanto II).
———. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. (Selanjutnya ditulis Soerjono Soekanto III).
Soerojo Wignjodipoero. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.
Stefanus Laksanto Utomo. 2013. Budaya Hukum Masyarakat Sami. PT. Alumni. Bandung.
Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
Sudarto. 1977. Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
Sudikno Mertokusumo. 2011. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
Suparmin. 2012. Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik). Badan Penerbit Diponegoro. Semarang.
Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2013. Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta.
Tedjo Soeprapto. 2013. Peran Kelompok Etnis dalam Kepemimpinan pada Pemda Provinsi Papua. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 11 Nomor 2 Juni 2013. Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
The Liang Gie. 1979. Teori-teori Keadilan. Super. Yogyakarta.
Tim Huma. 2003. Sekilas Mengenai Peradilan Adat (Catatan dari beberapa forum tentangnya). Materi Penunjang Bagi Wartawan Pada Kegiatan Seminar Peradilan Adat pada tanggal 10 Desember 2003. di Sanggau Kalimantan Barat.
Tim Kemitraan. 2008. Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Papua. Rangkuman Workshop Kerjasama Partnership dengan DAP, MRP, LMA, Pemprop Papua, DPRP, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda Papua dan Universitas Cenderawasih. Tanggal 24-26 November 2008. Jayapura.
T.O Ihromi. 2001. Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Tolib Setiady. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung.
Trisno Raharjo. 2011. Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia. Buku Litera. Yogyakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 1960. Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur. Bandung.
Yance Arizona. 2012. Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Makalah disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013. Makalah ini merupakan pembaruan (up date) dari makalah “Peradilan Adat: Sejarah Pengaturan dan Peluang Penguatannya” yang disampaikan pada Diskusi Terbatas Memperkuat Peradilan Adat di Sulawesi Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Palu, 28 September 2012.
Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran. Bandung.
Yohanis Anton Raharusun. 2009. Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI Telaah Yuridis Terhadap Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Konstitusi Press. Jakarta.
Yulia Sugandi. 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Friedrich Ebert Stiftung (FES). Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor4151).
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34).
Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RI No. 17 Th. 2007). 2007. Sinar Grafika. Jakarta.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900).
Peraturan Daerah Khusus Papua Nomo 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20).

Internet:
Achmad Migy Pratama Wicaksono. 2013. 7 Wilayah Adat Papua. Diakses pada laman: http://pelolepo.blogspot.com/2013/11/7-wilayah-adat-papua.html.Tanggal, 27 Januari 2015, jam 20.54 WIT.
Barda Nawawi Arief. 2009. Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009. Diedit tgl. 23-12-2009. Diakses pada laman: https://bardanawawi. wordpress.com/ 2009/12/24/38/ (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief V).
Deborah Macfarlane. 2006. Victim-offender Mediation in France, http://www.Mediation-conference. com.
Edwin Syah Putra. 2013. Restorative Justice (Pengertian, Prinsip Dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia). Dikutip pada laman: http://edwinnotaris.blogspot. com/2013/09/ restorative- justice-pengrtian-prinsip.html. Tanggal 20 September 2013. Pukul.17.50.
Enos H. Rumansara. 2003. Kebudayaan Suku Sebyar Di Teluk Bintuni Papua ( Studi Kasus Desa Tomu ) Antropologi Papua, Vol. 2 No. 4, Agustus 2003. http://www.papuaweb.org/uncen/dlib/jr/ antropologi/02-04/jurnal.pdf
Eva Achjani Zulfa. Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Diakses pada laman: http://www.bphn. go.id/ data/documents/lampiran_makalah_dr._eva_achjani, sh.,mh. pdf. Tanggal 15 Desember 2014. Jam 23.22 witeng.
Lilik Mulyadi. 2013. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat di Jakarta, Kamis, Tanggal 10 Oktober 2013. Diakses pada laman: http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5256a4b78b32c/ hakim-tawarkan-tiga-konsep-peradilan-adat (selanjutnya ditulis Lilik Mulyadi IV).
Mudzakir. Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya. Dikutib pada halaman web: http://pkbh.uii.ac. id/news/latest/analisis-restorative-justice–sejarah-ruanglingkup- dan-penerapannya-oleh-dr.mudzakirsh.-mh.html. Tanggal 18 February 2014. Pukul. 23.15.
Philipus Kopeuw dan Elsa Suebu. 2012. Asal–Usul Kata Ondoafi Asal–Asul Kata Ondoafi. Sentani. Selasa 3 Januari 2012. Diakses pada laman: https://pealtwo.wordpress.com/ asal-usul-kata-ondoafi/ pada Tanggal 4 Maret 2015. Jam 17.39 WIT.
Rocky Marbun. 2012. Membangun Restorative Justice Dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Dikutip pada halaman web: http://forumdunia hukumblogku.wordpress. com/2012/08/22/ membangun-restorative-justice-dan-penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/.Tanggal 22 Augustus 2012.
Wendra Rena Putra. 2014. Mediasi Penal “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia. PBH-LBH Padang. 2012. Dikutip pada halaman web: http:// sekolahparalegal. blogspot.com/2012/11/ mediasi-penal-penerapan-restorative. Html., pada Tanggal 20 Januari 2014. Pukul. 16.00.
http://pemkam.papua.go.id/data_geografis.php. tanggal, 27 Januari 2015, jam 17.18 WIT.
http://simreg.bappenas.go.id/document/ Profil/Profil%20Pem-bangunan %20Provinsi%209400Papua%202013.pdf. Tanggal 27 Januari 2015. Jam 18.07 WIT.
http://pemkam.papua.go.id/data_geografis.php Tanggal 27 Januari 2015. Jam 16.21 WIT.
https://www.papua.go.id/view-detail-peta-21/ topografi.html. Tanggal 31 Januari 2015. Jam 19.56 WIT.
http://www.dephut.go.id/uploads/files/4845ef25c3d411f751d44d64ef3067.pdf. Pada Tanggal 31 Januari 2015 Jam 20.24 WIT.
https://www.papua.go.id/ view-detail-page-253/Jumlah-Penduduk Papua 2010. html. Tanggal 27 Januari 2015 Jam 16.40 WIT.
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/02/1921508/BPS.Penduduk.Pa-pua.2.833.381.Orang, Tanggal 27 Januari 2015, jam 15.17 WIT.
http://www.dprp.go.id/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60& showall=1, Tanggal, 27 Januari 2015, jam 20.10 WIT.
http://www.dprp.go.id/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60& showall=1, Tanggal, 27 Januari 2015, jam 20.10 WIT.
http://www.dephut.go.id/uploads/files/4845ef25c3d411f751d44d64ef3067.pdf. Tanggal 31 Januari 2015 Jam 20.24 WIT.
http://www.dprp.go.id/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60& showall=1, Tanggal, 27 Januari 2015, jam 20.10 WIT.
http://www.lenteratimur.com/ memartabatkan-kembali-hukum-adat/. Tanggal 26 Februari 2015. Jam. 16.03 WIT.
http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/ketika-negara-tidak-mampu-keberadaan-peradilan-adat-dalam-konflik-sda.html. Tanggal 18 februari 2015, jam11.31 WIT.
http://new.hukumonline.com/ berita/baca/hol13463/pengadilan-adat-papua-bentuk-pengakuan-terhadap-iliving-lawi. tanggal 18 Februari 2015. Jam 11.08 WIT.
BIODATA

Nama : Budiyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 Januari 1966
Alamat : Jayapura-Papua
Pekerjaan : Staf Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih
Pendidikan : SDN Baron Timur, Nganjuk, tamat Tahun 1979
SMPN Warujayeng, Nganjuk, tamat Tahun 1982
SMA Katolik Nganjuk, tamat Tahun 1985
S1 Fakultas Hukum Uncen Jayapura, tamat Tahun 1991
S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, tamat Tahun 2000
Pengalaman Kerja : Staf Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih sampai sekarang

%d bloggers like this: